<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/01/IMG_20250430_174755-2-749813780.jpg" alt="Ilustrasi Kampus Universitas Udayana di Bali. (Unud/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Kampus Universitas Udayana di Bali. (Unud/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Universitas Udayana (Unud) Bali memecat seorang mahasiswa berinisial SLKDP karena terbukti melakukan pelecehan seksual secara daring dengan membuat konten asusila. &rdquo;Sanksi pemecatan itu merupakan langkah tegas yang harus diambil demi menjaga integritas dan marwah institusi,&rdquo; kata Rektor Unud Prof Ir I Ketut Sudarsana seperti dilansir dari Antara di Denpasar, Bali. Pihak kampus telah menerbitkan Keputusan Rektor Unud Nomor 605/UN14/HK/2025 tentang sanksi administratif kepada mahasiswa pelaku kekerasan seksual. Mahasiswa jurusan akuntansi angkatan 2022 itu dijatuhkan sanksi pemecatan setelah melalui proses investigasi mendalam oleh Tim Etik Fakultas dan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Unud. Pelaku melanggar pasal 12 ayat 2 huruf f Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nomor 55 Tahun 2024. Rektor Unud menyebutkan, pelaku terbukti melakukan tindakan kekerasan seksual berupa pengambilan, perekaman, dan/atau penyebaran foto serta rekaman visual korban bernuansa seksual tanpa persetujuan. Pihaknya tidak memberikan toleransi atas pelanggaran berat yang merusak citra dan reputasi universitas. &rdquo;Tindakan pelaku tidak mencerminkan karakter insan akademik yang unggul, mandiri dan berbudaya, sebagaimana tercantum dalam visi dan misi kampus,&rdquo; ucap I Ketut Sudarsana. Rektor mengingatkan seluruh mahasiswa dan mahasiswi untuk menjaga komitmen moral karena kampus dibangun atas dasar integritas, martabat, dan rasa saling menghormati nilai yang wajib dijunjung tinggi oleh seluruh anggota sivitas akademika. Sebelumnya, Ketua Unit Komunikasi Publik Universitas Udayana Dewi Pascarani menyebutkan, sudah ada 37 orang korban yang melaporkan diri sebagai korban dari tindakan pelaku. Awalnya dugaan pelecehan seksual tersebut terkuak setelah adanya pelaporan dari korban ke Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (DPMFEB) Unud. Kemudian DPMFEB melaporkan kepada dekanat (dewan perwakilan mahasiswa) dan kemudian dekanat FEB melaporkan kejadian tersebut kepada Rektorat. Kasus tersebut juga viral di media sosial di antaranya X yang mengabarkan dugaan pelecehan oleh pemuda inisial SLKDP yang kerap mengedit foto-foto perempuan menjadi foto asusila. Foto-foto tersebut diduga dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan lalu didistribusikan ke media sosial.

Universitas Udayana pecat seorang mahasiswa karena terbukti melakukan pelecehan seksual secara daring dengan membuat konten asusila

