<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/01/sP0XPpZBQo0RM3kuOV2sAlin0JlwHhJNEpRq9Wyv-4052380892.jpg" alt="Karowabprof Divisi Propam Polri Brigjen Pol Agus Wijayanto menyampaikan perkembangan proses etik terhadap 7 personel Brimob yang menabrak dan melindas driver ojol Affan Kurniawan. (Polri)" width="100%">
<figcaption>Karowabprof Divisi Propam Polri Brigjen Pol Agus Wijayanto menyampaikan perkembangan proses etik terhadap 7 personel Brimob yang menabrak dan melindas driver ojol Affan Kurniawan. (Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Gelar perkara kasus tewasnya Affan Kurniawan akibat terlindas rantis telah membuahkan hasil. Salah satunya, ditemukan adanya unsur pidana. Karena itu, kasus tersebut akan dilimpahkan ke Bareskrim Polri. Komnas HAM dan Kompolnas terus mengawasi jalannya kasus tersebut.&nbsp; Komisioner Komnas HAM Saurlin P. Siagian menuturkan bahwa setelah mengikuti gelar perkara di Divpropam Polri, hasil gelar perkara menyimpulkan bahwa ada dugaan unsur pidana dalam kejadian tersebut. Karena itu untuk perkara pidananya dilimpahkan ke Bareskrim. "Pelanggaran etik diproses di Divpropam Polri," urainya. Sesuai rencana sidang KKEP akan digelar 3 September dan 4 September untuk dua terduga pelanggar berat. "Semoga ini bergerak cepat sesuai harapan keluarga Affan untuk segera mendapatkan keadilan," jelasnya.&nbsp; Dia mengatakan, dengan proses kode etik dan pidana ini, pesan terhadap anggota menjadi semakin kuat. "Bahwa rekan-rekan ketika menjalankan tugas juga harus mematuhi peraturan dan sebagainya," tegasnya.&nbsp; Diketahui, tujuh anggota Brimob yang berada di dalam rantis saat melindas Affan Kurniawan bakal diajukan ke sidang Komisi Kode Etik Polri Rabu (3/9). Dua anggota yang diduga melakukan pelanggaran berat juga dijerat pidana. Yakni, Kompol Cosmos K. Gae yang duduk disamping driver dan Bripka Rohmat, selaku driver rantis. Kepala Biro Pengawasan dan Pembinaan Profesi (Karowabprof) Divpropam Polri Brigjen Agus Wijayanto menuturkan bahwa sampai hari ini (1/9) pihaknya telah memeriksa semua saksi, termasuk orang tua korban Affan Kurniawan.&nbsp; "Kemudian juga mengamati dan menganalisa video, serta foto di media sosial. Termasuk adanya surat visum et repertum dan dokumen-dokumen pengamanan lainnya, semua sudah kita laksanakan pemeriksaan dan analisa," paparnya.&nbsp; <h2>Kompol Cosmas dan Bripka Rohkmat Kena Pelanggaran Berat</h2> Dari semua pendalaman itu, petugas menemukan dua kategori pelanggaran yakni, pelanggaran berat dan sedang. Pelanggaran berat diduga dilakukan Kompol Cosmas K Gae yang duduk di samping driver dan Bripka Rohmat yang menjadi driver dari rantis. "Kompol K menjabat Danyon Resimen 4 Korbrimob Polri dan Bripka R selaku driver rantis ," paparnya.&nbsp; Lalu untuk lima anggota lainnya masuk ke pelanggaran kategori sedang. Kelimanya duduk di belakang sebagai penumpang rantis. Yakni, Aipda M. Rohyani, Briptu Danang, Bripda Madin, Bharaka Jana Edi, dan Bharaka Yohanes David. "Kelimanya anggota Brimob Polda Metro Jaya," ujarnya.&nbsp; &nbsp;

Kasus tewasnya Affan Kurniawan dilimpahkan ke Bareskrim setelah ditemukan unsur pidana, dengan pengawasan dari Komnas HAM dan Kompolnas.

