<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/06/polda-lampung-406990094.png" alt="Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika dan Rektor Universitas Lampung Lusmeilia Afriani." width="100%">
<figcaption>Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika dan Rektor Universitas Lampung Lusmeilia Afriani.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika bersama jajarannya&nbsp;melakukan kunjungan silahturahmi Audiensi di Universitas Lampung, Bandar Lampung, Senin (5/6). Mereka adalah Karo SDM Polda Lampung Kombes Pol Riyadi Nugroho, Dirintelkam Polda Lampung Kombes Pol Nowo, Kabidhumas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, Kabid Propam Polda Lampung Kombes Pol Andre, dan Ka SPN Kemiling Polda Lampung Kombes Pol Frenky Yushandy. Dalam kunjungan tersebut, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika diterima langsung oleh Rektor Universitas Lampung Lusmeilia Afriani. Kapolda Lampung punya inisiatif untuk menggandeng civitas akademi dari Universitas Lampung untuk menilai tugas polri dengan melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Polda Lampung dan 15 polres. Muaranya, akan dicapai model perpolisian seperti apa yang diinginkan atau diharapkan oleh warga&nbsp;Lampung. "Sehingga tercapai pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat yang kondusif di provinsi Lampung,'' ujar Kapolda. Selain itu, Kapolda juga menginginkan beasiswa bagi anggota Polda Lampung yang berpretasi untuk bisa belajar di Universitas Lampung. Rektor Lusmeilia mengucapakan terima kasih atas kehadiran Kapolda Lampung beserta jajarannya. "Kami dari pihak Universitas Lampung sangat mengapresiasi kepada Kapolda yang mempunyai inisiatif dengan menggandeng untuk melakukan survei tingkat kepuasan terhadap tugas pelayanan Polda Lampung,'' katanya.&nbsp; Dia juga mendukung beasiswa bagi anggota polri yang berprestasi untuk belajar di Universitas Lampung. Lusmeilia lantas menyebut Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai tiga kewajiban yang terdapat dalam perguruan tinggi. Yakni, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat. Lusmeilia lantas memberikan kesempatan kepada Kapolda Lampung untuk dapat memberikan kuliah umum kepada para mahasiswa. Pada kesempatan yang sama, Kapolda juga memberikan kesempatan kepada Civitas akademika Universitas Lampung untuk menyampaikan pertanyaan pada program Polri Jumat curhat.

Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika bersama jajarannya melakukan kunjungan silahturahmi Audiensi di Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Kapolda Lampung akan Gandeng Universitas Lampung untuk Menilai Tugas Polri 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/kpk-pahala-nainggolan-dery-.jpg" alt="Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan dalam konferensi pers terkait pemeriksaan mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (1/3). Fo" width="100%">
<figcaption>Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan dalam konferensi pers terkait pemeriksaan mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (1/3). Fo</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menjelang masa penerimaan mahasiswa baru (PMB) tahun ini, KPK kembali memberikan rekomendasi untuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungan kampus. Salah satunya, menyarankan perguruan tinggi negeri (PTN) untuk meningkatkan transparansi pada seleksi jalur mandiri. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, transparansi yang dimaksud meliputi jumlah kuota penerimaan, kriteria dan mekanisme penilaian, serta afirmasi. Semua aspek tersebut harus diumumkan secara detail sebelum seleksi jalur mandiri dilaksanakan. Bukan hanya itu, KPK juga memberikan saran kepada PTN agar menyatakan besaran sumbangan pengembangan institusi (SPI) tidak menjadi penentu kelulusan. Besaran SPI harus berbasis pada kemampuan sosial ekonomi keluarga mahasiswa. &rdquo;Seperti penerapan UKT (uang kuliah tunggal, Red),&rdquo; paparnya kemarin (18/5). PTN juga diminta untuk membangun sistem otomasi dalam penentuan kelulusan PMB. Rektor tidak boleh menjadi penentu tunggal. &rdquo;Pengambilan keputusan akhir harus berdasar mekanisme kolektif,&rdquo; terangnya. &rdquo;Dirjen Dikti harus memberi sanksi administratif yang lebih tegas bagi PTN yang melanggar ketentuan PMB,&rdquo; imbuh Pahala. KPK berupaya melakukan pencegahan potensi korupsi untuk perbaikan tata kelola pendidikan di Indonesia. Kasus suap terkait PMB di Universitas Lampung (Unila) menjadi salah satu bukti bahwa tata kelola perguruan tinggi di Indonesia masih rentan dengan korupsi. &rdquo;Pendidikan tinggi adalah jenjang di mana pendidikan korupsi diuji,&rdquo; tutur Pahala. Dia menambahkan, rekomendasi yang disampaikan merupakan hasil kajian KPK yang dilakukan pada September&ndash;Desember 2022. Dari hasil kajian itu ditemukan beberapa permasalahan. Di antaranya, ketidakpatuhan PTN terhadap kuota penerimaan mahasiswa, khususnya jalur mandiri. Lalu, mahasiswa yang diterima pada jalur mandiri tidak sesuai kriteria yang ditetapkan PTN. (tyo/c17/fal)

Menjelang masa PMB tahun ini, KPK kembali memberikan rekomendasi untuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungan kampus.

