<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/26/taspen-uncen-338341284.jpeg" alt="Human Capital Division Head Taspen Resi Lora (kedua dari kiri) dan Rektor Universitas Cendrawasih Oscar Oswald O. Wambrauw (kedua dari kanan) menghadiri penandatanganan nota kesepahaman. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Human Capital Division Head Taspen Resi Lora (kedua dari kiri) dan Rektor Universitas Cendrawasih Oscar Oswald O. Wambrauw (kedua dari kanan) menghadiri penandatanganan nota kesepahaman. (Antara)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) (Taspen) berupaya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja asal wilayah Indonesia bagian timur melalui kolaborasi dengan Universitas Cenderawasih (Uncen) untuk membuka kesempatan kerja kepada talenta terbaik setempat. &ldquo;Taspen memberikan kesempatan kepada talenta terbaik khusus wilayah Indonesia bagian timur untuk bergabung dengan Taspen. Melalui Universitas Cenderawasih, Taspen melakukan company session dan penerimaan karyawan dengan kandidat yang berasal dari alumni dari universitas tersebut,&rdquo; kata Corporate Secretary Taspen Pudiastuti Citra Adi di Jakarta, Rabu, (26/6). Melalui kerja sama dengan universitas tersebut, pihaknya membuka lowongan pekerjaan kepada pemuda-pemudi setempat untuk mengisi posisi sebagai staf branch office di Jayapura, Papua, dan Manokwari, Papua Barat.&nbsp; Ia menyampaikan bahwa persyaratan untuk mengikuti proses seleksi ini ialah putra/putri daerah asli wilayah Indonesia bagian timur yang memiliki orang tua asli daerah Papua serta lulus dari Universitas Cenderawasih dengan jurusan Akuntansi, Ekonomi, Hukum, Manajemen, Matematika, Statistika, Sistem Informasi, dan Teknik Sipil. &ldquo;Taspen berharap dengan adanya kerja sama dengan universitas terbaik di wilayah Indonesia bagian timur ini, akan didapatkan putra/putri daerah terbaik yang dapat berkontribusi dan mengabdi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,&rdquo; kata Pudiastuti. Ia menuturkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai transformasi bisnis dan berupaya mengoptimalkan kinerja operasional perusahaan melalui digitalisasi untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Salah satunya adalah dengan menggunakan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (HCIS) yang merupakan sistem terintegrasi untuk menunjang dan mengukur produktivitas kinerja SDM perseroan. Kini tercatat terdapat 1.440 Insan Taspen di seluruh Indonesia. Pudiastuti mengatakan bahwa berbagai upaya peningkatan serapan dan kualitas SDM yang dilaksanakan oleh perseroan sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir bahwa BUMN harus terus menciptakan lapangan kerja dan memberikan kesempatan kepada milenial untuk memimpin BUMN. &ldquo;Taspen terus berkomitmen untuk menyaring SDM yang unggul demi mendorong perkembangan pertumbuhan bisnis perusahaan,&rdquo; imbuhnya. Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Universitas Cenderawasih tentang Pendayagunaan Lulusan dan Seleksi Penerimaan Karyawan serta Company Session PT Taspen (Persero) tersebut dihadiri langsung oleh Human Capital Division Head TASPEN Resi Lora dan Rektor Universitas Cenderawasih Oscar Oswald O. Wambrauw di Jayapura, Papua. Nantinya, Taspen juga akan bekerja sama dengan Universitas Pattimura untuk menjaring talenta terbaik di wilayah Indonesia bagian timur, khususnya yang berasal dari Ambon, Maluku. &nbsp;

Melalui kerja sama dengan Uncen, Taspen membuka lowongan pekerjaan kepada pemuda-pemudi setempat untuk mengisi berbagi posisi di Jayapura.

