<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/08/dr-mueen_1-3201114125.jpg" alt="dr Mueen Al Shurafa (kanan) bersama rekan seangkatan di FK UNS Solo, Jawa Tengah, beberapa tahun lalu." width="100%">
<figcaption>dr Mueen Al Shurafa (kanan) bersama rekan seangkatan di FK UNS Solo, Jawa Tengah, beberapa tahun lalu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Seorang dokter Palestina yang merupakan alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta dr Mueen Al Shurafa dikabarkan gugur di jalur Gaza akibat serangan bom Israel. Terkait hal itu, Rektor FK UNS Prof Reviono di Solo menyampaikan ikut berbelasungkawa atas kejadian tersebut. &rdquo;Almarhum adalah mahasiswa prodi (program studi) Spesialis Anestesi, masuk 2013 dan selesai 2018,&rdquo; kata Reviono seperti dilansir dari Antara. Sebagai alumni yang menjadi bagian dari Fakultas Kedokteran UNS, pihaknya ikut berbangga karena almarhum telah mengabdikan diri dengan ilmu yang telah dikuasai selama pendidikan di UNS. &rdquo;Ini tentunya membanggakan kami, ketika mendarmabaktikan ilmu dan keterampilan medisnya secara ikhlas. Satu garis dengan kebijakan pemerintah yang mendukung suatu kemerdekaan bangsa. Dr Mueen telah mendarmabaktikan sesuai kebijakan pemerintah yang berjuang akan meraih kemerdekaannya,&rdquo; ujar Reviono. Pada kesempatan yang sama, Ketua KSM Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran UNS Purwoko mengatakan, dr Mueen tidak sempat mengikuti wisuda pada September. &rdquo;Beliau pulang ke Gaza sebelum wisuda, waktu itu ada jadwal wisuda September, namun pulang (ke Gaza) Agustus karena ada kabar Rafah dibuka,&rdquo; tutur Purwoko. Menurut informasi, Rafah merupakan satu-satunya akses ke Gaza yang dapat ditempuh dari Kairo. &rdquo;Pakai bus 6-8 jam. Beliau dengan keluarganya,&rdquo; terang Purwoko. Purwoko mengatakan sosok dr Mueen sebagai orang yang baik, jujur, dan tidak banyak bicara. &rdquo;Beliau khas Arab Palestina. Orangnya baik, kerjanya cepat, terkesan angkuh, ya, karena tidak banyak bicara. Mau beramah tamah, kan beliau tidak bisa bahasa kita,&rdquo; ujar Purwoko.

Seorang dokter Palestina, alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta dikabarkan gugur di jalur Gaza akibat bom Israel

Dokter Palestina Alumnus FK UNS Dikabarkan Gugur di Gaza

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/20/IMG_20230727_220929-924384690.jpg" alt="Kasi Penkum Kejati Jateng Arfan Triyono." width="100%">
<figcaption>Kasi Penkum Kejati Jateng Arfan Triyono.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menyatakan, penanganan kasus dugaan korupsi di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta masih dalam tahap penyelidikan. &rdquo;Penanganan perkara ini masih tahap awal, masih mengumpulkan bukti dan mengujinya,&rdquo; kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Arfan Triyono seperti dilansir dari Antara di Semarang, Rabu (20/9). Menurut dia, kejaksaan belum menentukan apakah terjadi penyimpangan atau tidak atas perkara yang diselidiki tersebut. Hingga saat ini, sudah 26 saksi yang dimintai keterangan dalam penyelidikan itu. Dia menuturkan, di antara para saksi yang diperiksa tersebut yakni dua orang pelapor. Selain itu, Rektor UNS Surakarta Jamal Wiwoho juga sudah dua kali dimintai keterangan. Menurut dia, tidak menutup kemungkinan rektor masih akan dimintai keterangan. Sebelumnya, mantan pimpinan MWA UNS Surakarta Hasan Fauzi menyerahkan bukti dugaan fraud atau korupsi di kampus kepada Wali Kota Surakarta. Adapun perincian dari dugaan korupsi tersebut mencapai sebesar Rp 34,6 miliar. Anggaran tersebut disebut sebagai pengajuan tidak disetujui MWA, tetapi tetap dijalankan kampus. Penggunaan yang diduga tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut diduga terjadi dalam kurun waktu 2022 hingga 2023.