Ada Celah Korupsi, KPK Ingatkan Transparansi Penerimaan Maba PTN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/UMBU-TW-PARIANGU.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>SKANDAL suap penerimaan mahasiswa di Universitas Lampung (Unila) pada 2022 lalu merupakan salah satu kasus yang menggegerkan publik (KPK, 2022). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Karomani yang saat itu menjabat rektor Unila. Ia mematok harga hingga ratusan juta rupiah untuk meloloskan calon mahasiswa di universitasnya. Wajah kampus dan pendidikan Indonesia pun betul-betul tercederai.  Setelah kasus tersebut, alih-alih terjadi resurjensi moral kampus untuk berbenah, yang terjadi malah berulangnya skandal serupa. Kali ini Rektor Universitas Udayana Bali I Nyoman Gde Antara ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana sumbangan pengembangan institusi (SPI) mahasiswa baru seleksi jalur mandiri tahun akademik 2018–2019 sampai 2022–2023. Kasus yang sudah diselidiki sejak Oktober 2022 itu diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 443,9 miliar.  Jika mau jujur, skandal di atas bak ”gunung es”. Artinya, masih banyak kasus serupa yang lebih dahsyat yang tidak terkuak. Dan itu berarti sudah sekian banyak anggaran pengelolaan pendidikan yang diselewengkan secara rakus. Bahkan, Transparency International Indonesia (TII) pada tahun 2016 menemukan fakta sumber korupsi endemis di universitas, yakni penerimaan mahasiswa baru dan pengelolaan anggaran perguruan tinggi.  Benih Korup  Tampaknya, sumber korupsi tersebut terus dipelihara sampai kini. Ketua KPK Firli Bahuri di Jogjakarta (2022) mengatakan, berdasar data pengaduan masyarakat di KPK, dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan perguruan tinggi antara lain ditemukan pada sektor pengelolaan keuangan, penerimaan mahasiswa, pemilihan rektor, pengadaan yang meliputi fee proyek, dan konflik kepentingan.  Suap dalam pemilihan rektor, misalnya, sudah lama menjadi benih korup di lingkungan kampus. Rektor dipilih tidak hanya berdasar kualifikasi akademik, tapi juga aspek-aspek politik (Darmaningtyas, 2022). Itulah antara lain yang membuat kenapa kampus tak pernah lepas dari jebakan politisasi berbasis parokial atau subjektivisme. Padahal, dalam kondisi di mana nilai-nilai subjektivitas itu dibiarkan tumbuh, peluang munculnya benih korupsi pun akan kian besar (Nugroho &amp; Hanurita, 2005).  Selama ini kampus adalah referensi moral dan pengetahuan dalam kehidupan manusia. Di setiap napas sivitas akademika akan selalu terhubung dengan kebenaran, etika, dan moralitas. Ketika muncul ketidakadilan dan kejahatan di ruang sosial, kampuslah yang dianggap kompeten menunjukkan suluh pemecahan dari ketidakberesan tersebut. Suara kampus adalah representasi dari energi profetik-kebenaran para penghuninya bagi semua sektor kehidupan. Di situlah sesungguhnya spirit kemanusiaan bersemi dan tempat di mana masyarakat menemukan suara kenabian untuk terus berubah sesuai tuntutan zaman.  Namun, manakala oknum pejabat kampus tersandung kasus korupsi miliaran rupiah, seakan runtuhlah tesis tersebut. Kampus yang dianggap sebagai institusi yang memproduksi para orang bijak dan berbudi ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Di sana tersimpan sederet persoalan yang membelukar. Dan itu berjudul: integritas. Bungkusan gelar dan pengetahuan akademik yang selalu diumbar-umbar sebagai penanda reputasi seakan hanya kamuflase dan komoditas ekonomi.  Contoh sederhananya adalah bagaimana kampus kini dibiarkan perlahan dalam pusaran materialisme. Pengotak-kotakan kampus dalam kategori yang bias keadilan dan transaksional sudah lama terjadi. Kampus hanya kumpulan mahasiswa orang-orang mampu secara ekonomi, bukan secara intelektual. Sehingga kemudian ada kampus yang ”favorit” dan sebaliknya.  Para siswa dari ekonomi mampu kemudian berlomba-lomba masuk di kampus favorit tersebut dengan menyanggupi membayar berapa saja, dengan harapan bisa menjadi sarjana yang laris di pasar kerja. Di sinilah ruang etis-pendidikan berubah menjadi ruang ”fetish” transaksional bermotif simbiosis mutualisme oleh oknum dosen atau pejabat kampus yang pongah dan serakah.  Aroma marketisasi pendidikan ini pun tanpa disadari melahirkan benih-benih diskriminasi dan stigma yang mengebiri hakikat ”pendidikan untuk semua”. Mereka yang belajar di perguruan tinggi nonfavorit seolah turun kasta. Sedangkan yang bernasib baik kuliah di kampus favorit akan diselebrasi, termasuk oleh masyarakat, sebagai pemilik masa depan. Nalar diskriminatif itu kian tumbuh dalam berbagai kebijakan pendidikan berbasis output materialisme: membekali para lulusan dengan orientasi dan insentif ekonomi.  