<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/24/Ykbcf45SJkSzX5ky0YbUAoyzAbUq5oaifW9gEQdH-2231636486.jpg" alt="Brownfox Waffle &amp; Coffee. (Google Maps)" width="100%">
<figcaption>Brownfox Waffle &amp; Coffee. (Google Maps)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menjadi mahasiswa tak hanya soal perkuliahan, tapi juga soal mencari tempat yang nyaman untuk belajar, berdiskusi, atau sekadar melepas penat setelah seharian di kelas. Di sekitar Universitas Nasional (Unas), Jakarta Selatan, kini semakin banyak pilihan kafe dengan suasana santai yang cocok untuk mahasiswa. Tak hanya menawarkan kenyamanan, sejumlah kafe di kawasan Pejaten ini juga hadir dengan konsep unik, harga ramah di kantong, serta fasilitas seperti Wi-Fi dan colokan listrik.&nbsp; Tak heran jika tempat-tempat ini menjadi favorit para mahasiswa Unas untuk nongkrong, mengerjakan tugas, hingga bertemu teman kampus. Berikut 4 lokasinya yang gampang kamu temukan di Google Maps! 1. Suwe Ora Jamu &ndash; Salihara Arts Center Tak hanya menyajikan kopi, kafe ini mengusung konsep unik dengan menghadirkan berbagai racikan jamu modern. Berlokasi di kompleks Salihara Arts Center, tempat ini cocok bagi mahasiswa yang ingin santai sambil menikmati minuman sehat. Suasananya tenang, sangat mendukung untuk belajar atau diskusi kelompok. 2. Merene Coffee &amp; Eatery &ndash; Pejaten Barat Ingin suasana senja dari rooftop sambil mengerjakan tugas? Merene jawabannya. Kafe ini menghadirkan suasana hangat dengan pemandangan terbuka. Wi-Fi kencang dan colokan di tiap sudut menjadikannya tempat ideal untuk mahasiswa produktif. 3. High Cube Cafe &amp; Resto &ndash; Pejaten Raya Dengan harga menu mulai dari Rp 25 ribu, High Cube menjadi opsi tepat untuk mahasiswa yang ingin nongkrong tanpa menguras dompet. Tempat ini juga menyediakan makanan berat dan minuman yang beragam, cocok untuk makan siang setelah kelas. 4. Brownfox Waffle &amp; Coffee &ndash; Pejaten Kafe bergaya Jepang ini menawarkan waffle sebagai menu andalannya. Berada tidak jauh dari kampus UNAS, Brownfox cocok bagi mahasiswa yang ingin suasana beda sambil ngemil manis dan menyeruput kopi. Kehadiran deretan kafe ini membuktikan bahwa kawasan sekitar Universitas Nasional bukan hanya pusat pendidikan, tetapi juga menjadi titik pertemuan gaya hidup dan kreativitas anak muda Jakarta Selatan. &nbsp; &nbsp;

Temukan kafe-kafe nyaman dan unik di sekitar Universitas Nasional, Jakarta Selatan, ideal untuk mahasiswa.