Unud Pecat Mahasiswa Lakukan Pelecehan Seksual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/01/4f13ffb5-a792-4455-a980-1ea5a7a0e728-599143129.jpg" alt="Ketua Komite Koordinasi Pendidikan RSUP Prof Ngoerah I Gusti Putu Suka Aryana. (Ni Putu Putri Muliantari/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komite Koordinasi Pendidikan RSUP Prof Ngoerah I Gusti Putu Suka Aryana. (Ni Putu Putri Muliantari/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;RSUP Prof Ngoerah, Bali, menetapkan dua orang residen atau calon dokter spesialis dari Universitas Udayana (Unud) yang menjadi peserta didik di sana melakukan pelanggaran berat. Ketua Komite Koordinasi Pendidikan RSUP Prof Ngoerah I Gusti Putu Suka Aryana mengatakan, keputusan diperoleh setelah pihak rumah sakit dan kampus bertemu membahas dua residen yang menjalin hubungan terlarang bahkan diduga melakukan tindakan asusila di rumah sakit. &rdquo;Pihak rumah sakit dan fakultas kedokteran sudah rapat dan sudah menetapkan ini termasuk golongan pelanggaran berat dan nanti dibuatkan berita acaranya,&rdquo; kata I Gusti Putu Suka Aryana seperti dilansir dari Antara di Denpasar. &rdquo;Tindak lanjutnya akan diberikan sanksi karena sudah kami rapatkan dan sudah ditetapkan bahwa ini termasuk pelanggaran, tadi yang hadir unsur direksi dan dekanat,&rdquo; sambung dia. Putu Suka menyebut, setiap kategori pelanggaran mendapat sanksi bervariasi. Seperti pelanggaran sangat berat dapat dikeluarkan dari institusi. Namun, karena ini pelanggaran kategori berat, akan dibahas kembali. Dalam pertemuan kedua institusi itu kedua residen dari Universitas Udayana itu tidak dihadirkan. Sebab rencananya setelah keputusan diumumkan, keduanya diminta klarifikasi dan menerima hukuman. &rdquo;Ada banyak variasi, banyak kasusnya beda-beda tetapi hampir semua institusi pasti ada aturan bagaimana beretika, berdisiplin, kami punya aturan dan ini termasuk berat, ada yang levelnya ringan, sedang, berat dan sangat berat,&rdquo; ujar I Gusti Putu Suka Aryana. Atas kejadian itu, Putu Suka menegaskan, RSUP Prof Ngoerah akan terus menjaga nama baik institusi. Hal itu tecermin dari hasil keputusan bahwa dua oknum tersebut dikenai pelanggaran berat. Dugaan kasus tindakan asusila dan menjalin hubungan terlarang itu dilakukan mahasiswa program spesialis dari program studi Orthopedik dan Traumatologi serta program studi Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah.

RSUP Prof Ngoerah, Bali, tetapkan dua orang residen dari Unud yang menjadi peserta didik melakukan pelanggaran berat

RS Prof Ngoerah Tetapkan Dua Residen Unud Lakukan Pelanggaran Berat, Jalin Hubungan Terlarang dan Asusila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/17/20240116_172351-401354477.jpg" alt="Terdakwa mantan Rektor Universitas Udayana Prof. I Nyoman Gede Antara menjalani sidang." width="100%">
