<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:ri:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/23/FotoJet-70-641471172.jpg" alt="Ilustrasi korban pelecehan seksual. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi korban pelecehan seksual. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin (RSHS) Bandung membenarkan adanya laporan dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Unpad terhadap seorang anggota keluarga pasien. Kejadian tersebut disebut terjadi pada pertengahan Maret 2025 di area RSHS. "Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin(RSHS) Bandung menerima laporan kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh pesertaProgram Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Unpad terhadap seorang anggota keluarga pasien yang terjadi pada pertengahan Maret 2025 di area rumah sakit," tulis keterangan yang diterima JawaPos.com, Rabu (9/4). Dalam keterangan itu juga, baik Unpad maupun RSHS menyatakan mengecam keras segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, yang terjadi di lingkungan pelayanan kesehatan maupun akademik. &ldquo;Unpad dan RSHS berkomitmen untuk mengawal proses ini dengan tegas, adil, dan transparan, serta memastikan tindakan yang diperlukan diambil untuk menegakkan keadilan bagi korban dan keluarga serta menciptakan lingkungan yang aman bagi semua,&rdquo; pungkasnya.&nbsp; Sebelumnya, seorang peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di salah satu rumah sakit di Bandung diduga melakukan pemerkosaan terhadap anak pasien. Dugaan tersebut pertama kali diungkapkan oleh drg. Mirza melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Mirza menceritakan kronologi dugaan kekerasan seksual yang dialami oleh seorang perempuan&mdash;anak dari pasien pria yang tengah dirawat di ICU. Saat pasien membutuhkan transfusi darah untuk persiapan operasi (pre-op), pelaku menawarkan kepada anak pasien untuk melakukan cross match darah langsung dengannya agar prosesnya lebih cepat. Korban kemudian diajak ke Gedung MCHC lantai 7 yang disebut masih kosong karena merupakan bagian dari gedung baru. Di lokasi itu, korban diminta berganti pakaian dengan baju pasien dan dipasangi akses infus. Diduga, karena tidak memahami prosedur medis, korban mengikuti semua arahan pelaku. Setelah pemasangan infus, korban disuntik dengan midazolam, obat penenang yang biasa digunakan dalam tindakan medis. Dalam kondisi tidak sadar penuh, pelaku diduga melakukan tindakan kekerasan seksual. Kejadian tersebut terjadi sekitar tengah malam. Pelaku disebut menunggu korban hingga mulai sadar sekitar pukul 4 pagi dan terlihat mondar-mandir di lorong lantai 7. Korban sendiri tampak mulai sadar dan berjalan dalam kondisi sempoyongan sekitar pukul 4&ndash;5 pagi. Usai kejadian, korban mengeluhkan rasa sakit tidak hanya di tangan bekas infus, tapi juga di area kemaluan. Ia kemudian meminta pemeriksaan visum ke dokter spesialis kandungan (SpOG), yang hasilnya menunjukkan adanya jejak sperma. Bekas sperma juga ditemukan berceceran di lantai lokasi kejadian. </div> </div> </div> </div> <div class="panel mb-3 p-2">&nbsp;</div>

Unpad dan Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung membenarkan adanya laporan dugaan kekerasan seksual yang dilakukan peserta PPDS