Ngopi Asyik Dekat Universitas Nasional Jaksel, 4 Kafe Favorit Mahasiswa yang Bisa Kamu Coba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/21/WhatsApp-Image-2025-03-21-at-201535-323432838.jpg" alt="Pakar hukum pidana Universitas Nasional Ismail Rumadan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pakar hukum pidana Universitas Nasional Ismail Rumadan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pakar hukum pidana Universitas Nasional Ismail Rumadan menyoroti sejumlah isu yang yang mengarah pada upaya pelemahan Kejaksaan Agung, khususnya dalam menangani tindak pidana korupsi. Isu tersebut mulai dari framing berita atau opini yang sudutkan Kejagung, pembunuhan karakter Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Jampidsus termasuk isu revisi UU KUHAP yang disebut menghapus kewenangan jaksa dalam menyidik perkara korupsi. &rdquo;Terkejut ini memprihatinkan di tengah kerja Kejagung yang produktif menangani kasus korupsi. Tentu banyak yang resah, ini harus diperjuangkan agar kewenangan Kejaksaan sidik Tipikor tidak dipreteli,&rdquo; kata Ismail Rumadan melalui pernyatannya, Jumat (21/3). Menurut Peneliti pada Pusat Hukum BRIN&nbsp; itu, keresahan publik cukup berasalan mengingat saat ini Kejagung jadi tumpuan harapan penegakan hukum. Kejagung, terang dia, dipercaya publik serta dinilai berprestasi karena berhasil mengungkap kasus-kasus mega korupsi. &rdquo;Karena itu publik tidak ingin Kejagung bernasib sama seperti KPK yang dilemahkan melalui revisi UU, pintu revisi itu efektif lemahkan lembaga,&rdquo; ungkap Ismail Rumadan. Dalam draf RUU KUHAP pasal 6 tentang penyidik berikut penjelasannya, jaksa menjadi penyidik tertentu yang kewenangannya terbatas menyidik kasus tindak pidana pelanggaran HAM berat. Jaksa tidak lagi berwenang menyidik kasus tindak pidana korupsi. Meski belakangan Komisi III DPR RI selaku inisiator revisi UU meluruskan informasi yang beredar bahwa draf tersebut bukan draf hasil akhir, upaya membatasi atau menghapus kewenangan jaksa tetap saja tidak bisa diabaikan begitu saja. Apalagi sejauh ini ada dua draf dengan subtansi berbeda serta membuat publik bingung draf mana yang dibahas DPR. &rdquo;Saya kira prosesnya perlu lebih transparan di mana publik bisa akses dan terlibat secara partisipatif. Mungkin saja pikiran untuk membatasi kewenangan jaksa memang ada sehingga memicu reaksi dari banyak kalangan,&rdquo; jelas Ismail Rumadan. Ismail mengatakan, jika draf yang membatasi kewenangan jaksa benar adanya, dia minta agar sebaiknya dikaji kembali. Bahkan dia meminta agar ini ditolak. &rdquo;Sebaiknya rumusan tersebut dikaji kembali. Karena korupsi masih menjadi musuh bersama, sehingga perlu banyak energi untuk memberantasnya. Untuk itu, penyidik kejaksaan masih sangat diperlukan untuk menyidik tipikor,&rdquo; ungkap Ismail Rumadan. Mantan Dekan Fakultas Hukum Unas ini tidak setuju bila kewenangan kejaksaan dihapus dalam revisi KUHAP. Penyidik kejaksaan dalam tipikor sangat produktif. &rdquo;Rumusan KUHAP hendaknya memperbaiki kelemahan dalam penyidikan tipikor. Bukan mengurangi kewenangan lembaga,&rdquo; tandas Ismail Rumadan. Senada dengan Suparji, pakar pidana Universitas Jenderal Soedirman Hibnu Nugroho menyebut penghapusan kewenangan kejaksaan sebagai bentuk pembegalan. &rdquo;Undang-Undang yang bersangkutan itu, misalnya UU Kejaksaan memberi kewenangan menyidik dan menuntut perkara korupsi dan HAM. Tapi kenapa dalam Penjelasan (RUU KUHAP) malah dihilangkan? Itu kan ada begal. Pembegalan itu namanya,&rdquo; tegas dia. Menurut Hibnu, dengan pertimbangan dominis litis atau pun redistribusi kewenangan, tidak mungkin kejaksaan hanya berada di kewenangan penuntutan saja. Dalam pandanganya, hal demikian itu merupakan bagian dari politik hukum. &rdquo;Sudah ada dasar putusan Mahkamah Konstitusi, karena jaksa itu merupakan cermin penegakan hukum. Kalau itu dicabut, rontok itu penegakan hukum korupsi,&rdquo; papar Hibnu Nugroho. Hibnu mengatakan, ada pemahaman yang keliru dalam draf Penjelasan revisi KUHAP, yang menghapus kewenangan kejaksaan untuk menyidik perkara korupsi. Selama ini penyidik itu ada yang berasal dari polisi, jaksa, KPK, bahkan penyidik yang berasal dari PPNS. Lagi pula, lanjutnya, masalah kewenangan jaksa menjadi penyidik sudah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebanyak empat kali. Hasilnya MK selalu menolak gugatan itu. &rdquo;Artinya, sebetulnya ada keputusan pembuat undang-undang waktu itu merespons putusan MK yang sudah ada, putusan MK yang memenangkan kejaksaan dalam penyidik tertentu. Jadi terminologi penyidik tertentu adalah penyidik yang diberikan oleh UU yang sudah sebelumnya. Misalnya UU KPK, UU Kejaksaan, UU AL,&rdquo; jelas Hibnu.