<figcaption>Terdakwa mantan Rektor Universitas Udayana Prof. I Nyoman Gede Antara menjalani sidang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi (JPU Kejati) Bali mengungkap konflik dua mantan pejabat tinggi Universitas Udayana (Unud). Yakni antara terdakwa mantan rektor I Gede Nyoman Antara dengan Anak Agung Raka Sudewi yang juga mantan rektor dan pernah menjadi saksi dalam sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi dana sumbangan pengembangan institusi. Hal itu terungkap dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar, Bali, Selasa (16/1) dengan agenda pemeriksaan terdakwa Prof. I Nyoman Gede Antara. Jaksa Nengah Astawa menanyakan kepada terdakwa Prof. Antara terkait penyebab ketidakharmonisan dua pejabat tinggi Unud tersebut hingga berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja di universitas tersebut. &rdquo;Dari saya mungkin subjektif, saya merasakan sejak menyampaikan maksud maju menjadi calon rektor secara terbuka kepada beliau (Prof. Raka Sudewi), saya bilang Bu, mungkin setelah ibu jadi rektor saya ingin maju,&rdquo; kata Prof. Antara di hadapan majelis hakim seperti dilansir dari Antara. Prof. Antara mengaku kemungkinan sejak saat itu Prof. Raka Sudewi tidak berkenan karena terlalu berani menyampaikan itu pada saat masih berstatus sebagai bawahan rektor. &rdquo;Atau mungkin beliau berpikir belum saatnya saya melapor seperti itu. Padahal beberapa bulan lagi beliau sudah selesai. Jadi dari pada saya sembunyikan lebih baik saya terus terang,&rdquo; tutur Antara. Sejak saat itu, Prof. Antara mengaku tidak banyak dilibatkan dalam berbagai rapat pimpinan. Sehingga, menyebabkan hubungan keduanya semakin renggang sebagai partner kerja. Dalam sidang tersebut, JPU juga membeberkan isi pesan WhatsApp terdakwa Nyoman Putra Sastra (berkas penuntutan terpisah) dengan terdakwa I Nyoman Gede Antara. &rdquo;Isinya ya kita lihat-lihat situasi. Impact besar kita bersatu USDI, NPS, dan lain-lain. Apakah memang situasinya pada saat itu tidak bagus karena adanya blok-blok seperti itu? Atau dalam konteks apa ini saudara terdakwa?&rdquo; cecar jaksa. &rdquo;Maksud saya supaya unit-unit lain tidak diperlakukan seperti saya. Jangan seperti saya supaya tak ada kesulitan lagi. Kalau semua seperti itu kan jadi masalah di Universitas. Semua sesuai arahan Bu rektor,&rdquo; kata terdakwa Prof. Antara. Begitu pun saat Jaksa membacakan isi pesan antara terdakwa Prof. Nyoman Gede Antara dan Nyoman Putra Sastra pada 20 Januari 2021 yang isinya mendadak ada audit mendalam SPI. Ada isu penyalahgunaan anggaran wkwkwk. &rdquo;Apa maksudnya? Ada isu apa sebenarnya pada Januari 2021?&rdquo; tanya jaksa. Prof. Antara mengaku lupa akan hal tersebut. Dia mengelak bahwa urusan dana sumbangan pengembangan institusi adalah urusan biro perencanaan keuangan bukan urusan biro akademik yang saat itu dipimpinnya. &rdquo;Mohon maaf, saya sebetulnya lupa-lupa ingat yang mulia. Karena yang mengaudit SPI itu bukan tim kami. Yang menjadi auditor bukan akademi, itu keuangan. Saya tidak tahu apa-apa. Setahu saya memang lima auditor sejak 2018 dari BPK, inspektorat, SPI, akuntan publik. Setiap tahun pasti ada. Kami tidak pernah khawatir. Kami senang menerima auditor,&rdquo; kata Antara.