Kasus Mobil Rantis Brimob Lindas Driver Ojol Affan Kurniawan Dilimpahkan ke Bareskrim, Ditemukan Unsur Pidana

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/18/BARESKRIM-RILIS-TPPO-MYANMAR-FED-7-2310333291.jpg" alt="Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen. Pol. Djuhandani. (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)." width="100%">
<figcaption>Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen. Pol. Djuhandani. (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bareskrim Polri telah melakukan gelar perkara dalam kasus dugaan tindak pidana pemalsuan dalam penerbitan sertifikat di laut Tangerang, Banten, pada Selasa (4/2). Hasilnya mereka memutuskan untuk meningkatkan penanganan kasus tersebut dari penyelidikan ke penyidikan.&nbsp; Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro menyampaikan hal itu saat diwawancarai oleh awak media pada Selasa (4/2). &rdquo;Dari hasil gelar, kami sepakat bahwa kami telah menemukan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik yang selanjutnya kami dari penyidik siap melaksanakan penyidikan lebih lanjut,&rdquo; kata dia. Djuhandani memastikan, penyidikan akan dilakukan secara profesional. Dia belum bisa menyebut pihak yang berpotensi menjadi tersangka. Sebab, penyidik masih perlu melakukan pendalaman. &rdquo;Kami cari dulu dalam proses penyidikan, karena sebelum kami menentukan tersangka dan lain sebagainya, kami tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Tapi, pada prinsipnya kami sudah mempersiapkan penyidikan lebih lanjut,&rdquo; bebernya.&nbsp; Sebelumnya, mereka telah memeriksa tujuh orang saksi dari berbagai instansi. Termasuk diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pemerintah Daerah (Pemda) Tangerang, Pemda Banten, dan saksi-saksi lainnya. Hari ini, mereka memanggil dan memeriksa lima saksi.&nbsp; &rdquo;Lima orang tersebut adalah yang kemarin saya sampaikan, KJSB Lukman, kemudian pihak ATR/BPN dua orang, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Bappeda Kabupaten Tangerang,&rdquo; terang dia.&nbsp; Berdasar hasil pemeriksaan, pengumpulan barang bukti, dan keterangan, Djuhandani menyampaikan bahwa pihaknya langsung melaksanakan gelar perkara. Gelar perkara tersebut dihadiri oleh tim dari Bareskrim seperti penyidik utama, penyidik madya, dan para penyidik Dittipidum. Mereka sepakat meningkatkan penyelidikan ke penyidikan.&nbsp; &rdquo;Karena terkait kasus pemalsuan, kami akan mengecek ke laboratorium forensik dulu. Setelah laboratorium forensik, tentu saja dengan saksi-saksi yang sudah ada,&rdquo; imbuhnya.

Bareskrim Polri memutuskan untuk meningkatkan penanganan kasus tersebut dari penyelidikan ke penyidikan.

