<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/19/85_ukt_1-4252065113.jpg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure> Uang kuliah mahal? Tenang, kan ada makan siang gratis&hellip; Pelaporan seorang mahasiswa Universitas Riau ke polisi oleh rektornya sendiri karena mengeluhkan uang kuliah mahal merupakan puncak ironi wajah pendidikan tinggi negeri ini. Walaupun setelah kabar itu ramai di media sosial, rektor Unri mencabut laporannya, tetap tidak mengubah fakta bahwa seorang rektor melaporkan mahasiswa yang mengkritik kebijakan kampus serta fakta bahwa biaya kuliah kian hari kian memberatkan. Rektor Unri hanya salah satu contoh dari para rektor perguruan tinggi yang ingin membungkam kritik. Upaya pembungkaman juga dilakukan rektor-rektor di banyak perguruan tinggi dalam berbagai bentuk. Mulai membatalkan diskusi, mengancam dosen kritis, membekukan organisasi dan komunitas, hingga mengintimidasi aktivis mahasiswa. Para rektor ini tidak segan-segan melanggar Pasal 28 UUD 1945 tentang hak warga negara untuk bebas berpendapat dan berekspresi. Sikap antikritik yang jelas-jelas berlawanan dengan semangat akademik dan intelektualisme ini justru terlembagakan di kampus-kampus. Pikiran kritis dibonsai dan suara kritis diredam oleh para pejabat kampus dan guru besar yang berlagak seperti politisi bebal sarat kepentingan dibanding sebagai intelektual. Di sisi lain, uang kuliah yang sekarang dikenal sebagai UKT (uang kuliah tunggal) yang kian hari kian mahal kian membabat nalar. Ketika mahasiswa terbebani bahkan dihantui oleh bayaran kuliah yang mahal, pelan-pelan mereka akan kehilangan keberanian dikikis oleh ketakutan akan dipecat dari kampus karena tidak mampu membayar uang kuliah. Mereka kehilangan keberanian untuk mengkritik, keberanian untuk mempertanyakan sesuatu, dan hanya mencari selamat supaya tidak dikeluarkan dari kampus. Dengan demikian, mahasiswa-mahasiswa ini juga kehilangan independensi. Biaya kuliah menjadi sebuah alat kontrol dari otoritas. Baik itu otoritas kampus, negara, maupun kelompok-kelompok lain. Ketika mahasiswa terdesak tak bisa membayar kuliah dan terancam dikeluarkan, akan ada kemungkinan bantuan-bantuan bersyarat datang dari pihak-pihak tertentu. Keadaan ini mendorong mahasiswa menjadi pragmatis dan kehilangan idealisme. Biaya kuliah yang tinggi memaksa siapa pun untuk tak berlama-lama di kampus. Buruan lulus, buruan kerja. Jangan demo. Nggak usahlah ikut-ikutan organisasi macam-macam. Kondisi ini juga akan menyebabkan putusnya tradisi intelektualisme serta menyuburkan kemalasan berpikir. Intelektualisme tak ada hubungannya dengan gelar kesarjanaan. Kita bisa saja surplus sarjana, tapi miskin intelektual. Tradisi intelektualisme adalah bagaimana kita menggunakan pikiran dan pengetahuan kita dalam membangun masyarakat. Tingginya UKT serta alasan bahwa pendidikan tinggi adalah hal tersier serta tidak diwajibkan UU sangat tidak masuk akal melihat bahwa anggaran pendidikan per tahun adalah 20 persen dari total APBN. Pada 2024 saja, anggaran pendidikan mencapai Rp 665 triliun. Jika terdapat 1 juta mahasiswa dan perlu disubsidi, misalnya 50 juta per orang, hanya diperlukan 50 triliun atau kurang dari 8 persen saja dari total dana APBN pendidikan. Ke mana uang yang sedemikian besar ini? Makan Siang Gratis Ironisnya, ketika banyak anak muda Indonesia mengalami kesulitan membayar uang kuliah, rencana makan siang gratis yang telah dicanangkan presiden terpilih Prabowo Subianto selama kampanyenya akan dilaksanakan meski memakan biaya yang sangat besar, yang pada tahap awal saja sudah mencapai Rp 100&ndash;120 triliun per tahun dan kemudian akan menjadi 450 triliun per tahun untuk periode-periode selanjutnya. Apakah penyediaan makan siang gratis akan membuat rakyat menjadi lebih sejahtera? Keluar dari kemiskinan? Atau membuat mereka lebih cukup gizi? Sudah dijelaskan oleh banyak pakar kesehatan bahwa makan siang gratis tidak bisa mencegah stunting. Lagi pula, penduduk miskin Indonesia tidak pernah meminta makan siang gratis karena yang mereka butuhkan adalah penghasilan yang dapat menjamin hidup mereka secara manusiawi. Mereka butuh pekerjaan tetap yang menjamin masa depan yang lebih baik. Kebutuhan ini bisa dijawab dengan pendidikan yang baik, termasuk pendidikan tinggi, karena pendidikan yang baiklah yang bisa membuka peluang pekerjaan bagi anggota keluarga miskin ini. Adalah kenyataan bahwa pendidikan tinggi masih menjadi barang mewah di negeri ini. Faktanya, mayoritas penduduk Indonesia masih berpendidikan rendah. Hanya 6,4 persen dari jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi. Sebanyak 80 persen dari populasi di Indonesia berpendidikan SMP. Bahkan amanat wajib belajar 12 tahun pun belum bisa sepenuhnya diwujudkan. Data ini masih ada lanjutannya: dari total angka pengangguran yang ada di Indonesia, sebanyak 76 persen adalah lulusan SD/SMP. Artinya, ada korelasi langsung antara tingkat pendidikan dan kesempatan untuk mendapat pekerjaan. Ketika lapangan kerja hanya terbuka untuk mereka yang menempuh pendidikan tinggi, sementara hanya kurang dari 10 persen jumlah penduduk yang punya kesempatan untuk kuliah, semakin banyak generasi produktif yang akan terjebak dalam pengangguran dan kemiskinan. Dari data tersebut jelas bahwa lulusan SD, SMP, dan SMA tidak bisa menjamin pekerjaan yang layak yang menjamin penghasilan yang manusiawi. Negara harus memastikan lebih banyak lagi anak Indonesia yang kuliah tanpa diberatkan oleh UKT yang semakin mahal. Mengapa uang makan siang gratis yang ratusan triliun tersebut tidak dialihkan saja untuk mewujudkan pendidikan bermutu dengan biaya kuliah murah, bahkan gratis? (*) --- OKKY MADASARI, Novelis dan sosiolog

