<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/20/IMG-20250920-WA0000-683166397.jpg" alt="Ketua Umum Perkumpulan Ikatan Alumni Doktor Ilmu Hukum (IADIH) Universitas Jayabaya Harris Arthur Hedar. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Perkumpulan Ikatan Alumni Doktor Ilmu Hukum (IADIH) Universitas Jayabaya Harris Arthur Hedar. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Perkumpulan Ikatan Alumni Doktor Ilmu Hukum (IADIH) Universitas Jayabaya resmi memiliki kepengurusan baru periode 2025-2030. Harris Arthur Hedar ditunjuk sebagai ketua umum untuk lima tahun ke depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua Umum DPN PERADI itu dikukuhkan lewat Surat Keputusan Nomor: 01/SK/KU-IADIH/IX/2025, yang dibacakan oleh Sekretaris Umum IADIH, yang juga ketua pelaksana acara Faizal Hafied.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Doktor Ilmu Hukum, pada momentum ini saya ingin mengingatkan kita semua, bahwa arah kita harus beriringan dengan visi besar Universitas Jayabaya, sebagai teaching university yang unggul, universitas yang tidak hanya melahirkan sarjana berilmu, tapi insan berintegritas yang siap bersaing dalam panggung global," kata Harris, Sabtu (20/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Harris menuturkan, IADIH memiliki visi dalam empat dimensi, yakni IADIH untuk rakyat, untuk bangsa, untuk dunia dan untuk integritas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk rakyat, kami hadir. Untuk bangsa, kami berkonstruksi. Dan dunia, kami bersuara. Dan untuk integritas, kami berdiri tegak," imbuhnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">IADIH akan menempuh beberapa program dalam upaya mencapai visi tersebut. Mulai dari menjalankan pertemuan nasional IADIH yang bertema hukum untuk semua. Mengadakan peluncuran hukum harian untuk rakyat di kota-kota besar sebagai bentuk pengabdian nyata.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016597016/kisah-haru-marbawi-korban-phk-yang-kini-menyambung-hidup-jadi-sopir-pengantar-logistik-mbg">Kisah Haru Marbawi: Korban PHK yang Kini Menyambung Hidup Jadi Sopir Pengantar Logistik MBG</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Harris menekankan, alumni Ilmu Hukum Universitas Jayabaya harus memberikan konstribusi untuk bangsa. Tidak boleh hanya sebatas hadir sebagai pelengkap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami tidak boleh berhenti pada prestis akademi. Gelar doktor ilmu hukum yang disandang harus menjelma menjadi tanggung jawab sejarah. Kita adalah guardian of justice. Kita adalah penjaga fairness. kita adalah pewaris nilai luhur Pancasila. Oleh sebab itu, kita harus menjadi penjaga demokrasi, pengawal konstitusi, penerang masyarakat, sekaligus benteng rakyat dari mafia hukum," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di penghujung acara pengukuhan, IADIH turut menyerahkan hibah dua mobil kepada Universitas Jayabaya sebagai bentuk dukungan bagi kegiatan kampus. Bantuan berupa Innova Zenix dan BYD Seal M6 itu diserahkan secara simbolis oleh Harris kepada Rektor Universitas Jayabaya, Fauzie Yusuf Hasibuan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Turut hadir dalam pengukuhan pengurus baru ini Hakim Agung Yanto, Hakim Agung