Taspen Gandeng Uncen Tingkatkan Serapan Talenta Asli Indonesia Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Lukas-Enembe-Antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Aktivis mahasiswa dari Universitas Cendrawasih (Uncen), Jayapura, Victor Kogoya menentang usul pemeriksaan Gubernur Papua Lukas Enembe dilakukan di lapangan terbuka. Hal tersebut dianggap bertentangan dengan hukum yang berlaku.  Victor mengatakan, prosedur hukum yang berlaku selama ini pemeriksaan dilakukan di dalam ruangan tertentu. "Bahkan dalam aturan adat juga tidak ada pemeriksaan terbuka seperti yang disuarakan kuasa hukum Lukas Enembe," ucap Victor kepada wartawan, Rabu (12/10).  Victor menilai, kasus yang menjerat Lukas Enembe hingga kini masih menjadi masalah di Papua. Dia khawatir kondisi ini dapat memprovokasi masyarakat Papua.  "Sudah seharusnya masyarakat mendukung penegak hukum agar Lukas Enembe melakukan proses hukum sesuai dengan aturan yang ada," tegas mahasiwa Ilmu Pemerintahan tersebut.  Polemik mangkirnya Lukas, kata Victor, menggangu ketenangan masyarakat. Sebab, masih banyak simpatisan yang melakukan penjagaan di rumah Lukas membawa senjata tajam. Sebelumnya, KPK menyayangkan ketidakhadiran Gubernur Papua Lukas Enembe. Seharusnya, Lukas Enembe menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, pada Senin (26/9).  Namun, tim penasihat hukum Lukas mendatangi KPK untuk mengabarkan bahwa orang nomor satu di Provinsi Papua itu tidak bisa hadir, dengan alasan sakit. “Hari ini, Senin 26 September 2022, KPK sedianya melakukan pemeriksaan terhadap saudara LE Gubernur Papua, namun sampai dengan saat ini yang bersangkutan belum memenuhi panggilan tersebut,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan. ’’Kami tentu menyayangkan sikap saudara LE yang memilih untuk tidak memenuhi panggilan tim prnyidik KPK,” sambungnya.  Meski pihak kuasa hukum Lukas Enembe telah menyampaikan rencana ketidakhadiran tersebut dengan alasan kondisi kesehatan kliennya. Namun, KPK belum mendapatkan informasi yang benar dari pihak dokter ataupun tenaga medis yang menerangkan kondisi Lukas Enembe. (*)  &nbsp;

Aktivis Uncen Menentang Usulan Periksa Enembe di Lapangan Terbuka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Screenshot_20211229-121246_YouTube.jpg" alt="Tangkapan layar Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Muhammad Zulfikar/Antara" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Muhammad Zulfikar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa bertemu dengan para pemuka agama di wilayah Papua dan akademisi Universitas Cenderawasih. Pertemuan membahas upaya-upaya perdamaian di Bumi Cenderawasih.  ”Saya punya keinginan damai dan itu harus karena kita ini manusia,” kata Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa seperti dilansir dari Antara saat menerima kunjungan pemuka agama di wilayah Papua di Markas Kodam XVII/Cenderawasih melalui kanal YouTube yang dipantau di Jakarta, Rabu (29/12).  Sebagai orang nomor satu di tubuh TNI, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut mengatakan, telah melakukan sejumlah perubahan ke internal TNI dalam menjalankan tugas di Bumi Cenderawasih.  Setelah menerima masukan-masukan dari para pemuka agama termasuk akademisi Universitas Cenderawasih, Panglima TNI berupaya akan berkomunikasi dengan pejabat dan petinggi negara di ibu kota untuk membicarakan persoalan Papua.  ”Pertemuan dengan pemuka agama di wilayah Papua memberikan informasi baru bagi TNI untuk menyelaraskan upaya kami dalam menyelesaikan permasalahan di Papua,” ujar Andika.  Sementara itu, Guru Besar Hukum Universitas Cenderawasih Melkhias Hetharia mengatakan, persoalan pelanggaran hak asasi manusia di Papua harus segera dituntaskan agar tidak menghambat pembangunan di Papua.  ”Pelanggaran hak asasi manusia tersebut membuat kristalisasi terhadap ideologi Papua Merdeka,” terang Melkhias Hetharia.  Senada dengan itu, Rektor Universitas Cenderawasih Apolo Safano mengatakan, pihaknya dan para pemuka agama akan membantu dan memberikan solusi untuk penyelesaian konflik di Papua.