Pihak Unpad dan RSHS Benarkan Laporan Dugaan Rudapaksa Peserta PPDS ke Anggota Keluarga Pasien, Kejadian Ternyata Sebulan Lalu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Picsart_23-03-08_12-16-31-832.jpg" alt="Tangkapan layar video warga mengecam kerusakan lingkungan di kawasan wisata Rancaupas, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tiktok/mang_uprit_mangprang79/Antara" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar video warga mengecam kerusakan lingkungan di kawasan wisata Rancaupas, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tiktok/mang_uprit_mangprang79/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pakar Taksonomi Tumbuhan Universitas Padjadjaran (Unpad) Joko Kusmoro mengatakan, jenis Bunga Rawa yang rusak di kawasan wisata Rancaupas, Kabupaten Bandung, klasifikasinya sangat langka.  Joko mengatakan, tumbuhan yang memiliki nama latin Ericaulon Brownianum Mart itu hanya tumbuh di dua tempat di Indonesia. Selain di kawasan Rawa Rancaupas, bunga itu tumbuh di kawasan Danau Ciharus, Kabupaten Garut, Jawa Barat.  ”Di tempat lain saya belum menemukan. Yang saya ketahui di Rancaupas, di Danau Ciharus juga sepertinya masih ada,” kata Joko seperti dilansir dari Antara di Bandung, Jumat (10/3).  Menurut dia, Bunga Rawa itu merupakan tumbuhan herbal yang hidup sepanjang tahun. Sepintas, tumbuhan itu terlihat seperti rumput, tetapi terdapat bunga berwarna putih di ujung atas.  Bunga Rawa juga berbeda dengan Bunga Edelweiss (Anaphalis Javanica). Habitat Bunga Rawa, lanjut Joko Kusmoro, berada di daerah rawa atau tepi danau di dataran yang memiliki ketinggian 1.600 hingga 2.500 meter di atas permukaan laut (mdpl).  ”Bunga Rawa sering juga disebut bunga abadi tapi berbeda dengan Edelweiss yang habitatnya di dekat kawah atau puncak gunung,” terang Joko Kusmoro.  Selain itu, dia menambahkan, ada juga tumbuhan yang serupa dengan Bunga Rawa yang ditemukan di Gunung Dieng, daerah Aceh, serta Sumatera Barat. Namun, jenisnya berbeda karena memiliki nama latin Ericaulon Sp.  Joko mengatakan, Bunga Rawa bisa rusak bukan hanya dengan kesengajaan manusia saja, tetapi dengan keberadaan manusia di sekitarnya Bunga Rawa bisa saja menjadi hilang.  ”Dia tuh sebetulnya kena bau keringat juga bisa lama kelamaan tidak beradaptasi,” ujar Joko Kusmoro.  Untuk itu dia meminta kepada pihak-pihak yang berwenang agar melindungi tumbuhan tersebut. Sebab, selain untuk kelestarian lingkungan, juga sangat penting untuk ranah akademik.  ”Kalau sudah hilang gitu mungkin tidak ditemukan lagi,” ucap Joko.  Sebelumnya, sebagian lahan di kawasan wisata Rancaupas, Kabupaten Bandung, rusak akibat adanya kegiatan motor trail pada Minggu (5/3). Di lahan tersebut terdapat Bunga Rawa yang juga ikut tergilas ratusan motor itu.  Bupati Bandung Dadang Supriatna pun mengecam kegiatan yang merusak lingkungan tersebut. Di samping itu, Polresta Bandung pun telah menyelidiki kasus itu guna mencari pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lahan di Rancaupas.