Uang kuliah mahal? Tenang, kan ada makan siang gratis. Rektor Universitas Riau melaporkan seorang mahasiswa ke polisi karena protes UKT.

UKT Mahal, Makan Siang Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/14/IMG_20240513_181815-452047720.jpg" alt="Rektor Universitas Riau Prof Sri Indarti mencabut laporan terhadap mahasiswanya di Polda Riau." width="100%">
<figcaption>Rektor Universitas Riau Prof Sri Indarti mencabut laporan terhadap mahasiswanya di Polda Riau.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Rektor Universitas Riau (Unri) Prof Sri Indarti resmi mencabut laporan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau terkait kasus pencemaran nama baik. Pencabutan dilakukan di depan mahasiswa yang dilaporkan karena mengunggah kritikan menolak kenaikan uang kuliah. &rdquo;Kehadiran saya di sini untuk mencabut laporan atas nama akun @aliansimahasiswapenggugat. Bantuan dari pihak kepolisian, ternyata merupakan akun mahasiswa saya sendiri maka kasus ini tidak kita lanjutkan,&rdquo; tutur Sri Indarti seperti dilansir dari Antara. Pencabutan laporan itu dilakukan di hadapan terlapor yakni mahasiswa bernama Khariq Anhar dan Ditreskrimsus Polda Riau. Rektor mengaku awalnya tidak tahu siapa pemilik akun tersebut. &rdquo;Setelah dibantu pihak kepolisian maka diketahui pemiliknya mahasiswa saya sendiri dan sehingga saya tidak lanjutkan proses ini,&rdquo; tegas Sri Indarti. Sementara itu, Khariq Anhar berharap atas kejadian itu tidak ada lagi pihak kampus yang anti kritik dan melaporkan mahasiswa ke kepolisian. Dia berharap ke depannya akan lebih terbuka lagi untuk ruang-ruang diskusi. &rdquo;Sudah sepantasnya karena hubungan saya dan Bu Rektor sesama akademikus. Kami punya hubungan sebagai pendidik dan juga yang dididik, jadi tentu pembelajaran itu akan selalu ada di kampus,&rdquo; tukas Khariq Anhar. Sebelumnya, Prof Sri Indarti membuat laporan ke Polda Riau pada Jumat (15/3). Pelaporan tersebut berkaitan dengan konten yang diunggah di akun Instagram @aliansimahasiswapenggugat. Dalam unggahan tersebut, almamater biru langit Unri dijajakan dengan harga yang tergolong tinggi. Di akhir video, disebutkan Sri Indarti selaku Rektor sebagai Broker Pendidikan Universitas Riau dan menampilkan foto. Atas dasar itu, Khariq diduga menyerang nama baik orang lain.