KejatiJateng menyatakan, penanganan kasus dugaan korupsi di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta masih dalam tahap penyelidikan

Kejaksaan Masih Selidiki Perkara Dugaan Korupsi di UNS Surakarta, Periksa 26 Saksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/01/jamal-2596249663.jpg" alt="Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo Jamal Wiwoho (tengah) usai menjalani pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Negeri, Solo, Jawa Tengah, Kamis (31/8)." width="100%">
<figcaption>Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo Jamal Wiwoho (tengah) usai menjalani pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Negeri, Solo, Jawa Tengah, Kamis (31/8).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta Jamal Wiwoho diperiksa selama tujuh setengah jam terkait dugaan korupsi Rencana Kerja dan Anggaran UNS Tahun 2022. Pemeriksaan dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng, di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta, Kamis (31/8). Rektor UNS Jamal Widodo tiba di kantor Kejari Surakarta sekitar pukul 09.00 kemudian keluar dari Kantor Kejari pada pukul 16.30 WIB. Namun, dia saat ditanya terkait pemeriksaan enggan memberikan keterangan. &rdquo;Saya lupa berapa pertanyaan penyidik. Semua sudah saya berikan penyidikan,&rdquo; kata Jamal seperti dilansir dari Antara. Kasi Penerangan Hukum Kejati Arfan Triyono menyebutkan, pemeriksaan Jamal Wiwoho dilakukan terkait dugaan tindak korupsi rancangan kerja dan anggaran UNS tahun anggaran 2022. Selain Rektor, ada enam saksi lain yang telah diperiksa dalam dugaan kasus korupsi tersebut. Menurut Arfan, hal tersebut baru tahap penyelidikan dan baru tujuh saksi yang diperiksa. &rdquo;Tetapi, saya belum dikasih daftar namanya. Yang terakhir kemarin (31/8), Pak Rektor UNS,&rdquo; ucap Arfan. Menurut dia, pemeriksaan saksi-saksi dugaan kasus korupsi tersebut mulai dilakukan seminggu terakhir. Hal itu, sesuai dengan surat perintah penyelidikan tertanggal 21 Agustus 2023. Dia menjelaskan, akan ada pemeriksaan lanjutan. Saat ini masih berkembang terus, baru mulai penyelidikannya. Sementara itu, terkait saksi-saksi yang diperiksa dari unsur apa saja, dia mengatakan, baru dari internal UNS. Kendati demikian, dipastikan akan diperiksa saksi dari luar UNS juga. &rdquo;Sementara fokus di UNS dahulu. Kemudian pemeriksaan dilakukan fokus di Solo, karena banyak domisili dari sini. Tetapi, tim pemeriksaan seluruhnya dari Kejati Jateng. Di Kejari Solo hanya pinjam tempat saja,&rdquo; papar Arhan. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah memeriksa Rektor UNS Surakarta Jamal Wiwoho sebagai saksi dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi di perguruan tinggi negeri tersebut. Berkaitan dengan besaran kerugian negara, Arfan belum bisa menjelaskan secara detail. &rdquo;Masih tahap penyelidikan, akan kami minta dari auditor,&rdquo; terang Arfan. Sebelumnya, mantan pimpinan MWA UNS Surakarta Hasan Fauzi menyerahkan bukti dugaan fraud atau korupsi di kampus kepada Wali Kota Surakarta. Perincian dari dugaan korupsi tersebut mencapai sebesar Rp 34,6 miliar. Anggaran tersebut disebut sebagai pengajuan tidak disetujui MWA, tetapi tetap dijalankan kampus. Penggunaan yang diduga tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut diduga terjadi dalam kurun waktu 2022 hingga 2023.