Pakar Sebut Bunga Rawa yang Rusak di Rancaupas Sangat Langka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230128_1510521.jpg" alt="Ketua MPR Bambang Soesatyo usai menjalani sidang doktoral di Universitas Padjadjaran, Kota Bandung, Sabtu (28/1). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua MPR Bambang Soesatyo usai menjalani sidang doktoral di Universitas Padjadjaran, Kota Bandung, Sabtu (28/1). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo resmi meraih gelar doktor dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad), Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/1).  Rektor Unpad Rina Indiastuti mengatakan, Bambang Soesatyo meraih gelar itu dengan yudisium cumlaude karena pria yang akrab disapa Bamsoet itu memiliki nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) 4.0 dari perkuliahan.  ”Sesuai dengan tradisi akademik, saudara berhak menggunakan gelar doktor, saya rektor mengucapkan selamat dan juga kepada keluarga saudara dalam meraih gelar tertinggi akademik,” kata Rina Indiastuti seperti dilansir dari Antara.  Menurut dia, gelar doktor merupakan gelar yang memiliki tanggung jawab berat. Dia pun meminta Bamsoet agar menyumbangkan ilmu yang telah didapat itu untuk kepentingan negara.  Sementara itu, Bamsoet -panggilan akrab Bambang Soesatyo, mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak. Khususnya, kepada tim promotor yang membimbing untuk bisa menyelesaikan disertasi.  Adapun disertasi Bamsoet yang diuji itu berjudul Peranan Dan Bentuk Hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) Sebagai Payung Hukum Pelaksanaan Pembangunan Berkesinambungan Dalam Menghadapi Revolusi Industri 5.0 Dan Indonesia Emas.  Selain itu, Bamsoet juga berterima kasih kepada dua menteri yang hadir sebagai penguji. Yakni Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.  Dia mengaku memilih judul disertasi itu karena sebagai sumbangsih ilmunya untuk para mahasiswa berdasar pengalaman politik. Selain itu, disertasi itu juga merupakan temuan atau inovasi yang memungkinkan untuk diterapkan demi pembangunan negara yang berkesinambungan dalam setiap periode kepemimpinan presiden.  ”Ini anggota MPR yang lain juga sudah bergelar doktor, tidak lucu kalau ketuanya belum menjadi doktor,” ucap Bambang Soesatyo.  Sementara itu, Menkopolhukam Mahfud MD dan Menkumham Yasonna Laoly menjadi penguji atau oponen ahli dalam sidang doktoral Ketua MPR Bambang Soesatyo di Universitas Padjadjaran, Kota Bandung, Sabtu (28/1). Selain kedua menteri itu, ada juga mantan Menteri Sekretaris Negara Yuzril Ihza Mahendra yang juga duduk sebagai penguji. Sidang doktoral itu dipimpin Rektor Universitas Padjadjaran Rina Indiastuti.  Dalam disertasi itu, Bamsoet menjelaskan bahwa perlu adanya produk hukum yang bisa memastikan pembangunan negara itu berkesinambungan dalam setiap periode kepemimpinan presiden. Hal itu bisa dilakukan dengan adanya PPHN.  Karena, kata dia, presiden selanjutnya belum pasti akan meneruskan pembangunan yang dilakukan presiden sebelumnya. Sehingga, kata dia, pembangunan yang mangkrak akan membuat APBN atau APBD menjadi percuma dan merugikan rakyat.  Bamsoet mengatakan PPHN itu penting untuk bisa memastikan pembangunan benar-benar dilakukan dalam jangka panjang dengan adanya landasan hukum yang kuat. ”Jadi PPHN penting untuk perencanaan sumber daya kita, sehingga kita tidak bergantung kepada utang,” papar Bamsoet.  Bamsoet menambahkan, perlu keinginan kuat antara lembaga negara. Pihaknya mendorong adanya konsensus nasional antara lembaga negara untuk menyusun substansi PPHN. ”Ini bisa dikuatkan dengan Tap (Ketetapan) MPR,” tutur Bamsoet. Menurut dia, kehadiran PPHN dapat membuat pembangunan nasional kembali menemukan roh dan jati diri sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan konstitusi. ”Sekaligus mengingatkan kita pada gagasan pentingnya perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dikemukakan pendiri bangsa pada 1947, sebagaimana terlihat dalam Tujuh Bahan-Bahan Pokok Indoktrinasi, yang tujuannya adalah mewujudkan Indonesia yang maju, sejahtera, dan makmur,” terang Bamsoet.

