<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/16/PECEHAN-SEKSUAL-JAWA-POS-3798624195.jpg" alt="Ilustrasi pelecehan seksual (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelecehan seksual (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) menuntut penyelesaian tegas atas dugaan kasus kekerasan seksual yang melibatkan seorang guru besar kampus tersebut. BEM Unsoed juga menolak segala bentuk penyelesaian damai dan mendesak agar proses hukum ditegakkan sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). &ldquo;Kekerasan seksual adalah kejahatan terhadap tubuh dan martabat korban. Ketika pelakunya seorang figur publik di dunia pendidikan, proses hukum harus berjalan tanpa kompromi,&rdquo; tulis keterangan BEM Unsoed di Instagram, Kamis (7/8). Masih dalam keterangan yang sama, perwakilan mahasiswa itu mempertanyakan netralitas tim pemeriksa internal kampus yang terdiri dari kolega pelaku. Mereka menilai bahwa kehadiran tim tersebut justru dapat mengaburkan proses investigasi yang adil. BEM menyatakan bahwa keadilan bagi korban tak akan tercapai bila kampus hanya mengedepankan mekanisme birokrasi tanpa menyentuh akar masalah. &ldquo;Sudah cukup diam, sudah cukup takut. Kampus harusnya jadi ruang aman, bukan tempat berlindung bagi predator,&rdquo; lanjut keterangan itu&nbsp; BEM Unsoed menegaskan, penggunaan UU TPKS adalah langkah konkret untuk melawan kekerasan seksual, baik yang dilakukan oleh individu maupun yang dilanggengkan oleh sistem yang tidak berpihak pada korban. Melalui pernyataan sikap berjudul Menagih Komitmen Unsoed Ciptakan Ruang Aman, BEM mendesak agar Unsoed tidak lagi bersembunyi di balik jargon moralitas sambil menutup mata terhadap pelanggaran berat yang terjadi di lingkungan kampus. Mereka menuntut transparansi, tindakan tegas, dan perlindungan nyata terhadap korban. &ldquo;Kami tak datang membawa basa-basi. Kami hadir untuk mendesak, bukan membujuk. Jangan lindungi pelaku hanya karena jabatan dan reputasi,&rdquo; tutupnya. Sebelumnya, pihak Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto menegaskan komitmennya dalam menangani dugaan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Pihak kampus telah membentuk Tim Pemeriksa untuk melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap laporan yang masuk. Wakil Rektor Unsoed Bidang Keuangan dan Umum, Prof. Kuat Puji Prayitno, mengatakan tim beranggotakan tujuh orang tersebut telah mulai bekerja secara intensif sejak laporan diterima. &ldquo;Yang utama saya tegaskan bahwa Unsoed berkomitmen terhadap penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual. Tim Pemeriksa telah bekerja untuk melakukan pendalaman terhadap dugaan kasus tersebut,&rdquo; ujarnya seperti dikutip dari Antara, 25 Juli lalu. Ia menjelaskan, sejumlah pihak telah dimintai keterangan, termasuk Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) yang menerima laporan awal serta pihak terlapor. Hingga kini, proses pendalaman masih terus berjalan. &ldquo;Jadi sampai sekarang belum ada kesimpulannya, sebab masih dalam proses pendalaman,&rdquo; tegasnya. Namun, belum ada keterangan lebih lanjut setelah waktu berselang dua minggu lalu dari pernyataan tersebut.&nbsp;

BEM Unsoed menuntut penyelesaian tegas kasus kekerasan seksual melibatkan guru besar, mendesak proses hukum sesuai UU TPKS.

Tagih Penyelesaian Dugaan Kasus Kekerasan Seksual oleh Guru Besar Unsoed, BEM Tolak Damai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/08/Edi-Santoso-319442882.jpg" alt="Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Unsoed Dr. Edi Santoso. (Unsoed/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Unsoed Dr. Edi Santoso. (Unsoed/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Edi Santoso mengatakan, singkatan nama program pemerintah sebaiknya jangan dibuat asal-asalan. &rdquo;Jangan sampai karena ingin mudah diingat, singkatan nama program pemerintah tersebut dibuat asal-asalan atau nyeleneh, sehingga dapat menimbulkan konotasi negatif, bahkan menjurus ke pornografi atau seksualitas,&rdquo; kata Edi seperti dilansir dari Antara di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Senin (8/7). Dia pun mencontohkan beberapa singkatan nama program yang dibuat sejumlah instansi pemerintah. Salah satunya SiPepek yang merupakan akronim Sistem Informasi Administrasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Yakni platform yang digunakan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam pelayanan program penanggulangan kemiskinan dan jaminan kesehatan untuk melengkapi kebutuhan warga kurang mampu. Dalam bahasa Jawa termasuk Cirebon, kata pepek berarti lengkap. Namun di daerah lain termasuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pepek berarti kemaluan perempuan. Menurut dia, pemerintah daerah sebenarnya bisa merasakan apakah singkatan yang dibuat tersebut pantas atau tidak pantas sebelum program tersebut diluncurkan. &rdquo;Kalau perlu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan aturan terkait dengan pembuatan singkatan nama program, meskipun sebenarnya hal itu tidak diperlukan karena pemerintah daerah bisa menggunakan rasa dalam membuat singkatan,&rdquo; ujar Edi Santoso. Terkait dengan singkatan-singkatan nyeleneh yang sudah telanjur dibuat, dia mengatakan, instansi pemerintah sebenarnya tidak perlu malu untuk melakukan perbaikan jika memang ada sesuatu yang keliru atau tidak pantas. Oleh karena itu, penyingkatan nama-nama program tersebut harus dirumuskan kembali untuk mencari singkatan yang wajar dan selanjutnya diluncurkan ulang. &rdquo;Jadi kalau mau membuat singkatan, apalagi untuk program pemerintah, sebaiknya yang wajar-wajar saja, jangan sekadar disingkat agar mudah diingat,&rdquo; papar Edi. Singkatan nama-nama program pemerintah dalam beberapa waktu terakhir viral di media sosial dan menjadi sorotan warganet karena nyeleneh dan menjurus pada pornografi atau seksualitas. Selain SiPepek milik Pemkab Cirebon, singkatan nama-nama program pemerintah lain yang viral di media sosial. Antara lain Simontok yang merupakan kependekan dari sistem monitoring stok dan kebutuhan pangan pokok di bawah pengelolaan Pemerintah Kota Surakarta atau Solo. Selanjutnya, Siska Ku Intip atau sistem integrasi kelapa sawit-sapi berbasis kemitraan usaha ternak inti-plasma yang dikelola Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Selatan.

