<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/08/BPJS-2234207019.jpg" alt="Kantor BPJS Kesehatan Kota Depok di kawasan Cilodong (Febry Ferdian/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kantor BPJS Kesehatan Kota Depok di kawasan Cilodong (Febry Ferdian/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure>  JawaPos.com - Universal Health Coverage (UHC) Kota Depok terancam tidak dapat dipertahankan pada 2026 akibat perubahan regulasi kepesertaan dan keterbatasan anggaran daerah. Kondisi ini berpotensi membuat puluhan ribu warga miskin kehilangan akses layanan kesehatan yang selama ini ditanggung pemerintah. Saat ini diketahui, jumlah peserta aktif BPJS Kesehatan Kota Depok kurang dari 80 persen. Sedangkan, untuk regulasi tahun depan, kota dan kabupaten yang mendapat UHC harus memenuhi 98 peserta aktif BPJS Kesehatan. Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Kota Depok, Rahma, menjelaskan, perubahan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) menyebabkan penonaktifan besar-besaran peserta berpenghasilan rendah. &ldquo;Makanya di tahun 2025 kita ada pengurangan sekitar 35 ribu PBIJK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) menonaktif langsung semuanya. Karena peserta PBIJK itu banyak datanya di atas 5 jadi yang diambil dari PBIJK hanya data di atas 1&ndash;5," papar dia di kawasan Cilodong, Senin (8/12). Dia menyebut dampaknya sangat besar bagi Kota Depok. &ldquo;Tadi PBIJK banyak yang aktif di bulan Mei dan Juni 35 ribu itu lumayan, itu jadi tsunami juga buat kami yang buat Kota Depok penonaktifan banyak,&rdquo; katanya. Sementara itu, penetapan peserta yang dibiayai pemerintah daerah turut menghadapi tantangan karena kemampuan fiskal yang terbatas. &ldquo;PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) kenapa tidak dikriteriakan? Karena sama persis sama PBPU mandiri. Mau dia mampu mau dia tidak mampu selagi anggaran dari kemampuan fiskal dari daerah bisa membiayai, itu boleh,&rdquo; jelas dia. Rahma, menuturkan, kebutuhan anggaran untuk menjaga agar peserta PBPU tetap aktif jauh melebihi ketersediaan APBD. &ldquo;Kalau kita hitung-hitung sebenarnya bukan 156 miliar tadi pak ya, secara data-data terbaru sebenarnya kami butuh. Pemerintah butuhnya itu sekitar 185 miliar seharusnya, tapi penganggaran cuma 102 miliar,&rdquo; ujar Rahma. Dengan kesenjangan anggaran sebesar itu, Rahma memprediksi gelombang penonaktifan besar akan terjadi pada awal 2026. &ldquo;Memang dampaknya nanti kita akan merasakan di gelombangnya itu pasti akan terasa di 1 Februari nanti, kita lihat isunya di mana di Februari,&rdquo; katanya. Untuk mempertahankan UHC, BPJS Kesehatan Depok mengerahkan seluruh sumber daya. Rahma menyebut seluruh petugas turun lembur mencari data peserta dari berbagai segmen. &ldquo;Tim saya lembur. Sabtu Minggu juga. Ini semua lagi mengerjakan pemeriksaan badan usaha, rekrutmen dari segmen-segmen lain,&rdquo; jelasnya. Dia mengatakan, BPJS juga menelusuri satu per satu data keluarga peserta yang belum mutakhir. Dengan defisit anggaran dan pengetatan regulasi PBI, status UHC Depok berpotensi hilang pada 2026. Jika tidak ada kebijakan tambahan atau penambahan anggaran, ribuan warga miskin terancam tidak lagi mendapatkan layanan kesehatan gratis.(bry)

Kota Depok menghadapi ancaman serius terhadap Universal Health Coverage (UHC) akibat perubahan regulasi dan keterbatasan anggaran.