Soesilo, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Soedeson Tandra dan Rektor Universitas Jayabaya, Fauzie Yusuf Hasibuan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berikut susunan pengurus Ikatan Alumni Doktor Ilmu Hukum (IADIH) Universitas Jayabaya periode 2025-2030:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Umum: Harris Arthur Hedar</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dewan Pembina</div> <div dir="auto">Ketua: Fauzie Yusuf Hasibuan</div> <div dir="auto">Anggota ​​​:</div> <div dir="auto">1. Yuhelson</div> <div dir="auto">2. Maryano</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dewan Kehormatan</div> <div dir="auto">Ketua​​​​: Komjen Pol (Purn) Saud Usman Nasution</div> <div dir="auto">Anggota​​​:</div> <div dir="auto">1. Nirwana</div> <div dir="auto">2. Lili Pintauli Siregar</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dewan Pengurus</div> <div dir="auto">Ketua Umum​​​: Harris Arthur Hedar</div> <div dir="auto">Ketua​​​​​:</div> <div dir="auto">1. Hendra Dinatha</div> <div dir="auto">2. Agung Wibowo</div> <div dir="auto">3. Dhoni Martien</div> <div dir="auto">4. Fahmi Hafid Bachmid</div> <div dir="auto">5. Muhd. Naf'an</div> <div dir="auto">6. Dedi Junaedi</div> <div dir="auto">7. Mayjen TNI (Purn) Wahyoedo Indrajit</div> <div dir="auto">8. Jonathan Hasudungan</div> <div dir="auto">9. Tasrif Saleh</div> <div dir="auto">10. Verrie Hendri</div> <div dir="auto">11. Saprianto Refa</div> <div dir="auto">12. Achmad Fitrian</div> <div dir="auto">13. Sutrisno</div> <div dir="auto">14. Dedi Ardian Prasetyo</div> <div dir="auto">15. Netty Rosdiana Siagian</div> <div dir="auto">16. Taqyuddin Kadir</div> <div dir="auto">17. Krisna Murti</div> <div dir="auto">18. Adi Kurnia Setiadi</div> <div dir="auto">19. Kristiawanto</div> <div dir="auto">20. Taswem Tarib</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sekretaris Umum​​​: Faizal Hafied</div> <div dir="auto">Sekretaris​​​​:</div> <div dir="auto">1. Yuliana Setiadi</div> <div dir="auto">2. Ogan Muhammad Hasibuan</div> <div dir="auto">3. Pudjiastuti Handayani</div> <div dir="auto">4. Lia Yuwanita</div> <div dir="auto">5. Ida Satriani</div> <div dir="auto">6. Yose Indarta</div> <div dir="auto">7. Rahayu Sukma</div> <div dir="auto">8. Marlas Hutasoit</div> <div dir="auto">9. Istiqomah</div> <div dir="auto">10. Khalimi</div> <div dir="auto">11. Putra Hutomo</div> <div dir="auto">12. Nur Hakim</div> <div dir="auto">13. Alfa Dera</div> <div dir="auto">14. Bonar Poedjiastum Krisnanto</div> <div dir="auto">15. Anriz Nazarudin</div> <div dir="auto">16. Muhammad Rizki</div> <div dir="auto">17. Ana Bakri</div> <div dir="auto">18. Mayjen TNI Rokhmat</div> <div dir="auto">19. Laksda (Purn) Surya Wiranto</div> <div dir="auto">20. Erni M. Pasaribu</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bendara Umum​​​: Indah Riyanti</div> <div dir="auto">Bendahara:</div> <div dir="auto">1. Mulyadi</div> <div dir="auto">2. Paskaria Tombi</div> <div dir="auto">3. Erryl Prima Putra Agoes</div> <div dir="auto">4. Safril Tanjung</div> <div dir="auto">5. Suvinah</div> <div dir="auto">6. Hamrin</div> <div dir="auto">7. Ferdricka Nggeboe</div>

Perkumpulan Ikatan Alumni Doktor Ilmu Hukum (IADIH) Universitas Jayabaya resmi memiliki kepengurusan baru periode 2025-2030. 