Rektor Universitas Riau (Unri) Prof Sri Indarti resmi mencabut laporan di Polda Riau terkait kasus pencemaran nama baik

Rektor UNRI Sri Indarti Cabut Laporan di Polda Riau di Depan Mahasiswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/09/IMG_20240508_173741-1711451544.jpg" alt="Rektor Unri Prof Dr Sri Indarti SE MSi. Rektor Unri Prof Dr Sri Indarti SE MSi." width="100%">
<figcaption>Rektor Unri Prof Dr Sri Indarti SE MSi. Rektor Unri Prof Dr Sri Indarti SE MSi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Daerah Riau menyelidiki laporan Rektor Universitas Riau (Unri) Prof Sri Indarti terkait seorang mahasiswanya bernama Khairiq Anhar. Itu buntut dari konten video yang diunggah ke media sosial berkaitan dengan Iuran Pembangunan Institusi (IPI). &rdquo;Perkaranya dalam tahap penyelidikan,&rdquo; kata Kepala Bidang Humas Polda Riau Kombespol Hery Murwono seperti dilansir dari Antara. Saat ditanya sejauh mana perkembangan penyelidikan, Kombespol Hery mengatakan, masih pemeriksaan saksi-saksi. Pelapor dan terlapor juga sudah diperiksa. &rdquo;Sudah. Terlapor dan pelapor sudah kami mintai keterangan. Nanti kita lihat perkembangannya bagaimana dari penyidik ya,&rdquo; tukas Hery Murwono. Khariq dalam videonya mengkritik kebijakan untuk biaya perkuliahan di kampus tersebut. Dalam video yang diunggah di akun Instagram @aliansimahasiswapenggugat, dijajakan almamater biru langit Unri dengan harga yang tergolong tinggi. Di akhir video, disebutkan Sri Indarti selaku Rektor sebagai Broker Pendidikan Universitas Riau dan menampilkan fotonya. Atas dasar itu, Khariq diduga menyerang nama baik orang lain. Sementara itu, Khariq Anhar berharap pihak kampus dapat memediasi permasalahan yang tengah terjadi. Pihaknya tidak ingin mediasi dilakukan melalui jalur kepolisian karena itu merupakan kritik terhadap kebijakan rektor. &rdquo;Konteks substansinya kritik terhadap kebijakan yang dikeluarkan rektor. Jadi kami berharap Wakil Rektor III memediasi secara internal saja, namun hingga saat ini belum dapat kabar,&rdquo; sebut Khariq Anhar. Khariq mengaku telah dua kali dipanggil aparat kepolisian untuk proses pemeriksaan. Namun, belum ada pemanggilan apapun dari bagian akademik kampusnya. Terkait kritiknya, dia juga tetap akan memperjuangkan pembatalan kenaikan Uang Kuliah Tunggal dan IPI. &rdquo;Walaupun nanti dilakukan mediasi maupun persidangan, kami tidak akan mundur,&rdquo; tegas Khariq Anhar.

Polda Riau selidiki laporan Rektor Unri terkait seorang mahasiswa yang unggah konten video terkait Iuran Pembangunan Institusi (IPI)