JPU Kejati Bali mengungkap konflik dua mantan rektor Universitas Udayana yakni I Gede Nyoman Antara dengan Anak Agung Raka Sudewi

JPU Ungkap Konflik Internal Dua Pejabat Tinggi Unud Perkara Dana SPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/02/20231201_152835-3932140573.jpg" alt="Sidang dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi (SPI) jalur mandiri Universitas Udayana, Bali." width="100%">
<figcaption>Sidang dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi (SPI) jalur mandiri Universitas Udayana, Bali.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana&nbsp;(Unud), Bali, I Putu Bagus Padmanegara, mengakui mendapat intimidasi dari terdakwa kasus korupsi dana sumbangan pengembangan institusi (SPI) jalur mandiri Unud. Sebab, BEM mengkritisi kebijakan penarikan SPI&nbsp;itu. Hal tersebut disampaikan Padmanegara saat hadir sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar, Jumat (1/12). Dia menjadi saksi untuk tiga orang terdakwa kasus korupsi dana SPI jalur mandiri yakni I Ketut Budiartawan, Nyoman Putra Sastra, dan I Made Yusnantara. Anggota majelis hakim yang dipimpin&nbsp;Agus Akhyudi menanyakan kepada saksi Padmanegara&nbsp;tentang apa maksud tekanan dan siapa yang melakukan tindakan tersebut. Padmanegara yang duduk di bangku saksi mengatakan, sebagai Ketua BEM pernah mendapat chat WhatsApp dari terdakwa I Ketut Budiartawan yang tidak terima dengan aksi demonstrasi dan protes BEM setelah kasus pungutan SPI di Unud mulai dibeberkan Kejaksaan Tinggi Bali. &rdquo;Waktu itu Pak IKB tidak terima kalau saya dan BEM melakukan aksi demonstrasi dan juga dikatakan bahwa&nbsp;nanti saya rasakan sendiri kalau sudah jadi pegawai,&rdquo; kata Padmanegara seperti dilansir dari Antara. Padmanegara mengaku sebagai Ketua BEM Udayana, bersama dengan teman-teman BEM kerap mendapatkan intimidasi. Bukan hanya dari terdakwa Ketut Budiartawan, namun juga beberapa pejabat Unud yang alergi terhadap gerakan BEM yang mengkritisi kebijakan penarikan SPI. &rdquo;Intimidasi semakin gencar setelah Kejati Bali membongkar dugaan korupsi dalam pungutan SPI jalur mandiri dan menetapkan Rektor Unud dan tiga pegawai lain sebagai tersangka,&rdquo; papar I Putu Bagus Padmanegara. Namun, hakim tidak menggali lebih jauh keterangan saksi terkait dengan bentuk intimidasi lain yang dialami BEM Udayana, meskipun Padmanegara mengaku sudah menyiapkan bukti-bukti berbagai ancaman itu. Dalam persidangan tersebut, hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa I Ketut Budiartawan untuk menanggapi kesaksian Padmanegara. Terdakwa Budiartawan mengatakan tidak bermaksud mengintimidasi Ketua BEM dan anggotanya. &rdquo;Dasar kami berargumentasi adalah di Instagram BEM mem-posting selamat datang mahasiswa baru di Universitas yang paling bermasalah di Indonesia. Itu pernyataan tidak etis karena mahasiswa baru yang masuk di Universitas Udayana&nbsp;yang memiliki pemikiran bagus akan bisa terpengaruh secara psikologis dan lain-lain,&rdquo; kata Budiartawan persidangan. Sebagai Subkoordinator Bidang Akademik, Budiartawan mengaku tidak simpatik dengan gaya BEM dalam menyelesaikan persoalan SPI yang dinilai menjatuhkan citra Universitas Udayana. &rdquo;Kalau ada yang perlu dikoreksi jangan dulu diekspos, kita perbaiki ke dalam, konsolidasi, koordinasi, diskusi bersama, dari tingkat bawah sampai pimpinan,&rdquo; kata Budiartawan. Setelah diberikan waktu oleh majelis hakim untuk menanggapi balik jawaban terdakwa Budiartawan, Padmanegara mengatakan, pada intinya sebagai Ketua BEM Udayana tidak pernah takut dan gentar dengan semua ancaman secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap aksi kritis yang dilakukan BEM. Dia mengaku sebagai organisasi kemahasiswaan, BEM berhak kritis dengan segala macam kebijakan yang tidak sesuai dengan marwah kampus sebagai pendidikan tinggi yang menghasilkan SDM yang unggul.

Ketua BEM Unud mengaku mendapat intimidasi dari terdakwa kasus korupsi dana SPI jalur mandiri Unud karena kritisi kebijakan penarikan SPI

Ketua BEM Udayana Bali Akui Diintimidasi karena Kritisi Kebijakan SPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/01/10_mantan-2835641928.jpg" alt="BANTAH DAKWAAN: I Nyoman Gde Antara di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (1/11)." width="100%">
<figcaption>BANTAH DAKWAAN: I Nyoman Gde Antara di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (1/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Banyaknya mahasiswa "titipan&rdquo; dari sejumlah pihak diungkap mantan Rektor Universitas Udayana (Unud) Prof DR Ir I Nyoman Gde Antara MEng saat membacakan nota eksepsi kemarin (31/10). Titipan tersebut di antaranya dari para kolega yang memaksa agar saudara atau anaknya diluluskan menjadi mahasiswa di kampus di Bali tersebut. &rsquo;&rsquo;Ada oknum calon mahasiswa, di mana akibat penekanan dari oknum aparat hukum paling tinggi di Bali, akhirnya dibantu untuk diluluskan. Tapi, begitu lolos diterima sebagai mahasiswa, masih ngeyel meminta agar uang SPI (sumbangan pengembangan institusi) digratiskan,&rdquo; katanya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar. Antara didakwa menyalahgunakan dana SPI penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unud. Seperti dilaporkan Jawa Pos Radar Bali, dia membacakan nota keberatan di hadapan majelis hakim yang diketuai oleh Agus Akhyudi. Antara membela diri bahwa pemungutan dana SPI memiliki dasar hukum jelas yang tercantum dalam Peraturan Menteri Ristek Dikti (Permenristekdikti) No 39 Tahun 2017. Juga, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) No 25 Tahun 2020, khususnya Pasal 10 ayat 1 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sumbangan tersebut, lanjut Antara dalam eksepsinya, sangat diperlukan PTN (perguruan tinggi negeri). Pemerintah hanya mampu membiayai 28 persen dari dana yang diperlukan PTN. Dia mengatakan bahwa pemungutan dana SPI dimulai dari kebijakan rektor yang menjabat pada periode 2017&ndash;2021, yakni Prof Dr AA Raka Sudewi yang sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran pada 2017&ndash;2021. &rsquo;&rsquo;Saya sebagai wakil rektor bidang akademik sama sekali tidak ikut serta dalam penyusunan SPI itu,&rdquo; ungkap Antara. (ney/c6/ttg)