Ketua Jurusan FISIP Unsoed Edi Santoso mengatakan, singkatan nama program pemerintah sebaiknya jangan dibuat asal-asalan

SiPepek, Simontok, Siska Ku Intip, Akademisi Minta Singkatan Nama Program Pemerintah Jangan Dibuat Asal-asalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/10/ukt-naik-177767681.jpg" alt="TUNTUT TRANSPARANSI: Mahasiswa USU melakukan aksi protes atas kenaikan UKT di depan kantor biro rektor Rabu (8/5). Selain di USU, protes lain terjadi di UIN Jakarta dan Onsoed Purwokerto." width="100%">
<figcaption>TUNTUT TRANSPARANSI: Mahasiswa USU melakukan aksi protes atas kenaikan UKT di depan kantor biro rektor Rabu (8/5). Selain di USU, protes lain terjadi di UIN Jakarta dan Onsoed Purwokerto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Besaran uang kuliah tunggal (UKT) kembali memicu gelombang protes mahasiswa. Sayang, sejauh ini respons pemerintah sebatas imbauan-imbauan untuk perguruan tinggi negeri (PTN). Di Universitas Sumatera Utara (USU), pada Rabu (8/5), puluhan mahasiswa berunjuk rasa di depan Kantor Biro Rektor USU. Mereka menolak besaran UKT yang kembali naik tahun ini hingga 30&ndash;50 persen. Padahal, fasilitas belajar di kampus tak mengalami perubahan. Fasilitas belajar dianggap masih buruk sehingga tak sesuai dengan kenaikan UKT yang dibebankan kampus kepada mahasiswa. Dilansir Sumut Pos, dalam aksinya, mahasiswa membawa spanduk dengan tuntutan penolakan kenaikan UKT. Salah satunya bertulisan Mahasiswa Baru Panik UKT Semakin Mencekik. &rdquo;Jujur, banyak dari kami yang bukan dari keluarga ekonomi tinggi dengan penghasilan orang tuanya di atas rata-rata,&rdquo; ucap mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya USU Alfandi Hagana. Menurut dia, saat ini UKT dibagi dalam delapan golongan. Yang terendah Rp 500 ribu. Namun, sepengetahuan Alfandi, dari seleksi nasional berbasis prestasi (SNBP) 2024, khususnya di FIB USU, tidak ada mahasiswa yang mendapatkan golongan UKT 1 atau membayar Rp 500 ribu. &rdquo;Besaran UKT terendah yang diterima mahasiswa baru tahun ini Rp 2,4 juta, sedangkan yang mendapatkan golongan tertinggi Rp 8,5 juta. Yang kami tanya jumlahnya ada 10 orang,&rdquo; ucap Alfandi. Dalam unjuk rasa itu, mahasiswa mengajukan sejumlah tuntutan. Di antaranya, menuntut revisi SK rektor tentang penetapan tarif UKT dan iuran pengembangan institusi (IPT), menuntut transparansi penggolongan dan banding UKT, serta menuntut pembangunan fasilitas sesuai kebutuhan mahasiswa. Wakil Rektor (WR) I USU Edy Ikhsan yang menemui mahasiswa menjelaskan, penyesuaian UKT dilakukan sesuai dengan Permendikbudristek No 2 Tahun 2024. Di dalam aturan tersebut diatur besaran angka beban kuliah tunggal (BKT) atau besaran standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi negeri. &rdquo;Melalui permendikbudristek, pemerintah mengatur nilai UKT PTN agar memiliki acuan dan standar yang jelas. Bukan hanya USU, setiap perguruan tinggi negeri diminta agar menyusun dan menyesuaikan besaran nilai UKT sesuai BKT yang telah direkomendasikan pemerintah,&rdquo; ujar Edy. Atas besaran BKT dari pemerintah itu, USU melakukan penyesuaian yang kemudian dikonsultasikan ke kementerian. Kementerian lalu memverifikasi pengajuan rancangan tersebut dan menyetujuinya. &rdquo;Penyesuaian tarif kelompok UKT yang diberlakukan USU sudah mencerminkan keberpihakan pada ekonomi mahasiswa. Hal ini dilihat dari jumlah mahasiswa yang mendapat UKT 1 dan 2 yang besaran uang kuliahnya hanya Rp 500 ribu dan Rp 1 juta per semester. Begitu juga jumlah mahasiswa penerima UKT 3, 4, dan 5 yang uang kuliahnya sama dengan rata-rata besaran UKT KIPK (beasiswa pemerintah),&rdquo; ucap Edy. Protes soal UKT juga terjadi di sejumlah kampus lainnya. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi atau Dema Fidkom UIN Jakarta bahkan berencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas kenaikan UKT tahun akademik 2024&ndash;2025 yang dikeluarkan melalui SK Rektor Nomor 512. Sebab, rektor bergeming dengan protes yang telah disampaikan. Ketua Dema Fidkom UIN Najib Jayakarta mengatakan, banyak mahasiswa baru yang berkeberatan dengan kenaikan UKT. Mereka seolah &rdquo;dijebak&rdquo; lantaran pihak kampus memublikasikan perubahan UKT itu pada 16 April 2024 setelah mahasiswa baru diterima. Dalam kebijakan baru itu, UKT naik 30&ndash;50 persen dengan kenaikan rata-rata Rp 2 juta hingga Rp 3 juta. Kenaikan serupa terjadi pada UKT calon mahasiswa di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah. Para mahasiswa mendatangi langsung Rektor Unsoed Akhmad Sodiq untuk menyampaikan keluhan. Salah seorang calon mahasiswa baru bernama Aisyah bahkan menangis saat menuturkan besaran UKT yang harus ditanggungnya. Dengan orang tua yang hanya bekerja sebagai buruh dan pedagang, dia dikenai UKT mencapai Rp 8 juta. Menteri Aksi dan Propaganda Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsoed Muhammad Hafidz Baihaqi membenarkan bahwa UKT mahasiswa baru Unsoed naik berkali-kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Program studi keperawatan kelas internasional, misalnya, menetapkan nominal UKT tertinggi Rp 52 juta tahun ini. Naik hampir lima kali lipat dibandingkan 2023 yang hanya Rp 9 juta. Contoh lain, program studi di fakultas hukum nominal paling besar Rp 3 juta, lalu naik menjadi Rp 14,5 juta. &rdquo;Kenaikan ini terjadi karena rektor menerbitkan peraturan baru soal UKT. Peraturan itu adalah Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada 4 April 2024,&rdquo; katanya. Protes kenaikan UKT juga disampaikan Ketua BEM UI Verrel Uziel. Dia mengungkap adanya perubahan UKT yang cukup tinggi. Yang jadi persoalan, UI hanya menetapkan lima kelompok UKT sehingga gap antarkelompok cukup tinggi. &rdquo;Jadi, naik dan turunnya UKT akan berbeda-beda juga dari setiap program studi,&rdquo; ujarnya. Aksi protes itu sudah mendapat tanggapan dari kampus. Misalnya, pihak Unsoed yang langsung mengeluarkan aturan baru mengenai UKT melalui Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2024. Aturan itu sekaligus menggantikan Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2024 yang sebelumnya diprotes keras. Kampus menegaskan bahwa biaya kuliah di Unsoed terjangkau bagi warga tidak mampu dengan tetap memiliki UKT level 1 dan 2 yang setidaknya diberikan untuk 20 persen mahasiswa. Biaya UKT level 1 dan 2 masing-masing Rp 500 ribu dan Rp 1 juta. Selain itu, dalam perubahannya, Unsoed sempat menghentikan registrasi online bagi mahasiswa yang diterima melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi (SNBP). Dari pihak UI, Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) UI Amelita Lusia meminta para mahasiswa, khususnya mahasiswa baru, tidak khawatir dengan perubahan sistem BOP tahun ini. Menurut dia, kampus masih membuka ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan keberatan. &rdquo;Nanti diverifikasi lagi oleh tim yang melihat semua apa yang disampaikan pada preregistrasi itu. Jadi, mahasiswa tak perlu khawatir,&rdquo; ungkapnya. (mia/c19/fal)