Polda Riau Selidiki Laporan Rektor Unri Terkait Konten Video yang Diunggah Mahasiswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/13/D79AA0BB-5488-4D25-88FE-7E869280F876-2860384070.jpeg" alt="Pengurus IKA FISIP Unri saat dikukuhkan oleh Ketua Umum IKA Unri Wan Hasyim di Aula Sutan Balia FISIP pada Sabtu (13/5)" width="100%">
<figcaption>Pengurus IKA FISIP Unri saat dikukuhkan oleh Ketua Umum IKA Unri Wan Hasyim di Aula Sutan Balia FISIP pada Sabtu (13/5)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengurus Ikatan Keluarga Alumni (Alumni) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau (Unri) 2023-2027 resmi dikukuhkan pada Sabtu (13/5). Ketua Umum IKA Unri Wan Hasyim hadir langsung mengukuhkan Dr Moris Adidi Yogia dan kawan-kawan di Aula Sutan Balia FISIP. Wan Hasyim berpesan, selain mengambil peran ikut memajukan almamater, IKA FISIP Unri juga diharapkan membuat program-program produktif yang dapat menopang gerakan organisasi alumni. ''Memang ini merupakan organisasi sosial, tapi kita tetap butuh dana. Tidak mungkin suatu organisasi bisa berjalan dengan baik tanpa itu. Kita harapkan IKA FISIP dan fakultasnya dapat mandiri secara finansial, punya income. Misalnya di IKA Unri itu ada toko Pak Cik Wan, ini juga bisa mendorong bisnis dan menjadi daya tarik lain bagi alumni,'' kata Wan Hasyim. Dengan adanya badan usaha seperti KUD, tambah Wan Hasyim, organisasi alumni sudah ada sumber pendanaan dan terus berkembang. Hingga siapapun yang memimpin IKA FISIP ke depan sudah aman secara finansial. Sementara itu Moris ditemui usia pengukuhan menyebutkan, program yang diharapkan Ketua Umum bisa dilaksanakan. Namun sebelum itu, dirinya dan kawan-kawan pengurus harian akan lebih dulu melakukan konsolidasi dan pendataan alumni FISIP Unri. ''Kita akan lakukan pendataan, dari situ kita akan tahu potensinya nanti. Yang jelas dalam sebulan ke depan kita akan menggelar rapat kerja. Nanti saat ulang tahun FISIP, kita juga akan menggelar Job Fair, ini akan melibatkan alumni dan akan menjadi program produktif perdana organisasi,'' ungkap Moris. Soal usaha untuk menopang pendanaan organisasi, menurut Moris, juga akan menjadi fokus pihaknya. IKA FISIP menurutnya siap bekerjasama dengan berbagai pihak soal itu, termasuk bersama IKA Unri. Turut hadir pada pengukuhan kemarin sejumlah alumni senior FISIP Unri, diantaranya Anggota DPRD Riau Eddy M Yatim. Sementara dari perguruan tinggi yang sempat hadir, Dekan FISIP Unri Meizi Heriyanto dan Wakil Dekan III Saiman Pakpahan. Pada kesempatan itu Dekan menyampaikan agar IKA FISIP punya sekretariat di dalam kampus. ''Harus ada sekretariat di Kampus, Pak Wakil Dekan III, saya minta untuk mempersiapkannya. Jadi di luar ada di kampus juga ada, ini agar komunikasi lebih baik dengan almamater,'' kata Dekan.

Wan Hasyim berpesan, selain mengambil peran ikut memajukan almamater, IKA FISIP Unri juga diharapkan membuat program-program produktif.

IKA FISIP Unri 2023-2027 Resmi Dikukuhkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG-20220117-WA0009.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim berkomitmen menyelesaikan kasus dugaan kekerasan seksual yang menimpa mahasiswa Universitas Riau (UNRI) berinisial L. Meski terduga pelaku yang juga Dekan FISIP nonaktif, Syafri Harto telah divonis bebas oleh pengadilan, pengusutan secara internal tetap dilanjutkan.  Nadiem mengatakan, Satgas UNRI telah merekomendasikan penjatuhan sanksi administratif kepada Syafri. Rekomendasi tersebut akan ditindaklanjuti oleh Kemendikbudristek. "Saat ini Kemendikbudristek akan memproses pemeriksaan berdasarkan rekomendasi satgas UNRI untuk diberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Kita meminta Pak Rektor untuk memastikan hak-hak korban dapat terpenuhi dan mendapatkan perlindungan dari stigma dan tekanan, mengingat putusan pengadian belum berkekuatan hukum tetap," kata Nadiem kepada wartawan, Jumat (15/3).  Sementara itu, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbudristek Chatarina Muliana Girsang mengatakan, pihaknya aktif berkoordinasi dengan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual UNRI. Kasus ini akan dituntaskan untuk menenuhi rasa keadilan korban.  "Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, Satgas PPKS UNRI telah merekomendasikan sanksi administratif. Hal ini sedang diproses oleh Kemendikbudristek," kata Chatarina.  Lebih lanjut, Chatarina menyampaikan bahwa Kemendikbudristek menghormati proses hukum di pengadilan. "Termasuk putusan yang belum inkracht dan kemungkinan upaya kasasi oleh jaksa penuntut umum," pungkasnya.  Diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara ini, menuntut Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau nonaktif, Syafri Harto dengan dakwaan primer melanggar Pasal 289 KUHP (pencabulan), subsider: melanggar Pasal 294 Ayat (2) ke-2 KUHP, lebih subsidair: melanggar Pasal 281 ke-2 KUHP.  Majelis hakim menyatakan sejumlah pertimbangan dalam mengambil keputusan, antara lain, tidak ada bukti kekerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban LM. Pertimbangan lainnya adalah tidak ada saksi di kasus itu yang dapat membuktikan terjadi kekerasan seksual. Sebab, semua saksi di kasus itu hanya mendengar testimoni dari saksi korban LM. (*)