Temukan Unsur Pidana, Bareskrim Polri Tingkatkan Kasus Penerbitan Sertifikat Laut ke Penyidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/20230116_1613011.jpg" alt="Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri." width="100%">
<figcaption>Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan mantan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo yang mempertanyakan pengusutan terhadap harta kekayaannya. KPK tak mempermasalahkan Rafael Alun menyampaikan argumentasi terkait proses penyelidikan KPK tersebut.  "Bahwa kemudian yang bersangkutan akan menyatakan apapun, ya saya kira haknya lah. Tapi yang pasti kami tetap, aturan hukumnya seperti apa, perbuatannya seperti apa. Sehingga bisa ditemukan siapa yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (28/3).  KPK, kata Ali, tidak bisa membuka secara rinci suatu penanganan perkara pada proses penyelidikan. Namun, KPK akan mencari bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan Rafael Alun.  "Sebenarnya ini materi dari proses penyelidikan perkara yang sedang kami lakukan, tidak bisa kami sampaikan. Tetapi yang pasti, proses penyelidikan itu, tim dari KPK akan terus mengklarifikasi, terus melakukan permintaan keterangan. Sehingga kemudian bisa dianalisis apakah ada dugaan peristiwa pidana, dan siapa yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum," tegas Ali.  Sebelumnya, Rafael Alun Trisambodo merasa keberatan jika dirinya harus disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Rafael pun mengklaim, tak menggunakan jasa konsultan dalam mengelola aset kekayaan.  "Saya tidak pernah menggunakan jasa konsultan pajak. Jika memang diduga ada bantuan dari konsultan pajak mohon dijelaskan bantuannya seperti apa?," tegas Rafael kepada wartawan, Minggu (26/3).  Rafael pun memastikan, kabar yang mengatakan dirinya akan kabur ke luar negeri tak bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu, dirinya memenuhi panggilan pemeriksaan tim penyelidik KPK, pada Jumat (24/3).  "Tidak benar kabar soal itu (kabur ke luar negeri). Saya selalu hadir saat diminta keterangan oleh KPK dan inspektorat jendral kemenkeu untuk mengklarifikasi harta saya," kilah Rafael.  Terkait asal usul harta kekayaannya yang saat ini tengah dalam pemeriksaan KPK, kata Rafael, dirinya tak habis pikir. Pasalnya, ia selalu melaporkan harta kekayaannya sejak 2011.  Rafael pun mengaku sudah beberapa kali diklarifikasi mengenai asal usul hartanya oleh KPK pada 2016 dan 2021, serta Kejaksaan Agung pada 2012. Rafael menyatakan, sejak 2011 tidak pernah ada penambahan aset tetap sehingga penambahan nilai semua karena peningkatan nilai jual objek pajak.  "Jadi kalau sekarang diramaikan dan dibilang tidak wajar hanya karena kasus yang dilakukan oleh anak saya, jadi janggal karena sudah sejak 2011 sudah dilaporkan. Selain itu pada tahun 2016 dan 2021 sudah klarifikasi oleh KPK, serta tahun 2012 telah diklarifikasi di Kejaksaan Agung," ucap Rafael.  Lagipula, kata Rafael, terkait perolehan harta yang dimiliki sudah tercatat dalam surat pemberitahuan tahunan orang pribadi (SPT-OP) di Ditjen Pajak sejak 2002. Selain itu, terkait adanya penambahan harta juga telah dilaporkan rutin dalam SPT pada saat harta tersebut diperoleh.  "Perolehan aset tetap saya sejak tahun 1992 hingga tahun 2009, seluruhnya secara rutin tertib telah saya laporkan dalam SPT-OP sejak tahun 2002 hingga saat ini dan LHKPN sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini. Seluruh aset tetap tersebut sudah diikutkan program TA (Tax Amnesty) tahun 2016 dan juga diikutkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) tahun 2022. Sehingga saat ini seharusnya sudah tidak menjadi masalah" pungkasnya.

