<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/09/rektor-4160788522.jpeg" alt="Rektor Universitas Tadulako (Untad), Prof. Amar. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Rektor Universitas Tadulako (Untad), Prof. Amar. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Rektor Universitas Tadulako (Untad), Prof. Amar menilai bahwa kebijakan efisiensi yang diinstruksikan Presiden RI Prabowo Subianto melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 hanya sebuah instrumen untuk melakukan pemotongan anggaran pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang bisa merugikan kelangsungan operasional kampus. Hal ini terjadi karena dalam praktiknya, ada beberapa komponen yang seharusnya tidak terkena efisiensi malah justru dilakukan pemotongan anggaran dengan nilai yang cukup signifikan. &ldquo;Di instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 ada beberapa komponen yang memang sebenarnya tidak akan dipotong. Termasuk PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara), seharusnya tidak dipotong. Tapi lucunya tiba-tiba kita dengar kok dipotong. Jadi sebenarnya efisiensi ini pemotongan anggaran,&rdquo; tutur Amar saat Rapat Dengar Pendapat antara Majelis Rektor Indonesia dan Komisi X DPR RI, di Jakarta, belum lama ini, melalui keterangan tertulis yang diterima. Amar menjelaskan, saat anggaran untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dipangkas hingga 50%. Kemudian anggaran operasional 83% sampai 84% juga tidak dapat gunakan. Dana BLU termasuk dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar 44% juga tidak dapat dipakai. &ldquo;Sementara itu, seperti juga di Politeknik, pihaknya juga dapat anggaran yang awalnya Rp 100 miliar dipotong hingga 60%. Mau jadi apa gedungnya? Padahal, Inpres secara jelas menyatakan tidak ada pemotongan untuk pos tersebut,&rdquo; tegasnya lagi. Ia meminta agar ada relaksasi anggaran dan penyesuaian kembali, terutama dalam hal pendanaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing institusi. &ldquo;Kami di Universitas Tadulako sendiri, pascabencana 2018 masih beroperasi di kantor sementara dan belum menggunakan rektorat yang sebenarnya. Ini adalah kenyataan yang kami hadapi. Pemotongan anggaran yang dilakukan sangat tidak adil, karena tidak memperhitungkan kondisi spesifik setiap perguruan tinggi,&rdquo; tegas Amar. Amar menjelaskan, pendidikan tinggi adalah investasi jangka panjang dan keberlanjutannya harus dijaga untuk menuju Indonesia Emas. Karena itu ia menekankan bahwa meskipun KIP tidak dipotong, namun dengan terbatasnya anggaran operasional, pendidikan akan sulit berkembang. &ldquo;Kalau kami tidak bisa memenuhi kebutuhan operasional kampus, bagaimana mahasiswa akan bisa kuliah dengan baik? Kami dari Untad sangat membutuhkan anggaran yang lebih realistis, terutama pasca-bencana yang masih menyisakan banyak kekurangan. Tahun lalu saja kami harus menutupi kekurangan gaji sebesar Rp11 miliar, tahun ini dengan tambahan CPNS dan P3K, kami kekurangan hingga Rp43 miliar. Kami ingin solusi, dan berharap kebijakan ini dipertimbangkan kembali,&rdquo; pintanya. Amar juga berharap, kebijakan pemotongan anggaran ini tidak terus-menerus diberlakukan tanpa mempertimbangkan kondisi spesifik masing-masing kampus. Ia juga meminta agar ada perhatian lebih terhadap perguruan tinggi yang sedang berjuang untuk pulih pasca-bencana. &ldquo;Semoga ini menjadi perhatian kita bersama demi kemaslahatan pendidikan tinggi di Indonesia,&rdquo; pungkasnya.

"Pemotongan anggaran yang dilakukan sangat tidak adil, karena tidak memperhitungkan kondisi spesifik setiap perguruan tinggi,” tegas Amar.