Besaran uang kuliah tunggal (UKT) kembali memicu gelombang protes mahasiswa. Respons pemerintah baru sebatas imbauan-imbauan untuk PTN.

Protes-Protes Mahasiswa PTN Atas Kenaikan UKT, Sangat Mencekik-Fasilitas Belajar Masih Buruk

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/07/rakhmat-hidayat-3099329743.jpg" alt="RAKHMAT HIDAYAT" width="100%">
<figcaption>RAKHMAT HIDAYAT</figcaption>
</figure> KASUS&nbsp;riuh kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di kampus Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) belum juga mendapatkan titik terang dari pimpinan kampusnya. Kita juga dihebohkan dengan viralnya pemberitaan kampus Universitas Indonesia (UI) yang menetapkan uang pangkal bagi calon mahasiswanya yang jumlahnya dinilai sangat fantastis. Dari kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) setali tiga uang. Aktivis mahasiswa UGM pada peringatan Hardiknas 2024 memprotes sejumlah kebijakan UKT yang dianggap memberatkan. Sebelumnya, ITB sudah lebih dahulu membuat heboh. Riuh dan polemik ITB memberikan pinjaman online (pinjol) kepada mahasiswa yang dianggap tidak mampu membayar UKT menuai kontroversi di berbagai kalangan. Penulis memperkirakan gelombang protes dari kampus lain akan muncul seiring dengan semakin beratnya jumlah UKT bagi kelompok masyarakat miskin. Kasus Unsoed, UI, UGM, dan ITB yang menolak kenaikan UKT ibarat menjadi gunung es dari sengkarutnya akses pembiayaan bagi mahasiswa. Masalah UKT menjadi masalah yang pelik untuk kelompok mahasiswa yang tidak mampu. Setiap tahunnya menjelang dimulainya tahun akademik baru, masalah UKT menjadi momok bagi mahasiswa karena biaya UKT dianggap memberatkan oleh setiap calon mahasiswa baru (maba). Mahalnya UKT membuat banyak calon maba mengundurkan diri karena tidak mampu membayar UKT. Bisa dibayangkan mahasiswa yang mundur karena tidak sanggup membayar UKT, padahal mereka akan mempertaruhkan masa depan keluarganya dengan mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Mereka yang mundur memiliki mimpi mengangkat derajat sosial ekonomi keluarganya yang berasal dari pelosok desa dengan kehidupan miskin tetapi terkendala biaya. Akhirnya mimpi tersebut kandas di awal. Pihak universitas lepas tangan dan menganggap bahwa itu adalah ranahnya mahasiswa dan keluarganya. Cara berpikir yang salah dan sangat reduksionis. Universitas seharusnya melakukan inisiatif sekaligus intervensi kepada kelompok mahasiswa yang terpinggirkan. Prinsip keadilan dan inklusi sosial ekonomi harus diperjuangkan oleh kampus. Bukan semata-mata mencari keuntungan melalui income generating tapi malah &rsquo;&rsquo;mematikan&rsquo;&rsquo; hak dan akses pendidikan mereka. Income generating yang digembar-gemborkan dalam proyek ambisius PTN BH dengan wajah komersialisasi justru tidak mampu menyelamatkan nasib mahasiswa miskin tersebut. Di mana prinsip keadilan dan semangat advokasi yang diperjuangkan kampus PTN BH? PTN BH yang marak memperjuangkan unit-unit usaha bisnis seharusnya bisa menyelesaikan masalah kesulitan finansial ini dan tidak lagi membebani mahasiswa. Masalah Struktural Keadilan Apa yang terjadi dengan kasus tersebut adalah bukan sekadar level mikro lokal yang terjadi di berbagai kampus tersebut. Perguruan tinggi negeri (PTN) adalah kampus terbaik di tanah air yang menghasilkan lulusan-lulusan terbaik di berbagai bidang. Kasus ini mencerminkan buruknya manajemen pendidikan tinggi Indonesia dalam akses pembiayaan pendidikan tinggi. Kasus ini juga membuat kita terperangah bahwa mahasiswa yang terancam biaya UKT tersebut adalah masalah serius dalam kompleksitas pendidikan tinggi Indonesia. Di tengah ingar-bingar kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM), berbagai protes mahasiswa terhadap kenaikan UKT adalah puncak gunung es dari kegagalan proyek MBKM yang diusung rezim pendidikan tinggi Indonesia. Kebijakan MBKM dengan segala atribut dan seremoninya tidak mampu menyelesaikan akar dari pendidikan tinggi, yaitu akses pembiayaan untuk kelompok mahasiswa yang rentan dan tidak beruntung. Rezim sibuk dengan seremoni-seremoni yang nonsubstansial dan miskin gagasan, tetapi ironisnya muncul puluhan mahasiswa yang terancam masa depannya karena gara-gara tak sanggup membayar UKT. Di mana rasa keadilan dan semangat advokasi MBKM kepada kelompok mahasiswa miskin yang terancam studinya? Mahasiswa adalah kelompok sasaran terdepan dalam akses pendidikan tinggi. Pada 2022, data Kemendikbudristek, jumlah mahasiswa di Indonesia mencapai 9,32 juta orang. Jumlah ini naik 4,02 persen dibandingkan data tahun 2021 yang mencapai 8,96 juta orang. Jika melihat tren statistik, jumlah mahasiswa di Indonesia cenderung meningkat dalam 10 tahun terakhir. Jumlah mahasiswa di perguruan tinggi swasta (PTS) mencapai 4,49 juta orang dan 3,38 juta orang studi di perguruan tinggi negeri (PTN). Tanggung Jawab Negara Akses pendidikan adalah salah satu bentuk hak asasi individu yang harus dilindungi oleh negara. Akses ini merupakan kemudahan dan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan tinggi tanpa melihat perbedaan status sosial ekonomi dan latar belakang apa pun. Data statistik menunjukkan bahwa jumlah masyarakat Indonesia yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi masih terbilang rendah. Data ini jauh tertinggal dibandingkan dengan negaranegara tetangga. Kita bisa melihat data angka partisipasi kasar perguruan tinggi (APK-PT) yang dirilis BPS dan Kemendikbudristek pada 2022. APK-PT adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang perguruan tinggi (PT) tanpa memandang usia penduduk tersebut dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan perguruan tinggi. Data Kemendikbudristek menyebutkan APK-PT sebesar 37 persen dan data BPS menyebutkan APK-PT sebesar 31,16 persen. Dari dua data ini menunjukkan bahwa APK-PT Indonesia masih di bawah 50 persen. Data ini jika dibandingkan dengan Malaysia mencapai angka 50 persen dan Singapura mencapai 70 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kita masih bermasalah dengan akses pendidikan tinggi bagi kelompok masyarakat miskin. Kebijakan UKT yang selama ini berlaku tidak salah jika dilakukan evaluasi secara komprehensif karena faktanya kebijakan UKT tidak menjamin akses pendidikan tinggi selesai. Justru semakin melebarkan jurang antara kelompok mahasiswa miskin dengan kelompok kaya.&nbsp;(*) <hr /> *) RAKHMAT HIDAYAT, Sosiolog Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G)

KASUS riuh kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di kampus Universitas Jenderal Soedirman belum juga mendapatkan titik terang dari pimpinan

