<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/19/jhl2-3795246752.jpg" alt="Pendiri Yayasan Merah Putih Kasih Jerry Hermawan Lo bersama rektor Universitas Sam Ratulangi Prof. Oktovian Berty Alexander Sompie. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pendiri Yayasan Merah Putih Kasih Jerry Hermawan Lo bersama rektor Universitas Sam Ratulangi Prof. Oktovian Berty Alexander Sompie. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Yayasan Merah Putih Kasih (JHL Foundation) yang digagas Jerry Hermawan Lo itu menyalurkan Beasiswa Kelapa untuk 100 mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Kamis (18/9). Beasiswa ini berlaku hingga mahasiswa menyelesaikan studi. Jerry menegaskan bahwa fokus perhatiannya pada sektor pertanian akan terus berlanjut. &ldquo;Saya ingin mencetak seribu mahasiswa pertanian dalam lima tahun. Mudah-mudahan beberapa tahun ke depan bisa bertambah sampai dua ribu atau tiga ribu mahasiswa lagi,&rdquo; ucap Jerry di hadapan mahasiswa Unsrat. Program Beasiswa Kelapa sebelumnya telah menjangkau hampir 1.000 mahasiswa di sejumlah kampus, seperti Universitas Lampung (Unila), Universitas Sumatera Utara (USU), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Nusa Nipa NTT, Universitas Riau, hingga Universitas Jambi. Dalam waktu dekat, beberapa kampus lain seperti Universitas Tirtayasa Banten dan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin juga akan menyusul. Direktur Beasiswa JHL Foundation, Johan Sembiring, menuturkan bahwa saat ini sudah ada 16 perguruan tinggi yang terhubung dengan program beasiswa mereka. &ldquo;Sampai kemarin kami menyalurkan lebih dari 800 beasiswa setiap bulan,&rdquo; katanya. Jerry menekankan pentingnya hilirisasi pertanian. Ia membedakan konsep agrobisnis yang hanya menjual hasil panen dengan agroindustri yang mengolah hasil pertanian menjadi produk jadi atau setengah jadi. &ldquo;Dengan begitu, kita menyerap banyak tenaga kerja. Indonesia punya potensi luar biasa, dari sumber daya alam sampai infrastruktur yang kini jauh lebih baik,&rdquo; ungkapnya. Menurutnya, kunci keberhasilan sektor pertanian tidak hanya pada lahan dan teknologi, melainkan juga sumber daya manusia. Karena itu, Beasiswa Kelapa disebutnya sebagai investasi untuk mencetak generasi muda yang siap menghadapi tantangan industri pertanian modern. Bagi para penerima, bantuan ini menjadi angin segar. Virginia Rumuat, mahasiswa Unsrat, mengaku sangat terbantu. &ldquo;Orang tua saya tidak lagi banyak memikirkan biaya kuliah dan hidup karena sudah ada beasiswa ini. Saya juga semakin termotivasi untuk jadi entrepreneur di bidang pertanian,&rdquo; ujarnya. Selain menyalurkan beasiswa, Jerry juga memberikan 10 unit komputer kepada Unsrat. Ia berharap para mahasiswa kelak tak hanya mengejar ijazah, tetapi mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. &ldquo;Keunggulan kita ada di sektor pertanian, dan itu tidak bisa disaingi negara lain,&rdquo; tegas Jerry, yang kini juga mengoperasikan sejumlah pabrik pengolahan kelapa di Halmahera Utara, Manado, dan Sampit.

JHL Foundation memberikan Beasiswa Kelapa untuk 100 mahasiswa Unsrat Manado, bagian dari dukungan pendidikan dan pertanian Indonesia.