Rektor UNS Surakarta Jamal Wiwoho diperiksa terkait dugaan korupsi Rencana Kerja dan Anggaran UNS 2022 oleh Kejati Jateng

Rektor UNS Jamal Wiwoho Diperiksa Kejati Jateng Dugaan Korupsi Anggaran Tahun 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/pengacara-mwa.jpg" alt="Kuasa hukum dari MWA Muhammad Taufiq. Aris Wasita/Antara" width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum dari MWA Muhammad Taufiq. Aris Wasita/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, menanggapi aksi demonstrasi terkait dengan somasi oleh MWA kepada Dekan Fakultas Keolahragaan (FKOR) Sapta Kunta Purnama.  ”Demo itu bagus karena merupakan hak siapa pun dan dijamin undang-undang. Akan tetapi, yang membuat saya tidak habis mengerti demo ini tidak berurusan dengan kemahasiswaan dan tidak berurusan dengan perguruan tinggi,” kata kuasa hukum dari MWA Muhammad Taufiq seperti dilansir dari Antara di Solo, Jumat (3/2).  Somasi itu, lanjut dia, hanya ditujukan kepada Dekan FKOR atas ucapan di grup WhatsApp terkait dengan Pemilihan Rektor UNS yang sudah terselenggara beberapa waktu lalu.  ”Ini kan sangat personal sekali dan yang sekarang terjadi ini malah jadi melebar ke mana-mana, bagaimana mahasiswa bisa diorganisir (diorganisasi) seperti ini,” ujar Muhammad Taufiq.  Di dalam somasi tersebut, pihak MWA meminta Dekan FKOR untuk meminta maaf atas apa yang disampaikan di grup WA tersebut. Sapta dianggap mencemarkan nama baik MWA terkait dengan Pemilihan Rektor UNS.  ”Somasi diberikan karena yang bersangkutan memberikan komentar di grup dengan kesengajaan seperti itu perlu diusut hal-hal yang memburukkan UNS. Oleh karena itu, kami minta agar yang bersangkutan meminta maaf atas apa yang disampaikan di grup tersebut,” terang Muhammad Taufiq.  Sebelumnya, ratusan mahasiswa FKOR UNS menggelar aksi unjuk rasa terkait dengan somasi tersebut. Salah satu perwakilan mahasiswa Rohadi Setyo Wibowo mengatakan bahwa aksi tersebut menuntut agar ada penjelasan terkait dengan somasi.  ”Somasi yang dilakukan MWA UNS kepada dekan kami, duduk permasalahannya tidak jelas. Apa yang membuat dekan kami disomasi?” ujar Rohadi Setyo Wibowo.  Menurut dia, Sapta sudah menerima surat somasi sebanyak dua kali. Dia mengatakan bahwa tidak ada yang salah dari sikap yang dilakukan Sapta. ”Kami merasa terganggu, terusik, seharusnya kami fokus menyiapkan kejuaraan. Namun, karena adanya somasi, kami merasa terganggu. Tidak melakukan kesalahan, kok, disuruh minta maaf,” kata Rohadi Setyo Wibowo.  Oleh karena itu, para mahasiswa meminta agar somasi tersebut dicabut dan pihak MWA dengan menyampaikan apa kesalahan yang dilakukan Sapta. ”Salahnya di mana? Wakil ketua juga harus klarifikasi dan minta maaf di media karena justru yang mencemarkan nama baik adalah MWA,” ucap Rohadi Setyo Wibowo.  Sementara itu, somasi dilakukan sebagai buntut dugaan kecurangan dalam Pemilihan Rektor UNS.