UKT dan Akses Pendidikan Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/gunung-slamet.jpg" alt="Gunung Slamet/ANTARA" width="100%">
<figcaption>Gunung Slamet/ANTARA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto angkatan 2022, Sadewa Natha Radya meninggal dunia dalam kegiatan pendakian di Gunung Slamet, Jawa Tengah, dikutip dari ANTARA.  Dalam siaran pers Humas Unsoed di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jateng, Senin, Sadewa merupakan anggota Unit Pandu Lingkungan (UPL) Unsoed yang sedang melaksanakan pendakian wajib di Gunung Slamet.  Mahasiswa asal Kabupaten Banjarnegara, Jateng, itu meninggal dunia pada hari Sabtu (25/2) karena kondisi hipotermia akibat cuaca buruk yang terjadi di luar prediksi saat pendakian dan jenazah korban berhasil dievakuasi pada hari Minggu (26/2).  "Atas terjadinya peristiwa ini, keluarga besar Universitas Jenderal Soedirman menyatakan duka cita yang mendalam dan berdoa semoga almarhum ananda Sadewa Natha Radya husnul khotimah serta keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan keikhlasan," kata Wakil Rektor Unsoed Bidang Kemahasiwaan Noorman Arie Prayogo.  Ia mengatakan pihaknya dari Bidang Kemahasiswaan mengupayakan yang terbaik di dalam membantu semua keperluan penanganan kepulangan almarhum Sadewa hingga proses pemakamannya.  Menurut dia, kejadian yang menimpa almarhum Sadewa tentu juga telah meninggalkan duka mendalam bagi teman-temannya di UPL Unsoed.  Sebelum pendakian dilaksanakan, kata dia, UPL Unsoed sudah berupaya sebaik-baiknya menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan risiko dari kegiatan pendakian, baik pembekalan stamina, pembekalan keterampilan, maupun pengawasan terhadap rute yang dipilih.  "Semoga musibah ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam kegiatan kemahasiswaan khususnya di UPL Unsoed di masa yang akan datang," kata Wakil Rektor.  Informasi yang dihimpun, kegiatan pendakian wajib di Gunung Slamet itu dilaksanakan selama tiga hari, 24-26 Februari 2023, dengan melalui jalur Permadi, Guci, Kabupaten Tegal.

Hipotermia, Mahasiswa Unsoed Meninggal di Gunung Slamet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/pakar-hukum-unsoed-antara.jpeg" alt="Pakar hukum Unsoed Purwokerto Prof. Hibnu Nugroho. ANTARA/Dokumentasi Pribadi." width="100%">
<figcaption>Pakar hukum Unsoed Purwokerto Prof. Hibnu Nugroho. ANTARA/Dokumentasi Pribadi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof. Hibnu Nugroho menilai institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) saat ini memasuki era baru.  "Ini saatnya Polri era baru. Era barunya bahwa Polri mampu berusaha untuk melakukan bersih-bersih," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu (15/10).  Dalam hal ini, kata dia, jika biasanya bersih-bersih hanya pada tingkatan perwira menengah namun sekarang sudah merambah ke tingkatan jenderal. Terbaru, lanjut dia, Polri berhasil mengungkap kasus narkoba yang melibatkan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Polisi Teddy Minahasa.  Oleh karena itu, Hibnu memberikan apresiasi atas upaya bersih-bersih di tubuh Polri tersebut. "Memang sekarang dalam keadaan namanya turun, tetapi ini dalam rangka untuk melangkah yang lebih baik," kata Guru Besar Fakultas Hukum Unsoed itu.  Menurut dia, bersih-bersih tersebut juga dalam rangka menjadikan Polri yang lebih presisi, lebih bermartabat, dan siap berintegritas ke depan. "Enggak apa-apa sekarang hancur babak belur, tapi ini start menjadikan polisi masa depan," tegasnya.  Lebih lanjut, Hibnu meyakini pengungkapan kasus yang melibatkan Teddy Minahasa bukanlah upaya pengalihan isu yang dilakukan Polri untuk menutupi kasus-kasus lainnya seperti tragedi Kanjuruhan maupun kasus Ferdy Sambo.  Menurut dia, pengungkapan kasus yang melibatkan Teddy Minahasa merupakan dinamika penanganan dan penegakan hukum. "Yang perlu diketahui penegakan kasus narkoba ini, kasusnya kan kasus menggunakan barang bukti, penggelapan barang bukti, yang dijual. Ini menjadi tonggak sejarah ke depan," jelasnya.  Kalau toh seorang jenderal pun tersangkut, kata dia, tidak menutup kemungkinan di level yang lain ada pula. Oleh karena itu, lanjut dia, pengungkapan kasus Teddy Minahasa tersebut merupakan momentum Polri untuk ke depan menjadi lebih baik.  Hibnu mengatakan kasus yang dihadapi Teddy Minahasa sangat mencoreng institusi Polri karena yang bersangkutan merupakan seorang penegak hukum berpangkat jenderal bintang dua dan modusnya dilakukan dengan cara menggelapkan serta menjual barang bukti. "Itu sudah sangat tercela, sehingga yang bersangkutan harus mendapatkan ancaman hukuman maksimal 20 tahun atau mati karena itu (barang bukti narkoba) golongan I," katanya.  Menurut dia, modus yang dilakukan mantan Kapolda Sumatra Barat itu sudah merupakan modus niatan yang sempurna untuk menggelapkan barang bukti sabu-sabu yang seharusnya dimusnahkan dan menggantikannya dengan tawas.  Ia mengatakan kasus Teddy Minahasa bisa menjadi evaluasi ke depan ketika ada pemusnahan barang bukti harus dipastikan bahwa yang akan dimusnahkan itu barang bukti murni ataukah jadi-jadian. "Saat ini, yang ditunggu masyarakat dari Polri adalah pengusutan tuntas Konsorsium 303 karena sebagai bukti awal sudah, tinggal bagaimana komitmen Polri untuk mengungkap kasus seperti ini," kata Hibnu. (*)