Panglima TNI dan Pemuka Agama Bahas Upaya Perdamaian di Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Marinus-Yaung-Papua_2.jpeg" alt="Akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen) Marinus Yaung. Dokumentasi Pribadi/Antara" width="100%">
<figcaption>Akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen) Marinus Yaung. Dokumentasi Pribadi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen) setuju dengan penghapusan aturan terkait partai politik lokal di pasal 28 dalam perubahan kedua Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.  ”Saya pikir itu adalah hal yang wajar saja karena pasalnya multitafsir,” kata Marinus Yaung, akademisi Uncen seperti dilansir dari Antara.  Dalam perubahan kedua UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua, ayat (1) dan ayat (2) pasal 28 terkait partai politik lokal dihapuskan. Ayat (1) pasal 28 UU Otsus Papua menyebutkan, penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik. Kemudian, dalam ayat (2) disebutkan tata cara pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Menurut Marinus, politisi lokal Papua menafsirkan pasal 28 UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua sebagai pemberi jaminan bahwa mereka (para elite politik lokal) akan memperoleh kursi pada jabatan-jabatan politis di pemerintahan. Akan tetapi, pada praktiknya, memperoleh kursi pada jabatan-jabatan tersebut tidak mudah.  Menurut Marinus, hal itu menyebabkan kegagalan elite-elite politik lokal di Papua untuk mendapatkan kursi jabatan ketika mengandalkan partai lokal. Kegagalan tersebut lantas mendorong para elite politik lokal untuk mengajukan tuntutan berdasar tafsiran mereka terkait pasal 28 UU Otsus Papua.  ”Memang pasal itu sering kali menimbulkan persoalan di lapangan,” ujar Marinus Yaung, dosen Universitas Cenderawasih tersebut.  Selanjutnya, ayat (3) dalam pasal 28 UU Otsus Papua menyebutkan, rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua. Ayat terakhir, yaitu ayat (4), menyebutkan partai politik wajib meminta pertimbangan kepada MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen politik partai masing-masing.  ”Penghapusan ayat (1) dan (2) di pasal 28 dalam perubahan kedua UU Otsus Papua juga berlandaskan pada putusan MK Nomor 41/PUU-XVII/2019, tentang Pendirian Partai Lokal di Provinsi Papua. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan untuk menghapus ayat (1) dan (2) pada pasal 28 UU Otsus Papua,” terang Marinus Yaung.  Marinus berpendapat bahwa penghapusan ayat (1) dan (2) dalam pasal tersebut juga merupakan upaya pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan partai lokal oleh oknum-oknum yang mengancam kedaulatan negara. ”Itu (penyalahgunaan partai lokal) dapat mengganggu kepentingan negara di Papua, maka dihapuslah pasal di undang-undang tentang pendirian partai politik lokal Papua,” jelas Marinus.  Selain itu, Marinus juga mengangkat poin mengenai lemahnya dasar hukum pada pasal 28 ayat (1) dan (2) UU Otsus Papua. Berbeda dengan Aceh yang memiliki Kesepakatan Helsinki pada 2005 sebagai dasar pembentukan partai politik lokal, Papua tidak memiliki dasar hukum tersebut dan bergantung pada aturan nasional yang ditetapkan negara.  Dalam pelaksanaannya, menurut Marinus, ayat (1) dan (2) dalam pasal 28 UU Otsus Papua tidak efektif untuk meningkatkan keterwakilan orang asli Papua (OAP) di kursi pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini dapat dilihat dari dominasi politisi non-Papua di beberapa daerah. Seperti di Kota Jayapura dari 40 kursi, OAP sebanyak 13 orang, Kabupaten Jayapura dari 25 kursi diisi 7 OAP, Kabupaten Keerom dari 23 kursi diisi 7 OAP, dan Kabupaten Merauke dari 30 kursi diisi 3 OAP.  ”Daripada memberikan harapan, memang sebaiknya dihapuskan saja,” kata Marinus.  Marinus menambahkan, adanya perubahan nomenklatur dari DPRD menjadi DPRK dan penambahan unsur keanggotaan DPRK dari OAP merupakan solusi yang ditawarkan pemerintah untuk menjamin keterwakilan OAP dalam jajaran pemerintahan setelah penghapusan kedua ayat tersebut. Oleh karena itu, meskipun pemerintah merevisi pasal 28 UU Otsus Papua dan menghilangkan dua ayat mengenai partai politik lokal, aspirasi dan partisipasi OAP masih dapat disalurkan melalui jaminan keterwakilan di DPRK.  ”Adapun komposisi OAP yang akan mengisi jajaran tersebut adalah seperempat dari jumlah DPRK yang dipilih dari Pemilu dengan minimal 30 persen unsur perempuan OAP,” terang Marinus Yaung.

