<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/PSX_20220412_043706.jpg" alt="BABAK BELUR: Ade Armando dibopong polisi setelah dikeroyok demonstran. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BABAK BELUR: Ade Armando dibopong polisi setelah dikeroyok demonstran. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi unjuk rasa yang dilakukan aliansi sejumlah mahasiswa di depan DPR, Jakarta, Senin (11/4), tercederai dengan adanya tindakan pengeroyokan terhadap dosen UI Ade Armando.  Ketua Trisakti Untuk Indonesia (TUI) Muhanto Hatta mengutuk perbuatan tersebut. Menurut dia, tindakan anarkistis dari sekelompok orang yang melakukan kekerasan disertai penganiayaan tidak dapat ditoleransi.  "Tindakan kekerasan terhadap Ade Armando tidak dapat dibenarkan secara hukum, apa pun alasannya. Itu telah mencederai semangat aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa," ujar Muhanto Hatta kepada JawaPos.com, Selasa (12/4).  Atas aksi tersebut, kata Muhanto Hatta, TUI mendesak pihak kepolisian bertindak tegas mengusut tuntas penganiayaan terhadap Ade Armando. "Kita minta aparat hukum menangkap dan memproses secara hukum para pelaku berikut pihak yang mendalangi aksi kejam dan brutal itu," tandas Muhanto Hatta.  Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Ade Armando berada di lokasi unjuk rasa di Senayan, Jakarta. Dia menjadi korban amuk massa. Dikeroyok hingga babak belur dan nyaris ditelanjangi. Pelaku diduga sekelompok orang yang menunggangi aksi unjuk rasa mahasiswa.  Sekitar pukul 15.30, Jawa Pos melihat Ade Armando bersama tiga rekannya yang mengenakan pakaian serbahitam mendatangi pintu gerbang DPR. Dia kemudian bergeser ke sisi barat pintu gerbang, lokasi yang menjadi tempat massa di luar mahasiswa.  Di saat kondisi panas itu, Ade Armando terlibat adu mulut dengan massa aksi. Mereka menyebut Ade sebagai buzzer, munafik, dan penjilat. Ade tidak terima. Tiga anak muda yang menemani Ade mengajak dosen UI itu menjauh. Tapi, sejumlah orang melemparinya, kemudian memukulnya dan menendangnya bertubi-tubi. Bahkan, ketika Ade sudah tidak berdaya, mereka tetap memukul. Ade pun terjatuh dengan wajah lebam dan berdarah. Mereka juga melorot celana panjang Ade hingga tinggal mengenakan celana dalam.  Dalam kondisi kritis itu, aparat kepolisian berusaha menyelamatkan Ade. Dia dibawa ke dalam kompleks parlemen. Namun, massa yang tidak terima terus melempari aparat dengan batu. Sejumlah aparat terluka. Kepala mereka bocor terkena lemparan batu. Tenaga medis bergerak cepat memberikan pertolongan kepada Ade dan polisi yang terluka. Selanjutnya, dosen yang juga pegiat media sosial itu dibawa ke rumah sakit.  Senin malam, identitas empat orang terduga pelaku pengeroyokan Ade Armando telah tersebar di media sosial. Masing-masing berinisial D, AP, TSB, dan AL.  Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Zulpan mengakui, empat orang terduga pelaku pengeroyokan telah teridentifikasi. Kapolda Metro Jaya juga sudah memerintah anggotanya menangkap empat terduga pengeroyok tadi malam.

TUI: Pengeroyokan Ade Armando Cederai Unjuk Rasa Mahasiswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/JKT-1-RICUH-DEMO-MAHASISWA-DPR-FED-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, aksi unjuk rasa mahasiswa di beberapa daerah diduga telah disusupi oleh kelompok anarko atau pengacau.  Menurut Dedi, kelompok anarko tersebut bukan berasal dari mahasiswa. Mereka sengaja menyusup ke aksi unjuk rasa mahasiswa untuk membuat onar.  "Kalau saya melihat dari beberapa kutipan video yang dikirim dari wilayah yang saat ini juga masih didalami oleh Polda Metro Jaya, kelompok-kelompok anarko masuk ke situ dari identitas bajunya, kemudian kekhasannya dia," ujar Dedi kepada wartawan, Selasa (12/4).  Karena itu, Dedi mengatakan saat ini Polda Metro Jaya dan Polda lain menangani kasus tersebut. Tidak menutup kemungkinan kelompok anarko ini akan diburu.  "Jadi ini yang masih didalami rekan-rekan Polda Metro Jaya dan juga beberapa wilayah," katanya.  Dedi menuturkan, sedari awal dirinya bersama dengan petugas kepolisian lainnya agar mahasiwa mewaspadai kelompok anarko tersebut, saat turun ke jalan melakukan aksi. Pasalnya sering kali unjuk rasa disusupi oleh pembuat onar.  "Kita sudah me-warning dan mahasiswa sudah melakukan proteksi dengan cukup baik, tapi dalam setiap demo pada kenyataannya selalu ada yang disusupi orang-orang yang tidak bertanggungjawab, sehingga melakukan tindakan anarkis," ungkapnya.  Dedi juga mengapresiasi elemen mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya dengan santun dan tertib. Dia memastikan, segala tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian selalu mengedepankan humanis dalam menangani aksi unjuk rasa.  "Dalam mengamankan aksi unjuk rasa tersebut, Polri lebih mengedepankan cara-cara yang lebih humanis, berdialog, dan juga meminimalisir jangan sampai terjadi bentrokan fisik yang mengakibatkan mungkin jatuhnya korban dan kerusakan properti," tuturnya.  Sebelumnya, massa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan beberapa wilayah di Ondonesia.  Aksi tersebut digelar guna menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Mereka mendesak DPR agar tak menggunakan hak konstitusinya untuk mengamandemen UUD yang mengatur penundaan Pemilu dan memperpanjang masa jabatan Presiden RI.  Berikut daftar 4 tuntutan mahasiswa dalam demo tersebut.  1. Mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai.  2. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022.  3. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode.  4. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden yang sampai saat ini belum terjawab.