UHC Depok Terancam di 2026, Ribuan Warga Miskin Berpotensi Kesulitan Akses Berobat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/22/PAPUA-1538019169.jpg" alt="Deputi Direksi Wilayah XII BPJS Kesehatan, Mangisi Raja Simarmata berfoto bersama dengan jajaran pejabat Pemprov Papua Selatan di Provinsi Papua Selatan, Senin (22/05). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Deputi Direksi Wilayah XII BPJS Kesehatan, Mangisi Raja Simarmata berfoto bersama dengan jajaran pejabat Pemprov Papua Selatan di Provinsi Papua Selatan, Senin (22/05). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Papua Selatan memperkuat komitmennya dalam memberikan jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi penduduknya. Komitmen tersebut dibuktikan dengan tercapainya capaian Universal Health Coverage (UHC) Non Cut Off Jaminan Kesehatan di Provinsi Papua Selatan. Deputi Direksi Wilayah XII BPJS Kesehatan, Mangisi Raja Simarmata mengapresiasi komitmen yang ditunjukkan Pemerintah Provinsi Papua Selatan atas komitmennya memberikan perlindungan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakatnya. Menurutnya, per 1 Mei 2023, sebanyak 516.545 jiwa atau lebih dari 98% penduduk di Provinsi Papua Selatan telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). &ldquo;Ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam Program JKN serta bentuk dukungan terselenggaranya Program JKN yang berkesinambungan. Kami berharap agar dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan khususnya cakupan jaminan kesehatan semesta bagi seluruh penduduk di Provinsi Papua Selatan,&rdquo; ujar Mangisi setelah kegiatan penandatanganan Universal Health Coverage (UHC) Non Cut Off Jaminan Kesehatan di Provinsi Papua Selatan, Senin (22/05). Mangisi menjelaskan dengan adanya pertumbuhan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan, pihaknya juga berupaya memastikan agar seluruh penduduk di Provinsi Papua Selatan mendapatkan jaminan kesehatan yang berkualitas dengan berbasis digital. Menurutnya, upaya tersebut selaras dengan komitmen transformasi mutu layanan kesehatan yang digaungkan BPJS Kesehatan, sehingga peserta dapat mengakses layanan dengan mudah, cepat dan setara. &ldquo;Kami terus memastikan kemudahan layanan kesehatan bagi peserta JKN melalui implementasi Janji Layanan JKN tahun 2023 oleh seluruh fasilitas kesehatan di Provinsi Papua Selatan. Kemudahan layanan kesehatan yang saat ini sudah bisa dirasakan oleh pesera JKN yakni antrean online melalui Aplikasi Mobile JKN, akses layanan kesehatan cukup dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), komitmen layanan tanpa iur biaya tambahan, layananan administrasi tanpa fotokopi berkas serta kemudahan layanan kesehatan lainnya,&rdquo; tambah Mangisi. Sementara itu, Penjabat (Pj.) Gubernur Provinsi Papua Selatan, Apolo Safanpo menjelaskan jaminan kesehatan sangat penting dimiliki oleh masyarakat sebagai upaya antisipatif apabila jatuh sakit. Ia menilai bahwa Program JKN merupakan jawaban atas jaminan kesehatan yang selama ini diimpikan oleh seluruh masyarakat Provinsi Papua Selatan. Penyelenggaraan Program JKN di Provinsi Papua Selatan sudah dimulai sejak beberapa tahun yang lalu, puncaknya ketika Provinsi Papua Selatan mendapatkan penghargaan UHC Award dari Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta pada bulan Maret 2023 yang lalu. Keberhasilan penyelenggaraan Program JKN di Provinsi Papua Selatan tidak terlepas dari dukungan serta partisipasi oleh semua stakeholder, provider layanan kesehatan dan masyarakat. &ldquo;Prestasi yang baik ini tentunya harus kita pertahankan dan ditingkatkan lagi, langkah baik ini harus kita dukung sepenuhnya agar masyarakat yang ada di Provinsi Papua Selatan mendapatkan jaminan kesehatan yang bermutu,&rdquo; jelas Apolo. Apolo menyampaikan bahwa capaian UHC tidak hanya mengenai cakupan semesta, namun yang paling penting adalah bagaimana setiap orang memiliki hak atas jaminan kesehatan serta akses yang mudah untuk mendapatkan jaminan kesehatan tanpa perlu mengkhawatirkan adanya hambatan finansial. &ldquo;Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Papua Selatan sudah menjalankan komitmen untuk memberikan akses pendaftaran JKN melalui UHC Non Cut Off yang artinya dapat langsung aktif tanpa harus melewati masa tunggu. Saya berharap tidak ada lagi penduduk di Provinsi Papua Selatan yang tidak terdaftar Program JKN,&rdquo; tutupnya.