MWA UNS Surakarta Tanggapi Demo Terkait Somasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/kantor-mwa.jpg" alt="Mahasiswa sedang menempelkan tulisan Kantor MWA Disegel di Kompleks Kampus UNS Solo, Kamis (2/2). Aris Wasita/Antara" width="100%">
<figcaption>Mahasiswa sedang menempelkan tulisan Kantor MWA Disegel di Kompleks Kampus UNS Solo, Kamis (2/2). Aris Wasita/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ratusan mahasiswa Program Studi Fakultas Keolahragaan (FKOR) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta melakukan aksi demonstrasi. Mereka menuntut penjelasan somasi dari Majelis Wali Amanat (MWA) kepada Dekan FKOR Sapta Kunta Purnama.  Aksi demonstrasi diikuti ratusan mahasiswa, alumni, dan dosen FKOR. Salah satu perwakilan mahasiswa Rohadi Setyo Wibowo mengatakan, aksi tersebut menuntut agar ada penjelasan terkait somasi.  ”Somasi yang dilakukan MWA UNS kepada dekan kami duduk permasalahannya tidak jelas. Apa yang membuat dekan kami disomasi,” kata Rohadi Setyo Wibowo seperti dilansir dari Antara.  Menurut dia, Sapta sudah menerima surat somasi sebanyak dua kali. Dia menilai tidak ada yang salah dari sikap yang dilakukan Sapta.  ”Kami merasa terganggu, terusik, seharusnya kami fokus menyiapkan kejuaraan, karena adanya somasi kami merasa terganggu. Tidak melakukan kesalahan kok disuruh minta maaf,” tutur Rohadi Setyo Wibowo.  Para mahasiswa meminta agar somasi tersebut dicabut dan pihak MWA menyampaikan apa kesalahan yang dilakukan Dekan FKOR. ”Salahnya di mana. Wakil ketua juga harus klarifikasi dan minta maaf di media karena justru yang mencemarkan nama baik adalah MWA,” ucap Rohadi Setyo Wibowo.  Ketua Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga FKOR UNS Haris Nugroho menjelaskan, aksi solidaritas tersebut untuk menanyakan somasi yang diberikan kepada Dekan FKOR. ”Dalam somasi yang diberikan MWA, Prof Hasan Fauzi (Wakil Ketua MWA), intinya menuduh Pak Dekan menyampaikan berita bohong, melakukan pencemaran nama baik MWA,” papar Haris Nugroho.  Menurut dia, somasi pertama dilayangkan pada 9 Januari. Pada saat itu sudah ada upaya dari Sapta Kunta untuk mempertanyakan maksud somasi tersebut.  ”Karena kami sebagai anak menghadap orang tua. Kemudian MWA tidak bisa ditemui, yang menemui malah kuasa hukum MWA. Ini menambah sakit hati kami, kami dianggap orang luar di UNS. Padahal kami adalah universitas Benteng Pancasila, tentu mengedepankan kekeluargaan, musyawarah, mufakat, apabila ada masalah,” terang Haris Nugroho.  Awalnya pada aksi tersebut para pendemo meminta agar bertemu langsung dengan Wakil Ketua MWA Hasan Fauzi. Meski demikian Hasan tidak bisa ditemui dan ruangan MWA juga terkunci. Bahkan para peserta aksi berinisiatif menyegel ruangan MWA tersebut.  Rektor UNS Jamal Wiwoho yang berkesempatan menemui para peserta aksi demonstrasi menjanjikan akan menyampaikan tuntutan kepada pihak MWA. ”Karena sudah mendapatkan pesan-pesan ini, akan saya sampaikan ke MWA. Sebelum turun saya minta ke sekretariat untuk membuatkan surat dan akan saya tanda tangani untuk kemudian diserahkan ke MWA, agar segera difasilitasi ketemu MWA,” ucap Jamal Wiwoho.  Dia mengatakan, dalam surat tersebut, rektor meminta agar dapat segera berkomunikasi dengan MWA. ”Karena komunikasi tentu kami tidak bisa memberikan kepastian, namun harapannya segera ada pertemuan tindak lanjut,” ujar Jamal Wiwoho.  Saat dikonfirmasi Hasan Fauzi enggan merespons aksi tersebut. ”Nggak, nggak, saya sedang di rumah sakit. Jangan diganggu deh ya,” katanya singkat.  Sebelumnya somasi dilakukan sebagai buntut dugaan kecurangan dalam pemilihan Rektor UNS.