Kebijakan masuk sekolah pukul 5 pagi (direvisi menjadi pukul 05.30) di Kupang untuk menghasilkan lulusan yang bisa bersaing di perguruan tinggi nasional ternama hingga Harvard University bisa dijelaskan menggunakan nalar disebut. Hal yang sudah pernah diwanti-wanti oleh Paulo Freire (2003:75) di mana iklim pendidikan (masa depan) rentan tersandung nalar pendidikan ala bank (banking of education).  Kampus Diselamatkan  Tenda duka layak didirikan di kampus sebagai peringatan hilangnya integritas lewat kasus korupsi di atas. Bagaimanapun, kampus harus diselamatkan dari ancaman menipisnya aura dirinya sebagai mercusuar intelektual karena kasus-kasus amoral yang diidapnya. Penguatan pendidikan antikorupsi di kampus perlu terus dilakukan. Ini untuk membangun mental, pikiran, dan perilaku antikorupsi sekaligus sebagai bekal bagi mahasiswa untuk memiliki pikiran yang kritis terhadap persoalan-persoalan di luar dirinya, termasuk persoalan yang ada di kampus dan universitasnya (Zulqarnain, 2022).  Pada 23 Februari 2022 KPK sebenarnya sudah meluncurkan aplikasi JAGA Kampus, yang diharapkan bisa menjadi sarana keterbukaan informasi untuk dimanfaatkan para mahasiswa, orang tua siswa, tenaga pengajar, serta masyarakat yang terkait dengan pengelolaan anggaran di kampus. Jika itu terus dijaga dan diefektifkan penggunaannya, kita yakin iklim antikritik oleh pejabat di kampus bisa diruntuhkan perlahan-lahan dan praktik korupsi di dunia kampus bisa dibendung.  Sudah tentu manajemen pendidikan di kampus harus dibenahi secara radikal, termasuk prinsip transparansi dan akuntabilitasnya. Lembaga-lembaga pengawasan seperti satuan pengawasan internal dan pusat kajian antikorupsi di universitas perlu direvitalisasi. Lembaga itu sebagai instrumen pencegahan dan pengawasan birokrasi yang progresif dengan sistem dan penganggaran yang bebas dari konflik kepentingan. Sehingga tidak sekadar menjadi instrumen formalistis dan nihil fungsi. (*)  <hr />  *) UMBU TW PARIANGU, Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang

Tenda Duka Korupsi Perguruan Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/antarafoto-pemeriksaan-tersangka-rektor-unila-karomani-kpk-jakarta-111122-rn-1_1-1.jpg" alt="Tersangka Rektor nonaktif Universitas Negeri Lampung (Unila) Karomani (tengah). Reno Esnir/Antara" width="100%">
<figcaption>Tersangka Rektor nonaktif Universitas Negeri Lampung (Unila) Karomani (tengah). Reno Esnir/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menghadirkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hingga kepala daerah menjadi saksi dalam sidang lanjutan Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Lampung (PMB Unila).  "Hari ini kami menghadirkan enam orang saksi yang kesemuanya hadir dalam persidangan," kata JPU KPK Agus Raharja di Bandarlampung, Kamis, (9/3). .  Sidang lanjutan kasus suap PMB Unila di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandarlampung, atas terdakwa Karomani, Heryandi, dan M. Basri dipimpin oleh hakim Lingga Setiawan, Aria Veronica, Edi Purbanus, Ahmad Rifai, dan Efiyanto.  JPU KPK menyebutkan keenam saksi adalah anggota DPR RI Tamanuri, Bupati Lampung Timur Dawam Rahardjo, dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Sulpakar.  Saksi berikutnya, dosen FKIP Unila I Wayan Mustika, Sekretaris Dinas Pendidikan Lampung Selatan Asep Jamhur, dan Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung Aryanto Munawar.  "Yang pertama diperiksa adalah Sekretaris PWNU Aryanto Munawar dahulu karena kondisinya sedang sakit," kata dia.  Keenam saksi itu diminta oleh majelis hakim untuk beri keterangan yang sebenar-benarnya dengan disumpah di atas kitab sucinya masing-masing.  Prof. Karomani, mantan Rektor Unila, bersama dua orang terdakwa lainnya, yakni mantan Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Prof. Heryandi dan mantan Ketua Senat Unila Muhammad Basri juga menjadi terdakwa atas perkara dugaan penerimaan suap PMB Unila Tahun 2022.  Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan empat orang tersangka yang terdiri atas tiga orang selaku penerima suap, yakni Prof. Dr. Karomani (mantan Rektor Unila), mantan Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Heryandi, dan mantan Ketua Senat Unila Muhammad Basri.  Sementara itu, untuk tersangka pemberi suap adalah pihak swasta, yakni Andi Desfiandi yang telah dijatuhi hukuman oleh majelis hakim.

