<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/pungli-almamater.jpg" alt="Mahasiswa melakukan protes di depan rektorat. (Samarinda Pos)" width="100%">
<figcaption>Mahasiswa melakukan protes di depan rektorat. (Samarinda Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masalah pungutan untuk peserta didik baru tidak hanya terjadi di level sekolah dasar hingga menengah atas. Universitas Mulawarman (Unmul) yang merupakan perguruan tinggi terbesar Kalimantan Timur (Kaltim) juga diterpa masalah serupa.  Beruntun aksi penolakan mewarnai kampus hijau ini. Gelombang pertama datang dari Forum Mahasiswa Fakultas Teknik (Forma FT), Senin (15/7) lalu. Forma FT aksi di depan GOR 27 September, Unmul.  Mereka menyatakan ketidakpuasan terhadap sejumlah kebijakan rektorat seputar penerimaan mahasiswa baru, seperti pembelian almamater dan penerapan uang pangkal. Termasuk mempermasalahkan penolakan terhadap mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi yang sistem pembayarannya disamaratakan.  Gelombang penolakan juga datang dari Aliansi Mulawarman Bersatu (AMB). Mereka adalah aliansi mahasiswa dari beberapa fakultas, dengan tuntutan sama. Mereka merasa mahasiswa kembali dijadikan sapi perah. Mereka mempermasalahkan sistem uang kuliah tunggal (UKT) yang dianggap kebijakan omong kosong.  Faktanya, jas almamater yang seharusnya diberikan secara subsidi kepada mahasiswa baru, baru tahun ini ditarik biaya. Korlap aksi, Muhammad Akbar menilai, kebijakan ini merupakan eksploitasi terhadap mahasiswa.  Setiap mahasiswa baru harus membayar Rp 200 ribu untuk menebus almamater. Kebijakan ini berdasarkan surat edaran bernomor 3041/UN17.KP/KU/2019 tertanggal 10 Juli 2019.  Surat tersebut ditandatangi Wakil Rektor Bidang Umum, SDM dan Keuangan, Prof Abdunnur. Isinya meminta kepada seluruh dekan di semua fakultas agar mahasiswa baru saat mengambil jaket almamater harus membayar Rp 200 ribu.  Dalam edaran tidak dicantumkan kata wajib maupun tidak wajib. Namun bagi mahasiswa, ada kekhawatiran edaran tersebut merupakan suatu kewajiban.  Tuntutan lain, mahasiswa juga menolak ada penerapan uang pangkal. Uang pangkal digunakan untuk pengembangan institusi bagi mahasiswa jalur mandiri, jalur kerja sama, kelas internasional dan mahasiswa asing.  Tahun 2019 Unmul telah menetapkan lima fakultas yang boleh menarik uang pangkal. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana.  Di Fakultas Perikanan ditarik Rp 10 juta. Fakultas Farmasi dari Rp 30 juta hingga Rp 75 juta. Fakultas Kesmas Rp 20 juta, Fakultas Pertanian Rp 2,5 juta dan terakhir yang paling mahal Fakultas Kedokteran dari Rp 150 juta untuk golongan I, Rp 200 juta golongan II dan golongan III Rp 250 juta.  Dana tersebut dibayar di luar UKT. Muhammad Akbar mengatakan, besaran dana tersebut sangat membebani mahasiswa jalur mandiri. Apalagi jalur ini jumlah mahasiswanya memang sangat besar. Padahal mahasiswa jalur mandiri banyak yang tidak mampu.  "Pungutannya sangat tinggi. Ini sangat membebankan. Kami minta dibatalkan uang pangkal ini," katanya dikutip dari Samarinda Pos (Jawa Pos Group), Jumat (19/7).  Kekhawatir lain muncul. Pemberlakukan dana tersebut akan berdampak bagi banyak mahasiswa yang tidak mampu melanjutkan kuliah, karena tidak mampu membayar. Penggunaan dana tersebut pun terkesan tertutup. Tidak ada transparansi.  Akbar membanding penolakan dana pangkal ini dengan sejumlah universitas lain. Pada 2016 lalu, ada 8 ribu mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta menolak penerapan dana pangkal di kampusnya. Rektor UGM pun membatalkan. Semboyan penolakan mereka: Revolusi Pendidikan.  