Polisi Sebut Unjuk Rasa Mahasiswa Disusupi Kelompok Anarko

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/WhatsApp-Image-2022-04-11-at-15.37.23-1.jpg" alt="Hujan mengguyur saat aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (11/4). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Hujan mengguyur saat aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (11/4). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (11/4), diguyur hujan sejak pukul 15.00 WB. Meski begitu, seribuan mahasiswa yang melakukan aksi tersebut tetap bertahan di lokasi. Begitu juga dengan aparat kepolisian yang tetap menjaga kegiatan unjuk rasa tetap kondusif.  ”Polda Jabar tetap akan mengedepankan pola pendekatan persuasif dalam kegiatan unjuk rasa, serta menghindari tindakan represif,” kata Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombespol Ibrahim Tompo seperti dilansir dari Antara di Bandung, Senin (11/4).  Para mahasiswa tetap bertahan sambil menggunakan payung di tengah hujan. Ada pula mahasiswa yang menggunakan jas hujan saat mengikuti aksi.  Sejak pukul 14.30 WIB, lebih dari seribu mahasiswa dari berbagai universitas di Bandung mulai berdatangan dari berbagai arah menuju depan Gedung Sate. Mereka yang berkumpul di Gedung Sate itu mengenakan jas dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Institut Teknologi Nasional (Itenas) Bandung, dan sejumlah universitas lain.  Namun karena hujan, jumlah mahasiswa yang melakukan aksi tampak berkurang dibandingkan sebelumnya. Sebab, sebagian dari mereka berteduh di bangunan sekitar Lapangan Gasibu.  ”Polda Jabar akan memastikan lokasi, benda-benda, dan orang-orang yang terlibat kegiatan unras dapat berjalan baik dan tertib tanpa ada gangguan yang berakibat kurang baik kepada masyarakat, sehingga aksi unras dapat berlangsung tertib,” tutur Ibrahim.  Sementara itu, Kapolrestabes Bandung Kombespol Aswin Sipayung mengatakan, aksi unjuk rasa itu hanya boleh dilakukan hingga pukul 18.00 WIB. Apabila melebihi waktu tersebut, polisi akan menentukan langkah selanjutnya.  ”Kami kedepankan komunikasi dan juga bersikap persuasif dalam mengamankan aksi mahasiswa ini,” ujar Aswin.  Polrestabes Bandung juga melakukan penyisiran guna mencegah kelompok perusuh menyusupi aksi unjuk rasa (unras) mahasiswa tersebut. Penyisiran itu dilakukan juga oleh jajaran polsek ke setiap wilayah-wilayah.  ”Antisipasi ini sudah dilakukan sejak 24 jam sebelumnya. Tidak boleh ada lagi (perusuh) di Bandung ya, jadi kelompok yang ingin membuat onar Bandung sudah dibereskan,” ucap Aswin.  Menurut dia, polisi juga telah berkoordinasi dengan elemen masyarakat di kewilayahan mulai dari kelurahan, hingga RT dan RW guna mencegah kelompok perusuh keluar dari kandangnya. Jika ada, orang yang dicurigai sebagai perusuh akan langsung diamankan kepolisian agar tidak bisa menuju lokasi unjuk rasa mahasiswa.  ”Tapi sejauh ini belum ada informasi (kelompok perusuh) diamankan, dari kemarin sudah kita antisipasi,” terang Aswin Sipayung.

Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Depan Gedung Sate Bandung Diguyur Hujan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/demo-sepi-romys.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi Demontrasi besar rencananya akan digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Senin (11/4) hari ini. Namun hingga siang ini, tempat atau lokasi tujuan aksi unjuk rasa tersebut masih terlihat sepi. Hingga pukul 12.30 WIB, belum ada tanda-tanda mahasiswa mendatangi lingkungan gedung DPR dan sekitarnya.  Berdasarkan pantauan JawaPos.com, meskipun situasi terpantau aman hingga saat ini, penjagaan aparat kepolisian tetap dilakukan. Sejumlah media pun sudah berada di depan gedung DPR/MPR RI sejak pagi hari. Karena sepinya pendemi hingga siang ini, belum ada kawat berduri maupun mobil water cannon yang terparkir di depan pintu utama Gedung DPR RI.  Arus lalu lintas di depan gedung DPR RI Jalan Gatot Soebroto terpantau ramai lancar. Para awak media masih menunggu di depan gedung DPR/MPR RI. Serta, ada beberapa pedagang makanan dan minuman ringan, meskipun saat ini merupakan bulan Ramadan.  Sebelumnya, Polda Metro Jaya akan melakukan pengawalan terhadap aksi unjuk rasa yang akan digelar hari ini oleh para mahasiwa. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran memberikan arahan kepada para jajarannya agar pengamanan aksi demonstrasi dilakukan secara humanis.  Fadil meminta, agar para personel memperlakukan peserta demo seperti anak dan adik sendiri. Para aparat harus membangun dan menjalin relasi yang baik kepada masyarakat sipil. Dalam melakukan pengamanan demonstrasi harus mampu bersikap lembut tanpa menghilangkan ketegasan. Sehingga tercipta rasa saling menghargai terhadap satu sama lain. Apalagi, saat ini sedang memasuki bulan suci Ramadan.  Fadil melarang penggunaan senjata api dalam pengamanan demo hari ini. Sehingga, para personel juga dicek kelengkapannya dan dipastikan tidak membawa senjata api. “Saya minta ini dipedomani betul, tidak ada anggota yang membawa api beserta peluru tajam," imbuhnya.  Sebagai informasi, dalam aksi di DPR RI, BEM SI akan mengusung tagar #RakyatBangkitMelawan dengan 4 tuntutan. Diantaranya, mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret hingga 11 April 2022.  Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau massa jabatan 3 periode. Serta mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan Mahasiswa kepada Presiden yang hingga saat ini belum terjawab.

Hingga Siang Ini, Pendemo Di Depan Gedung DPR Masih Sepi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Menkopolhukam-Mahfud-MD-Dery-Ridwansah-2-5.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Kemanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyikapi rencana unjuk rasa pada 11 April 2022 mendatang yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).  Adapun elemen mahasiswa tersebut turun ke jalan dengan 'menggeruduk' Istana Negara, Jakarta untuk menolak perpanjangan masa jabatan Presiden RI dan penundaan Pemilu 2024.  "Pemerintah menilai adanya unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi. Meski demikian Indonesia juga adalah negara nomokrasi atau negara hukum. Untuk itu, pemerintah mengimbau agar di dalam menyampaikan aspirasi supaya dilakukan dengan tertib, tidak anarkis, dan tidak melanggar hukum. Yang penting, aspirasinya bisa didengar oleh pemerintah dan masyarakat," ujar Mahfud dalam keterangannya, Sabtu (9/4).  Mahfud menuturkan, pemerintah juga telah berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam hal ini Polri untuk tidak melakukan tindakan represif dan anarkis dalam mengamankan aksi unjuk rasa mahasiswa tersebut. "Aparat penegak hukum agar melakukan pelayanan dan pengamanan sebaik-baiknya, dan tidak boleh ada kekerasan, tidak membawa peluru tajam, juga jangan sampai terpancing provokasi," tegasnya.  Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut mengungkapkan, wacana-wacana politik yang muncul di tengah masyarakat tidak bisa dilarang oleh pemerintah. Salah satunya mengenai adanya pihak yang ingin melakukan perpanjangan masa jabatan Presiden RI.  "Karena kebebasan seperti itulah dulu yang kita perjuangkan bahwa aspriasi politik di masyarakat harus dibuka salurannya, kemudian lembaga-lembaga politik bisa mengambil keputusan sesuai dengan aspirasi masyarakat," ungkapnya.  Sementara itu, BEM SI berencana menggelar aksi di depan Istana Negara, Jakarta, Senin 11 April 2022 mendatang. Aksi itu untuk menuntut sikap tegas dan bukti nyata Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak masa jabatan tiga periode.  Baru-baru ini Presiden Jokowi juga melarang para menterinya berbicara mengenai penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan presiden.  Jokowi juga meminta kepada para menteri untuk memiliki sensitivitas tinggi terhadap kesulitan yang tengah terjadi. Menurut dia, para menteri juga bisa harus bisa menjelaskan langkah apa saja yang telah diambil oleh pemerintah dalam menghadapi masalah tersebut dengan baik. (*)  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

Mahfud Minta Polisi Tak Bawa Peluru Tajam pada Demo Mahasiswa 11 April

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/DEMO-IAIN-MADURA.jpg" alt="Unjuk rasa rusuh di kampus IAIN Madura pada 30 Juli. Polres Pamekasan/Antara" width="100%">
