<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/13/BANK-13-42265810.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Unit Usaha Syariah (UUS) Bank DKI menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan PW Muhammadiyah DKI dalam mendukung kebutuhan transaksi perbankan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PW Muhammadiyah) DKI Jakarta. Penandatanganan dilakukan Direktur Ritel dan Syariah Bank DKI, Henky Oktavianus dan Ketua PW Muhammadiyah DKI Jakarta, Akhmad H. Abubakar di Jakarta. Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo menyampaikan harapannya dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dapat meningkatkan inklusi keuangan syariah di DKI Jakarta. &ldquo;Bank DKI melalui Unit Usaha Syariah terus mengembangkan produk dan layanan yang inovatif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kami yakin, kolaborasi dengan PWM DKI Jakarta ini akan memperluas jangkauan layanan keuangan syariah dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian syariah di Jakarta,&rdquo; kata Agus. &ldquo;Bank DKI juga terus mendukung layanan perbankan digital yang dapat dipergunakan oleh PW Muhammadiyah dan juga Amal Usaha Muhammadiyah untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan tempat ibadah,&rdquo; ujar Agus. Adapun ruang lingkup MoU ini mencakup kerja sama penyediaan produk dan layanan keuangan syariah bagi PWM DKI Jakarta, diantaranya pembukaan produk tabungan, giro dan deposito, produk pembiayaan konsumer seperti Kredit Multi Guna iB dan KPR iB baik komersil maupun Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta pembiayaan ritel dan korporasi. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan apresiasinya terhadap Bank DKI dan berharap dapat meningkatkan hubungan baik dengan Bank DKI. Ia juga menyampaikan harapannya agar Bank DKI dapat mendukung kebutuhan Muhammadiyah DKI Jakarta melalui transaksi yang memberikan kemudahan, keamanan serta memberikan manfaat kepada umat. &nbsp;

Adapun ruang lingkup MoU mencakup kerja sama penyediaan produk dan layanan keuangan syariah bagi PWM DKI Jakarta.