Divonis Bebas, Dekan FISIP Unri Tetap Terancam Sanksi Administratif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/WhatsApp-Image-2021-11-05-at-21.31.12.jpeg" alt="uasana aksi mahasiswa di depan gedung Rektorat Universitas Riau di Pekanbaru, Jumat (5/11/2021). (ANTARA/Putri)" width="100%">
<figcaption>uasana aksi mahasiswa di depan gedung Rektorat Universitas Riau di Pekanbaru, Jumat (5/11/2021). (ANTARA/Putri)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pihak Universitas Riau di Pekanbaru membentuk tim pencari fakta independen guna mengetahui kejadian yang sesungguhnya terkait oknum dosennya yang diduga melakukan pelecehan terhadap seorang mahasiswi. Tim pencari fakta itu dibentuk untuk menindaklanjuti kasus dugaan pelecehan yang menimpa mahasiswi sesuai pengakuannya di media sosial.  "Alhamdulillah tim pencari faktanya kami sudah bentuk dengan arahan pimpinan dan diketuai oleh orang yang independen," kata Wakil Rektor II Universitas Riau Profesor Sujianto saat menemui mahasiswa dalam aksi unjuk rasa di Pekanbaru, Jumat (5/11).  Dia mengatakan pihak kampus tidak mau melibatkan senat universitas, senat fakultas, pimpinan universitas ataupun pimpinan fakultas dalam tim independen tersebut  "Semua kami cari yang independen yang memahami terhadap Peraturan Kemendiktiristekdikti Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi," katanya.  Sujianto mengatakan tim pencari fakta akan mulai bekerja Senin (8/11) untuk melakukan investigasi pada pihak-pihak terkait. Dia juga mengatakan pihak kampus akan menjamin keselamatan korban dan menjaganya. "Kami berjanji tidak akan yang melakukan kriminalisasi atau intimidasi," ujar dia.  Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan ini mengatakan kejadian itu bukan berdampak pada satu pihak saja, tetapi sudah menjadi masalah satu instansi Universitas Riau.  "Sangat memalukan karena kasus ini bukan saja menjadi pembicaraan regional tetapi menjadi pembicaraan nasional. Bertapa sedihnya Unri (Universitas Riau) yang kita sanjung-sanjung, yang kita usahakan untuk naik rantingnya. Dan karena masalah seperti ini kita akan menjadi cemoohan. Kami akan melakukan tindakan seperti Permen 30 Tahun 2021. Insyaallah, kami akan lakukan itu. Jadi tidak ada yang dihalang-halangi lagi, Permen 30 Tahun 2021 menjadi pegangan kita," kata Sujianto.