Resmi Pimpin IADIH Universitas Jayabaya 2025-2030, Harris Arthur Ingatkan Tanggung Jawab Sejarah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/20/WhatsApp-Image-2025-09-19-at-225115-1-3622313850.jpeg" alt="Ketua Umum Perkumpulan Ikatan Alumni Doktor Ilmu Hukum (IADIH) Universitas Jayabaya Harris Arthur Hedar dalam acara pengukuhan di Jakarta, Jumat (19/9/2025). (ANTARA/HO-IADIH Universitas Jayabaya)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Perkumpulan Ikatan Alumni Doktor Ilmu Hukum (IADIH) Universitas Jayabaya Harris Arthur Hedar dalam acara pengukuhan di Jakarta, Jumat (19/9/2025). (ANTARA/HO-IADIH Universitas Jayabaya)</figcaption>
</figure>  JawaPos.com - Harris Arthur Hedar resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum Perkumpulan Ikatan Alumni Doktor Ilmu Hukum (IADIH) Universitas Jayabaya periode 2025-2030, di Jakarta, Jumat (19/9). Dalam acara pengukuhan, Harris mengingatkan arah IADIH harus beriringan dengan visi besar Universitas Jayabaya, yakni sebagai universitas pengajaran yang unggul, yang tidak hanya melahirkan sarjana berilmu, tetapi insan berintegritas yang siap bersaing dalam panggung global. Harris memaparkan visi IADIH terangkum dalam empat dimensi, yakni IADIH untuk rakyat, untuk bangsa, untuk dunia, dan untuk integritas. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/016596788/mengungkap-8-sifat-unik-orang-yang-lebih-suka-menulis-di-kertas-daripada-di-ponsel-menurut-pandanganpsikologi">Mengungkap 8 Sifat Unik Orang yang Lebih Suka Menulis di Kertas daripada di Ponsel, Menurut Pandangan&nbsp;Psikologi&nbsp;</a> "Untuk rakyat, kami hadir. Untuk bangsa, kami berkonstruksi. Dan dunia, kami bersuara. Dan untuk integritas, kami berdiri tegak," kata Harris yang juga merupakan Wakil Ketua Umum DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) tersebut, seperti dikutip Antara, Sabtu (20/9). Dalam rangka merealisasikan keempat dimensi tersebut, lanjut dia, IADIH akan menempuh beberapa program, di antaranya menjalankan pertemuan nasional IADIH yang bertema hukum untuk semua serta mengadakan peluncuran hukum harian untuk rakyat di berbagai kota besar sebagai bentuk pengabdian nyata. Dia menegaskan alumni Ilmu Hukum Universitas Jayabaya tidak boleh sekadar hadir dan berhenti pada prestise akademi, tetapi harus menjadi subjek sejarah. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016596794/tanpa-rivera-persebaya-sukses-kalahkan-semen-padang-berkat-team-work-solid">Tanpa Rivera, Persebaya Sukses Kalahkan Semen Padang berkat Team Work Solid</a> Menurutnya, para alumni merupakan penjaga keadilan dan pewaris nilai luhur Pancasila, sehingga harus menjadi penjaga demokrasi, pengawal konstitusi, penerang masyarakat, serta benteng rakyat dari mafia hukum. Selain Harris, pengurus IADIH Universitas Jayabaya periode 2025-2030 yang lain pun turut dikukuhkan dalam kesempatan yang sama, yakni Ketua Dewan Pembina Fauzie Yusuf Hasibuan dengan Yuhelson dan Maryano masing-masing sebagai anggotanya. Lalu, Ketua Dewan Kehormatan Komisaris Jenderal Polisi Saud Usman Nasution beserta Nirwana dan Lili Pintauli Siregar sebagai anggota, Sekretaris Umum​​​ Faizal Hafied, serta Bendahara Umum​​​ Indah Riyanti.&nbsp; Di penghujung acara pengukuhan, IADIH turut menyerahkan hibah dua mobil kepada Universitas Jayabaya sebagai bentuk dukungan bagi kegiatan kampus, yang diserahkan secara simbolis oleh Ketua Umum IADIH kepada Rektor Universitas Jayabaya Fauzie Yusuf Hasibuan. &nbsp;&nbsp; Dalam pengukuhan tersebut, turut hadir sejumlah alumni kenamaan dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, yakni Hakim Agung Yanto, Hakim Agung Soesilo, serta anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra.

Harris Arthur Hedar resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum Perkumpulan Ikatan Alumni Doktor Ilmu Hukum (IADIH) Universitas Jayabaya.