JHL Foundation Salurkan Beasiswa Kelapa untuk 100 Mahasiswa Unsrat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/06/PTSI2-533061756.jpg" alt="PTSI teken MoU dengan Universitas Sam Ratulangi, Manado. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>PTSI teken MoU dengan Universitas Sam Ratulangi, Manado. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Surveyor Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman dengan Universitas Sam Ratulangi, Manado di Auditorium Fakultas Teknik. Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, Sandry Pasambuna dan Rektor Universitas Sam Ratulangi, Oktovian Berty Alexander Sompie. Perjanjian kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung peningkatan pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui keterlibatan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu, juga sebagai upaya mendorong pemenuhan sustainable development goals (SDGs) Nomor 4 dan 17 tentang Pendidikan Bermutu dan Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, serta keinginan untuk hadir dalam lingkup akademis untuk mendukung pencapaian Tri Dharma Perguruan Tinggi. Adapun ruang lingkup perjanjian ini antara lain adalah keterlibatan perusahaan dalam peningkatan kompetensi dalam lingkup akademis sekaligus praktis melalui program magang, kuliah umum, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Direktur Utama PT Surveyor Indonesia mengungkapkan bahwa komitmen terhadap pendidikan harus diperhatikan oleh lebih banyak korporasi nasional, dan menekankan pentingnya kemajuan bersama antara akademisi dan praktisi. "Hubungan yang kuat dan saling mendukung antara akademisi dan praktisi seperti ini harus terus menjadi komitmen, sehingga kemudian dapat terwujud kemajuan yang progresif dan saling menyokong dalam ekosistem pendidikan tinggi, serta pengembangan sumber daya manusia yang menghasilkan generasi dengan basis akademis yang kuat namun sekaligus memiliki kecakapan atau kehandalan teknikal maupun praktikal yang dapat diterapkan dalam lingkup profesional," ujar Sandry, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/9). Rektor Universitas Sam Ratulangi, Oktovian Berty Alexander Sompie juga turut menyuarakan dukungannya akan keterlibatan korporasi dalam lingkup akademis.&nbsp;Menurutnya, saat ini perubahan di dunia kerja berjalan sangat cepat. "Berbeda dengan kampus yang memiliki kecepatannya sendiri, atas hal tersebut diperlukan Perguruan Tinggi yang lebih adaptif dan fleksibel dengan dunia kerja, dunia usaha, dunia industri, serta dengan berbagai kemajuan dan perkembangan yang terjadi di dunia pekerjaan, dunia usaha dan dunia industri. Sehingga kerjasama dengan PTSI dapat menunjang semua Program yang telah dicanangkan," tuturnya.&nbsp; Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Sumber Daya Manusia PT Surveyor Indonesia, Lussy Ariani Seba juga memastikan bahwa perusahaan akan terus hadir mendukung penguatan pendidikan tinggi nasional. "Komitmen seperti ini bukan pertama kali bagi kami, selain dengan Universitas Sam Ratulangi, kami juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan Telkom University, Institut Pertanian Bogor, Universitas Halu Oleo, dan Universitas Hasanuddin," kata Lussy. "Komitmen ini penting bagi kami sebagai perusahaan Testing, Inspection, and Certification yang sangat dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia, dan kampus-kampus merupakan tempat paling tepat untuk mengembangkan kompetensi akademis dan praktis," imbuhnya, Dekan Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi, Fabian J. Manoppo juga menyampaikan pesan senada terkait hubungan baik antara akademisi dan pelaku industri. Dia menilai, pengembangan SDM dalam lingkup universitas ini sangat menyeluruh dan memberikan dampak yang sangat baik bagi dosen, mahasiswa, dan juga pegawai. "Kegiatan baik ini merupakan hasil dari&nbsp; kolaborasi dan hubungan baik antara Universitas Sam Ratulangi dan PTSI," pungkas Fabian J. Manoppo.

Adapun ruang lingkup perjanjian ini antara lain adalah keterlibatan perusahaan dalam peningkatan kompetensi dalam lingkup akademis-praktis.