Dari Anggota DPR sampai Kepala Daerah Jadi Saksi Kasus Rektor Unila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/bedah-buku.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Universitas Lampung (Unila) menggelar Diskusi buku "(Bukan) Kisah Sukses Erick Thohir". Acara bedah buku ini dihadir langsung oleh penulis Abdullah Sammy dan diikuti oleh ratusan mahasiswa.  Hadir juga pemerhati olah raga Fritz Simanjuntak dan atlet angkat besi Eko Yuli Irawan. Dalam acara bedah buku terungkap bagaimana menteri BUMN Erick Thohir yang gagal meraih mimpi menjadi atlet basket, menemukan cara untuk terus konsisten berada di dunia olah raga yang ia cintai.  Abdullah Sammy mengatakan, Erick tidak menyerah saat terbentur kendala fisik. Dia tetap semangat dan tidak kehilangan konsistensi kecintaanya pada dunia olah raga dan melihat ada peran lain yang bisa diambil di dunia olah raga.  Senada dengan Sammy, pemerhati olah raga Fritz Simanjuntak juga menilai bahwa dedikasi seseorang terhadap dunia olah raga tidak hanya bisa dilakukan oleh seorang atlet.  "Kelebihan seorang Erick Thohir adalah tidak pernah berhenti melakukan inovasi terhadap dirinya sendiri"  Sementara itu atlet angkat besi, sekaligus peraih medali olimpiade Eko Yuli Irawan yang dalam buku disebut sebagai salah satu atlet kebanggaan Erick Thohir mengatakan ide Erick Thohir lah untuk mempromosikan atlet - atlet Indonesia sebagai lokal hero.  Menurut dia, dengan semakin dikenalnya atlet - atlet dari cabang olah raga yang sebelumnya tidak terlalu dikenal berdampak positif terhadap performa saat bertanding sehingga mereka mampu membuktikan prestasi yang lebih baik saat Asian Games 2018.  "Kerja keras beliau membuktikan, jadi tugas kita juga membuktikan prestasinya. Jadi saling percaya, saling memberikan yang terbaik. Saya saking percayanya sejak 2012 merasa berhutang medali emas sampai sekarang. Saya ingin membuktikan untuk beliau juga," tutur Eko.  Diketahui, Universitas Lampung adalah kampus ketiga diselenggarakannya bedah buku Erick Thohir. Setelah Lampung, bedah buku akan digelar di kota Surabaya, Medan, Bandung, Yogyakarta dan Jakarta.  Bedah buku ini dimaksudkan untuk membangkitkan semangat generasi muda dalam mengejar mimpi dan tidak patah semangat ketika menghadapi kegagalan, bully dan bahkan cemooh orang sekitar.  "Buku ini untuk anda semua. Jangan pernah berhenti. Lanjutkan terus apa yang anda lakukan, teruslah berkarya," tutur Fritz Simanjuntak.

Kegagalan Erick Thohir Jadi Pebasket Diulas di Unila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG_20221130_121039_1.jpg" alt="Rektor Universitas Lampung (Unila) nonaktif Karomani saat meninggalkan Pengadilan Negeri Tanjungkarang usai menjadi saksi atas terdakwa Andi Desfiandi beberapa waktu lalu. Dian Hadiyatna/Antara" width="100%">
<figcaption>Rektor Universitas Lampung (Unila) nonaktif Karomani saat meninggalkan Pengadilan Negeri Tanjungkarang usai menjadi saksi atas terdakwa Andi Desfiandi beberapa waktu lalu. Dian Hadiyatna/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) panggil anggota DPR Muhammad Kadafi sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap penerimaan calon mahasiswa Universitas Lampung (Unila). Kasus itu menjerat tersangka Rektor nonaktif Unila Karomani.  ”Hari ini (12/12), Muhammad Kadafi diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap penerimaan calon mahasiswa Unila untuk tersangka KRM (Karomani) dan kawan-kawan. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Antara, Senin (12/12).  Selain Kadafi, lanjut Ali, KPK juga memanggil satu saksi lainnya, yakni Pimpinan Cabang Bank BNI Tanjung Karang, Lampung, Imam Bustami.  Sejauh ini, terkait dengan kasus tersebut, KPK telah menetapkan empat tersangka yang terdiri atas tiga orang penerima suap. Yakni Karomani, Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Heryandi, dan Ketua Senat Unila Muhammad Basri. Sementara itu, satu orang pemberi suap adalah pihak swasta Andi Desfiandi yang saat ini sudah berstatus terdakwa.  