Di tahun yang sama, penolakan juga datang dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Ada 2 ribuan mahasiswa turun ke jalan menolak dana pangkal. Hasilnya: rektor juga membatalkan. Terakhir, Universitas Jendral Sudirman juga menolak. Ribuan mahasiswa turun memrotes uang pangkal.  "Makanya kami akan mengkonsolidasikan mahasiswa sebanyak-banyaknya. Menekan agar rektor membatalkan," tegas Akbar.  Tuntutan terakhir, kata Akbar, meminta agar pihak Unmul segera menvalidasi ulang mahasiswa semester 8 yang menerima beasiswa Bidikmisi. Sesuai ketentuan, penerima beasiswa ini adalah mahasiswa tidak mampu dengan kecerdasan di atas rata-rata.  Namun, karena masa studi lewat dari 4 tahun, pembiayaan Bidikmisi pun dicabut. Anehnya, Unmul memberlakukan pembayaran UKT merata dengan mahasiswa golongan lain yang mampu. Hal ini tentu menyulitkan eks mahasiswa Bidikmisi untuk menuntaskan studinya, karena ketidakmampuan membayar uang UKT.  "Mestinya UKT mereka disetarakan dengan mahasiswa golongan tidak mampu. Karena mereka memang tidak mampu," tegas Akbar.  Mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi sebelumnya hanya membayar setiap semester Rp 500 ribu per semester. Namun, kini diberlakukan merata. Atau membayar hingga Rp 2,5 juta per semester. Meski setiap penerima beasiswa Bidikmisi membayar beragam sesuai golongan.  Bukan Pungutan Liar  Sejumlah tuntutan mahasiswa ini mendapat respons unsur pimpinan Unmul. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Prof Bohari Yusuf mengatakan, penolakan mahasiswa terhadap pembelian almamater yang dijual BPU Unmul, tidak bersifat wajib.  "Jadi, terserah. Jika ada mahasiswa baru yang sudah punya almamater dari kakak mereka yang dulu-dulu, silakan pakai. Tidak perlu lagi beli almamater," ungkapnya.  Bohari menambahkan, pengenaan biaya untuk pembelian almamater tersebut karena dalam komponen UKT yang dibayar mahasiswa, tidak termasuk almamater. "Jadi, itu bukan pungutan liar," tegasnya.  Kemudian, soal dana pangkal. Bohari mengatakan dana tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN).  Pada Pasal 8 Ayat (1) memuat ketentuan PTN dapat memungut uang pangkal dari mahasiswa dengan kategori mahasiswa asing, kelas internasional, mahasiswa jalur kerja sama dan mahasiswa jalur mandiri.  "Jadi, memang ada dasar hukumnya," kata Bohari.  Hanya saja, pada Ayat (2) dimuat ketentuan mengenai besaran dana pangkal disesuaikan dengan kondisi ekonomi mahasiswa.  Samarinda Pos (Jawa Pos Group) menemukan ada pasal dalam peraturan Menristekdikti ini saling tabrak. Meski di Pasal 8 PTN diberi ruang memungut dana pangkal, namun di Pasal 6 PTN justru diminta tidak memungut biaya pangkal atau pungutan lain selain UKT.  Bohari menjelaskan, kewenangan menentukan dana pangkal berdasarkan kebijakan masing-masing fakultas. Usulan besaran dana itu lalu diusulkan ke pihak rektorat. Baru diterbitkan SK oleh rektor.  "Makanya hanya lima fakultas yang menerapkan dana pangkal. Selebihnya tidak mengusulkan. Ini berdasarkan kebutuhan," katanya lagi.  Bohari juga merespons tuntutan lain mengenai mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi yang dicabut karena batas waktu studi melebihi 4 tahun. Bohari mengatakan, mahasiswa yang merasa keberatan dengan pemberlakukan UKT terlalu tinggi bisa mengajukan permohonan untuk diturunkan.  "Kalau dianggap membebankan, bisa diajukan permohonan untuk keringanan," katanya.

Kuliah di Unmul, Ada Uang Pangkal Hingga Rp 250 Juta

UNMUL

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#UNMUL

Berita Terkini

Kuliah di Unmul, Ada Uang Pangkal Hingga Rp 250 Juta

Download Aplikasi JawaPos.com