Oknum Dosen Diduga Lecehkan Mahasiswi, Unri Bentuk Tim Pencari Fakta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/suka-pakai-sepatu-gunung-dikenal-pintar-dan-sosoknya-humoris_m_217888.jpeg" alt="JUMPA PERS: Wakil Dekan Kemahasiswaan, Suyanto (tengah), Pjs Ketum Mapala Sakai, Mutiara Shintia (kanan) dan Gubernur BEM Fisip UNRI (kiri) saat konferensi pers di Fisip UNRI, Senin (4/6)." width="100%">
<figcaption>JUMPA PERS: Wakil Dekan Kemahasiswaan, Suyanto (tengah), Pjs Ketum Mapala Sakai, Mutiara Shintia (kanan) dan Gubernur BEM Fisip UNRI (kiri) saat konferensi pers di Fisip UNRI, Senin (4/6).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Z alias Zamzami sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Ia disebut-sebut sebagai perakit empat bom pipa yang siap diledakkan. Para juniornya di Mapala Sayang Akan Kelestarian Alam Indonesia (Sakai) Fisipol UNRI, mengaku kalau selama ini Z tak terlihat mencurigakan. Bahkan 'Bang Jek' begitu biasa dipanggil oleh juniornya, dikenal sebagai sosok yang humoris dan berpenampilan santai. Pjs Ketua Umum Mapala Sakai Fisipol UNRI, Mutiara Shintia, mengaku Z adalah salah satu senior yang cukup dekat dengan junior-juniornya. "Bang Jek ini, kami pengurus yang sering di homestay, sangat dekat sekali. Bang Jek orangnya humoris, lucu, dan orangnya nggak pernah mau pusing. Maksudnya nggak pernah marah," ungkap Mutiara, kepada JawaPos.com, Senin (4/6). Begitu pula dengan penampilannya. Z selalu tampil dengan gayanya yang seperti anak pecinta alam kebanyakan. "Penampilannya biasa saja. Nggak pernah ekstrem juga. Masih tetap kayak anak lapangan, pakai celana lapangan, pakai baju kaos, sepatu gunung. Masih tetap kayak anak Mapala," katanya. Z memang diketahui oleh rekan dan juniornya bekerja sebagai kontraktor. Ia sering mengambil proyek pembangunan fisik maupun pengadaan. Bahkan tugasnya itu sering dikerjakannya di homestay Mapala tersebut. Dalam sebulan, Z yang tinggal di Kabupaten Kampar ini bisa datang ke homestay Mapala hingga beberapa kali. "Kalau kegiatan di sini, Bang Jek sama kayak abang-abang lainnya. Kunjungan, lihat adik-adiknya," tuturnya. Para junior maupun senior juga cukup intens menjalin komunikasi dengannya. Namun tak ada pembahasan soal faham radikalisme ketika berbicara dengannya. Selain itu, Z juga dikenal sebagai orang yang cukup piawai dalam mengolah suatu benda. "Dia itu pandai. Misalnya dari kayu, nanti ntah apalah dibuatnya itu bisa jadi barang yang kepakai," ucapnya lagi. Mutiara tak pernah menyangka dengan sikap Z yang sama sekali tak terlihat mencurigakan, bisa merakit dan menyimpan bom di Sekretariat Mapala Sakai yang berada di Gelanggang Mahasiswa. Saat Z datang sebulan yang lalu, Mutiara dan kawan-kawannya juga tak melihat Z membawa barang yang aneh. Baik itu berupa ransel, ataupun lainnya. "Tak bawa ransel. Kita juga tak pernah nanya," sebutnya. Aktivitasnya sehari-hari saat berada di homestay itu pun juga tak mencurigakan. Layaknya anak Mapala pada umumnya, berkumpul dengan rekan-rekannya, saling berbagi cerita. "Kami sering tukar pikiran. Masalah kuliah cerita begitu juga dengan masalah keluarga. Saling ngasih masukan," papar dia. Mutiara dan lainnya tak tau menahu soal bahan peledak dan bom yang disembunyikan Z di Gelanggang Mahasiswa tepatnya di lantai dua ruangan sekretariat Mapala Sakai. "Tidak tau. Soalnya pas datang kesini gak ada bawa benda yang aneh," tuturnya. Ditangkapnya Z dan dua rekannya K serta D oleh Densus 88 dan Polda Riau pada Sebtu (2/6) lalu, tentunya membuat seluruh civitas akademika Universitas Riau (UNRI) gempar. Terlebih bagi para mahasiswa yang berada di Homestay Mapala Sakai Fisipol UNRI. Bagaimana tidak, ketiganya merupakan alumni dari universitas terkemuka di Riau tersebut. Terlebih lagi Z yang merupakan alumni Fisipol UNRI tahun 2003, dan K mahasiswa Fisipol UNRI angkatan 2012 ini, ditangkap di dalam homestay Mapala. Dari hasil penggeledahan petugas mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya dua busur beserta delapan anak panah, sebuah senapan angin dan berbagai jenis bahan peledak. Diantaranya pupuk KNO3, sulfur, gula, arang. Saat ini, ketiga terduga teroris masih dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Densus 88. Satu orang sudah ditetapkan sebagai tersangka yakni Z dan dua lainnya K dan D masih berstatus sebagai saksi.