Sebanyak 516.545 jiwa atau 98% penduduk di Provinsi Papua Selatan telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hampir 100 Persen Warga Papua Selatan Terlindungi BPJS Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/BPJS101.jpg" alt="Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama BPJS Kesehatan dan Pemda Kabupaten Cirebon dalam rangka menjaga kesinambungan Cakupan Kesehatan Semesta Program JKN-KIS bertempat di Pendopo Bupati Cirebon, Rabu (4/11)." width="100%">
<figcaption>Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama BPJS Kesehatan dan Pemda Kabupaten Cirebon dalam rangka menjaga kesinambungan Cakupan Kesehatan Semesta Program JKN-KIS bertempat di Pendopo Bupati Cirebon, Rabu (4/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah Kabupaten Cirebon capai Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage (UHC)) Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Tercapainya Cakupan Kesehatan Semesta tersebut di tandai dengan dilakukannya penandatanganan Perjanjian Kerjasama dalam rangka menjaga kesinambungan Cakupan Kesehatan Semesta Program JKN-KIS bertempat di Pendopo Bupati Cirebon, Rabu (4/11).  Bupati Cirebon H. Imron Rosyadi menyampaikan bahwa pembangunan sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas penting dalam agenda pembangunan nasional. Hal tersebut juga yang menjadi salah satu fokus utama pembangunan di Kabupaten Cirebon, yaitu agar seluruh penduduk dapat memperoleh layanan kesehatan yang layak dan memadai.  “Dengan terwujudnya Cakupan Kesehatan Semesta di Kabupaten Cirebon kami berharap dapat menyukseskan Program Indonesia Sehat sebagai upaya mewujudkan Masyarakat Indonesia yang berperilaku sehat, hidup dalam lingkungan yang sehat, serta menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya,” jelas Imron.  Dalam kesempatan yang sama, Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari mengungkapkan bahwa selama lebih dari enam tahun berjalan, pertumbuhan peserta Program JKN-KIS terbilang cukup pesat. Jumlah kepesertaan program ini telah mencapai lebih dari 223,08 juta jiwa atau sekitar 83% dari seluruh penduduk Indonesia, yang berasal dari berbagai segmen termasuk penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.  Capaian kepesertaan Program JKN-KIS di Kabupaten Cirebon sendiri telah mencapai 96,05% dan melebihi rata-rata kepesertaan JKN-KIS secara nasional. Oleh karenanya BPJS Kesehatan mengapresiasi komitmen kuat dari Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan cakupan kesehatan semesta di tengah Pandemi Covid-19 seperti ini.  “Untuk menuju Universal Health Coverage merupakan wujud komitmen kita bersama untuk menyukseskan Program JKN-KIS sebagai salah satu program strategis pemerintah, sekaligus sebagai bentuk ketaatan kita terhadap Undang-Undang yang telah ditetapkan dan memastikan seluruh Penduduk Indonesia dapat terjamin pelayanan kesehatannya,” ujar Andayani.  Selain itu, Deputi Direksi Wilayah Jawa Barat BPJS Kesehatan, Fachrurrazi mengatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan program jaminan kesehatan di daerah sangatlah bergantung pada peran dari Pemerintah Daerah itu sendiri. Oleh karenanya ia mengapresiasi atas tercapainya Cakupan Kesehatan Semesta di Kabupaten Cirebon ini.  "Kami sangat mengapresiasi upaya pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mendukung penyelenggaraan Program JKN-KIS dengan cara bersinergi mewujudkan Cakupan Kesehatan Semesta. Kami berharap apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat menjadi penyemangat bagi Pemerintah Daerah lainnya di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Red) untuk dapat bersama-sama mewujudkan Cakupan Kesehatan Semesta bagi seluruh penduduk sesuai dengan segmentasinya," kata Fachrurrazi.  Pada kesempatan yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cirebon, Budi Setiawan menjabarkan sampai dengan tanggal 1 November 2020, jumlah kepesertaan Program JKN-KIS di Kabupaten Cirebon sebesar 2.122.490 jiwa atau sebesar 96,05% dari jumlah penduduk Kabupaten Cirebon sebanyak 2.209.870 jiwa. Jumlah penduduk yang telah terdaftar tersebut termasuk di dalamnya peserta yang didaftarkan, dan dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon ke dalam Program JKN-KIS yaitu sebanyak 329.059 jiwa.  "Semoga capaian ini menjadi semangat untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Cirebon. Kami berharap seluruh Peserta JKN-KIS di Kabupaten Cirebon dapat memanfaatkan jaminan kesehatan ini dengan sebaik-baiknya,” ucap Budi Setiawan.

Komitmen Kuat, Pemkab Cirebon Realisasikan UHC di Tengah Pandemi