Ketua MPR Bambang Soesatyo Resmi Raih Gelar Doktor Hukum dari Unpad

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-27-at-15.01.11.jpg" alt="Sekretaris Prodi Administrasi Publik FISIP Unpas Rizky Ilhami mendapat gelar Doktor Ilmu Administrasi Konsentrasi Administrasi Publik di Unpad Bandung. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Prodi Administrasi Publik FISIP Unpas Rizky Ilhami mendapat gelar Doktor Ilmu Administrasi Konsentrasi Administrasi Publik di Unpad Bandung. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sekretaris Prodi Administrasi Publik FISIP Universitas Pasundan (Unpas) Rizky Ilhami mendapatkan gelar Doktor Ilmu Administrasi Konsentrasi Administrasi Publik di Universitas Padjadjaran (Unpad), Jumat (27/1).  Gelar Doktor itu diraih setelah melakukan penelitian tentang Jejaring Kebijakan dalam Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh dan Miskin (Gebrak Pakumis) di Kabupaten Tangerang.  Rizky menjelaskan, berdasar penelitian, proses pola hubungan yang terjalin dalam jejaring kebijakan program Gebrak Pakumis belum berjalan sesuai konsep jejaring kebijakan. Itu disebabkan oleh kepentingan-kepentingan antar aktor yang tinggi.  ”Jadi, penyelesaian permasalahan kawasan kumuh di Kabupaten Tangerang masih belum terselesaikan secara merata,” kata Rizky dalam keterangannya.  Menurut dia, Bappeda Kabupaten Tangerang sebagai leading sector berfokus pada segala bentuk perencanaan, sementara aktor yang lain saling berkoordinasi untuk persiapan tahap implementasinya. Proses pembangunan dan pengentasan kawasan-kawasan tidak layak huni juga berkaitan erat dengan fungsi-fungsi dari para aktor.  ”Seharusnya dalam menentukan target pembangunan pemerintah menjalin hubungan terlebih dahulu untuk memverifikasi terkait pembangunan mana yang akan didahulukan,” ujar Rizky.  Rizky menemukan bahwa pola hubungan antar aktor masih belum membentuk suatu koalisi yang bisa menguntungkan seluruh pihak. Sehingga, dibutuhkan cross collaboration actor.  Dia menjekaskan, dengan konsep cross collaboration actor dapat memberikan control akan kepentingan-kepentingan dari para aktor yang terlibat. Sehingga, seluruh aktor yang terlibat akan berfokus pada pencapaian tujuan program itu, tidak hanya kepentingan dari masing-masing aktor.  ”Hal seperti ini dapat diredam salah satunya dengan koordinasi yang baik antar aktor pemerintah dengan pihak swasta dan masyarakat selaku penerima manfaat. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Program Gebrak Pakumis Kabupaten Tangerang, harus disempurnakan dengan adanya tambahan yang mengatur mengenai kompetensi dari sumber daya manusia pengurus program. Hal itu agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan optimal,” jelas Rizky.

Peneliti FISIP Unpas Raih Doktor Ilmu Administrasi Publik di Unpad

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/pilpres-ilustrasi-koko.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketentuan tentang ambang batas pengajuan calon presiden atau Presidential Threshold (PT) merupakan kebijakan hukum terbuka. Pengaturan Presidential Threshold menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.  Hal itu disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung I Gde Pantja Astawa. Menurut dia, dalam konteks pemilihan presiden dan wakil presiden, kebijakan hukum (legal policy) tetap menggunakan ketentuan dan mekanisme Presidential Threshold.  ”Hal itu untuk menguatkan ataupun memperkokoh sistem pemerintahan presidensiil yang digariskan dalam UUD 1945 dengan sistem kepartaian multipartai sederhana,” kata I  Gde Pantja Astawa.  Dia menjelaskan, dalam konteks sistem pemerintahan presidensiil, struktur UUD 1945 memberikan pengaturan yang dominan terhadap lembaga kepresidenan. Baik jumlah pasal maupun kekuasaannya. Pilihan founding fathers pada sistem pemerintahan presidensiil didasarkan pada kehendak untuk menjamin suatu kekuasaan pemerintahan (eksekutif) yang kuat dan stabil di bawah presiden sebagai kepala kekuasaan eksekutif ataupun kepala pemerintahan (Chief of Executive/Chief of Government).  ”Kekuasaan pemerintahan yang kuat dan stabil, bukan dalam arti bahwa kekuasaan presiden sebagai kepala kekuasaan eksekutif atau kepala pemerintahan menjadi absolut. Tapi lebih berkonotasi efektif dalam menjalankan kekuasaan dan tidak mudah dijatuhkan dalam masa jabatannya, kecuali dengan pranata impeachment (Pasal 7 A UUD 1945),” jelas Pantja Astawa.  Dengan demikian, lanjut I Gde Pantja Astawa, secara konseptual dapat dibenarkan apabila ada jaring-jaring yang akan menjamin stabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Tetapi jaring-jaring itu, harus tetap memungkinkan presiden dihentikan dari jabatannya, walaupun tidak mudah dijalankan.  ”Adanya jaminan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan memungkinkan dan memastikan presiden selama memangku jabatan dapat mewujudkan program-program sebagaimana dijanjikan pada saat kampanye,” ujar Panjta Astawa.  I Gde Pantja Astawa merinci, salah satu jaring yang dapat menjamin stabilitas penyelenggaraan pemerintahan (di bawah sistem pemerintahan presidensiil) adalah dengan menerapkan ketentuan tentang ambang batas pengajuan calon presiden (Presidential Threshold) yang bertujuan untuk mewujudkan sistem kepartaian multipartai sederhana. Penyederhanaan jumlah partai politik melalui ketentuan dan mekanisme Presidential Threshold sebagai cara yang demokratis merupakan kebutuhan bagi berjalan efektifnya sistem pemerintahan presidensiil.  ”Sebab, apabila presiden terpilih ternyata tidak didukung partai politik yang memperoleh kursi mayoritas di DPR, tentu dapat dipastikan akan menyulitkan presiden dalam menjalankan roda pemerintahan,” tegas I Gde Pantja Astawa.  Dia menilai, dengan ketentuan dan mekanisme Presidential Threshold akan mendorong partai-partai yang memiliki platform, visi, atau idiologi yang sama ataupun serupa berkoalisi dalam mencalonkan presiden dan wakil presiden.  ”Bila kemudian ternyata partai-partai yang bergabung ataupun berkoalisi tersebut berhasil dalam kontestasi pilpres, ke depan diharapkan akan lahir koalisi permanen sehingga dalam jangka panjang diharapkan akan terjadi penyederhanaan partai secara alamiah tanpa melalui paksaan,” terang I Gde Pantja Astawa.  Sementara itu, terkait keinginan pihak-pihak yang menghendaki agar Presidential Threshold 0 persen, akan jauh lebih bijak, manakala mindset dan alasan-alasan yang mendasarinya diletakan dalam kerangka kepentingan nasional.  ”Salah satunya menguatkan ataupun memperkokoh bangunan sistem pemerintahan presidensiil dengan sistem multipartai sederhana agar penyelenggaraan pemerintahan ke depan menjadi efektif untuk menyongsong Indonesia Emas 2045,” ucap Pantja Astawa.