Pakar hukum pidana Universitas Nasional Ismail Rumadan menyoroti sejumlah isu yang yang mengarah pada upaya pelemahan Kejaksaan Agung

Pakar Hukum Pidana Sebut Publik Resah Upaya Pelemahan Kejagung, Waspadai Revisi KUHAP!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/19/dekan-unas-725604113.jpeg" alt="Prof Kumba Digdowiseiso" width="100%">
<figcaption>Prof Kumba Digdowiseiso</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Civitas akademika Universitas Nasional (Unas) sedang digoyang dugaan pelanggaran akademik. Kasus tersebut menyeret nama Guru Besar Unas Prof Kumba Digdowiseiso. Untuk memperlancar proses investigasi, dia menyatakan mundur dari jabatan sebagai dekan Fakultas Ekonomi dan Budaya. Dugaan pelanggaran akademik yang melibatkan Prof Kumba tersebut mencuat dalam beberapa hari terakhir. Seperti diketahui Prof Kumba dituding mencantumkan nama orang lain dalam sebuah publikasi ilmiah. Dugaan pelanggaran akademik ini, seperti dituliskan media retractionwatch.com pada 11 April 2024 lalu. Keputusan pengunduran diri sebagai dekan itu disampaikan Prof Kumba secara lisan pada Kamis (18/4). Dia menyebut pengunduran dirinya dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban akademis. "Pengunduran diri saya ini merupakan bentuk pertanggungjawaban akademis saya kepada Rektor Unas dan sivitas akademika. Agar tidak membebani kampus dalam melakukan investigasi terhadap persoalan yang sedang saya hadapi," katanya di Kampus Unas. Kumba mengklaim tuduhan terhadap dirinya tidak benar dan tidak memiliki dasar. Menurut dia, ada kesan menjatuhkan nama baik dirinya dan bersifat character assassination. "Saya sangat menjunjung tinggi integritas akademis," tegas Prof Kumba. Untuk itu, dia bersedia dan siap untuk menjalani proses terkait dengan tuduhan, dugaan, dan fitnah yang ditujukan kepadanya. Sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku. Kumba berharap agar semua pihak mengedepankan sikap yang obyektif dan rasional terhadap persoalan itu. "Perlu diketahui bahwa selama tujuh hari sejak persoalan ini mencuat ke publik, saya sangat menghormati proses investigasi internal yang sedang berlangsung," jelasnya.

Civitas akademika Universitas Nasional (Unas) sedang digoyang dugaan pelanggaran akademik. Kasus tersebut menyeret nama Guru Besar Unas.

Tersangkut Dugaan Pelanggaran Akademik, Guru Besar Universitas Nasional Mundur Sebagai Dekan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/arzeti-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Di usia ke-49, Arzeti Bilbina berhasil menyandang gelar doktor. Artis sekaligus politikus itu menyelesaikan kuliah S-3 yang dilakoni sejak 2019 di Universitas Nasional jurusan ilmu politik.  ”Alhamdulillah ya setelah proses panjang, bersyukur menyelesaikan kuliah,” tutur Arzeti setelah menjalani sidang terbuka pada Senin (30/1).  Istri Aditya Setiawan itu punya alasan khusus untuk memilih melanjutkan pendidikan di usianya yang hampir setengah abad. Bukan lantaran ingin menjadi dosen atau kariernya di dunia politik, melainkan demi menjadi ibu terbaik bagi kedua putranya.  ”Semangat saya ini lebih kepada prioritas sebagai ibu yang menjadi madrasah bagi anak-anaknya,” ucap Arzeti.