Rektor Untad Kritisi Kebijakan Efisiensi, Berpotensi Rugikan Kelangsungan Operasional Kampus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasihan-11-mahasiswa-fkm-untad-masih-belum-ditemukan_m_.jpg" alt="Kondisi masjid Baiturr Rahman Kota Palu saat diterjang gempa dan tsunami." width="100%">
<figcaption>Kondisi masjid Baiturr Rahman Kota Palu saat diterjang gempa dan tsunami.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Tadulako (Untad) menjadi korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah (Sulteng). Jumlahnya ada 17 orang. Dari 17 orang mahasiswa itu enam di antaranya dinyatakan meninggal dunia. Empat meninggal akibat terkena hempasan tsunami, sedangkan dua orang meninggal di rumahnya masing-masing yang terkena likuifaksi. "Untuk data yang sudah tercatat dan positif meninggal itu ada 6 orang dan yang hilang itu masih ada 11 orang," ungkap Koordinator Prodi Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Untad Muh Ryman Napirah sebagaimana diberitakan Radar Sulteng (Jawa Pos Group), Rabu (24/10). Menurut dia, hampir sebagian besar yang menjadi korban merupakan mahasiswa baru. "Kemarin itu berdasarkan laporan adik-adik di Kesmas ada 15 mahasiswa yang berada di anjungan saat bencana dan dua diantaranya itu meninggal di rumahnya masing-masing yang berada di Petobo dan Perumnas Balaroa," tuturnya. Sementara itu, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Untad Nurdin Rahman mengakui bahwa ada mahasiswa Fakultas Kesmas khususnya yang statusnya Mahasiswa Baru (Maba) yang menjadi korban gempa dan tsunami. Ketika kejadian mereka tengah melakukan kegiatan mencari dana seperti menggelar bazar. Rencananya hasil bazar tersebut akan digunakan untuk melakukan kegiatan Inagurasi. "Iya memang mereka itu mencari dana di sana (Anjungan, red) yang rencanakan mereka itu akan melakukan kegiatan Inagurasi semacam penerimaan mahasiswa baru di kelompoknya," ungkapnya kepada Radar Sulteng (Jawa Pos Group). Namun demikian, pihak Dekanat FKM Untad tersebut membantah bahwa adanya arahan atau izin dari Fakultas untuk melakukan kegiatan pencarian dana tersebut. "Jadi saya tegaskan bahwa tidak ada arahan dari fakultas untuk mencari dana itu. Mahasiswa ini mencari dana ini tidak ada sama sekali arahan dari kami (Fakultas, red) dan itu inisiatif mereka sendiri melakukan kegiatan bazar itu," bantahnya.

Kasihan, 11 Mahasiswa FKM Untad Masih Belum Ditemukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/1200-mahasiswa-korban-gempa-sulteng-pekan-ini-resmi-kuliah-di-unhas_m_.jpg" alt="Ratusan mahasiswa korban bencana asal Untad, mendaftar di Unhas Makassar." width="100%">
<figcaption>Ratusan mahasiswa korban bencana asal Untad, mendaftar di Unhas Makassar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, terus merampungkan persiapan untuk menerima proses masuk melalui program sit in atau kuliah sementara bagi mahasiswa korban dampak bencana, gempa, tsunami dan likuifaksi, asal Universitas Tadulako (Untad) Palu. Direktur Komunikasi Unhas, Suharman Hamzah menyebut, saat ini telah terdata lebih dari 1.500 mahasiswa yang berasal dari 12 fakultas di Untad. Para mahasiswa itu, bakal melanjutkan proses perkuliahan secara resmi di Unhas. "Sesuai hasil komunikasi antara Unhas dengan pimpinan Untad, maka proses sit in mahasiswa asal Untad dapat segera dimulai," kata Suharman melalui keterangan resminya di Makassar, Selasa (16/10). Dijadwalkan, Unhas akan menggelar prosesi penerimaan mahasiswa sit in asal Untad, di GOR Unhas Tamalanrea, pada Jumat (19/10) pukul 13.30 WITA pekan ini. Prosesi penerimaan ini, akan diawali dengan penyambutan secara simbolis oleh Rektor Unhas, Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu. Kemudian, dilanjutkan dengan penyerahan nama-nama mahasiswa asal Untad kepada pimpinan Fakultas yang akan ditempati sit in di lingkungan Unhas. Pihak Untad lanjut Suharman, telah memberikan sinyal menyetujui proses sit in. "Selama ini kita belum memulai proses sit in, karena kita menunggu persetujuan dari Tadulako. Sesuai hasil rapat internal pihak Untad, proses sit in di Unhas dapat dilanjutkan," ucapnya. Suharman mengharapkan, agar seluruh mahasiswa Untad yang telah mengisi form pendataan di Unhas dapat hadir pada saat penerimaan resmi nanti. "Jika memungkinkan, kita harapkan agar mereka hadir memakai jas almamater Untad, untuk menunjukkan identitas bahwa mereka adalah mahasiswa yang sit in di Unhas," harapnya. Mahasiswa yang sebelumnya tersebar dari berbagai fakultas dan jurusan di Untad ini, adalah mereka yang menjadi korban dari bencana alam gempa berkekuatan 7,4 SR disusul tsunami yang melanda kota Palu, kabupaten Donggala dan Sigi, Sulteng. Sejak dibukanya pendaftaran pada (3/10) pekan lalu, pihak Unhas mulai melalukan pendataan kelengkapan administrasi. Unhas memastikan, mahasiswa yang menjadi korban akan ditampung untuk melanjutkan perkuliahan. "Umumnya mahasiswa asal Tadulako mendaftar di posko pendataan calon mahasiswa melalui program sit in di Unhas," Suharman saat memberikan keterangan di Makassar, Selasa (9/10) lalu. Mahasiswa yang awalnya mendaftar di posko-posko pendaftaran di Unhas diperkenankan untuk melampirkan berkas adiminstrasi diri seperti KTP Palu, kartu mahasiswa serta berkas lainnya. Namun apabila berkas persyaratan tersebut tidak dilengkapi, pihak Unhas melakukan pelacakan jejak digital melalui sistem online. Tujuannya memudahkan para pendaftar lanjutan yang ingin melanjutkan perkuliahan di Unhas. "Program sit in ini dibuka berdasarkan kesepakatan majelis rektor setanah air dan forum rektor se Indonesia. Ini dilakukan untuk membantu para mahasiswa Tadulako dan mahasiswa korban bencana lainnya agar tetap melanjutkan perkuliahan," pungkasnya.