Pendapat Ahli Tentang Presidential Threshold

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/IMG_20210209_154338.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf Macan Effendi raih gelar doktor dari Unpad. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf Macan Effendi raih gelar doktor dari Unpad. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf Macan Effendi meraih gelar doktor di bidang Ilmu Administrasi Publik usai dinyatakan lulus dalam sidang promosi pascasarjana Universitas Padjadjaran (Unpad). Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat itu menyelesaikan disertasinya yang berjudul Pembuatan Kebijakan Pekerja Migran (Studi Penyusunan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia).  ”Alhamdulillah, hasilnya hari ini (9/2) dinyatakan lulus sebagai doktor, dengan angka yang Alhamdulillah cumlaude. Jadi Insya Allah menambah semangat saya juga untuk mengejar atau mengurus dunia pendidikan,” kata Dede seperti dilansir dari Antara di Kota Bandung, Selasa (9/2).  Menurut dia, pandemi Covid-19 memberikan banyak kesempatan waktu luang untuk menyelesaikan disertasinya tersebut. Dalam disertasi tersebut dia meneliti tentang proses pembuatan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran.  Menurut dia aturan tersebut sempat mangkrak sejak 10 tahun lamanya. Padahal, pekerja migran merupakan isu yang terus berkepanjangan. Permasalahan demi permasalahan terus muncul dan tidak selesai.  ”Dan kemudian dalam proses dua tahun pada masa DPR periode 2014–2019, bisa diselesaikan dengan cepat. Relatif dua tahun. Nah proses pembuatan kebijakan yang cepat itu saya jadikan disertasi,” kata Dede Yusuf.  Dalam disertasi tersebut, dia menjelaskan mengapa undang-undang tersebut bisa tercipta secara cepat. Dede mengaku turut terlibat dalam pembuatan undang-undang tersebut.  ”Sehingga saya tahu pasti bahwa UU ini mendapat respons yang sangat positif dari pekerja migran, bahkan World Bank juga menyatakan ini sudah sesuai dengan kesepakatan ILO (Organisasi Buruh Internasional),” papar Dede.  Dede berharap agar peraturan turunan dari undang-undang tersebut bisa segera terealisasi pemerintah. Pasalnya, payung hukum legislasi tersebut sudah sangat kuat.  ”Dengan kondisi pandemi dan adanya Omnibus Law, membuat peraturan-peraturan ini agak lambat turunnya. Sebab, pekerja migran dianggap bagian Omnibus Law. Mestinya pekerja migran, tidak ada kaitannya dengan investasi,” terang Dede Yusuf.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=CMwXCpSKD_c