Tak Permasalahkan Argumentasi Rafael Alun, KPK Tetap Cari Unsur Pidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Kharisma-Jati-yang-dianggap-menghina-istri-Jokowi-melalui-unggahan-di-Twitter-ist-640x359-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Bareskrim Polri menyebut telah menemukan dugaan unsur pidana meme Ibu Negara Iriana Jokowi bersama Ibu Negara Korsel Kim Keon Hee. Polisi telah melidik kasus ini. Bareskrim Polri menegaskan tengah menyelidiki profil pengunggah meme Ibu Negara Iriana tersebut.  “Kita sudah temukan unsur dugaan pidananya,” kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid, Jumat (18/11), seperti dilansir Pojok Satu (Jawa Pos Group).  Namun, Brigjen Adi belum merinci apa yang menjadi unsur pidana dalam postingan tersebut. Menurutnya, saat ini Bareskrim Polri tengah menyelidiki profil dari pengunggah meme tersebut.  “Betul, kita sedang lidik identitas pelaku,” ujar Brigjen Adi.  Sementara itu, putra Presiden Jokowi yang juga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, buka suara soal foto ibunya, Iriana, dengan Ibu Negara Korea Selatan Kim Keon Hee yang diolok-olok netizen. Gibran enggan mempolisikan pengunggah foto Iriana dengan Kim Keon Hee itu.  “Aku ra nanggepi (saya tidak menanggapi) apa-apa, nggak marah, nggak kaget,” kata Gibran, Jumat (18/11).  Gibran tidak akan mempolisikan oknum itu. Gibran mengaku banyak kerjaan. “Nggak lapor, isih akeh gawean ya (masih banyak kerjaan), males. Nggak (marah), kenapa marah? Wes biasa (sudah biasa), tanya ibu,” imbuh Gibran.  Pengunggah Meme Minta Maaf  Diketahui, meme kebersamaan Ibu Negara Iriana Jokowi dengan Ibu Negara Korea Selatan Kim Keon Hee, menjadi viral. Apalagi dalam tulisan meme tersebut terdapat sindiran kasar dari pengunggah di Twitter dari akun bernama @@KoprofilJati.  Meme itu diduga dibuat oleh seorang ilustrator sekaligus komikus asal Jogjakarta bernama Kharisma Jati. Pada meme tersebut istri Presiden Jokowi itu seakan direndahkan dengan kalimat kontroversial.  “Bi, tolong buatkan tamu kita minum. Baik, Nyonya.” tulis akun @KoprofilJati yang diduga Kharisma Jati.  Pihak kepolisian langsung turun tangan atas kejadian tersebut. Polisi tengah mencari informasi Kharisma Jati yang diduga warga Bantul, Jogjakarta. “Sudah. Saya masih tunggu kabar juga,” ucap Kasi Humas Polres Bantul Iptu I Nengah Jeffry pada Jumat (18/11).  Pihak kepolisian pun meminta publik untuk bersabar lantaran membutuhkan waktu untuk melakukan penyelidikan. “Namun, untuk info perkembangan saya mohon waktu,” sambungnya.  Sementara itu Kharisma Jati diketahui sudah menyampaikan permintaan maafnya secara terbuka melalui akun Facebook-nya Kharisma Jati (K Jati). Dari data akun Kharisma Jati terlihat bahwa dia menetap di Bantul, Jogjakarta.  “Surat Terbuka Permintaan Maaf Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo berserta seluruh Keluarga Besar Kepresidenan,” tulis Kharisma Jati.  “Dengan ini saya, Kharisma Jati, meminta maaf kepada Keluarga Besar Presiden RI atas unggahan saya di media sosial yang menyinggung perasaan anggota keluarga Bapak Presiden Joko Widodo, termasuk kerabat; staf; dan pejabat di lingkungan kepresidenan,” katanya.  Permintaan maaf ini saya nyatakan dengan tulus dari lubuk hati yang paling dalam, tanpa unsur keterpaksaan maupun kepura-puraan.  Dan jika dari pihak terkait bermaksud mengadakan tuntutan hukum maka saya akan menerima dengan lapang dada atas segala hukuman yang adil dan setimpal.  Namun tidak ada sedikitpun permintaan maaf saya terhadap para pendukung fanatik rezim ini, yang merasa bisa berbuat sesukanya sendiri tanpa mengindahkan moral dan etika, karena saya bukan penjilat; pembeo; maupun perundung, dan tidak sedikitpun saya membenarkan perbuatan semacam itu.  Framing, fitnah, dan ujaran kebencian yang mereka buat hanya mencerminkan arogansi dan kemunafikan mereka.  “Demikian surat terbuka ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun,” kata Kharisma Jati dalam unggahan Facebook-nya.