Mantan Rektor Universitas Udayana (Unud) Prof DR Ir I Nyoman Gde Antara MEng mengungkap soal banyak mahasiswa titipan di PTN yang dipimpin.

Mantan Rektor Universitas Udayana Ungkap Mahasiswa "Titipan"

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/09/Resize_20231009_140038_8139-74833498.jpg" alt="Rektor Universitas Udayana Prof. Dr. I Gede Nyoman Antara mengenakan rompi keluar dari ruangan penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bali, Denpasar, Senin (9/10)." width="100%">
<figcaption>Rektor Universitas Udayana Prof. Dr. I Gede Nyoman Antara mengenakan rompi keluar dari ruangan penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bali, Denpasar, Senin (9/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penyidik Kejaksaan Tinggi Bali menahan Rektor Universitas Udayana Bali Prof. Dr. I Nyoman Gde Antara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana sumbangan pengembangan institusi (SPI) seleksi mahasiswa baru jalur mandiri. Di Gedung Pidana Khusus Kejati Bali, Denpasar, Prof. Antara keluar dari ruangan penyidik langsung mengenakan rompi tahanan dengan tangan diborgol pada Senin (9/10). Prof. Antara digiring penyidik menuju ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan, Badung, Bali, menggunakan mobil tahanan Kejati Bali. &rdquo;Mulai hari ini (9/10), penyidik melakukan penahanan para tersangka selama 20 hari ke depan di Lapas Kerobokan,&rdquo; kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Bali Putu Agus Eka Sabana Putra seperti dilansir dari Antara. Kejaksaan Tinggi Bali, lanjut dia, menyatakan kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi tersebut mencapai Rp 335 miliar. Jumlah kerugian tersebut berbeda dari yang sebelumnya Rp 443 miliar berdasar hasil audit internal dan eksternal dari penyidik. &rdquo;Kita luruskan ya, yang Rp 443 miliar itu perkembangannya berdasar hasil audit, nanti secara rinci akan kami update belakangan apabila sudah waktunya. Perkiraan audit kerugian Rp 335 miliar. Itu berdasar audit internal dan eksternal yang dimintakan penyidik,&rdquo; terang Eka Sabana. Sebelumnya, pada 13 Maret, saat pengumuman penetapan Rektor Unud sebagai tersangka, Kejati Bali menyebutkan berdasar pemeriksaan alat bukti, keterangan saksi dan hasil audit dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp 105,39 miliar dan Rp 3,94 miliar. Tak hanya Rektor Unud, tiga tersangka lain juga langsung ditahan usai diperiksa sejak pukul 09.00 sampai sekitar pukul 12.23 wita. Mereka adalah IKB, IMY, dan NPS, yang merupakan pejabat di lingkup Rektorat Universitas Udayana, Bali. &rdquo;Dasar penahanan adalah untuk memperlancar pemeriksaan yang diperlukan dalam waktu pemeriksaan keterangan yang diperlukan penyidik. Begitu pula tersangka Inisial NPS, IKB, dan&nbsp;IMY itu dalam berkas terpisah,&rdquo; kata Eka Sabana. Sebelum dibawa ke Rutan Kerobokan Badung, Bali, keempat tersangka dinyatakan sehat setelah diperiksa dokter di Kejaksaan Tinggi Bali. Tim penyidik yang dikomandoi Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Bali Agus Eko Purnomo telah menetapkan Prof. Antara sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya, yakni I Ketut Budiartawan (IKB), Nyoman Putra Sastra (NPS), dan I Made Yusnantara (IMY). Prof. Antara ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik berdasar alat bukti yang cukup berupa keterangan saksi-saksi, ahli, serta surat dan bukti petunjuk. Penyidik berkesimpulan tersangka Prof. Antara memiliki peran besar dalam kasus dugaan korupsi dana SPI Unud. Dalam kasus tersebut, Prof. Antara yang menjabat sebagai Rektor Universitas Udayana periode 2021-2025, berperan sebagai Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Tahun 2018-2020.