Mahasiswa FKOR UNS Demo Tuntut Penjelasan Somasi dari MWA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/kaesang-11.jpg" alt="Kaesang Pangarep dan istrinya saat berkunjung di Pura Mangkunegaran Solo, beberapa waktu lalu. Aris Wasita/Antara" width="100%">
<figcaption>Kaesang Pangarep dan istrinya saat berkunjung di Pura Mangkunegaran Solo, beberapa waktu lalu. Aris Wasita/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Abdul Hakim menyebut, putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, akan lebih tepat untuk maju eksekutif pada 2029.  ”Tentu akan lebih tepat ketika menunggu Pak Jokowi selesai (selesai menjabat sebagai presiden),” kata Abdul Hakim seperti dilansir dari Antara di Solo, Jawa Tengah, Jumat (27/1).  Meski demikian, papar dia, bukan berarti Kaesang maju pada 2024 di mana saat itu Jokowi selesai menjabat sebagai Presiden RI. ”Memang 2024 Pak Jokowi sudah selesai, tapi kan masih aktif. Beliau saat itu baru saja selesai jadi presiden. Pengaruh politik masih sangat kuat karena rekam jejak sebagai presiden,” ujar Abdul Hakim.  Apalagi, kata Abdul Hakim, tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi sangat tinggi. Berdasar survei dari LSI tingkat kepercayaan publik kepada Presiden Joko Widodo sangat tinggi, yakni 76 persen.  Melihat angka tersebut, menurut dia, artinya Jokowi memiliki pengaruh kuat terhadap politik elektoral di Indonesia. ”Ini pasti akan merembet ke orang-orang dekatnya, termasuk kerabat dekat, anak-anak beliau. Terbukti pada Gibran dan Bobby. Bahkan Gibran, dilihat satu periode belum selesai, elektabilitasnya di Jateng sudah sedemikian tinggi,” tutur Abdul Hakim.  Dia menambahkan, terkait dengan majunya Kaesang sebagai eksekutif harus dipertimbangkan secara matang. Bahkan, jika diperlukan, Kaesang bisa memulainya dengan masuk partai politik terlebih dahulu.  ”Sah-sah saja (masuk partai politik), yang jadi problem ketika Mas Kaesang masuk ke eksekutif atau legislatif, ada oversuplai kekuasaan dari keluarga presiden. Banyak political power di sana,” papar Abdul Hakim.  Namun jika menjadi anggota partai politik, menurut Abdul Hakim, akan bagus untuk kaderisasi. ”Tapi kalau memegang kekuasaan di legislatif atau eksekutif saya kira itu problematik,” ucap Abdul Hakim.