Dorong Inklusi Keuangan, Unit Usaha Syariah Bank DKI Dukung Transaksi Perbankan Muhammadiyah DKI Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/15/OK-RISALAH-4251342691.jpg" alt="Pegadaian Syariah merayakan milad ke-21 dengan menggelar acara Roadshow Ibu Sehat Bersama Pegadaian Syariah (RISALAH) yang digelar Kantor Wilayah (Kanwil) IX Jakarta, Senin (15/1)." width="100%">
<figcaption>Pegadaian Syariah merayakan milad ke-21 dengan menggelar acara Roadshow Ibu Sehat Bersama Pegadaian Syariah (RISALAH) yang digelar Kantor Wilayah (Kanwil) IX Jakarta, Senin (15/1).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pegadaian Syariah merayakan milad ke-21 dengan menggelar acara Roadshow Ibu Sehat Bersama Pegadaian Syariah (RISALAH) yang digelar di seluruh Indonesia. Untuk Roadshow terakhir, kegiatan ini dilaksanakan di Aula Lantai 4 Pegadaian Syariah Kantor Wilayah (Kanwil) IX Jakarta, Senin (15/1). Kegiatan diikuti oleh 100 orang yang terdiri dari ibu hamil dan lansia. Selain&nbsp; pemeriksaan kesehatan dan kehamilan, juga digelar talkshow kesehatan dan literasi produk Pegadaian Syariah, hingga pembagian sembako gratis. Kepala Departemen Pemasaran dan Penjualan Unit Usaha Syariah Pegadaian Pusat, Tri Antoro mengatakan,&nbsp;RISALAH merupakan wujud kepedulian pihaknya kepada masyarakat di lingkungan sekitar kantor Pegadaian. "Harapan kami dari adanya program RISALAH ini, kami akan semakin dekat dengan masyarakat dan kami menunjukkan kepedulian unit usaha syariah PT Pegadaian terhadap lingkungan," kata Tri kepada wartawan. Di sisi lain, pihaknya juga mengedukasi produk dan layanan Pegadaian Syariah yang kekinian bertransformasi seiring kebutuhan masyarakat. Karena itu, dengan adanya kegiatan RISALAH ini, diharapkan dapat terjalin hubungan emosional antara Pegadaian Syariah dengan masyarakat. "Sehingga PT Pegadaian syariah akan semakin dikenal dan menjadi salah satu pemasar dari pegadaian syariah itu sendiri," kata dia. Pada kesempatan yang sama, Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kanwil IX Jakarta Endang Pertiwi mengatakan, saat ini portofolio market di kanwilnya mencapai 14 persen. Meski demikian, Endang menyakini potensi keuangan syariah ke depan akan meningkat. "Harapannya adalah Pegadaian semakin dikenal oleh masyarakat karena memang kita besar dari masyarakat sih," imbuhnya. Sementara itu, salah seorang peserta Maharani (32) mengaku senang mengikuti kegiatan RISALAH ini. Menurutnya, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi dirinya yang saat ini tengah menderita penyakit gula darah tinggi atau diabetes. "Ini gulanya tinggi. Biasanya engga punya penyakit gula, tiba-tiba punya penyakit gula. terus dikasih obat, dikasih vitamin juga (sama dokternya)," kata Maharani kepada wartawan. Sebagai nasabah Pegadaian Syariah, Maharani mengakui bahwa produk dan layanannya sangat bermanfaat bagi keluarganya. Salah satunya mempersiapkan tabungan emas untuk masa depan anaknya. "Iya. Buat masa depan. Sampai kuliah," ucap ibu tiga anak ini. Karena itu, dirinya mengucap syukur telah mengikuti kegiatan ini. "Terima kasih Pegadaian Syariah dan Medical Pegadaian untuk semuanya saya ucapkan terima kasih udah dapet sembako dan semuanya," pungkasnya. Sebagai informasi, program RISALAH Pegadaian Syariah diadakan di 12 tempat secara serentak di kanwil PT Pegadaian se- Indonesia. Program ini merupakan rangkaian dari kegiatan kalender dakwah Hari Ibu sekaligus memperingati milad ke-21 Pegadaian Syariah. &nbsp;

RISALAH merupakan wujud kepedulian pihaknya kepada masyarakat di lingkungan sekitar kantor Pegadaian.

Gelar Roadshow RISALAH di Jakarta, Pegadaian Syariah Berharap Makin Dekat dengan Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/dki.jpg" alt="Ilustrasi nasabah Bank DKI memanfaatkan online banking untuk bertransaksi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi nasabah Bank DKI memanfaatkan online banking untuk bertransaksi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Unit Usaha Syariah (UUS) Bank DKI berhasil menyabet penghargaan Infobank, sebagai Excellence Financial Performance Sharia Business Unit in 2022, The Best Financial Performance Sharia Business Unit in 2022 (Asset &lt; 10 Trillion), dan Golden Trophy Excellence Financial Performance Sharia Business Unit in 5 Concecutive Years (2018-2022). Penghargaan diberikan langsung pada ajang 12th Infobank Sharia Recognition 2023 di Jakarta pada (27/09). Direktur Teknologi &amp; Operasional merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Bank DKI, Amirul Wicaksono menyampaikan terima kasih dan mempersembahkan penghargaan yang diterima kepada Pemprov DKI Jakarta sebagai pemegang saham, nasabah serta mitra bisnis yang selalu memberikan kepercayaan atas produk dan layanan Syariah Bank DKI. "Penghargaan yang kami terima merupakan buah dari kerja keras dan komitmen dalam menyediakan layanan keuangan syariah yang unggul dan inovatif. Bank DKI akan terus berupaya untuk memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dan berkontribusi dalam industri keuangan syariah di Indonesia." ujar Amirul. Bank DKI juga telah menerapkan DBLM (Dual Banking Leverage Model) sebagai solusi layanan perbankan kepada nasabah yang menghendaki pilihan produk dan layanan syariah, diantaranya pembukaan rekening tabungan, giro, deposito, bahkan pembiayaan skema syariah seperti KUR, pembiayaan investasi, modal kerja, ritel dan mikro, serta Konsumer iB, dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang Bank DKI. Penghargaan 12th Infobank Sharia Recognition 2023 diberikan oleh majalah Infobank kepada perusahaan dengan prinsip Syariah yang memiliki pertumbuhan kinerja baik di tahun 2022, termasuk inisiatif inovasi dan kontribusi positif terhadap industri keuangan syariah di Indonesia. Aspek penilaian tersebut mencakup penilaian yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, seperti financial statement, rasio profitabilitas, dan indikator kinerja lainnya. Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi menambahkan bahwa dalam mengembangkan bisnisnya, UUS Bank DKI juga membangun sinergi dengan BUMD DKI Jakarta dan lembaga lainnya yang terkait dengan Pemprov DKI Jakarta seperti Dewan Masjid Indonesia (DMI) DKI Jakarta dan Bazis DKI Jakarta dalam hal optimalisasi layanan perbankan syariah. UUS Bank DKI juga menyediakan beragam solusi keuangan syariah seperti tabungan haji dan umrah (Taharoh). &ldquo;Bank DKI terus berinovasi dalam layanan perbankan syariah untuk tetap tumbuh dan menjadi pilihan warga DKI Jakarta,&rdquo; tutup Arie.