<figcaption>Unjuk rasa rusuh di kampus IAIN Madura pada 30 Juli. Polres Pamekasan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim Reskrim Polres Pamekasan, Jawa Timur, meminta mahasiswa tersangka perusakan kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura yang saat ini buron, agar menyerahkan diri, untuk menjalani proses hukum.  ”Ini kami sampaikan agar menjadi perhatian kepada para pelaku dan tidak mempersulit petugas dalam melakukan penyidikan,” kata Kasatreskrim Polres Pamekasan AKP Tomy Prambana seperti dilansir dari Antara di Pamekasan.  Kasus perusakan fasilitas kampus IAIN Madura terjadi pada 30 Juli, saat mereka berunjuk rasa menuntut penurunan uang kuliah tunggal (UKT) di kampus itu. Unjuk rasa yang digelar mahasiswa itu awalnya berlangsung damai, namun berubah menjadi rusuh. Sejumlah fasilitas kampus dirusak pengunjuk rasa, bahkan pos satuan pengamanan (satpam) kampus IAIN Madura dibakar.  Tomy menjelaskan, setelah kejadian itu, polisi menangkap lima mahasiswa sebagai tersangka, termasuk korlap aksi. Penangkapan itu setelah petugas melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah pihak dari unsur satuan pengamanan kampus, dosen, dan peserta unjuk rasa yang berujung rusuh itu.  Berdasar hasil pemeriksaan, petugas menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Lima orang ditangkap dan tiga lainnya buron serta masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Saat ini, lanjut Tomy, pihaknya terus melakukan pencarian dengan cara berkoordinasi dengan polsek jajaran dan beberapa polres di bawah Polda Jatim untuk melacak kemungkinan keberadaan tiga mahasiswa itu.  ”Kami juga meminta bantuan tim intel Polres Pamekasan untuk melacak keberadaan ketiga orang mahasiswa yang masuk dalam daftar pencarian orang tersebut,” papar Tomy.  Sebelumnya, Rektor IAIN Madura Moh Kosim menyatakan proses hukum bagi mahasiswanya yang melakukan perusakan fasilitas kampus itu perlu dilakukan. Sebab, tindakan mereka telah melampai batas etika moral sosial dan agama.  ”Dasar itulah yang menjadi pertimbangan kami mengapa proses hukum harus tetap berjalan. Silakan saja menyampaikan aspirasi terhadap hal-hal yang tidak disetujui dari kebijakan akademik, tapi jangan melakukan perusakan. Sebab, itu tindakan melawan hukum, di samping memang tidak etis secara agama, adat, dan sosial,” ucap Kosim.  Unjuk rasa berujung rusuh di kampus IAIN Madura itu, diketahui digerakkan presiden mahasiswa berinisial SB. Aksi itu menuntut penurunan UKT 50 persen dari 30 persen yang ditetapkan pihak kampus. Sejumlah fasilitas kampus yang rusak, seperti kaca aula dan pos pengamanan karena dibakar pengunjuk rasa.

Polisi Minta Tersangka Perusakan Kampus Menyerahkan Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/images-5.jpg" alt="Dokumen unjuk rasa rusuh di kampus IAIN Madura. Abd Aziz/Antara" width="100%">
<figcaption>Dokumen unjuk rasa rusuh di kampus IAIN Madura. Abd Aziz/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim Reskrim Polres Pamekasan, Jawa Timur, menetapkan tiga pelaku perusakan fasilitas kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura masuk  daftar pencarian orang (DPO). Tiga orang itu bersama lima orang lainnya yang sudah ditangkap buntut dari unjuk rasa yang rusuh pada 30 Juli.  ”Ketiga orang yang masuk DPO ini, semuanya merupakan mahasiswa IAIN Madura,” kata Kasubbaghumas Polres Pamekesan AKP Nining Dyah seperti dilansir dari Antara di Pamekasan.  Nining tidak bersedia menyebutkan secara terinci identitas ketiga orang mahasiswa IAIN Madura yang kini masuk DPO tersebut dengan dalih untuk kepentingan penyidikan. ”Yang jelas ketiganya merupakan mahasiswa. Mereka terlibat langsung dalam unjuk rasa rusuh kala itu,” ujar Nining Dyah.  Menurut dia, tiga orang mahasiswa yang masuk DPO itu, berdasar hasil pengembangan penyidikan tim Reskrim Polres Pamekasan, pada lima tersangka lain yang telah ditangkap lebih dahulu. ”Saat ini, kami masih berupaya mencari mereka untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ucap Nining.  Sementara itu, untuk tersangka lain yang telah ditangkap tim Reskrim Polres Pamekasan dijerat dengan pasal berlapis. Yakni pasal 170 dan pasal 406 KUHP.  Nining Dyah menjelaskan, ancaman pasal 170 tersebut tentang pengeroyokan, sedangkan pasal 406 tentang perusakan. Satu tersangka dijerat dengan lima pasal, yakni Presiden Mahasiswa (Presma) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura berinial SB  ”SB ini dijerat dengan pasal 160, 170 ayat (1), pasal 187 ayat (1) ke (1) dan pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 55 KUHP. Yang bersangkutan merupakan penggagas, penggerak sekaligus koordinator lapangan unjuk rasa rusuh di kampus IAIN Madura yang terjadi pada 30 Juli tersebut,” ungkap Nining.  SB sempat menghilang selama sembilan hari, sebelum menyerahkan diri ke Mapolres Pamekasan pada 7 Agustus atas bantuan salah seorang anggota DPRD Pamekasan.  Kasus unjuk rasa rusuh yang digerakkan Presma IAIN Madura itu, menuntut penurunan UKT 50 persen dari 30 persen yang ditetapkan pihak kampus. Awalnya unjuk rasa berlangsung damai, namun dalam perkembangannya berubah menjadi rusuh. Sejumlah fasilitas kampus dirusak, seperti kaca aula dan pos pengamanan dibakar pengunjuk rasa.