Penyidik Kejaksaan Tinggi Bali tahan Rektor Unud Prof. Dr. I Nyoman Gde Antara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana SPI

Kejati Tahan Rektor Universitas Udayana Bali Kasus Dugaan Korupsi Dana SPI, Kerugian Negara Rp 335 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/09/rektor-unud-4121987072.jpg" alt="Rektor Universitas Udayana Prof. Dr. I Gede Nyoman Antara (belakang pakai rompi). ANTARA/Rolandus Nampu" width="100%">
<figcaption>Rektor Universitas Udayana Prof. Dr. I Gede Nyoman Antara (belakang pakai rompi). ANTARA/Rolandus Nampu</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Rektor Universitas Udayana (Unud), I Nyoman Gde Antara, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, pada Senin (9/10). I Nyoman Gde Antara diketahui terlibat tindak korupsi dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), seleksi mahasiswa baru jalur mandiri Universitas Udayana, yang terungkap beberapa bulan lalu. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati, Bali Putu Agus Eka Sabana Putra, mengatakan bahwa pihaknya akan menahan tersangka I Nyoman Gde Antara selama 20 hari ke depan. &ldquo;Mulai hari ini, penyidik melakukan penahanan para tersangka selama 20 hari ke depan di Lapas Kerobokan,&rdquo; kata Putu. Selain I Nyoman Gde Antara, Kejati Bali juga menetapkan beberapa orang lainnya yang terkait kasus ini sebagai tersangka, di antaranya IKB, IMY dan NPS. Ketiganya merupakan pejabat di lingkup Rektorat Unud, yang kemudian juga dilakukan penahanan. &ldquo;Dasar penahanan adalah untuk memperlancar pemeriksaan yang diperlukan dalam waktu pemeriksaan keterangan yang diperlukan oleh penyidik,&rdquo; imbuhnya. Putu menjelaskan, keempat pejabat di lingkup Rektorat Unud itu ditetapkan sebaga tersangka berdasarkan hasil penyidikan, saksi-saksi, dan barang bukti yang dihimpun. Dikatakan, I Nyoman Gde Antara yang merupakan Rektor Unud periode 2021-2025 itu, memiliki peran besar dalam kasus ini. Konon, ia berlaku sebagai Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Tahun 2018-2020. ***

Rektor Universitas Udayana Prof. Dr. I Gede Nyoman Antara, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pada Senin (9/10)