Tangkap Irjen Teddy, Pakar Hukum: Kini Waktunya Polri Bersih-bersih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Nia-Krisniawati.jpg" alt="Ahli mikrobiologi klinik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Nia Krisniawati. Antara" width="100%">
<figcaption>Ahli mikrobiologi klinik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Nia Krisniawati. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ahli mikrobiologi klinik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Nia Krisniawati mengingatkan mutasi virus berlangsung terus-menerus. Sebab, hal itu merupakan siklus alamiah virus.  Nia Krisniawati mengatakan, hingga saat ini, Covid-19 masih menjadi pandemi. Seiring dengan adanya mutasi virus yang menyebabkan munculnya varian-varian baru dari Covid-19.  ”Mutasi virus berlangsung terus-menerus karena merupakan siklus alamiah virus. Pandemi Covid-19 belum berakhir sekalipun kasus global mulai menurun. Covid-19 diprediksi akan terus ada. Untuk itu informasi yang benar dan faktual terkait Covid-19, termasuk varian Omicron, penting dalam pengendalian pandemi dan pencegahan penularan virus,” kata Nia Krisniawati, anggota Tim Laboratorium Covid-19 dan Laboratorium Riset Terpadu Unsoed itu.  Terkait maraknya virus korona terutama dengan munculnya varian Omicron, dia mengatakan, kegiatan menjaga kebersihan harus lebih ditingkatkan. Selain itu, upaya pencegahan penularan Covid-19 harus ditingkatkan hingga level terkecil masyarakat melalui penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro di desa/kelurahan.  Selain itu, kata dia, pemerintah daerah juga perlu kembali menegakkan protokol kesehatan sesuai dengan level PPKM di daerah masing-masing demi menekan laju kasus Covid-19.  Nia memaparkan, dampak varian Omicron terdiri atas dampak terhadap insiden penyakit, dampak terhadap transmisi atau penularan, dampak pada keparahan penyakit, dampak pada infeksi berulang, dan dampak pada vaksinasi. ”Dalam kaitannya dengan dampak terhadap insiden penyakit, berdasar data Omicron terus menyebar secara global dan telah diidentifikasi di sebagian besar negara di enam wilayah WHO (World Health Organization/Organisasi Kesehatan Dunia),” terang Nia Krisniawati.  Secara global selama satu pekan 14–20 Februari, kata dia, jumlah kasus baru Covid-19 turun 21 persen dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Jumlah kasus kematian juga menunjukkan tren menurun yang tercatat sebesar 8 persen.  ”Penting untuk dicatat bahwa tren ini mungkin karena penurunan tes diagnostik Covid-19 secara keseluruhan yang dipengaruhi perubahan kebijakan di tiap negara,” kata Nia Krisniawati yang juga anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik Indonesia (Pamki).  Terkait dampak terhadap transmisi atau penularan, dia mengatakan, sesuai analisis berdasar metode yang digunakan Campbell et al dan yang berfokus di negara-negara dengan data genom sekuensing yang diunggah ke GISAID (Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data) pada 18 Februari, menemukan keunggulan tingkat replikasi atau pertumbuhan Omicron dibandingkan varian Delta di semua negara.  Menurut dia, tingkat reinfeksi (infeksi berulang) dilaporkan lebih tinggi pada Omicron dibandingkan dengan Delta, yakni 13,6 persen versus 10,1 persen di United Kingdom dan 31 persen versus 21 persen di Denmark.  ”Peneliti di Tiongkok, Hongkong SAR menemukan bahwa Omicron memiliki tropisme yang lebih tinggi di jaringan bronkus dibandingkan dengan paru-paru. Di United Kingdom, Omicron ditemukan lebih cepat menginfeksi saluran pernapasan bagian atas dari pada Delta dan menghasilkan titer sekitar 100 kali lipat lebih tinggi,” ujar Nia Krisniawati.  Tropisme adalah sifat infeksi dari sebagian patogen yang hanya spesifik menyerang inang dan jaringan inang tertentu. Nia Krisniawati mengatakan, dua penelitian yang dilakukan di Afrika Selatan melaporkan Omicron mampu menghindari kekebalan yang diperoleh dari vaksin maupun kekebalan dari infeksi sebelumnya.  Menurut dia, hal itu juga bisa menjadi faktor yang berkontribusi pada tingkat pertumbuhan Omicron yang lebih tinggi dibandingkan dengan Delta. ”Sementara dampak pada keparahan penyakit, berdasar hasil analisis dari konsultasi medis dan rawat inap baru-baru ini, Omicron secara konsisten ditemukan terkait dengan tingkat beratnya penyakit lebih ringan dibandingkan dengan Delta di seluruh studi yang dilakukan di Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan Afrika Selatan,” papar Nia Krisniawati.  Terkait dengan dampak pada infeksi berulang, Nia mengatakan, data awal Omicron pada individu yang sebelumnya terinfeksi SARS-CoV-2 sejak awal pandemi menunjukkan peningkatan jumlah infeksi berulang di Denmark dan Israel. ”Risiko infeksi berulang lebih tinggi pada Omicron dibandingkan dengan varian SARS-CoV-2 lainnya dengan risiko yang bahkan lebih tinggi, dari data yang dilaporkan di seluruh Inggris,” kata Nia Krisniawati.  Untuk dampak pada vaksinasi, dia menjelaskan, hasil studi efektivitas vaksin (VE) sulit untuk ditafsirkan dan perkiraan bervariasi tergantung dengan jenis vaksin yang diberikan, jumlah dosis, serta penjadwalan pemberian berurutan dari vaksin yang berbeda.  Dia menambahkan, studi yang dilakukan di Inggris dan Amerika Serikat melaporkan efektivitas vaksin mencapai 60 persen hingga 75 persen terhadap infeksi simptomatik (bergejala) dengan Omicron.