Harris Arthur Resmi Pimpin IADIH Universitas Jayabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Mengenang-30-Hari-Wafat-Brigadir-J_Salman-Toyibi_2.jpg" alt="ILUSTRASU:Sejumlah massa melakukan aksi menyalakan lilin untuk mengenang 30 hari wafatnya Brigadir Yosua Hutabarat (Brigadir J) di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin (8/8/2022)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASU:Sejumlah massa melakukan aksi menyalakan lilin untuk mengenang 30 hari wafatnya Brigadir Yosua Hutabarat (Brigadir J) di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin (8/8/2022).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dosen Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Rhaditya Putra Perdana mengapresiasi kinerja Polri dalam menuntaskan kasus tewasnya Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J.  Di bawah komando Wakil Kapolri Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono sebagai ketua tim khusus, Kapolri Listyo Sigit Prabowo akhirnya berani menetapkan Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka kasus pembunuhan sadis itu.  "Kita harus mengapresiasi kinerja Polri dibawah komando Pak Wakapolri dalam penyelesaian kasus tewasnya Brigadir J yang menyita perhatian publik selama ini," Kata Rhaditya di Jakarta, Kamis (11/8).  Rhaditya yang juga peraih gelar Master International Commercial Law di Bournemouth University, Inggris itu berharap, agar penyidikan terhadap tindak pidana obstruction of justice atau tindak pidana menghalangi proses hukum dalam kasus pembunuhan Brigadir J harus terus berjalan.  "Kita berharap agar proses hukum tidak hanya berhenti sampai sidang dan sanksi etik, melainkan hingga proses pidana terhadap semua pelaku, termasuk dugaan bila pihak kuasa hukum Irjen FS terlibat dalam rekayasa kasus ini," imbuhnya.  Sebab, lanjut Rhaditya, berdasarkan Pasal 221 KUHP telah secara jelas mengatur ancaman pidana terhadap pihak-pihak yang menghilangkan atau menyembunyikan bukti-bukti dengan maksud supaya tidak dapat diperiksa untuk kepentingan penegakan hukum.  "Jika benar terbukti ada dugaan pihak kuasa hukum Irjen FS ikut terlibat dalam rekayasa kasus ini diawal, maka tentunya bisa dipidana. Tapi balik lagi itu adalah asumsi dari netizen. Kita tidak bisa menuduh sebelum ada pembuktian," Tegasnya.  Rhaditya juga menjelaskan, pernyataan kuasa hukum Irjen FS diawal kasus ini bergulir yang menyebutkan bahwa kematian Brigadir J terjadi akibat aksi saling tembak sesama ajudan Irjen FS itu tidak bisa disalahkan sepenuhnya.  "Sebab, kuasa hukum itu berbicara atas dasar informasi awal yang diberikan oleh kliennya. Jadi tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Kecuali dia ikut terlibat dalam merekayasa fakta yang terjadi, itu beda cerita," ujar Pengurus Dewan Perwakilan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) itu  Karena itu, untuk mengungkap masalah ini secara terang, ia berharap agar kasus pembunuhan Brigadir J ini bisa menjadi uji coba terhadap penggunaan pasal 221 KUHP tentang obstruction of justice bagi pelaku yang terlibat.  "Jadi kita harus mendukung langkah Kapolri beserta jajarannya untuk terus mengusut pihak penyebar skenario kasus pembuhan Brigadir J versi Irjen FS. Seperti apa yang diharapkan Presiden Jokowi agar kasus ini dapat terselesaikan dengan tuntas," Pungkasnya.  Sebelumnya, Kuasa Hukum Keluarga Irjen Ferdy Sambo, Arman Hanis menyebutkan bahwa Brigadir J sempat kepergok oleh sesama ajudan Irjen Ferdy Sambo sedang melecehkan Putri Candrawathi selaku isteri Irjen Ferdy Sambo, sehingga terjadi aksi saling tembak.  Tetapi belakangan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut dalam konfrensi persnya bahwa berdasar hasil temuan Tim Khusus tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan kuasa hukum Irjen Ferdy Sambo dan dirilis pada 11 Juli 2022. Namun, kejadian sebenarnya adalah murni penembakan terhadap Brigadir Yoshua yang mengakibatkan prajurit itu tewas.

Kasus Pembunuhan Brigadir J Bisa Menjadi Jalan Uji Coba Pasal 221 KUHP