Soal Meme Ibu Negara, Bareskrim: Kita Temukan Unsur Dugaan Pidananya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG-20211117-WA0052_2-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidik Polres Metro Jakarta Barat periksa tujuh saksi terkait peristiwa gedung Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 96 Cengkareng yang ambruk saat proses perbaikan besar. Petugas Unit Kriminal Khusus Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Metro Jakarta Barat menelusuri unsur dugaan tindak pidana yang terjadi terkait gedung sekolah roboh tersebut.  ”Kami sudah melakukan pemeriksaan saksi terkait kecelakaan kerja bangunan robohnya. Hari ini (18/11) Puslabfor turun mau cek bangunan,” kata Kepala Unit Krimsus Satreskrimum Polres Metro Jakarta Barat Ajun Komisaris Polisi Fahmi Fiandri seperti diansir dari Antara di Jakarta, Kamis (18/11).  Fahmi mengungkapkan penyidik memeriksa tujuh saksi yang terdiri atas petugas lapangan, seperti mandor dan pekerja bangunan. Namun, beberapa saksi yang menjadi korban belum dapat dimintai keterangan karena masih menjalani perawatan.  Fahmi menuturkan, penyidik masih fokus terhadap penyelidikan kecelakaan kerja dan belum mengarah kepada dugaan tindak korupsi pengadaan pembangunan gedung sekolah tersebut.  Sebelumnya, gedung SMAN 96 Cengkareng, Jakarta Barat, ambruk saat proses renovasi besar pada Rabu (17/11). ”Jadi itu lagi proses pembangunan baru, rehab total,” kata Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat I Aroman.  Aroman mengaku belum mengetahui pasti kronologi dan penyebab utama robohnya gedung SMA tersebut. Robohnya gedung tersebut mengakibatkan empat korban yang terdiri atas para pekerja bangunan.  Beberapa dari korban luka tersebut ada yang menderita patah kaki dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. ”Jadi puingnya menimpa para pekerja. Warga sekitar enggak kena karena jauh, enggak ada warga luka,” tutur Aroman.  Aroman belum dapat memastikan proses rehabilitasi SMAN 96 itu akan dilanjutkan atau dihentikan sementara. Sebab, proyek renovasi sekolah tersebut merupakan program Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

SMAN 96 Ambruk, Polrestro Jakbar Periksa Tujuh Saksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Screenshot_20210718-234152_Twitter.jpg" alt="Kebakaran terjadi di Kantor BPOM, Jalan Percetakan Negara, Johar Baru, Jakarta Pusat, Minggu (18/7) malam. Laeis" width="100%">
<figcaption>Kebakaran terjadi di Kantor BPOM, Jalan Percetakan Negara, Johar Baru, Jakarta Pusat, Minggu (18/7) malam. Laeis</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Jakarta Pusat masih menyelidiki kasus kebakaran yang melanda Gedung Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jakarta. Polisi masih mencari ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus ini.  Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Wisnu Wardana mengatakan, penyidik masih menunggu hasil uji laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor Polri). Hasil tersebut nantinya bisa menentukan langkah selanjutnya yang akan ditempuh penyidik.  "Masih dalam penyelidikan. Kita menunggu hasil Labfor dulu," kata Wisnu kepada wartawan, Kamis (22/7).  Di sisi lain, penyidik telah memeriksa 6 orang saksi. Mereka berasal dari pegawai BPOM dan kontraktor. "Total 6 saksi yang sudah diperiksa," jelas Wisnu.  Sebelumnya, terbakarnya Gedung BPOM diketahui dari laporan warga yang diterima petugas Dinas Gulkarmat. Kebakaran di kantor BPOM terjadi pada Minggu (18/7) pukul 21.31 WIB.  Sebanyak 17 unit mobil pemadam dikerahkan, berikut pendukungnya seperti 8 pompa dan 9 pendukung. Sebanyak 75 personel dilibatkan dalam upaya pendinginan si jago merah. Kebakaran berhasil ditangani dan selesai pukul 00.42 WIB pada Senin (19/7) dini hari.  Sudin Gulkarmat Jakarta Pusat menyatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Kerugian ditaksir mencapai Rp 600 juta. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik. Kronologi kebakaran dimulai ketika Kantor BPOM sedang ada perbaikan panel di Gedung Lorong F Timur dan F Barat.