KPK menjelaskan, Karomani, yang menjabat sebagai Rektor Unila periode 2020-2024, memiliki wewenang terkait dengan mekanisme Seleksi Mandiri Masuk Universitas Lampung (Simanila) Tahun Akademik 2022. Selama proses Simanila berjalan, KPK menduga Karomani aktif terlibat langsung dalam menentukan kelulusan dengan memerintahkan Heryandi selaku Kepala Biro Perencanaan, Humas Unila Budi Sutomo, dan Basri untuk menyeleksi secara personal terkait kesanggupan orang tua calon mahasiswa.  Apabila ingin dinyatakan lulus, calon mahasiswa dapat dibantu dengan menyerahkan sejumlah uang, selain uang resmi yang dibayarkan sesuai mekanisme yang ditentukan kepada pihak universitas. Karomani juga diduga memberikan peran dan tugas khusus bagi Heryandi, Basri, dan Budi, untuk mengumpulkan sejumlah uang yang disepakati dengan pihak orang tua calon mahasiswa baru.  Besaran uang itu jumlahnya bervariasi, mulai dari Rp 100 juta sampai dengan Rp 350 juta untuk setiap orang tua peserta seleksi yang ingin diluluskan. Karomani diduga pula memerintahkan Mualimin selaku dosen untuk turut mengumpulkan sejumlah uang dari para orang tua peserta seleksi yang ingin dinyatakan lulus oleh dia.  Seluruh uang yang dikumpulkan Karomani melalui Mualimin dari orang tua calon mahasiswa itu berjumlah Rp 603 juta dan telah digunakan untuk keperluan pribadi Karomani sekitar Rp 575 juta.  Sementara itu, dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum (JPU) KPK menyebutkan, Andi memberikan suap Rp 250 juta kepada Karomani guna memuluskan dua orang calon mahasiswa masuk ke Fakultas Kedokteran Unila pada 2022.

KPK Panggil Anggota DPR Muhammad Kadafi Terkait Kasus Unila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG_20221202_103228.jpg" alt="Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan. I.C. Senjaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan. I.C. Senjaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menegaskan tidak memiliki keponakan yang mendaftar maupun kuliah di Universitas Lampung (Unila).  ”Tidak punya keponakan yang kuliah, tidak punya keponakan yang namanya itu, tidak ada saudara yang daftar kuliah di Unila,” kata Zulkifli Hasan seperti dilansir dari Antara di Pasar Rasamala, Kota Semarang, Jateng, Jumat (2/12).  Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu juga menegaskan tidak mengenal Rektor Unila Karomani. ”Tidak punya ponakan, tidak punya rektor, clear kan,” ujar Zulkifli Hasan.  Sebelumnya, Rektor nonaktif Unila Karomani menyebut nama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ikut menitipkan seseorang untuk dimasukkan sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran di universitas itu pada penerimaan tahun 2022.  ”Zulkifli Hasan ikut menitipkan satu orang untuk diloloskan menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung,” kata Karomani saat menjadi saksi kasus dugaan suap untuk terdakwa Andi Desfiandi di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandarlampung, Rabu (30/11).  Karomani menjelaskan seorang calon mahasiswa berinisial ZAG itu dititipkan Ketua Apindo Lampung Ary Meizari Alfian yang mengatakan bahwa calon mahasiswa itu adalah titipan Zulkifli Hasan. Dia menjelaskan ZAG kemudian memberikan infak setelah dinyatakan lolos.  Akan tetapi, soal jumlah uang yang diberikan, Karomani mengaku tak tahu pasti karena yang menerima uang tersebut adalah Mualimin, orang kepercayaan Karomani.  Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri memastikan, akan mendalami fakta yang ditemukan dalam persidangan. KPK juga akan menggali dari pihak-pihak yang namanya turut disebutkan dalam persidangan.  ”Semua fakta sidang pasti akan dikonfirmasi dan didalami. Bila dibutuhkan keterangan sebagai saksi, jaksa juga akan memanggilnya untuk dikonfirmasi,” kata Ali Fikri dikonfirmasi, Kamis (1/12).  Juru bicara KPK bidang penindakan itu juga memastikan, JPU KPK akan terus mendalami pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus suap penerimaan maba Unila. Hal itu penting, untuk mengungkap fakta yang ada di dalam persidangan.  ”Berikutnya akan dianalisis lebih lanjut untuk menilai dan memastikan apakah fakta sidang ada keterkaitan dengan alat bukti lain, sehingga membentuk sebuah fakta hukum,” tegas Ali.