Suka Pakai Sepatu Gunung, Dikenal Pintar dan Sosoknya Humoris

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/unri-disusupi-jaringan-teroris-ini-komentar-menteri-agama_m_217788.jpeg" alt="Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berhadap penggerebekan yang dilakukan oleh Densus 88 di Universitas Riau (UNRI) tidak terjadi lagi." width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berhadap penggerebekan yang dilakukan oleh Densus 88 di Universitas Riau (UNRI) tidak terjadi lagi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &lrm;- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berhadap penggerebekan yang dilakukan oleh Densus 88 di Universitas Riau (UNRI) tidak terjadi lagi. Tiga orang terduga teroris diamankan dalam operasi itu. "Mudah-mudahan yang di UNRI sifatnya hanya kasuistik. Bukan sesuatu yang kita pukul rata. Artinya tidak bisa disamaratakan bahwa saat ini universitas telah terjangkit radikalisme," ujar Lukman di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/6). Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga sudah memerintahkan seluruh perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama (Kemenag) bisa menjaga universitas itu sendiri dari bahaya-bahaya radikalisme. "Jangan hanya karena kebebasan akademik jangan lalu kemudian dosen dan mahasiswa bebas melakukan apapun, apalagi kegiatan terkait terorisme," katanya. Mengenai adanya isu radikalisme di kampus yang masuk lewat kegiatan organisasi keagamaan. Lukman mengatakan, semua pihak di kampus harus menjaga lingkungan universitas bersih dari paham atau ajaran radikalisme. "Semua pihak harus memastikan kegiatan di lingkungan kampus harus berjalan sebagaimana mestinya. Agar tidak ada kegiatan apapun terkait praktek terorisme," pungkasnya. Sebelumnya, Tim Densus 88 Antiteror mengamankan tiga orang terduga teroris yang ditangkap di Universitas Riau pada Sabtu (3/6). Satu di antara tiga, yakni MNZ (33) telah ditetapkan sebagai tersangka.&nbsp; MNZ masih tergabung dalam kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang berafiliasi dengan Negara Islam Irak dan Suriah. Sementara Dua orang ditetapkan sebagai saksi, yakni RB alias D (34) yang merupakan eks mahasiswa UNRI, bekerja sebagai karyawan swasta, dan OS alias K (32) yang juga merupakan eks mahasiswa UNRI yang bekerja sebagai karyawan swasta. Densus 88 Antiteror juga mengamankan barang bukti berupa video dan dua&nbsp;bom pipa yang sudah jadi, dua busur dan delapan anak panah, satu buah senapan angin, satu video dari ISIS, dan beberapa buku yang berisi teknik merakit bom serta survival. Itu semua ditermukan di Gedung Gelanggang Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Sabtu (2/6).