1.200 Mahasiswa Korban Gempa Sulteng Pekan Ini Resmi Kuliah di Unhas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tunggu-untad-pulih-ub-buka-program-kuliah-gratis-untuk-mahasiswa-palu_m_.jpg" alt="Universitas Brawijaya" width="100%">
<figcaption>Universitas Brawijaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 9 mahasiswa Universitas Tadulako (Untad), Palu, Sulawesi Tengah, korban bencana gempa dan tsunami di Palu sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti program 'sit in' di Universitas Brawijaya (UB) Malang. Selama mengikuti perkuliahan, mereka pun tidak dipungut biaya alias gratis. Berdasarkan data dari Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Sulawesi Tengah (IPPMST), saat ini sudah ada 9 mahasiswa yang telah mengirimkan berkas. Namun, seluruh mahasiswa tersebut saat ini masih berada di Palu. Kepala Bagian Humas dan Kearsipan Universitas Brawijaya Malang, Kotok Gurito mengatakan, mahasiswa Untad program 'sit in' yang belajar di UB Malang tidak dibatasi kuotanya. "Program studi yang diambil juga bebas, tergantung kebutuhan mahasiswa," ujar Kotok, Jumat (12/10). Selain program studi, kata dia, dalam menempuh pembelajaran di kampus UB tidak diberi batasan waktu. Hingga kondisi Untad Palu benar-benar pulih pasca bencana alam melanda. Kotok menyampaikan, untuk sementara ini pihaknya hanya memberikan bantuan dalam bentuk perkuliahan. "Sedangkan untuk penilaian akhir semester ataupun ujian akhir semester kami serahkan pada Untad sebagai perguruan tinggi pengirim," lanjutnya. Dia menegaskan, selama menempuh proses pembelajaran di UB, mahasiswa korban bencana tersebut tidak dipungut biaya alias gratis. Sementara terkait biaya hidup ataupun pemondokan masih dikomunikasikan ke Kemenristekdikti. "Selain ada yang tinggal bersama keluarganya, mahasiswa sit in juga ada yang tinggal di asrama mahasiswa Palu yang ada di Malang," tuturnya. Selain UB, Universitas Negeri Malang (UM) juga membuka program serupa.&nbsp;

Tunggu Untad Pulih, UB Buka Program Kuliah Gratis untuk Mahasiswa Palu

untad

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#untad

Berita Terkini

Rektor Untad Kritisi Kebijakan Efisiensi, Berpotensi Rugikan Kelangsungan Operasional Kampus

Kasihan, 11 Mahasiswa FKM Untad Masih Belum Ditemukan

1.200 Mahasiswa Korban Gempa Sulteng Pekan Ini Resmi Kuliah di Unhas

Tunggu Untad Pulih, UB Buka Program Kuliah Gratis untuk Mahasiswa Palu

Download Aplikasi JawaPos.com