Mendag Zulkifli Hasan Tegaskan Tak Punya Keponakan Mendaftar Unila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Wakil-Ketua-KPK-Nurul-Ghufron-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron saat memenuhi panggilan Komnas Ham, Jakarta, Kamis (17/6/2021). Kedatangan pimpinan KPK itu untuk memenuhi panggilan Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran HAM pada proses Tes Wawasan Kebangsaan" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron saat memenuhi panggilan Komnas Ham, Jakarta, Kamis (17/6/2021). Kedatangan pimpinan KPK itu untuk memenuhi panggilan Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran HAM pada proses Tes Wawasan Kebangsaan</figcaption>
</figure>Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Jalur Mandiri Universitas Lampung  JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji mendalami praktik titip-menitip mahasiswa baru (maba) di Universitas Lampung (Unila). Pendalaman dilakukan untuk menelisik sejauh mana peran nama-nama politisi dan pejabat yang ramai-ramai menitipkan kolega atau keluarganya untuk berkuliah di kampus tersebut.  ”Pihak-pihak (politisi dan pejabat, Red) ini sudah dipanggil (di tahap penyidikan, Red),” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kemarin (1/12). Dalam catatan mantan Rektor Unila Karomani, lebih dari lima politikus di DPR dan pejabat pemerintahan menitipkan maba di kampus negeri terbesar di Lampung itu.  Selain Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, ada Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto, anggota komisi II dari Fraksi Nasdem Tamanuri, anggota komisi X dari Fraksi PKB M. Khadafi, Penjabat (Pj) Bupati Mesuji Sulpakar, hingga Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad. Sebagian nama itu pernah dipanggil KPK di tahap penyidikan. Di antaranya, Utut, Tamanuri, dan Sulpakar.  Ghufron menegaskan bahwa nama politisi dan pejabat yang muncul di persidangan dengan terdakwa Andi Desfiandi (penyuap Karomani) tersebut sudah disampaikan kepada penyidik KPK. Meski begitu, pihaknya belum sepenuhnya mendalami keterlibatan mereka. Sebab, informasi terkait titip-menitip tersebut baru sepihak dari Karomani atau sebatas keterangan yang belum menjadi fakta hukum. ”Itu (informasi dugaan titip mahasiswa oleh pejabat dan politisi, Red) baru menjadi keterangan dan informasi saja,” terang mantan dekan Fakultas Hukum Universitas Jember tersebut. ”Kecuali kemudian didukung alat bukti lain, dengan saksi yang lain, baru menjadi fakta hukum,” imbuhnya.  Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto memastikan bahwa pihaknya bakal mengusut tuntas keterlibatan pejabat dan politisi yang terseret dalam kasus suap penerimaan maba jalur mandiri di Unila. Hanya, pengusutan itu harus dibarengi alat bukti yang mendukung pemberian dan penerimaan suap. ”Karena ada yang mengaku menerima, tapi yang memberi (suap) tidak (mengaku, Red). Tanpa ada keterangan saksi lain atau petunjuk-petunjuk lain, itu (konstruksi suap, Red) masih kurang,” tutur perwira tinggi (pati) polisi berpangkat Irjen tersebut.  Karyoto berpendapat, praktik titip-menitip maba itu masih wajar jika kedua pihak saling mengenal. Dalam konteks ini adalah pihak rektorat dan pejabat atau politisi. Namun, Karyoto menegaskan, titip-menitip itu akan bermasalah jika menjadi komoditas yang diperjualbelikan.  Dikonfirmasi terpisah, Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dikti Ristek) Kemendikbudristek Nizam meminta kasus di Unila tak digeneralisasi. Sebab, yang terjadi dalam kasus tersebut adalah penyelewengan oknum yang memanfaatkan seleksi mandiri dalam seleksi masuk PTN. ”Penyelewengan oknum yang memanfaatkan seleksi mandiri untuk memperkaya diri,” ujarnya.  Padahal, lanjut dia, dalam aturan jelas disampaikan bahwa seleksi masuk PTN tak boleh dilakukan untuk tujuan komersial. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi maupun permendikbud.  Dia pun menampik alasan perubahan seleksi masuk PTN yang dilakukan Kemendikbudristek terkait adanya dugaan penyelewengan di jalur mandiri. Terutama, kasus OTT rektor Unila. Nizam menegaskan, rencana perubahan seleksi masuk PTN direncanakan sejak akhir 2020. Hanya, waktu peluncurannya berdekatan dengan kasus OTT sehingga membuat banyak pihak salah persepsi. ”Bukan karena OTT Unila. Banyak yang salah sangka,” katanya.  Sementara itu, ditemui di Jakarta, Rektor Universitas Negeri Gorontalo Eduart Wolok mengamini adanya upaya pihak-pihak tertentu yang titip saat ada seleksi masuk PTN. Dia pernah mengalami dan menolak titipan-titipan tersebut.  ”Sering (nolak, Red). Kalaupun ada rekomendasi dari pejabat dan sebagainya, tapi tidak lolos passing grade dan syarat yang diberikan ya tentu nggak bisa kita loloskan. Kita sampaikan, fair saja,” tegasnya.  Proses seleksi mahasiswa baru di PTN, menurut dia, sengaja dibagi menjadi tiga kategori dengan tujuan masing-masing. Seleksi nasional berbasis prestasi dan tes dilaksanakan untuk memberikan kesempatan menyeluruh kepada siswa untuk masuk PTN. Sedangkan seleksi mandiri yang menjadi kewenangan rektor dilaksanakan agar pihak PTN bisa melakukan afirmasi terhadap kondisi dan dinamika di masing-masing daerah yang beragam.  Jalur mandiri juga dibutuhkan untuk subsidi silang. Mereka yang mampu bisa menyubsidi temannya yang kurang mampu. ”Pemerintah mewajibkan untuk menampung 20 persen mahasiswa kurang mampu. Faktanya, banyak PTN yang menampung lebih dari itu,” paparnya.  Dia mengakui, seusai kejadian OTT rektor Unila, Majelis Rektor PTN (MRPTN) dan Forum Rektor Indonesia (FRI) bekerja sama dengan KPK melakukan langkah-langkah untuk lebih menjaga transparansi pengelolaan dan proses seleksi di PTN.