Dukung Pengembangan SDM, Surveyor Indonesia Jalin Kerja Sama dengan Universitas Sam Ratulangi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/12/WhatsApp-Image-2024-01-12-at-062244-1015562989.jpg" alt="Ilustrasi Universitas Sam Ratulangi Manado." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Universitas Sam Ratulangi Manado.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kasus dugaan pelanggaran statuta oleh Rektor Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado Prof Dr Ir Berty Sompie MEng terus bergulir. Terbaru, Kemendikbudristek sudah menurunkan tim untuk menangani kasus tersebut. Pelaksana tugas (Plt)&nbsp; Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi (Dirjen Diktiristek) Kemendikbudristek Nizam mengatakan, kasus yang terjadi di Unsrat sudah dalam penanganan Inspektorat Jenderal kementerian. &rdquo;Laporan tersebut sudah masuk ke Kementerian dan saat ini ditangani Inspektorat Jenderal kementerian. Saya belum mendapat laporan, karena memang masih berproses,&rdquo; ujar Nizam, Kamis (11/1). Soal kapan gelar perkara, Nizam mengatakan, belum mengetahui hal itu. Kisruh yang terjadi di Unsrat berawal dari keputusan Rektor Berty Sompie yang menggelar pemilihan Dekan Fakultas Kedokteran dan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM). Dalam dua pemilihan tersebut, Berty Sompie dianggap telah melakukan dua kali pelanggaran statuta. Berty Sompie dinilai melanggar statuta saat memilih Dekan Fakultas Kedokteran Prof Dr dr Nova Kapantow DAN MSc SpGK, April 2023. Pemilihan Nova itu dianggap melanggar statuta yang kemudian berujung pada kekalahan Berty Sompie di sidang PTUN. &rdquo;Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya,&rdquo; demikian bunyi putusan yang diketuk Ketua PTUN Manado Masdin selaku hakim ketua majelis pada 20 November 2023. Putusan itu diakses dari situs resmi PTUN, Rabu (29/11/2023). PTUN Manado pun membatalkan surat keputusan Rektor Unsrat Nomor 673/ UN12/KP/2023 tentang Calon Dekan Fakultas Kedokteran Unsrat periode 2023-2027 Berdasar Penilaian Portofolio tertanggal 10 April 2023 dan surat keputusan Rektor Unsrat Nomor 704/UN12/ KP/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tugas Tambahan sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Unsrat periode 2023-2027 tertanggal 18 April 2023. Dalam putusan itu, Rektor Unsrat Berty OA Sompie selaku tergugat juga wajib mencabut surat keputusan tersebut. Dengan demikian, Nova Hellen Kapantow dibatalkan sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Unsrat periode 2023-2027. &rdquo;Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 483.500,&rdquo; demikian bunyi putusan tersebut. Rektor Unsrat Berty Sompie tidak memberikan respons terkait masalah itu. Begitu pula dengan Humas Unsrat Philip Morse Regar tidak bisa dihubungi. Pihak Rektorat yang sebelumnya kalah dalam sidang di PTUN Manado, menyatakan banding. Dan saat ini masih menunggu putusan banding.

Kemendikbudristek sudah turunkan tim menangani kasus dugaan pelanggaran statuta oleh Rektor Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado

Kemendikbud Turunkan Tim Investigasi Terkait Dugaan Kasus Pelanggaran Statuta Rektor Unsrat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemprov-jabar-beri-beasiswa-rp-45-miliar-bagi-mahasiswa-al-azhar_m_187129.jpeg" alt="Ilustrasi Mahasiswa" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Mahasiswa</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kisruh di Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Sulawesi Utara (Sulut) meruncing. Hal itu karena Rektor Unsrat Prof Dr Ir Berty Sompie MEng gelar pemilihan Dekan Fakultas Kedokteran dan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM). Rektor dianggap melakukan dua kali pelanggaran statuta. Berty Sompie dinilai melanggar statuta saat memilih Dekan Fakultas Kedokteran Prof Dr dr Nova Kapantow DAN MSc SpGK, pada April. Pemilihan itu dianggap melanggar statuta yang berujung pada kekalahan Berty Sompie di sidang Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Manado. Dosen Fakultas Kedokteran Unsrat Dr. Theresia Kaunang SpKJ (K) mengatakan, seharusnya rektor mematuhi statuta sebagai peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi. Dia mengajukan gugatan perkara itu, yang kemudian PTUN Manado menyatakan mengabulkan gugatan yang diajukan. &rdquo;Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 483.500,&rdquo; demikian bunyi putusan yang diketuk Ketua PTUN Manado Masdin SH MH selaku Hakim Ketua Majelis pada 20 November 2023. PTUN Manado pun membatalkan SK Rektor Unsrat Nomor 673/ UN12/KP/2023 tentang Calon Dekan Fakultas Kedokteran Unsrat Periode 2023-2027 Berdasar Penilaian Portofolio tertanggal 10 April 2023 dan SK Rektor Unsrat Nomor 704/UN12/ KP/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tugas Tambahan sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Unsrat Periode 2023-2027 Tertanggal 18 April 2023. Tergugat wajib cabut surat keputusan dalam putusan itu. Rektor Unsrat Berty Sompie selaku tergugat juga wajib mencabut surat keputusan tersebut. Dengan demikian, Nova Hellen Kapantow dibatalkan sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Unsrat periode 2023-2027. Theresia mengatakan, rektor seharusnya tidak melakukan pemilihan dekan yang tidak sesuai dengan statuta kampus. Statuta Unsrat harus dijalankan rektor untuk semua fakultas. Pemilihan dekan, harusnya sesuai dengan aturan yang berlaku merujuk kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nomor 44 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi. Namun, kisruh kembali terjadi baru-baru ini. Rektor Unsrat Berty Sompie melaksanakan pemilihan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM). Diketahui panitia melaksanakan rapat senat pemilihan dekan FKM Unsrat untuk periode 2023-2027, Selasa (19/12). Prosesi pemilihan dekan yang diikuti anggota senat fakultas serta perwakilan rektor Unsrat mengukuhkan Prof dr Vennetia Ryckerens Danes MSc PhD sebagai Dekan FKM. Padahal menurut Theresia Kaunang, Danes bukan dosen FKM. Dia dari Fakultas Kedokteran. Selain itu, dalam pemilihan tersebut juga terdapat pelanggaran statuta pada batas usia dekan. Vennetia Danes saat proses pemilihan Dekan FKM periode 2023-2027, berusia 61 tahun 8 (delapan) bulan, karena lahir pada 27 Maret 1962. Pasal 42 ayat (2) huruf d Statuta Unsrat menyatakan, untuk dapat diangkat sebagai wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis, seorang dosen harus memenuhi persyaratan berusia paling tinggi 61 tahun pada saat berakhirnya masa jabatan. &rdquo;Dalam hal ini, haruslah dimaknai setidak-tidaknya usia dosen yang diangkat sebagai dekan paling tinggi 61 tahun untuk menjabat selama 4 tahun dikaitkan dengan batas usia pensiun dosen sebagai PNS adalah 65 tahun,&rdquo; papar Theresia Kaunang. &rdquo;Ketentuan ini bertujuan menjamin agar tidak terjadi kekosongan pejabat yang disebabkan faktor pensiun,&rdquo; tambah dia. Theresia Kaunang mengatakan, proses pemilihan dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) jika tetap dilakukan sebagaimana diamanatkan pasal 42 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi tergolong inprosedural. Pihak Rektorat yang sebelumnya kalah dalam sidang di PTUN Manado, menyatakan banding. Sementara itu, Theresia melakukan kontra memori banding. Theresia juga sudah mengajukan banding administrasi kepada Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Kisruh di Unsrat memantik peneliti IDP-LP Riko Noviantoro untuk berkomentar. Menurut dia, pihak rektor harus mematuhi dan menjalankan keputusan PTUN Manado. &rdquo;Keputusan PTUN menandakan bahwa di sana ada pelanggaran,&rdquo; kata Riko.

Kisruh di Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Sulawesi Utara (Sulut) meruncing. Rektor diduga melanggar statuta