Tiga Pelaku Perusakan Fasilitas Kampus IAIN Madura Masuk DPO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/DEMO-IAIN-MADURA.jpg" alt="Unjuk rasa rusuh di kampus IAIN Madura pada 30 Juli. Polres Pamekasan/Antara" width="100%">
<figcaption>Unjuk rasa rusuh di kampus IAIN Madura pada 30 Juli. Polres Pamekasan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim Reskrim Polres Pamekasan menjerat pasal berlapis kepada lima orang mahasiswa perusak fasilitas kampus saat berunjuk rasa menuntut pemotongan uang kuliah tunggal (UKT) pada 30 Juli.  ”Empat di antara mahasiswa pelaku perusakan itu dijerat dengan pasal 170 dan pasal 406 KUHP,” kata Kasubbag Humas Polres Pamekasan AKP Nining Dyah seperti dilansir dari Antara di Pamekasan, Jawa Timur, Senin (9/8).  Keempat mahasiswa itu masing-masing berinisial IFD, 21,  dan MDA, 21, keduanya warga asal Kecamatan Pademawu; IT, 20, asal Kecamatan Proppo; dan MAK, 20, asal Kecamatan Pakong, Pamekasan.  IFD dan MDA ditangkap tim Reskrim Polres Pamekasan pada 2 Agustus, IT pada 3 Agustus, sedangkan MAK pada 4 Agustus. Nining menjelaskan, ancaman jerat pasal 170 tersebut tentang pengeroyokan, sedangkan pasal 406 tentang perusakan.  Satu tersangka lainnya yakni Presiden Mahasiswa (Presma) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura berinial SB, dijerat dengan lima pasal. Yakni pasal 160, 170 ayat (1), pasal 187 ayat (1) ke (1), dan pasal 406 ayat (1) KUHP jo 55 KUHP.  ”SB ini dijerat dengan lima pasal, karena yang bersangkutan merupakan penggagas, penggerak sekaligus koordinator lapangan unjuk rasa rusuh di kampus IAIN Madura yang terjadi pada 30 Juli tersebut,” ungkap Nining.  SB sempat menghilang selama sembilan hari, lalu menyerahkan diri ke Mapolres Pamekasan pada 7 Agustus. Menurut Nining, total jumlah tersangka dalam unjuk rasa rusuh di kampus IAIN Madura itu sebanyak delapan orang. Lima telah tertangkap, sedangkan tiga orang lainnya masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) tim Reskrim Polres Pamekasan.  Kasus unjuk rasa rusuh yang digerakkan Presma IAIN Madura itu, menuntut penurunan UKT 50 persen dari 30 persen yang ditetapkan pihak kampus. Awalnya unjuk rasa berlangsung damai, namun berubah menjadi rusuh.  Sejumlah fasilitas kampus dirusak, seperti kaca aula dan pos pengamanan dibakar pengunjuk rasa yang dikomandani Presma IAIN Madura berinisial SB tersebut.  Sebelumnya Rektor IAIN Madura Mohammad Kosim menyatakan, unjuk rasa rusuh yang berujung perusakan fasilitas kampus itu telah melampau batas moral dan etika mahasiswa. Apalagi oleh mahasiswa di kampus Islam.  Oleh karena itu, dia meminta polisi mengusut secara tuntas kasus itu, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. ”Silakan menyampaikan aspirasi, karena negara ini negara demokrasi. Tapi jangan melakukan perusakan seperti itu, karena apapun alasannya kekerasan dan perusakan itu merupakan bentuk perbuatan melanggar hukum,” ucap Kosim.