Korupsi Dana SPI Mahasiswa Baru, Rektor Universitas Udayana Resmi Jadi Tersangka Tahanan Kejati Bali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/28/IMG_9994JPG-292304883.jpg" alt="Salah satu Guru Besar Universitas Udayana yang baru dikukuhkan, Prof. Dr. Ir. I Dewa Putu Oka Suardi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Salah satu Guru Besar Universitas Udayana yang baru dikukuhkan, Prof. Dr. Ir. I Dewa Putu Oka Suardi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Universitas Udayana (Unud) Bali belum lama ini kembali mengukuhkan delapan orang Guru Besar Tetap yang dilaksanakan di Gedung Auditorium Widya Sabha Unud Kampus Jimbaran. Adapun delapan Guru Besar yang dikukuhkan tersebut, yaitu Prof. Dr. Ir. I Dewa Putu Oka Suardi, M.Si. (Guru Besar dalam bidang Ilmu Penyuluhan Pertanian di Fakultas Pertanian), Prof. Dr. Nyoman Gunantara, ST.,MT. (Guru Besar dalam bidang Ilmu Teknik Telekomunikasi di Fakultas Teknik), Prof. Dr. Desak Putu Dewi Kasih, S.H.,M.Hum. (Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum), Alm. Prof. Dr. Dra. Meitini Wahyuni Proborini, M.Sc.,St. (Guru Besar dalam bidang Ilmu Mikologi/Biologi di Fakultas MIPA), Prof. Dr. Eng. Ir. Made Sucipta, ST.,MT.,IPM. (Guru Besar dalam bidang Ilmu Termo-fluida Sistem Energi dan Materia di Fakultas Teknik), Prof. Dr. Dra. Ni Wayan Sukarini, M.Hum. (Guru Besar dalam bidang Ilmu Linguistik/Semiotik di Fakultas Ilmu Budaya), Prof. Dra. Ni Luh Watiniasih, M.Sc.,Ph.D. (Guru Besar dalam bidang Ilmu Ekologi di Fakultas MIPA), dan Prof. Ir. Made Pharmawati, M.Sc.,Ph.D. (Guru Besar dalam bidang Ilmu Genetika di Fakultas MIPA). Rektor Unud, Prof. I Nyoman Gde Antara dalam keterangan tertulisnya&nbsp;mengaku bangga dan mengapresiasi karena Unud kembali melahirkan 8 orang Guru Besar Tetap. Dengan ini, Unud memiliki tambahan SDM yang sudah sangat teruji kapasitas keilmuannya. Antara juga mengatakan sampai saat ini Unud telah memiliki total 199 orang Guru Besar dan diyakini, angka ini akan terus bertambah ke depannya. Karena berdasarkan data yang dimiliki bagian SDM, saat ini Unud memiliki 1.369 orang Tenaga Pendidik PNS, 122 orang Dosen Tetap BLU dan 80 orang Dosen Kontrak. Ada 354 orang Lektor Kepala (26 persen), 507 orang berjabatan Lektor (37 persen), Asisten Ahli 192 orang (14 persen) dan 117&nbsp; orang berstatus Tenaga Pengajar (9 persen). Berdasarkan data tersebut, Unud memiliki 507 orang Lektor dan 236 orang Lektor Kepala yang telah memiliki ijazah S3. "Dengan jumlah Lektor Kepala yang cukup besar, artinya kami punya potensi yang besar pula untuk semakin optimis menambah banyak jumlah Guru Besar di Universitas Udayana. Semoga pengukuhan Guru Besar hari ini juga menginspirasi para akademisi yang lain untuk segera menjadi Guru Besar," kata Antara. Antara melanjutkan, dengan pengukuhan delapan Guru Besar ini, persentase Guru Besar yang dimiliki oleh Unud pada tahun 2023 adalah sebesar 15 persen. Hal ini sekaligus menunjukan bahwa Unud juga telah melampaui target dari Kementerian terkait jumlah minimal Guru Besar pada sebuah universitas, yakni 10 persen. Adanya Guru Besar yang baru dikukuhkan, dan diikuti dengan adanya Guru Besar yang akan purna tugas, maka Unud terus mendukung dan mendorong para Lektor dan Lektor Kepala yang sudah memiliki Gelar Doktor atau Ijasah Doktoral agar segera berproses menuju ke Guru Besar. &ldquo;Dengan meningkatnya jumlah SDM Unggul di Universitas yang kita cintai ini dapat mengawal Universitas Udayana untuk mampu bersaing di tingkat nasional juga di tingkat internasional,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, salah satu Guru Besar yang baru dikukuhkan, Prof Oka Suardi menyebut tantangan serta reorientasi penyuluhan pertanian penyuluhan Pertanian mengalami masa sulit saat Pandemi Covid19.&nbsp; Dalam orasi ilmiah tentang Adaptasi Kelembagaan Penyuluhan - Fasilitasi SDM Pertanian Adaptif Smart Farming, Prof Oka mengimplementasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan penyuluhan.&nbsp;

Universitas Udayana belum lama ini kembali mengukuhkan delapan orang Guru Besar Tetap. Dengan demikian, Unud kini memiliki 199 Guru Besar.

Delapan Guru Besar Baru Dikukuhkan, Unud Kini Miliki 199 Orang Guru Besar

UNUD

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#UNUD

Berita Terkini