KPK Cari Bukti Keterlibatan Pejabat-Politisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/terdakwa-kasus-zulhas.jpg" alt="DIBORGOL: Karomani datang ke Pengadilan Tipikor Tanjungkarang dengan menggunakan rompi KPK. (RADAR LAMPUNG)" width="100%">
<figcaption>DIBORGOL: Karomani datang ke Pengadilan Tipikor Tanjungkarang dengan menggunakan rompi KPK. (RADAR LAMPUNG)</figcaption>
</figure>Sidang Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Jalur Mandiri  JawaPos.com – Kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung (Unila) menyeret nama Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas). Itu terungkap dalam persidangan dengan terdakwa Andi Desfiandi, penyuap Rektor Unila (nonaktif) Prof Karomani, di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang kemarin (30/11).  Di hadapan majelis hakim, sebagaimana dilaporkan Radar Lampung, Karomani mengungkapkan bahwa Zulhas menitipkan keponakannya bernama Zaky Algifari untuk masuk di Fakultas Kedokteran (FK) Unila. Hal itu diketahui Karomani dari Ary Meizari Alfian, adik Andi Desfiandi. Ary Meizari yang merupakan ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung sampai datang ke rumah Karomani untuk menyampaikan titipan Zulhas tersebut. ”Zaky ini titipan dari Ary Meizari. Dia (Ary Meizari, Red) cerita, keponakan Pak Zulkifli tolong dibantu,” kata Karomani.  Menurut Karomani, Ary sampai menunjukkan tangkapan layar (screenshot) percakapan Zulhas yang berisi permintaan titip mahasiswa tersebut. ”Jadi, saya percaya,” ungkap dia.  Saat ditanya jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perihal adanya aliran uang berupa ”infak” dari Zulhas terkait dengan mahasiswa titipan tersebut, Karomani mengaku tidak tahu-menahu. Menurut dia, penerimaan ”infak” itu diurus Mualimin, salah seorang dosen di Unila. ”Pak Mualimin yang tahu (soal infak penerimaan mahasiswa baru, Red),” bebernya.  Secara passing grade, mahasiswa titipan Zulhas itu sejatinya tidak memenuhi syarat. Sebab, nilai passing grade Zaky hanya 480. Sementara itu, ketentuan yang berlaku standar passing grade untuk jalur mandiri semestinya 500. ”Kalau nilai (passing grade) itu, justru saya tahunya dari penyidik. Rektor tugasnya hanya memverifikasi, tidak mungkin saya mau melihat ribuan mahasiswa satu per satu,” tuturnya.  Dikonfirmasi mengenai mahasiswa titipan tersebut, Zulhas menyatakan tidak punya keponakan bernama Zaky Algifari. Juga, tidak punya keponakan yang mendaftar di Unila untuk masuk fakultas kedokteran melalui jalur mandiri. ”Tidak ada keponakan yang daftar Unila, apalagi kasih uang. Tidak kenal Prof Karomani,” kata ketua umum PAN tersebut saat dikonfirmasi Radar Lampung.  Bantahan Zulhas itu bertentangan dengan bukti percakapan WhatsApp yang dibeberkan jaksa KPK di persidangan. Dalam bukti chat antara Ary Meizari dan Zulhas tersebut diketahui bahwa Zulhas meminta tolong Ary untuk menitipkan Zaky. ”Saya dimintai tolong dua kali oleh Bang Zulhas,” kata Ary yang juga menjadi saksi dalam persidangan kemarin.  Titipan Bupati hingga Anggota DPR  Jaksa penuntut umum KPK membeberkan nama-nama penitip mahasiswa yang hendak berkuliah di Universitas Lampung (Unila) melalui jalur mandiri. Setidaknya ada 22 nama yang diperlihatkan jaksa dalam persidangan. Barang buktinya catatan tangan Karomani, rektor nonaktif Unila.  Dilansir dari Radar Lampung, awalnya jaksa mengonfirmasi tulisan tangan Karomani terkait nama-nama orang tua siswa. ”Bisa dijelaskan siapa Pak Utut ini?” tanya jaksa. ”Setahu saya Utut Adianto anggota DPR dari PDIP. Jabatannya sekarang apa, saya tidak tahu,” kata Karomani.  Lalu, ada Tamanuri yang juga anggota DPR. Hanya, kata Karomani, mahasiswa itu merupakan anak anggota DPRD yang dititipkan melalui Tamanuri. Ada juga nama pejabat Polda Lampung yang disebut Karomani menemui dirinya secara langsung. Namun, dia lupa identitasnya.  ”Saya lupa, tapi kalau ditunjukin orangnya saya tahu. Langsung beliau yang datang nemuin saya,” ujarnya. Kadis Pendidikan Provinsi Lampung juga disebut menitipkan mahasiswa kepadanya.  Sementara itu, Reni Adelia Ruri yang disebut titipan bupati Lamteng juga ditanyakan jaksa. ”Itu bupati Lamteng siapa namanya? Kan bupati Lamteng ganti-ganti,” ujar jaksa KPK. ”Musa Ahmad, Pak,” jawab Karomani.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Zulhas_1.jpg" alt="Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) Dicecar soal perizinan impor bawang putih. foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan" width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) Dicecar soal perizinan impor bawang putih. foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan</figcaption>