Ahli Mikrobiologi Klinik Ingatkan Mutasi Virus Berlangsung Terus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/mpr-cahyono.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sesjen) MPR Dr. Ma’ruf Cahyono merasa bangga ketika dirinya didaulat menjadi salah satu pembicara dalam pembekalan bagi calon wisudawan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Jawa Tengah, Periode Desember 2021. Pembekalan melalui Zoom yang digelar oleh ‘Soedirman Career Center’, 9 Desember 2021, 09.00 – 12.00 WIB, itu bertema ‘Strategi Menjadi Lulusan yang “Agile” dan "Berdaya Saing” Menuju Era Society 5.0’.  Menurut pria kelahiran Banyumas, Jawa Tengah, itu kampus Unsoed merupakan bagian perjalanan dari hidupnya. Dikatakan banyak kenangan suka dan duka selama dirinya menimba ilmu di kampus yang berada di Purwokerto itu.  “Semuanya membuat saya menjadi seperti saat ini. Sebagai bukti saya tetap bagian dari kampus ini maka saya selalu hadir dalam setiap kegiatan,” ujar pria yang saat ini menjadi Ketua Keluarga Alumni Fakultas Hukum (KAFH) Unsoed itu.  Pria yang juga menjadi Pengurus Pusat Keluarga Alumni Unsoed itu menyatakan kecintaannya kepada Unsoed tak lekang oleh waktu. Untuk itu dirinya menyatakan bangga ketika dijadikan narasumber dalam suatu zoom apalagi audiens dari acara itu adalah civitas akademika terutama yang hendak meninggalkan kampus.  “Wisudawan Unsoed sebentar lagi akan meninggalkan kampus tapi saya ingatkan jangan sampai lupa pada asal usulmu,” tuturnya.  Dalam pemaparan, pria yang pernah menjadi Plt Sekretaris Jenderal DPD pada tahun 2017 -2018 itu mengatakan, jika manusia melakukan perubahan, itu berarti bahwa manusia yang bersangkutan menjadikan keadaan lain dari pada semula, keadaan atau hal harus menjadi lebih baik.  “Perubahan harus menjadikan keadaan atau hal lebih baik,” ujarnya.  Sesjen MPR termuda ini mendorong agar kita menjadi orang yang lebih nyaman dengan perubahan, terbiasa memikirkan sesuatu yang belum pernah dipikirkan, kreatif dan inovatif, lebih menyukai apa yang belum pernah diketahui dari pada yang sudah diketahui.  “Lebih senang menyelesaikan hal-hal yang lebih sulit dari pada yang lebih mudah,” tuturnya.  Perubahan dapat berlangsung secara reaktif, aktif, dan proaktif. Dari sinilah sosok yang masuk dalam 100 tokoh yang berpengaruh di Jawa Tengah ini mendorong semua agar menjadi agen perubahan yang mampu dan sanggup mentransformasi sumber daya yang ada di sekitarnya untuk memperoleh nilai tambah yang menguntungkan, baik secara ekonomi maupun agroekonomi, pribadi maupun sosial.  Society 5.0, menurutnya, digagas oleh Jepang. Dikatakan konsep ini memungkinkan manusia menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern seperti AI, Robot, Iot, dan lainnya untuk kebutuhan manusia dengan tujuan agar manusia dapat hidup dengan nyaman.  Ma'ruf membandingkan jika revolusi 4.0 menggunakan AI, dan kecerdasan buatan sebagai komponen utamanya maka Society 5.0 menggunakan teknologi modern hanya saja mengandalkan manusia sebagai komponen utamanya. Lebih lanjut dikatakan, dalam Society 5.0 di mana komponen utamanya adalah manusia yang mampu menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi dapat meminimalisasi adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi di kemudian hari.  Kepada wisudawan, pria yang menjadi dosen di Magister Hukum Unsoed, Universitas Pancasila, dan STIH IBLAM Jakarta itu mengingatkan agar mereka memiliki kemampuan 6 Literasi Dasar, yakni numerasi, sains, informasi, finansial, budaya, dan kewarganegaraan.  “Serta mampu berpikir kritis, bernalar, kretatif, berkomunikasi, kolaborasi serta memiliki kemampuan problem solving. Yang terpenting memiliki perilaku, karakter, yang mencerminkan nilai  Pancasila, kepedulian sosial dan budaya,” tutupnya.