Pengamat Bilang Kaesang Lebih Tepat Maju Eksekutif pada 2029

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/uns-irwan1.jpg" alt="Irwan Trinugroho. Aris Wasita/Antara" width="100%">
<figcaption>Irwan Trinugroho. Aris Wasita/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemilihan Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta dinilai janggal. Hal itu menyusul digugurkannya salah satu peserta atas nama Irwan Trinugroho karena dianggap tidak memenuhi persyaratan.  Salah satu rekan Irwan, Sapta Kunta Purnama mengatakan, pada saat itu Irwan gugur sebagai peserta karena dianggap tidak mengumpulkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).  ”Saya dulu kan mendampingi Prof Irwan mendaftar sebagai calon rektor UNS. Karena ada sesuatu yang belum dikumpulkan, terus disampaikan yang belum disampaikan berkas itu adalah LHKASN atau LHKPN. Karena dari UNS tidak wajib untuk LHKPN, terus mengumpulkan LHKASN,” kata Sapta Kunta Purnama seperti dilansir dari Antara.  Namun saat itu, pengiriman yang dilakukan secara daring terkendala jaringan. Selanjutnya, Irwan disarankan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melakukan secara manual.  ”Setelah mengisi, Kementerian RB (Kementerian PANRB) menyatakan yang paling benar dokumen tersebut disahkan kementerian yang membawahi UNS, yakni Kemendikbudristek,” kata Sapta Kunta Purnama, Dekan Fakultas Keolahragaan (FKOR) UNS itu.  Namun demikian, dari Majelis Wali Amanat (MWA) menyatakan, hanya delapan dari sembilan orang yang lolos sebagai peserta pemilihan Rektor UNS.  ”Dari Wakil Ketua MWA saat dikonfirmasi tidak melakukan klarifikasi secara personal namun lewat media. Padahal Kemendikbudristek menyatakan LHKASN sah,” papar Sapta Kunta Purnama.  Terkait hal itu, dia menilai, seharusnya saat memutuskan sah atau tidaknya calon peserta tersebut, panitia bertanya ke kementerian terkait terlebih dahulu.  ”Itu yang jadi bahan pertanyaan sampai sekarang. Kenapa sekelas pemilihan Rektor UNS yang besar ini dalam memutuskan sesuatu saya kira kurang teliti,” ucap Sapta Kunta Purnama.  Sebelumnya, Irwan mengaku sudah mengumpulkan seluruh persyaratan pendaftaran calon Rektor UNS yang diminta P3CR. Dia mengumpulkan LHKASN pada hari terakhir batas pengumpulan berkas persyaratan pendaftaran calon Rektor UNS masa bakti 2023-2028.  ”Saya sudah menyampaikan seluruh persyaratan yang diminta sesuai dengan deadline yang ditetapkan panitia yakni 11 Oktober,” tutur Irwan.  Pengumpulan tersebut dapat dibuktikan dengan tanda terima melengkapi berkas persyaratan dengan Nomor 09/P3CR/UN27.MWA/2022.  Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait hal itu, Wakil Ketua MWA UNS Hasan Fauzi enggan memberikan penjelasan. ”Saya sedang ada rapat. Sebentar, sebentar,” kata Hasan Fauzi sambil memutuskan sambungan telepon.

Pemilihan Rektor UNS Surakarta Dinilai Janggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/sidang-2.jpg" alt="Majelis hakim membacakan vonis kedua terdakwa dalam sidang kasus Diklatsar Menwa UNS di PN Surakarta, Senin (4/4). Bambang Dwi Marwoto/Antara" width="100%">
<figcaption>Majelis hakim membacakan vonis kedua terdakwa dalam sidang kasus Diklatsar Menwa UNS di PN Surakarta, Senin (4/4). Bambang Dwi Marwoto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mejelis hakim memvonis dua tahun penjara kepada terdakwa I Nanang Fahrizal Maulana, 22, dan terdakwa II Faizal Pujut Juliono, 22, dalam sidang kasus kegiatan Pendidikan Latihan Dasar Resimen Mahasiswa (Diklatsar Menwa) UNS, di Pengadilan Negeri Surakarta, Senin (4/4).  Pada sidang yang dipimpin hakim Suprapti selaku ketua serta anggota Lucius Sunarno dan Dwi Hananto dalam vonis menyatakan, terdakwa I dan II terbukti secara sah dan meyakinkan bersama melakukan tindak pidana turut serta karena kealpaan menyebabkan orang lain meninggal dunia.  Menurut Ketua Mejelis Hakim Suprapti hal tersebut sebagaimana dan dakwaan alternatif sesuai pasal 359 KUHP dan menjatuhkan pidana kepada dua terdakwa itu, dengan pidana penjara masing-masing selama dua tahun. Majelis hakim menetapkan masa penangkapan yang telah dijalankan kedua terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta menetapkan terdakwa tetap dipidana.  Selain itu, mejelis hakim juga menetapkan semua barang bukti akan dikembalikan kepada saksi. Helm besi hijau No.03 hingga 42 dikembalikan Menwa UNS. Barang bukti milik dua terdakwa juga dikembalikan ke pemiliknya.  Mejelis hakim juga membacakan hal-hal yang memberatkan kedua terdakwa tidak mengakui perbuatannya sering berubah dan yang meringankan kedua terdakwa masih usia muda diharapkan masih bisa mengubah perilakunya.  Atas vonis majelis hakim terhadap kedua terdakwa baik Nanang muapun Faizal yang mengikuti sidang secara daring tersebut melalui penasehat hukum, Darius Marhendra Yudya Wardana menyatakan, pikir-pikir.  Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sri Ambar Prasongko juga menyatakan pikir-pikir terkait putusan hakim berbeda sangat mencolok dengan tuntutan jaksa. JPU awalnya menuntut pasal 351 KUHP, ancaman hukuman tujuh tahun penjara terhadap kedua terdakwa. Sedangkan Majelis hakim memvonis dua tahun penjara sesuai pasal 359 KUHP.  ”Namun, semua itu, kewenangan hakim. Kami pikir-pikir karena upaya hukum masih dilakukan menerima atau banding,” kata JPU Sri Ambar Prasongko usai sidang.  Kasus penganiayaan kegiatan Diklatsar Menwa UNS menyebabkan peserta, Gilang Endy Saputra, 21, meninggal. JPU Kejari Kota Surakarta sebelumnya menuntut kedua terdakwa kasus penganiayaan Nanang Fahrizal Maulana dan Faizal Pujut Juliono dengan penjara selama 7 tahun.  JPU Sri Ambar Prasongko yakin kedua terdakwa melakukan perbuatan seperti yang disangkakan dalam pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Tidak ada hal-hal yang meringankan sebab terdakwa tidak mengakui perbuatannya, tidak kooperatif, dan berubah-ubah.