Arzeti Bilbina Tuntaskan S-3 demi Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/dekan-unas-desak-jokowi-transparan-dalam-pemberantasan-korupsi_m_.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta lebih berani dan transparan dalam hal pemberantasan korupsi. Mengingat banyak orang di lingkungan pemerintah yang kena OTT KPK." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta lebih berani dan transparan dalam hal pemberantasan korupsi. Mengingat banyak orang di lingkungan pemerintah yang kena OTT KPK.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - 'Jumat Keramat' kembali jadi momok yang menakutkan bagi koruptor. Terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap salah satu direksi PT. Karakatau Steel pada Jumat 22 Maret 2019. Penangkapan ini hanya berselang sepekan setelah lembaga antirasuah menangkap tangan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy alias Rommy pada hari Jumat sebelumnya. Itu terkait dengan kasus jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Karena itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional (Unas), Ismail Rumadan mengingatkan soal janji akuntabilitas dan transparansi yang selalu digaungkan oleh pemerintahan saat ini. Apalagi Presiden Joko Widodo kembali mencalonkan diri dalam kontestasi Pemilu, 17 April mendatang. "Saya melihat penangkapan tersebut menunjukan bahwa apa yang diungkapkan Presiden Jokowi soal transparansi dan akuntabilitas dalam penataan dan pengelolaan negara masih jauh dari harapan," terang Ismail di Jakarta, Senin (25/3). Ismail mencatat, saat ini masih terdapat sejumlah kasus korupsi yang masih misterius. Seperti kasus e-KTP yang perlu diungkap sosok penting selain Setya Novanto. Selanjutnya kasus korupsi dana divestasi Newmont Nusa Tenggara serta kasus privatisasi JICT.&nbsp; "Sudah jelas-jelas ada perbuatan melawan hukum dan adanya kerugian negara berdasarkan hasil audit investigasi BPK, kenapa terkesan berhenti?" imbuhnya. Lebih lanjut, Ismail menilai, publik berhak menagih komitmen pemerintah dalam memerangi kejahatan korupsi. Hal ini, juga bisa menjadi bekal pemilih untuk menentukan suara pada 17 April mendatang. "Jika Jokowi tidak transparan, maka Jokowi jangan berharap banyak untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, terlebih lagi menjelang beberapa hari pemilihan presiden," pungkasnya.

Dekan Unas Desak Jokowi Transparan dalam Pemberantasan Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ide-bamsoet-agar-kuliah-zaman-now-lebih-murah-dan-efisien_m_193245.jpeg" alt="Ketua DPR, Bambang Soesatyo ketika saat menyampaikan orasi ilmiah pada pada wisuda Universitas Nasional Periode I Tahun Akademik 2017/2018 di Jakarta Convention Center, Minggu (4/3)." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR, Bambang Soesatyo ketika saat menyampaikan orasi ilmiah pada pada wisuda Universitas Nasional Periode I Tahun Akademik 2017/2018 di Jakarta Convention Center, Minggu (4/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo mendorong perguruan tinggi terus berinovasi dalam mengembangkan pendidikan. Tujuannya agar perguruan tinggi mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Politikus yang akrab disapa dengan panggilan Bamsoet itu mengatakan, kini perkembangan teknologi informasi sudah sangat cepat. Pengembangan pendidikan tinggu melalui sistem online pun menjadi keniscayaan. &ldquo;Penting untuk mengantisipasi perkembangan zaman dan memanfaatkan kemajuan teknologi agar masyarakat memperoleh pendidikan perguruan tinggi dengan murah dan efisien. Tidak diperlukan lagi biaya indekos yang tinggi dan biaya transportasi yang mahal,&rdquo; ujar Bamsoet saat menyampaikan orasi ilmiah pada pada wisuda Universitas Nasional Periode I Tahun Akademik 2017/2018 di Jakarta Convention Center, Minggu (4/3). Karena itu, kata Bamsoet, pola pendidikan berbasis IT dan online harus lebih digalakkan. Dengan demikian, semua masyarakat Indonesia bisa melek teknologi dan mengakses pendidikan dari mana saja. "Pola pendidikan era milenial di Indonesia harus terus ditingkatkan lagi. Pendidikan zaman now harus mengarah kepada pola pendidikan berbasis IT dan online,&rdquo; tegasnya. Bamsoet menambahkan, dengan sistem online pula warga desa bisa menimba ilmu tanpa harus ke kota. &ldquo;Bayangan saya, nantinya anak-anak petani bisa menimba ilmu melalui gadget yang dimiliki, sembari menggarap sawah atau menggembala sapi," harapnya. Menurut Bamsoet, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Perguruan tinggi harus menjadi salah satu benteng dalam merencanakan tatanan bangsa ke depan. &ldquo;Dari sinilah kelak dihasilkan ekonom, dokter, dosen, ahli hukum, budayawan, politisi, dan lain sebagainya," pungkas Bamsoet.

Ide Bamsoet agar Kuliah Zaman Now Lebih Murah dan Efisien