Polres Jerat Pasal Berlapis Mahasiswa Perusak Fasilitas Kampus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/RSPP-Agus.jpg" alt="Humas RSPP Agus W Susetyo, Rabu (24/9). (Rieska)" width="100%">
<figcaption>Humas RSPP Agus W Susetyo, Rabu (24/9). (Rieska)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabar terbaru dari Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) saat ini hanya merawat dua mahasiswa korban luka saat terjadi kericuhan dalam demonstrasi di Gedung DPR pada Selasa (24/9) malam WIB. Pada Rabu (25/9), ada 3 mahasiswa korban luka yang dirawat. Namun, Kamis (26/9) sore WIB, 1 mahasiswa luka sudah diperbolehkan pulang.  Humas RSPP, Agus W Susetyo menjelaskan saat ini hanya tinggal 2 mahasiswa yang masih menjalani perawatan. Keduanya adalah pasien rawat inap.  "Jadi yang kemarin dirawat di ICU sekarang kondisinya sudah membaik. Sudah dipindahkan ke ruang rawat inap biasa. Jadi tinggal 2 mahasiswa yang dirawat di ruang rawat inap," tegas Agus kepada JawaPos.com, Kamis (26/9).  Rata-rata mahasiswa yang harus dirawat mengalami luka di bagian kepala. Sedangkan mahasiswa yang diperbolehkan pulang hanya luka lecet dan sesak serta mata perih akibat gas air mata.  "Kondisi kedua mahasiswa (di rawat inap) stabil. Sedangkan satu mahasiswa sudah pulang sore tadi," ujarnya.  Sebelumnya Direktur RSPP dr Kurniawan Iskandarsyah, SpJP(K), FIHA menjelaskan bahwa 1 dari 3 pasien dirawat mengalami trauma benda tumpul yang menyebabkan kompresi kepala bagian parietal kanan (pendarahan). Sehingga 1 mahasiswa dirawat di ICU. Namun, kini mahasiswa tersebut sudah dipindahkan ke ruang rawat inap biasa.  "Semua pasien dipantau oleh tim dokter spesialis," tegasnya.  Sebelumnya RSPP menerima 90 mahasiswa luka-luka akibat kericuhan demonstrasi di Gedung DPR. Namun, 87 mahasiswa dipulangkan setelah mendapatkan observasi. Dan 3 orang harus dirawat intensif. Kini hanya tinggal 2 mahasiswa yang masih harus menjalani perawatan.

RSPP Sebut Dua Mahasiswa Luka Saat Demo Membaik, Satu Boleh Pulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/PADANG-AKSI-MASA2.jpg" alt="Mahasiswa dan dosen Sumatera Barat melakukan aksi unjuk ras adi depan DPRD Sumar menuntut Presiden Joko Widodo menerbitkan PERPU UU KPK (Padang Ekspress)" width="100%">
<figcaption>Mahasiswa dan dosen Sumatera Barat melakukan aksi unjuk ras adi depan DPRD Sumar menuntut Presiden Joko Widodo menerbitkan PERPU UU KPK (Padang Ekspress)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Unjuk rasa ribuan mahasiswa dan sejumlah dosen dari berbagai perguruan tinggi di Gedung DPRD Sumbar yang awalnya berlangsung damai berakhir tak terkendali, Rabu (25/9). Gedung wakil rakyat itu berhasil dikuasai massa aksi pada sore hari. Namun, sebagian massa malah berbuat anarkistis dengan merusak dan mencoret gedung wakil rakyat itu. Padahal, tuntutan yang disampaikan telah dipenuhi DPRD.  Informasi yang dihimpun Padang Ekspres (Jawa Pos Group), mahasiswa dan para dosen berunjuk rasa sejak sekitar pukul 10.30 di halaman gedung DPRD Sumbar dengan tuntutan meminta presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) terhadap UU KPK. Selanjutnya, meminta pembatalan Rancangan KUHP (RKUHP), RUU Pertanahan dan RUU lainnya yang tidak prorakyat.  Selain itu, mereka juga meminta presiden mengadili pelaku pembakaran hutan termasuk korporasi yang mendalanginya. Lalu, mendesak DPRD Sumbar setuju dengan tuntutan tersebut dan segera menyampaikannya ke pusat.  Tuntutan mahasiswa tersebut dipenuhi Wakil Ketua Sementara DPRD Sumbar Irsyad Syafar bersama sejumlah anggota dewan seperti Afrizal, Hidayat, Suwirpen Suib, Irwan Afriadi, Epi Yandri, Maigus Nasir, Muchlis Yusuf Abit, Mario Syah Johan, dan Mesra.  Irsyad Syafar menandatangani selembar kertas bermaterai yang berisikan tuntutan dari Aliansi Sumbar Melawan. Setelah ditandatangi, mahasiswa meminta surat pernyataan sikap tersebut dikirimkan ke Presiden dan DPR RI. Selanjutnya, Sekretatiat DPRD mengirimkan surat itu menggunakan jasa Pos ke DPR RI dan Presiden.  ”DPRD Sumbar mendengarkan aspirasi mahasiswa. Keinginan mereka, surat ditandatangani dan dikirim langsung ke Presiden dan DPR RI kita penuhi,” kata Irsyad.  Meski telah difasilitasi, aksi mahasiswa ternyata terus berlanjut di halaman utama DPRD. Sekitar pukul 14.00 mulai terjadi aksi pelemparan ke arah petugas kepolisian di depan pintu utama. Setelah aksi terkendali, sekitar pukul 14.30, disepakati 50 orang perwakilan mahasiswa berdialog dengan sejumlah anggota dewan dan Sekretaris DPRD Raflis di ruang khusus II. Akan tetapi, di saat bersamaan, massa merangsek masuk gedung. Petugas kepolisian tak kuasa membendung upaya massa dalam jumlah banyak tersebut.  Awalnya, mahasiswa hanya bersorak dan menyanyikan sejumlah lagu nasional. Namun tak berselang lama, aksi perusakan oleh massa tak terelakkan. Meski ada mahasiswa yang mencoba menghentikan, namun massa tetap saja melakukan perusakan. Berbagai fasilitas di gedung jadi porak-poranda, termasuk ruangan fraksi dan sidang paripurna.  Meja dan kursi dirusak, kaca dipecah, sound system serta perangkat elektronik lainnya. Bahkan ruangan pimpinan DPRD di lantai dua juga menjadi sasaran. Fasilitas di ruangan itu tak luput dari amuk massa. Koleksi buku di Ruang perpustakaan DPRD di lantai 3 juga dibuang ke luar ruangan. Tak sampai disitu, sejumlah barang dibakar di halaman samping gedung. Dinding dalam gedung dicoret-coret dengan berbagai tulisan penuh kemarahan dan ditulis dengan kata tak senonoh.  Polisi yang berada di DPRD tak bisa berbuat banyak. Polisi terlihat tak melakukan penindakan. Begitu pula dengan pegawai Sekretatiat DPRD Sumbar. Bahkan ketika mau masuk ruangan staf, pegawai tampak ketakutan dan memilih meninggalkan ruangan.  Aksi perusakan terjadi hingga sekitar pukul 16.30. Lalu, satu persatu massa ke luar gedung dan berkumpul di halaman utama DPRD. Mereka melanjutkan aksi dengan membakar benda-benda yang dibawa ke luar dari gedung dewan tersebut. Selanjutnya, sebagian massa mulai membubarkan diri. Aksi berakhir sekitar pukul 17.30 seiring turunnya hujan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/PADANG-AKSI-MASA1-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Mahasiswa dan dosen Smatera Barat melakukan aksi unjuk rasa mendesak Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpu UU KPK (Sy Ridwan/Padang Ekspres/JPG)  Sesalkan Perusakan  Wakil Ketua Sementara DPRD Sumbar Irsyad Syafar mengutuk tindakan perusakan di gedung DPRD. Dia menyebutkan aksi ini sudah melanggar hukum dan perundang-undangan. ”Tentunya pihak kepolisian hendaknya melakukan penindakan,” tukas politisi PKS itu.  Pernyataan serupa disampaikan anggota DPRD Sumbar Hidayat. Dia menyesali adanya aksi massa yang melakukan perusakan. Padahal anggota dewan telah memfasilitasi keinginan ribuan mahasiswa yang berunjuk rasa. ”Keinginan mahasiswa kita fasilitasi. Mau surat pernyataan dikirim ke DPR, sudah kita kirimkan. Ingin berdialog, kita berikan kesempatan. Namun ada juga oknum mahasiswa yang anarkistis,” kata politisi Gerindra ini.  Hal serupa disampaikan anggota DPRD lainnya, Irwan Afriadi. ”Tadi janji dari mahasiswa ini tak anarkistis. Tapi saat kita melakukan dialog dengan perwakilan mahasiswa, mahasiswa lainnya malah melakukan perusakan,” katanya. Irwan sempat menegur dan melarang para mahasiswa yang sedang melakukan perusakan. ”Kita sesali sikap anarkistis seperti itu,” imbuh kader Partai Nasdem ini.  Di sisi lain, Sekretaris DPRD Sumbar Raflis, hingga malam belum bisa memberikan keterangan berapa kerugian yang dialami DPRD dalam aksi tersebut. ”Belum bisa kita hitung. Secepatnya akan kita hitung,” katanya.  Dia juga belum bisa mengambil langkah seperti apa untuk melakukan perbaikan fasilitas yang dirusak oleh mahasiswa ini. Terkait agenda kedewanan, dirinya belum bisa memastikan apakah dewan bisa melaksanakan paripurna atau tidak. Padahal dalam waktu dekat ada rencana paripurna pengambilan sumpah dan janji pimpinan DPRD definitif.  