Hakim Vonis Terdakwa Kasus Diklatsar Menwa UNS Dua Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/jamal-gilang-1.jpg" alt="Rektor UNS Jamal Wiwoho saat berziarah ke makam almarhum Gilang Endi di Kabupaten Karanganyar, Sabtu (6/11). Humas UNS/Antara" width="100%">
<figcaption>Rektor UNS Jamal Wiwoho saat berziarah ke makam almarhum Gilang Endi di Kabupaten Karanganyar, Sabtu (6/11). Humas UNS/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Jamal Wiwoho menyampaikan permintaan maaf terkait kasus kematian salah satu mahasiswanya, Gilang Endi Saputra 21. Gilang meninggal dunia saat mengikuti Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) Resimen Mahasiswa (Menwa).  ”Mewakili UNS, saya meminta maaf atas kejadian yang telah menimpa almarhum Gilang saat mengikuti Diklat Menwa UNS. Semoga almarhum Gilang diterima di sisi Allah SWT dan husnul khatimah,” kata Jamal seperti dilansir dari Antara di Solo, Minggu (7/11).  Sebagai bentuk dukungan moral, pada Sabtu (6/11) rektor menyempatkan berkunjung ke kediaman orang tua Gilang di Dusun Keti, Desa Dayu, Karangpandan, Kabupaten Karanganyar. Dalam kunjungan tersebut, Jamal didampingi Wakil Rektor Riset dan Inovasi UNS Kuncoro Diharjo dan Sekjen Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UNS Bambang Wahyudi. Selain itu, teman-teman sekelas almarhum Gilang Endi Saputra dari Prodi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Sekolah Vokasi UNS juga turut hadir.  Terkait dengan pengusutan kasus Gilang Endi, pihaknya menyerahkan proses penyelidikan dan penyidikan kepada pihak kepolisian. ”Sikap UNS sangat jelas, yaitu mendukung upaya pengusutan dan penyelesaian kasus ini agar kebenaran dan keadilan ditegakkan bagi semua pihak. Oleh karena itu, UNS sangat mendukung dan kooperatif dengan upaya pengusutan yang sedang dilakukan pihak kepolisian, dalam hal ini adalah Tim Penyidik dari Polresta Surakarta,” papar Jamal.  Dia mengatakan, bentuk dukungan dan sikap kooperatif itu adalah memberikan akses seluas-luasnya kepada Tim Penyidik Polresta Surakarta untuk memperoleh dokumen-dokumen yang diperlukan. Selain itu, untuk memeriksa lokasi-lokasi di lingkungan UNS yang relevan, serta memanggil mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan untuk dimintai keterangan oleh tim penyidik.  Usai berkunjung, Jamal beserta rombongan juga menyempatkan berziarah ke makam almarhum Gilang Endi Saputra.  Sementara itu, terkait dengan kunjungan tersebut orang tua almarhum Gilang, Sunardi, menyambut baik.  ”Terima kasih sudah datang ke rumah kami. Kami sangat mengapresiasi gelar perkara yang dilakukan Polresta Surakarta dan Polda Jateng serta sudah ditetapkan siapa tersangkanya. Kami dari keluarga sangat mendukung proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian,” kata Sunardi.  Gilang meninggal pada Minggu (24/10), saat hari kedua kegiatan Diksar Menwa UNS di kawasan Jurug, Solo. Kasus itu dilaporkan ke polisi usai orang tua melihat ada beberapa luka di jenazah Gilang.