Kebakaran Landa Gedung BPOM, Polisi Dalami Unsur Pidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/gedung-jaksa-agung-terbakar.jpg" alt="KUMPULKAN BUKTI: Polisi membuka garis polisi di area gedung Kejagung yang terbakar. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>KUMPULKAN BUKTI: Polisi membuka garis polisi di area gedung Kejagung yang terbakar. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pengusutan kebakaran gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) memunculkan beberapa dugaan baru. Insiden yang menghanguskan gedung utama tersebut diduga bukan kebakaran biasa. Bareskrim Polri menemukan unsur pidana dalam kebakaran yang terjadi pada 22 Agustus lalu itu.  Sebab, api diketahui muncul kali pertama di ruang terbuka, bukan akibat korsleting listrik.  Api yang menyala di ruang terbuka atau open flame tersebut membuka peluang untuk menjerat hukum orang yang memicu kebakaran. Meski demikian, belum diketahui apakah kebakaran itu disengaja atau kecelakaan. Yang jelas, disengaja atau tidak, pelakunya bakal tetap dipidana.  Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, dari rangkaian penyelidikan yang dilakukan, penyidik menemukan sejumlah fakta. Yakni, kebakaran yang terjadi di gedung utama Kejagung diawali dari lantai 6, tepatnya ruang rapat biro kepegawaian. ”Api lalu menjalar dari lantai atas ke lantai bawah,” terangnya.  Api cepat menyebar karena adanya akseleran atau ACP di lapisan luar tembok gedung. Polisi juga menemukan cairan minyak yang mengandung senyawa hidrokarbon. ”Kebakaran diperparah dengan penyekat ruangan yang menggunakan bahan mudah terbakar seperti gipsum,” ucapnya.  Ada sejumlah ruang yang menggunakan penyekat mudah terbakar tersebut, salah satunya ruang parkir. Dari semua itu, hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) dan Puslabfor Mabes Polri menyatakan bahwa titik api muncul karena open flame atau nyala api terbuka. ”Bukan arus pendek listrik atau korsleting,” jelasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/gedung-jaksa-agung-terbakar-1-750x595.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> TERBAKAR ATAU DIBAKAR: Gedung Kejagung yang terbakar pada 22 Agustus lalu belum diperbaiki. Sumber api diketahui berasal dari ruang rapat biro kepegawaian di lantai 6. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)  Listyo lantas menghubungkan titik nol api itu dengan aktivitas renovasi di ruang rapat biro kepegawaian. Aktivitas renovasi tersebut dilakukan sejak pukul 11.30 hingga 17.30. Dengan begitu, dapat dipastikan terdapat aktivitas di titik permulaan api hanya selang 40 menit dari terjadinya kebakaran. ”Kebakaran diprediksi dimulai pukul 18.15,” ujarnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/11/09/2020/kasus-djoko-tjandra-maki-dorong-pemeriksaan-oknum-pejabat-kejagung/">Kasus Djoko Tjandra, MAKI Dorong Pemeriksaan Oknum Pejabat Kejagung</a>  Penyidik juga menemukan fakta lain, yakni adanya upaya memadamkan kebakaran. Namun sayang tidak didukung sarana dan prasarana pemadam yang memadai. ”Api tidak bisa dipadamkan dan akhirnya harus meminta bantuan pemadam kebakaran,” paparnya.  Dengan semua fakta tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa terdapat unsur pidana dalam kebakaran gedung utama Kejagung itu. ”Hal itu disimpulkan dalam gelar perkara yang dihadiri rekan dari Kejagung, JAM Pidum, JAM Intel, dan rekan jaksa lain,” ujarnya.  Akhirnya disepakati meningkatkan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan. Dengan begitu, pelakunya bisa dijerat unsur pidana. ”Kami menjerat dengan menggunakan pasal 188 KUHP dan 187 KUHP,” ucap Listyo.  Pasal 188 KUHP menyebutkan, barang siapa karena kesalahan atau kealpaan menyebabkan kebakaran, ledakan, kebanjiran diancam pidana penjara paling lama lima tahun. ”Kalau tidak sengaja lima tahun. Tapi, kalau sengaja bisa sampai 15 tahun,” urainya. Jenderal bintang tiga itu memastikan bakal memeriksa potential suspect atau para saksi. ”Nanti akan kami umumkan kembali,” ujarnya.  