UNRI Disusupi Jaringan Teroris, Ini Komentar Menteri Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/universitas-riau-kami-bukan-teroris_m_217743.jpeg" alt="Gubernur BEM Fisip UNRI, Muhammad Arif tanda tangan deklarasi anti faham radikalisme di gedung rektorat UNRI, pada Senin (4/6)." width="100%">
<figcaption>Gubernur BEM Fisip UNRI, Muhammad Arif tanda tangan deklarasi anti faham radikalisme di gedung rektorat UNRI, pada Senin (4/6).</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Pasca ditangkapnya tiga alumni yang diduga sebagai teroris oleh Densus 88 dan Polda Riau di kawasan kampus, civitas akademika Universitas Riau (UNRI) menggelar deklarasi yang menyatakan bahwa, mereka bukan teroris. di depan gedung rektorat pada Senin (4/6) pagi. Pada deklarasi tersebut, mereka membacakan sebuah puisi berjudul 'Kami Bukan Teroris!' yang ditulis oleh Faldhany Hidayat dan dibacakan oleh Menteri Sosial Politik, M. Hafiz Ona Hadi Putra. Pembacaan puisi itu pun menjadi pembuka dari deklarasi yang dihadiri oleh Rektor UNRI, Aras Mulyadi, Kapolda Riau, Irjen Nandang, dosen serta mahasiswa disana. Usai pembacaan puisi, Rektor UNRI, Aras Mulyadi menyampaikan ia mengutuk keras tindakan terorisme tersebut. "Kita melaksanakan suatu deklarasi, terutama dalam mengutuk tindakan terorisme yang hampir saja terjadi peledakan di dalam kampus. Menolak faham radikalisme, intoleransi dan penggunaan obat-obatan terlarang," jelasnya. Aras juga mengatakan, deklarasi ini&nbsp; dilangsungkan sebagai bentuk komitmen untuk menolak faham radikalisme, dan segala hal yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Adapun isi puisi tersebut sebagai berikut: Begitu miris. Ketika kampus dikatakan sebagai sarang teroris. Bagaimana mungkin kami setiap hari belajar dengan idealis. Dianggap sebagai radikalis. Ini fitnah, ini fitnah! Mana mungkin kami melampiaskan amarah. Dengan cara menumpukkan darah. Ini fitnah! Kampus ini bukan penjahat. Yang menciptakan pejabat menjadi jahat. Kampus ini adalah kampus terhormat. Yang menciptakan generasi-generasi hebat. Kedepan, bukan tidak mungkin yang ditangkap adalah mahasiswa-mahasiswa rohis. Karena mengaji Al-Qur'an dan hadis. Kedepan, bukan tidak mungkin yang yang ditangkap adalah mahasiswa-mahasiswa aktivis. Karena selalu berjuang di jalanan mengkritik pemerintah dengan kritis. Kedepan, bukan tidak mungkin yang ditangkap adalah mahasiswa akademis. Karena ia dianggap belajar dengan buku-buku yang dianggap penulis yang anti pancasilais. Silahkan, silahkan kau koyak-koyak raga ini. Kau kulit-kuliti tubuh ini. Kau ambil jantung ini. Sebagai bukti, kami mahasiswa UNRI. Bukan penjahat negeri! Demi Allah dan Demi Rasulullah. Kami bukan teroris!

Universitas Riau: Kami Bukan Teroris!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rektor-unri-bisa-dipecat-jika-dukung-aksi-terorisme_m_217642.jpeg" alt="Menristekdikti Mohammad Nasir" width="100%">
<figcaption>Menristekdikti Mohammad Nasir</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Riset Tekonologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menanggapi serius atas penangkapan 3 terduga teroris di Universitas Riau (UNRI). Kemenristekdikti bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya. Menristekdikti <a href="https://www.jawapos.com/tag/12117/radikalisme" target="_blank">Mohamad Nasir</a> mengaku telah memanggil Rektor UNRI untuk dimintai keterangan. Selain itu seluruh Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) seluruh Indonesia juga akan dikumpulkan untuk mendapat pembekalan. "Sudah saya panggil (Rektor UNRI). Nanti tanggal 25 Juni saya akan kumpulkan Rektor PTN, Direktur Politeknik Kopertis akan saya kumpulkan dan bicara detail bagaimana cara sistem pengamanan dalam kampus," ujar Nasir di Hotel Fairmont Senayan, Jakarta Selatan, Senin (4/6). Lebih lanjut Nasir mengatakan tidak menutup kemungkinan mencopot Rektor UNRI dari jabatannya. Pengambilan keputusan tersebut akan disesuaikan dengan tingkat kesalahannya. Namun apabila Rektor tersebut terbukti hingga mendukung terhadap aksi terorisme yang dilakukan 3 alumni UNRI, Kemenristekdikti tak akan segan menyeret yang bersangkutan ke ranah hukum. "Kemungkinan (Rektor UNRI bisa dicopot) lihat tingkat kesalahannya. Kalau dia adalah pendukung, lain lagi urusannya," tegas Nasir. Sementara itu Nasir juga masih enggan mengambil kesimpulan terlalu dini. Kasus ini harus terus didalami supaya dapat terselesaikan dengan benar. "Ini belum kami pelajari (kasus UNRI akibat kelalaian Rektor atau bukan). Kami lagi mengumpulkan data dan informasi. Karena kampus harus betul-betul bebas dari radikalisme, harus bersih, tidak boleh lagi terulang kejadian seperti ini," pungkas Nasir.

Rektor UNRI Bisa Dipecat Jika Dukung Aksi Terorisme

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#unri

Berita Terkini