Dede Yusuf Raih Gelar Doktor Ilmu Administrasi Publik dari Unpad

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/BFA5B0E5-B484-4033-9726-5027C20B74A5-458x1024.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Uji klinis fase tiga vaksin Covid-19 Sinovac, Tiongkok, secara resmi dimulai di Indonesia, pada Selasa (11/8). Hal itu ditandai dengan peninjauan fasilitas dan kapasitas produksi di Bio Farma serta penyuntikan perdana relawan uji klinis vaksin Covid-19 di Fakultas Kedokteran Unpad Kota Bandung, Jawa Barat, yang disaksikan Presiden Joko Widodo.  Menteri BUMN sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPEN) Erick Thohir mengatakan, saat ini, Indonesia memasuki tahap penting dalam usaha untuk mengatasi pandemi Covid-19.  ”Kita bangga dengan kemampuan perusahaan BUMN Bio Farma yang bekerja sama dengan lembaga Sinovac asal Tiongkok karena sudah memasuki uji klinis tahap ketiga. Tidak banyak negara atau lembaga penelitian yang sudah mencapai uji klinis hingga tahap ini,” kata Erick Thohir seperti dilansir dari Antara pada Selasa (11/8).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/WhatsApp-Image-2020-08-11-at-15.38.50.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Kepala Divisi Produksi Farmasi Hikmat Alitamsar (kiri) meninjau fasilitas produksi gedung yang akan digunakan untuk memproduksi vaksin Covid-19. Humas Bio Farma/Antara" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Kepala Divisi Produksi Farmasi Hikmat Alitamsar (kiri) meninjau fasilitas produksi gedung yang akan digunakan untuk memproduksi vaksin Covid-19. Humas Bio Farma/Antara</figcaption>
</figure>  Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan, dunia saat ini sedang membutuhkan vaksin Covid-19. Dari ratusan lembaga penelitian yang mengembangkan vaksin Covid-19, tidak banyak lembaga penelitian yang sudah sampai pada tahap uji klinis fase tiga. Salah satunya adalah Sinovac dari Tiongkok.  ”Diperlukan uji klinis tahap tiga sebelum vaksin Covid-19 ini bisa diproduksi. Uji klinis merupakan tahap yang perlu dilalui untuk semua produk farmasi termasuk obat dan vaksin,” kata Honesti Basyir.  Demikian juga dengan uji klinis vaksin Covid-19, yang sudah dilaksanakan sebanyak tiga kali. Mulai dari uji pre-klinis, uji klinis tahap satu hingga uji klinis tahap dua di Tiongkok. ”Hasilnya sudah diketahui Badan POM RI,” kata Honesti.  Bio Farma dengan Sinovac, lanjut dia, memiliki kesamaan platform antara vaksin yang dikembangkan Sinovac dengan kemampuan Bio Farma dalam memproduksi yaitu inactivated vaccine.  ”Selain kesamaan platform, alasan pemilihan Sinovac adalah karena mereka memiliki pengalaman dalam hal pengembangan vaksin dalam kondisi pandemi, seperti pembuatan vaksin SARS,” terang Honesti.  Dalam uji klinis vaksin Covid-19 tersebut, Bio Farma akan bekerja sama dengan Tim Peneliti Uji Klinis Fase Tiga Fakultas Kedokteran Unpad Bandung selama enam bulan ke depan. Apabila uji klinis fase tiga berjalan lancar, berikutnya adalah regristrasi ke Badan POM.  ”Indonesia melalui Bio Farma, sudah mempersiapkan fasilitas produksi vaksin Covid-19 dengan kapasitas maksimal 100 juta dosis. Pada akhir Desember, akan ada tambahan kapasitas produksi sebanyak 150 juta dosis. Mudah-mudahan kapasitas yang kami miliki ini dapat membantu pemerintah dalam menghadapi dan mengatasi pandemi Covid-19 melalui produksi vaksin Covid-19,” kata Honesti.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=6l3ne-DM0_s  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=MlLlFBcsqBM  &amp;nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=NuSZjiXAg8U