Bekali Wisudawan Unsoed 2021, Sesjen MPR: Biasakan Berpikir Kreatif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/pakai-masker-di-leher.jpg" alt="RAZIA: Petugas satpol PP mencegat pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan masker. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>RAZIA: Petugas satpol PP mencegat pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan masker. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pengamat kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Slamet Rosyadi menyatakan, gerakan Jateng di Rumah Saja yang akan dilaksanakan di seluruh Jawa Tengah pada 6–7 Februari bisa mengurangi mobilitas masyarakat. Hal tersebut sebagai salah satu cara mencegah penyebaran Covid-19.  ”Saya pikir program stay at home dalam jangka pendek bisa mengurangi mobilitas masyarakat,” kata Slamet seperti dilansir dari Antara di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Rabu (3/2).  Dia yakin hal tersebut akan berdampak positif terhadap upaya pengendalian penyebaran Covid-19. Namun demikian, program tersebut harus diiringi dengan penegakan disiplin protokol kesehatan secara masif agar masyarakat dapat mematuhi dan melaksanakan aturan yang berlaku.  ”Para perangkat daerah tingkat kecamatan hingga desa atau kelurahan juga harus berperan lebih aktif dalam melaksanakan sosialisasi protokol kesehatan dan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan di wilayah masing-masing,” ujar Slamet.  Selain itu, lanjut dia, pelaksanaan operasi yustisi dengan melibatkan seluruh unsur terkait harus lebih digencarkan. Terutama saat pelaksanaan gerakan Jateng di Rumah Saja.  Slamet mengatakan, selama penerapan program tersebut, pemerintah daerah juga harus memperhatikan dampak sosial dan ekonomi terutama bagi masyarakat yang bekerja dengan upah harian.  ”Perlu dipikirkan juga bahwa untuk mereka yang bekerja dengan upah harian atau usaha kecil akan sangat terdampak secara ekonomi. Pemerintah daerah harus mempersiapkan solusi misalkan dengan memberikan bantuan sosial,” tutur Slamet.  Dia menambahkan, program tersebut juga harus diiringi dengan tes cepat antigen atau tes usap PCR secara masif.  ”Program tinggal di rumah perlu diikuti juga dengan pengujian PCR secara masif untuk memastikan siapa yang sehat dan yang sakit,” terang Slamet.  Sebelumnya, Gubernur Ganjar Pranowo memastikan seluruh daerah di Provinsi Jawa Tengah mendukung gerakan Jateng di Rumah Saja untuk mengurangi jumlah kasus Covid-19. Dia juga meminta masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam melaksanakan gerakan Jateng di Rumah Saja yang bakal dilaksanakan pada 6-7 Februari 2021 atau akhir pekan ini.  Gubernur juga mengimbau masyarakat untuk menunda seluruh kegiatan yang sudah direncanakan pada akhir pekan nanti agar pelaksanaan gerakan Jateng di Rumah Saja bisa berjalan baik. Melalui surat edaran, Ganjar juga akan meminta restoran, tempat wisata, hingga pasar, untuk tutup selama dua hari tersebut. Namun, pelayanan umum seperti kesehatan dan transportasi publik tetap beraktivitas dengan pengetatan protokol kesehatan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/M2qtzwXZuKc

Pengamat Yakini Gerakan Jateng di Rumah Saja Bisa Kurangi Mobilitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/COM-Menparekraf-Sandiaga-Uno-berjalan-kaki-bersama-stafnya-dari-Kantornya-menuju-Kementerian-Perhubungan_FEDRIK-TARIGAN-JAWA-POS_Jawa-Pos.jpg" alt="Menparekraf Sandiaga Uno berjalan kaki bersama stafnya dari Kantornya menuju Kementerian Perhubungan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (4/1/20). Walaupun jarak kantor kurang lebih 2 KM Sandiaga memilih berjalan kaki sambil berolahraga dibanding" width="100%">
<figcaption>Menparekraf Sandiaga Uno berjalan kaki bersama stafnya dari Kantornya menuju Kementerian Perhubungan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (4/1/20). Walaupun jarak kantor kurang lebih 2 KM Sandiaga memilih berjalan kaki sambil berolahraga dibanding</figcaption>
</figure>JawaPos.com -Rencana Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno berkantor di Bali secara berkala dalam beberapa hari per bulan, menuai respons dari berbagai macam kalangan. Tak hanya pelaku industri wisata tapi juga kalangan akademisi.  Salah satunya, Pengamat pariwisata dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Chusmeru yang menilai rencana Menparekraf Sandiaga Salahudin Uno berkantor di Bali secara berkala dalam beberapa hari per bulan sudah tepat.  Karena, menurutnya, dengan rencana itu, Sandiaga akan melihat secara langsung dampak pandemi bagi sektor pariwisata di Pulau Dewata. Koordinasi langsung dengan seluruh stakeholder terkait pun bisa dilakukan dengan lebih erat.  "Dengan catatan semua stakeholder diajak berkomunikasi untuk mengatasi krisis pariwisata di Pulau Dewata yang sangat terpukul akibat pandemi ini, mulai hotel berbintang hingga perajin, pelaku seni budaya, guide, juga sektor pertanian pendukung pariwisata," kata Chusmeru, Selasa (26/1).  Kehadiran Sandiaga di destinasi wisata setidaknya dapat menggambarkan empati dan secara psikologis bisa memotivasi dan menggairahkan lagi para pelaku pariwisata di daerah. Meski, diakui olehnya, dampak nyata dari keputusan Menparekraf itu tidak akan terasa secara langsung karena geliat pariwisata sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya, penanganan pandemi Covid-19.  "Tapi paling tidak, dengan berkantor di Bali akan memudahkan koordinasi tanpa kendala rantai birokrasi," sebutnya. <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/21/01/2021/banyak-pemula-kejeblos-main-saham-dpr-minta-bei-dan-ojk-rajin-edukasi/">Baca Juga: Banyak Pemula Kejeblos Main Saham, DPR Minta BEI dan OJK Rajin Edukasi</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/26/01/2021/pernyataan-nadiem-soal-polemik-jilbab-lukai-dunia-pendidikan/">Baca Juga: Pernyataan Nadiem Soal Polemik Jilbab Lukai Dunia Pendidikan</a> Ia juga menyebutkan rencana Sandiaga untuk berkantor di Bali secara berkala juga akan berdampak pada kebijakan ataupun regulasi yang akan diterbitkan oleh Kemenparekraf.  "Kebijakan dan regulasi bisa dibuat lebih cepat dengan berdasarkan pengamatan langsung tanpa harus menunggu laporan," ucap dia.  Namun demikian, Chusmeru menyarankan agar jangan hanya berkantor di Bali. Tetapi, juga di destinasi lainnya, utamanya pada daerah yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN.  "Dampak pandemi ini dirasakan juga oleh seluruh destinasi. Jadi seyogianya Menparekraf juga berada di tempat lainnya. Soal teknis itu bisa diatur," sebut dia.

Sandiaga Ngantor di Bali, Koordinasi dan Birokrasi Jadi Lebih Mudah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Unsoed

Berita Terkini