Hingga kemarin Bareskrim telah memeriksa 131 saksi. Mereka terdiri atas office boy, petugas keamanan, dan pegawai kejaksaan. Ada pula saksi ahli yang dimintai keterangan. ”Barang buktinya CCTV, abu yang terdapat bahan hidrokarbon, jeriken berisi cairan, kabel, terminal kontak, dan minyak pembersih dash cleaner merek top yang tersimpan di gudang cleaning service,” ungkapnya.  Kabareskrim menjelaskan, dengan ini juga Bareskrim, Polda Metro Jaya, dan Puslabfor Mabes Polri sepakat mengusut tuntas kasus tersebut. Serta sepakat untuk tidak ragu dalam memproses siapa pun yang terlibat. Semua akan dipertanggungjawabkan ke hadapan publik. ”Kami, kepolisian dan kejaksaan, sepakat untuk mengusut secara transparan,” tegasnya.  Masih terbuka peluang bahwa kebakaran di gedung utama Kejagung terhubung dengan sejumlah kasus besar yang sedang ditangani lembaga tersebut. Salah satunya kasus Djoko Tjandra. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang juga pelapor kasus Djoko Tjandra, Boyamin Saiman, mengaku sejak awal meyakini bahwa kebakaran itu bukan akibat korsleting listrik. ”Itu sudah saya simpulkan beberapa waktu lalu, di beberapa acara,” ujarnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/11/09/2020/kejagung-duga-aliran-uang-suap-jaksa-pinangki-juga-mengalir-ke-adiknya/">Kejagung Duga Aliran Uang Suap Jaksa Pinangki Juga Mengalir ke Adiknya</a>  Menurut Boyamin, paling minimal ada ketidaksengajaan seperti membuang puntung rokok di tempat sampah. Yang apinya tidak padam dan membesar hingga terjadi kebakaran. Apalagi, di titik awal kebakaran itu terdapat aktivitas renovasi. ”Tapi, ini paling minimal. Sengaja membakar juga masih bisa,” urainya.  Meski begitu, tentu Polri akan bisa mengungkapnya. Apalagi telah menggunakan pasal 187 dan pasal 188. Kalau memang tidak ditemukan unsur kesengajaan, pelaku masih bisa dijerat karena tidak sengaja melakukan pembakaran. ”Itu wajar pakai dua pasal,” ujarnya.  Sementara itu, Jampidum Fadil Zumhana menuturkan, pihaknya mengapresiasi kinerja Bareskrim dalam mengungkap penyebab kebakaran. Dengan diangkatnya kejadian tersebut sebagai peristiwa pidana, pimpinan Kejagung mendukung penuh penanganan kasus itu. ”Terbentuknya posko bersama sejak awal peristiwa juga menunjukkan kesungguhan Kejagung mengungkap penyebab kebakaran ini,” jelasnya.  Kejagung juga sepakat untuk mengungkap lebih dalam penyebab kebakaran. Penyidikan merupakan upaya membuat terang dengan menemukan tersangka dan bukti-bukti kasus. ”Supaya semua terjawab saat digulirkan ke pengadilan,” tegasnya.  Sementara itu, pantauan Jawa Pos, nyaris empat minggu pasca kebakaran, gedung utama Kejagung masih belum diapa-apakan. Olah TKP yang sudah tuntas tidak lantas membuat gedung tersebut bisa diakses semua orang. Hanya yang berkepentingan dan diberi izin yang boleh masuk. Semua aktivitas yang sebelumnya dilakukan di gedung itu memang sudah dipindahkan.  Termasuk ruang kerja pejabat teras seperti jaksa agung dan wakil jaksa agung. Puing-puing bekas kebakaran belum semuanya diambil. Gosong di sana-sini tampak jelas meski dilihat dari kejauhan. Pasca kebakaran, awak media lebih banyak beraktivitas di sekitar Gedung Bundar Kantor Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus).  Gedung utama yang tidak jauh dari gedung bundar masih tertutup rapat. Gerbang depan gedung tersebut sudah tidak pernah dibuka. Masuk lewat gerbang belakang Kejagung pun tidak lantas mendapat akses menuju TKP kebakaran. Sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, renovasi gedung itu tidak bisa segera dilakukan. Sebab, anggaran untuk merenovasi gedung tersebut belum tersedia.  Bukan hanya itu, gedung utama Kejagung juga belum diasuransikan. Sehingga renovasinya hanya bisa mengandalkan duit APBN. Paling cepat tahun depan renovasi baru bisa dimulai. Bagaimana proses perbaikan dan tahapan-tahapannya, Kejagung belum bisa menjelaskan. Sebab, mereka butuh koordinasi dengan banyak pihak untuk memulai perbaikan gedung tersebut.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=rxe69NBvFio

Pelaku Kebakaran Gedung Kejagung Terancam Bui Minimal Lima Tahun

unsur pidana

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#unsur pidana

Berita Terkini