Kisruh tentang Pemilihan Dekan FKM Unsrat Manado Belum Tuntas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/surat-edaran-kpk-palsu-gegerkan-universitas-sam-ratulangi_m_1527498627_216030.jpeg" alt="Jubir KPK Febri Diansyah" width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Febri Diansyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditimpa kabar bohong. Kabar palsu terkait beredarnya surat pemberitahuan mengenai adanya dugaan gratifikasi yang ditujukan lembaga superbodi itu ke Universitas Sam Ratulangi, Sulawesi Utara (Sulut). Atas beredarnya kabar itu, Jubir KPK Febri Diansyah menegaskan informasi tersebut tidak benar. Walaupun surat itu menggunakan kop surat sama persis dengan kop surat KPK. "Surat itu bukan berasal dari KPK. Kami pastikan surat itu palsu," kata Febri kepada awak media, Senin (28/5). Atas beredar surat tidak jelas itu, Febri menyatakan kepada pihak perguruan tinggi atau pihak lain yang menerima surat pemberitahuan dan disertai permintaan fasilitas atau uang, maka itu dipastikan bukan dari lembaga antirasuah. Masyarakat diharapkan dapat segera melaporkan hal tersebut ke kepolisian setempat. "Waspadai KPK palsu yang berdalih menerima informasi atau menjanjikan bisa mengurusi kasus-kasus tertentu. Sudah banyak yang ditangkap dan diproses hukum atas kerja sama KPK bersama Polri," tegas Febri. Lebih lanjut Febri menuturkan, jika ingin mengkonfirmasi hal-hal yang mengatasnamakan KPK, masyarakat dapat menghubungi bagian pengaduan masyarakat (dumas). Untuk diketahui, di dalam surat edaran itu bertuliskan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi diduga menerima gratifikasi atau sumbangan berupa uang dari masing-masing calon mahasiswa, calon spesialis dan calon doktoral. Dalam surat tersebut juga disebutkan kalau PPATK sudah mengendus adanya transaksi mencurigakan di Fakultas Kedokteran Sam Ratulangi. Akan tetapi, dalam surat tersebut tidak ada tanda tangan pimpinan KPK, melainkan bertuliskan surat edaran ini sifatnya sah tanpa cap dan tanda tangan. Kejadian ini sempat membuat geger pihak Universitas Sam Ratulangi.

Surat Edaran KPK Palsu Gegerkan Universitas Sam Ratulangi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/tak-ada-lagi-alasan-infrastruktur-sosial-sulit-untuk-dibangun_m_158253.jpeg" alt="Proyek rumah sakit di Kota Manado dalam tahap pengerjaan." width="100%">
<figcaption>Proyek rumah sakit di Kota Manado dalam tahap pengerjaan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengerjaan infrastruktur selama ini kerap tertunda, karena kendala anggaran dari pemerintah. Padahal infrastruktur itu bagian dari investasi masa deppan bangsa, seperti rumah sakit. Kini kendala itu tidak lagi bisa dijadikan sebagai alasan. Sebab pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerapkan kebijakan sistem pembiayaan pembangunan infrastrukktur dengan skema kerjasama pemerintah badan usaha (KPBU). Skema ini telah mulai diterapkan di Universitas Sam Ratulangi dalam pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara. Rencananya pembangunan RS yang menelan anggaran Rp 300 miliar itu mulai dilakukan tahun mendatang. "Kalau proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha ini istilahnya kita bersakit-sakit dahulu baru senang kemudian. Kami ingin semuanya beres di tahap perencanaan baru setelah itu dilelang ke badan usaha. Tahun depan saya kira sudah bisa dimulai pembangunannya," kata Staf Ahli bidang Infrastruktur Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), Hari Purwanto di Hotel Aryaduta, Palembang, Selasa (19/9). Menurutnya, proyek RSP Unsrat akan menjadi pilot proyek pembangunan infrastruktur perguruan tinggi yang melibatkan badan usaha. Kedepannya, beberapa proyek di perguruan tinggi juga akan dibangun menggunakan skema yang dikenalkan kementerian keuangan ini. "Pemerintahan Pak Jokowi sangat massif membangun infrastruktur termasuk infrastruktur sosial salah satunya pembangunan fasilitas pendidikan. Namun, ada gap kemampuan APBN kita dengan anggaran yang dibutuhkan, karena itulah dipilih skema KPBU. Tinggal nanti dipikirkan agar skema ini menguntungkan semua pihak, misalnya tidak akan membebani peserta didik. Itu yang terus dipikirkan," katanya. Dia mengakui, pembiayaan menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur perguruan tinggi karena sejak dua tahun terakhir tidak lagi mendapatkan anggaran pembangunan fisik. Karena itulah, pelibatan badan usaha menjadi salah satu alternatif yang paling memungkinkan untuk melanjutkan pembangunan fasilitas pendidikan yang mangkrak. Sementara itu, Rektor Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Ellen Joan Kumaat mengatakan Presiden Jokowi memberikan perhatian serius untuk pengembangan kampus. &rdquo;Presiden menyampaikan banyak hal penting, diantaranya terkait pentingnya penghematan APBN, kemudian program lain yang patut diapresiasi yaitu Unsrat mendapat kepercayaan karena dipilih pembangunan Rumah Sakit Pendidikan," ujarnya. Di pihak lain, Corporate Secretary PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Indra Singawinata mengatakan saat ini pihaknya memiliki kewenangan untuk memberikan penjaminan terhadap proyek infrastruktur pendidikan seperti RSP Unsrat. "Sesuai dengan Peraturan Pemerintah penjaminan dilakukan untuk memberikan kepastian investasi yang ditanamkan badan usaha kembali sekaligus untung," kata Indra. Dia mengungkapkan PT PII pihaknya telah memberikan jaminan atas 13 proyek infrastruktur senilai Rp 119 triliun dengan skema KPBU. "Proyek Palapa Ring saat ini menjadi rekor karena dalam jangka waktu delapan bulan sudah langsung dimulai, ini karena Menteri Kominfo Rudi Antara betul-betul berkomitmen menggenjot penyediaan infrastruktur sebagaimana presiden Jokowi inginkan," tukasnya.