Raflis menyebutkan pengerusakan ini tentunya dapat ditindaklanjuti pihak kepolisian. Menurutnya, mesti tak melakukan pelaporan, polisi bisa melakukan penindakan pada mahasiswa yang merusak aset negara ini. ”Gedung ini dilengkapi CCTV. Ini bisa digunakan,” katanya.  Irsyad juga menyebutkan, pihaknya belum bisa memastikan total nilai kerugian akibat aksi anarkistis massa di gedung DPRD. ”Saat ini, pihak kepolisian juga sedang mengecek sehingga barang-barang yang rusak itu belum bisa kami sentuh. Data kerusakan belum bisa kami sampaikan hingga malam ini,” ujarnya, kemarin.  Pimpinan DPRD dengan utusan fraksi, kata Irsyad, telah menggelar rapat. Hasilnya, bila pihak kepolisian telah mengizinkan pembersihan, maka DPRD meminta pihak BPK RI dan Inspektur Setprov Sumbar untuk datang dan ikut menyaksikan pendataan kerusakan. Selain itu, seluruh anggota DPRD juga diminta datang dan menyaksikan kondisi gedung serta kerusakan yang terjadi. ”Karena ini menyangkut dengan aset,” katanya.  Akibat kerusakan yang terjadi, dia memperkirakan dalam beberapa hari ke depan aktivitas kedewanan belum bisa dilakukan. ”Saat ini, DPRD juga tengah menunggu surat persetujuan pimpinan defenitif DPRD dari Kemendagri yang kemungkinan datang besok. Lalu, Jumat diagendakan sidang paripurna pelantikan pimpinan DPRD definitif,” imbuhnya.Terkait aksi kemarin, Irsyad menjelaskan, massa juga melakukan penjarahan di berbagai ruangan, seperti ruangan Fraksi Golkar dan Fraksi Nasdem dengan mengambil tas berisikan surat penting seperti paspor, laptop dan handphone. Sebagian aset dalam ruangan DPRD ada yang dibawa keluar dan dibakar. ”Kasus perusakan dan penjarahan tersebut akan dilaporkan kepada pihak kepolisian. Barang bukti dari CCTV juga sudah ada,” katanya.  Klaim Aksi Damai  Dosen Fakultas Hukum Unand Feri Amsari yang ikut aksi kemarin mengatakan, unjuk rasa Aliansi Sumbar Melawan berlangsung damai hingga ditandatanganinya surat persetujuan oleh anggota DPRD Sumbar terhadap tuntutan yang dibawa oleh massa aksi. Surat tersebut berisi persetujuan dari DPRD Sumbar terhadap tuntutan yang dibawakan mahasiswa. Surat persetujuan itu kemudian dikirimkan kepada pemerintah.  Setelah surat ditandatangani, massa aksi yang berasal dari Aliansi Sumbar Melawan meninggalkan lokasi aksi dan mengalihkan aksi dengan long march menuju Masjid Raya Sumbar sekitar pukul 13.30 WIB.  Menurutnya, aksi yang dilakukan Aliansi Sumbar Melawan berjalan damai dan tidak merusak fasilitas gedung DPRD Sumbar. ”Adapun perusakan yang terjadi dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak ikut konsolidasi dengan Aliansi Sumbar Melawan,” katanya, kemarin.  Dia juga merasa heran, tiba-tiba ada massa aksi yang datang begitu banyak seperti air bah. Padahal tidak ada ikut ke teknis lapangan. Sehingga mereka meninggalkan lokasi aksi sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. ”Jadi, di koalisi Unand, UMSB, Unes, UBH dan beberapa masyarakat sipil tidak terlibat dalam aksi vandalisme itu,” tegasnya.  Sementara itu, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNP Indra Kurniawan Rizki dalam surat pernyataan sikapnya menyatakan bahwa, segala bentuk aksi di DPRD Sumbar yang berakhir anarkis kemarin merupakan inisiatif dari para mahasiswa dan tidak melalui seruan BEM KM UNP. BEM KM UNP bersama aliansi BEM se-Sumbar telah aksi terkait penolakan terhadap RKUHP, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, dan upaya pelemahan KPK ke DPRD Sumbar pada 23 September 2019. Tuntutan saat itu telah diterima dan diteruskan ke DPR.  Lalu, pada 24 September BEM KM UNP telah menyatakan sikap bahwa tidak ada seruan aksi khusus atas nama BEM KM UNP. ”BEM KM UNP menyayangkan tindakan pihak atau oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap aksi yang berujung pada perusakan sejumlah fasilitas yang ada di DPRD Sumbar, 25 September,” kata Indra.

Digeruduk Mahasiswa, DPRD Sumbar Teruskan Tuntutan ke Presiden dan DPR

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#unjuk rasa mahasiswa

Berita Terkini