Uji Klinis Fase Tiga Vaksin Covid-19 di Indonesia Resmi Dimulai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/IMG_20200806_102558-01.jpg" alt="Petugas mengambil sampel darah relawan saat simulasi uji vaksin di RSP Unpad. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas mengambil sampel darah relawan saat simulasi uji vaksin di RSP Unpad. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim Riset Uji Klinis Vaksin Covid-19 Sinovac Universitas Padjajaran (Unpad) sudah melakukan tes usap polymerase chain reaction (PCR) kepada 21 relawan. Mereka bakal mengikuti uji vaksin dari Tiongkok itu.  Dokter Laboratorium Riset Uji Vaksin Rumah Sakit Pendidikan (RSP) Unpad Sunaryati Sudigdoadi mengatakan, pengambilan tes usap itu dilakukan di RSP Unpad di Jalan Eyckman, Kota Bandung pada Senin (10/8). Hasil tes usap itu bakal keluar pada Selasa (11/8).  ”Kami sudah melakukan tes usap kepada 21 relawan. Semuanya dalam keadaan sehat pada saat dicek,” kata Sunaryati seperti dilansir dari Antara di Bandung pada Senin (10/8).  Apabila hasilnya negatif dari Covid-19, lanjyt dia, para relawan itu bisa mengikuti uji vaksin. Sedangkan yang positif Covid-19, tidak diperkenankan mengikuti uji vaksin. Meski sudah dinyatakan negatif, para relawan itu harus mengikuti tes cepat untuk memastikan kesehatan pada saat penyuntikan vaksin yang direncanakan dilakukan pada Selasa (11/8).  ”Dari 21 orang, tadi semuanya sehat. Ada anak muda, ada ibu-ibu. Semuanya sehat, tinggal hasilnya besok (11/8), lalu dites cepat. Kalau semuanya memenuhi syarat, pasti 21 orang itu besok dilakukan penyuntikan uji klinis vaksin,” kata Sunaryati Sudigdoadi.  Pada proses uji vaksin Selasa (11/8), Presiden Joko Widodo bakal melakukan kunjungan ke tempat uji vaksin itu di RSP Unpad, Kota Bandung. Selain ke RSP Unpad, Presiden juga bakal berkunjung ke PT Bio Farma di Kota Bandung, sebagai tempat produksi vaksin.  Manajer Lapangan Tim Riset Uji Klinis Vaksin Covid-19 Sinovac Eddy Fadliyana menyebut, sejauh ini sudah ada sekitar 1.020 calon relawan yang mendaftarkan diri untuk mengikuti uji vaksin dari Tiongkok itu. Pelaksanaan uji vaksin hari pertama itu, bakal dilakukan di Rumah Sakit Pendidikan (RSP) Universitas Padjadjaran, Jalan Eyckman, Kota Bandung.  ”Sebetulnya sama saja. Hanya pemeriksaan di RSP itu, tes usapnya (swab test) didahulukan. Sama saja sih prosedurnya, tidak ada yang berbeda. Besok (11/8) RSP imunisasi, kalau di tempat lain baru tahap awal,” kata Eddy.  Menurut Eddy, semua tempat yang ditunjuk menjadi lokasi uji vaksin Covid-19 ini dipastikan sudah siap. Sarana prasarananya, menurut dia, sudah sesuai dengan protokol kesehatan.  ”Uji vaksin itu dilakukan di enam lokasi, yakni RSP Unpad, Balai Kesehatan Unpad Dipatiukur, Puskesmas Dago, Puskesmas Sukapakir, Puskesmas Garuda, dan Puskesmas Ciumbuleuit,” terang Eddy.  Dari seluruh calon relawan, tambah dia, tak menutup kemungkinan sudah ada ASN yang ikut mendaftar. Sebab, pendaftaran relawan itu terbuka untuk umum.  ”Dari ASN mungkin ada. Saya tidak melihat statusnya. Pokoknya masyarakat yang mau silakan saja. Yang penting memenuhi syarat antara lain usia relawan 18 hingga 59 tahun dan dalam keadaan sehat tanpa penyakit bawaan,” ucap Eddy.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=zKtmnIQuWsE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Wo5BiizygtM  &amp;nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Nkz8JXQOiIM

Tim Riset Sudah Tes Usap 21 Orang Relawan Uji Vaksin Covid-19

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Unpad Bandung

Berita Terkini