Tak Ada Lagi Alasan Infrastruktur Sosial Sulit untuk Dibangun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/2018-universitas-sam-ratulangi-lanjutkan-pembangunan-rs-pendidikan_m_157027.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelayanan kesehatan di wilayah Indonensia timur masih jauh lebih baik dibandingkan daerah bagian barat, seperti Jakarta, Provinsi di Jawa dan Sumatera. Menyadari itu, pemerintah akan membangun RS Pendidikan Sam Ratulangi di Manado, Sulawesi Utara (Sulut). Rumah sakit ini diklaim terbesar untuk wilayah timur Indonesia. Pembangunan RS Sam Ratulangi yang telah direncanakan sejak 2009 itu akan dilakukan dengan skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). "Proyek ini akan menjadi percontohan pembangunan infrastruktur PTN (perguruan tinggi negeri, red) dengan skema KPBU," kata Rektor Universitas Sam Ratulangi Ellen Joan Kumaat kepada wartawan, Rabu (13/9). Dikatakan Ellen, saat ini skema pembiayaan tengah dibahas di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Ristek Dikti (Kemeristekdikti). Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Kerjasama Unsrat Sangkertadi DEA menambahkan, proses pembangunan RSP Sam Ratulangi ini pernah berlangsung dan sempat terhenti. Kini akan dilanjutkan lagi setelah mendapat restu dari Presiden Jokowi saat pihaknya bertemu di Istana negara pada Februari lalu. Pembangunan ini akan dimulai pada 2018. &ldquo;Presiden Jokowi melaunching 5 proyek KPBU tahun 2017 pada 17 Februari 2017 di Istana Negara. Salah satunya, proyek RS Pendidikan Unsrat,&rdquo; terang Sangkertadi. Menurut Sangkertadi, Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) dikatakan sangat beruntung, sebab dari sekian banyak Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia, Unsrat menjadi salah satu yang mendapatkan kesempataan pelaksanaan kegiatan proyek percontohan yang dirancang sebagai pengujian untuk menunjukkan keefektifan suatu pelaksanaan program. &ldquo;Unsrat pilot project,&rdquo; sembur Sankertadi. Dengan skema KPBU itu pihak Unsrat tidak lagi harus memikirkan anggaran pembangunan. Karena sudah ada pihak yang menyediakan anggarannya. Nah, nantinya setelah pembangunan RSP ini tuntas, Unisrat hanya akan mengoperasikannya saja. "Unsrat bisa dibilang tidak lagi kebinggungan mencari anggaran pembangunan. Sebab, Unsrat siap mengoperasikan alias Unsrat siap jadi," tukasnya.

2018, Universitas Sam Ratulangi Lanjutkan Pembangunan RS Pendidikan