Akademisi Sepakat Pasal tentang Partai Politik Lokal Papua Dihapuskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kasus-korupsi-bjb-syariah-aher-diperiksa-bareskrim-sebagai-saksi_m_.jpg" alt="Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo (Desyinta Nuraini/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo (Desyinta Nuraini/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mabes Polri memastikan korban jiwa dalam kerusuhan yang terjadi usai unjuk rasa di Universitas Cenderawasih, Papua, berjumlah 3 orang. Mereka seluruhnya mahasiswa. Namun, belum diketahui pasti identitas para korban.  Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, kejadian bermula saat massa yang berjumlah 200 mahasiswa eksodus Papua mendatangi Universitas Cenderawasih pukul 07.00 WIT.  Mereka kemudian melakukan pemblokiran jalan, memasang spanduk, dan berencana mendirikan posko di area kampus. Posko tersebut diduga untuk melakukan provokasi dan propaganda dari oknum tertentu.  Mahasiswa Universitas Cenderawasih (Uncen) menolak keberadaan mahasiswa eksodus tersebut. Selanjutnya mereka menghubungi pihak rektorat, dan berlanjut komunikasi dengan Polda Papua untuk membantu negosiasi agar mahasiswa eksodus meninggalkan area kampus supaya tidak mengganggu proses belajar mengajar.  Komunikasi aparat dan mahasiswa eksodus berjalan baik. Mereka sepakat kembali ke Expo Jayapura. Kepulangan mereka diantar oleh mobil-mobil aparat. Namun, kondisi tersebut berubah sekitar pukul 13.00 WIT saat massa mendadak menyerang petugas secara sporadis tanpa alasan yang jelas.  Akibat serangan tersebut, 1 anggota TNI tewas dan 6 anggota Brimob mengalami luka akibat terkena benda tumpul dan senjata tajam. "Situasi mengkhawatir baik aparat dan masyarakat, bantuan Brimob melakukan tindakan untuk melumpuhkan para mahasiswa eksodus yang anarkis. Akibatnya ada 3 mahasiswa meninggal dunia. Kemudian 20 luka-luka," ujar Dedi di kantor Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (23/9).  Dedi menjelaskan, saat ini baik korban meninggal maupun korban luka sudah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Papua. Korban akan menjalani otopsi dan perawatan bagi yang luka. Sementara itu 318 mahasiswa eksodus yang diduga melakukan tindakan anarkis diamankan guna dimintai keterangan.  "Sekarang dipilah siapa yang melakukan penganiayaan, kemudian siapa yang memprovokasi, dan siapa yang ikut-ikutan. Sekarang dimintai keterangan. Kondisi saat ini berangsur kondusif," imbuhnya.  Mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu menyampaikan, dugaan sementara 3 mahasiswa tewas karena terkena peluru karet petugas. Namun, hal itu akan dibuktikan dari hasil otopsi tim Disaster Victim Investigation (DVI).  "Dugaan (meninggal karena) peluru karet, tapi harus diotopsi dahulu. Tim DVI masih melakukan pengecekan identitasnya. Penyebab masih didalami tim DVI," tegasnya.  Di sisi lain, Dedi memastikan aparat keamanan tidak dilengkapi dengan peluru tajam selama menjaga aksi unjuk rasa. Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya dengan berita bohong atau hoax yang bisa saja disebar oleh oknum tak bertanggung jawab.  Kepolisian menduga kerusuhan tersebut tidak lepas dari skenario yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu. Seperti Benny Wenda, KNPB, maupun AMP. Sedangkan untuk masyarakat sipil, dipastikan tidak ada yang menjadi korban kerusuhan tersebut. "Sebagian besar mahasiswa eksodus, karena KTP-nya dan kartu mahasiswa sudah ditemukan," pungkas Dedi.

Rusuh di Uncen, Polri: 3 Mahasiswa Tewas Diduga Terkena Peluru Karet