Rektor UNS Sampaikan Permintaan Maaf Terkait Kasus Gilang Endi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/UNS-markas-menwa-1-1.jpg" alt="Markas Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) Korps Mahasiswa Siaga Batalyon 905 Jagal Abilawa UNS atau Resimen Mahasiswa (Menwa) UNS. Aris Wasita/Antara" width="100%">
<figcaption>Markas Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) Korps Mahasiswa Siaga Batalyon 905 Jagal Abilawa UNS atau Resimen Mahasiswa (Menwa) UNS. Aris Wasita/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jawa Tengah, resmi membekukan organisasi kemahasiswaan (Ormawa) Korps Mahasiswa Siaga Batalyon 905 Jagal Abilawa UNS atau Resimen mahasiswa (Menwa). Itu dilakukan menyusul kasus meninggalnya salah satu mahasiswa saat mengikuti kegiatan tersebut.  Ketua Tim Evaluasi Korps Mahasiswa Siaga Batalyon 905 UNS Sunny Ummul Firdaus mengatakan, keputusan membekukan ormawa tersebut diambil setelah Rektor UNS Jamal Wiwoho menerima rekomendasi yang diberikan Tim Evaluasi Korps Mahasiswa Siaga Batalyon 905 UNS. Dalam rekomendasinya, tim menemukan fakta-fakta bahwa telah terjadi pelanggaran aturan dalam pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Dasar Pra Gladi Patria XXXVI Korps Mahasiswa Siaga Batalyon 905 Jagal Abilawa UNS.  ”Berdasar hasil pemeriksaan atas fakta-fakta berupa sejumlah dokumen dan keterangan dari beberapa pihak, disimpulkan telah terjadi aktivitas yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Izin Kegiatan (SIK) Pendidikan dan Latihan Dasar Pra Gladi Patria XXXVI Korps Mahasiswa Siaga Batalyon 905 Jagal Abilawa UNS,” tutur Sunny Ummul Firdaus seperti dilansir dari Antara.  Menurut dia, pembekuan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Rektor UNS Nomor 2815/UN27/KH/2021 tertanggal 27 Oktober 2021. Berdasar SK Rektor UNS tersebut, ormawa tersebut dilarang melakukan aktivitas apapun.  ”Pembekuan ini akan ditindaklanjuti dengan pemantauan dan evaluasi lebih lanjut mengenai keberadaan Korps Mahasiswa Siaga Batalyon 905 Jagal Abilawa sebagai salah satu organisasi kemahasiswaan di lingkungan UNS,” kata Sunny Ummul Firdaus.  Tim Evaluasi Korps Mahasiswa Siaga Batalyon 905 UNS dibentuk Rektor UNS satu hari setelah insiden yang menyebabkan meninggalnya Gilang Endi Saputra, salah satu peserta Pendidikan dan Latihan Dasar Pra Gladi Patria XXXVI Korps Mahasiswa Siaga Batalyon 905 Jagal Abilawa UNS. Tim Evaluasi UKM Korps Mahasiswa Siaga Batalyon 905 UNS dibentuk melalui Surat Tugas Nomor 4461/UN27/KP/2021 tanggal 25 Oktober 2021.  Tim tersebut terdiri atas enam orang dosen dari berbagai fakultas di lingkungan UNS. Yakni Fakultas Hukum (FH), Fakultas Kedokteran (FK), Fakultas Teknik (FT), Fakultas Ilmu Budaya (FIB), dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP).

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uns surakarta

Berita Terkini