</figure> Catatan tangan Karomani terkait nama-nama orang tua siswa. (RADAR LAMPUNG)

Zulhas Disebut Titip Keponakan Masuk Fakultas Kedokteran Unila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/antarafoto-pemeriksaan-tersangka-rektor-unila-karomani-kpk-jakarta-111122-rn-1_1.jpg" alt="Tersangka Rektor nonaktif Unila Karomani (tengah) menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (11/11). Reno Esnir/Antara" width="100%">
<figcaption>Tersangka Rektor nonaktif Unila Karomani (tengah) menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (11/11). Reno Esnir/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–KPK memanggil lima saksi, mulai dari anggota DPR hingga dua kepala daerah, dalam penyidikan kasus dugaan suap penerimaan calon mahasiswa baru tahun 2022 di Universitas Lampung (Unila). Kasus suap itu menjerat Rektor nonaktif Unila Karomani sebagai tersangka.  ”Bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (23/11), tim penyidik menjadwalkan pemanggilan saksi-saksi,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Antara, Rabu (23/11).  Kelima saksi yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi itu adalah anggota DPR Muhammad Kadafi, Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad, Bupati Lampung Timur M. Dawam Rahardjo, serta dua pihak swasta yakni M. Alzier Dhianis Thabrani dan Thomas Azis Riska.  ”Yang sudah hadir Musa Ahmad, Thomas Azis Riksa, M. Alzier Dhianis Thabrani,” tambah Ali.  Hingga kini, KPK total menetapkan empat tersangka yang terdiri atas tiga orang penerima suap, yakni Karomani, Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Heryandi, dan Ketua Senat Unila Muhammad Basri. Selain itu, seorang tersangka pemberi suap dari pihak swasta yakni Andi Desfiandi yang sudah berstatus terdakwa.  Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan, Karomani yang menjabat sebagai Rektor Unila periode 2020-2024 memiliki wewenang terkait mekanisme Seleksi Mandiri Masuk Universitas Lampung (Simanila) Tahun Akademik 2022. Selama proses Simanila berjalan, KPK menduga Karomani aktif terlibat langsung dalam menentukan kelulusan dengan memerintahkan Heryandi, Kepala Biro Perencanaan dan Humas Unila Budi Sutomo, dan Basri, untuk menyeleksi secara personal terkait dengan kesanggupan orang tua mahasiswa.  Apabila ingin dinyatakan lulus, calon mahasiswa dapat dibantu dengan menyerahkan sejumlah uang, selain uang resmi yang dibayarkan sesuai mekanisme yang ditentukan kepada pihak universitas. Selain itu, Karomani juga diduga memberikan peran dan tugas khusus bagi Heryandi, Basri, dan Budi, untuk mengumpulkan sejumlah uang yang disepakati dengan pihak orang tua calon mahasiswa baru.  Besaran uang itu jumlahnya bervariasi mulai dari Rp 100 juta sampai Rp 350 juta untuk setiap orang tua peserta seleksi yang ingin diluluskan. Karomani diduga juga memerintahkan Mualimin selaku dosen untuk turut mengumpulkan sejumlah uang dari para orang tua peserta seleksi yang ingin dinyatakan lulus.  Seluruh uang yang dikumpulkan Karomani melalui Mualimin dari orang tua calon mahasiswa itu berjumlah Rp 603 juta dan telah digunakan untuk keperluan pribadi Karomani sekitar Rp 575 juta.  Sementara itu, dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum (JPU) KPK menyebutkan Andi memberikan suap Rp 250 juta kepada Karomani guna memuluskan dua orang calon mahasiswa masuk ke Fakultas Kedokteran Unila pada 2022.

KPK Panggil Anggota DPR dan Dua Bupati Terkait Kasus Rektor Unila

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#universitas lampung

Berita Terkini