Penghargaan yang diterima merupakan buah dari kerja keras dan komitmen dalam menyediakan layanan keuangan syariah yang unggul dan inovatif.

Tumbuh Konsisten, Unit Usaha Syariah Bank DKI Kembali Raih Penghargaan 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/24/BUS-24-1362250428.jpg" alt="Ilustrasi layanan nasabah BTN Syariah di Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi layanan nasabah BTN Syariah di Jakarta</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) melakukan penjajakan dengan beberapa bank syariah yang ada dan terus berkomunikasi untuk mendapatkan penawaran terbaik guna mengakuisisi Bank Umum Syariah (BUS). "Sudah ada beberapa bank yang sudah kami jajaki dan melakukan NDA, proses masih terus berlangsung. Kami berharap bisa mendapatkan kesepakatan terbaik untuk proses spin off BTN Syariah," kata Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Setiyo menuturkan proses pemisahan atau spin off unit usaha syariahnya, BTN Syariah, untuk dijadikan BUS hingga saat ini terus berjalan dengan mengkaji opsi yang bisa dengan mudah dan cepat dilaksanakan. Proses akuisisi diharapkan bisa terlaksana akhir 2023 atau awal 2024. Ada tiga opsi, yakni mendirikan perusahaan baru atau meminta lisensi baru untuk BUS, melakukan akuisisi BUS yang sudah ada untuk dijadikan cangkang BTN Syariah, sedang mengkaji secara mendalam kemungkinan yang paling efisien untuk akuisisi BUS. "Kami serius ingin melakukan spin off BTN Syariah yang saat ini kinerjanya sangat bagus. Dengan spin off dan menjadi BUS, kami optimistis kinerja BTN Syariah akan semakin positif dan berkontribusi lebih besar bagi pembiayaan syariah khususnya pembiayaan rumah untuk masyarakat kecil," ujarnya. Saat ini ada sekitar 12 BUS yang berdiri di Indonesia. Dari 12 BUS tersebut diantaranya Bank Mega Syariah, BCA Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Net Syariah, Bank Muamalat, BTPN Syariah, Bank Victoria Syariah, BJB Syariah, Permata Bank Syariah, Bank NTB Syariah dan Bank Syariah Bukopin.

Penjajakan kepada beberapa bank syariah dilakukan BTN untuk mendapatkan penawaran terbaik untuk mengakuisisi Bank Umum Syariah (BUS).

BTN Buka Penawaran Untuk Akuisisi Bank Umum Syariah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/11/DIAN-61475912.jpg" alt="Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae" width="100%">
<figcaption>Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) siap memproses pengajuan ijin terkait rencana PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) melakukan akuisisi suatu bank dalam memuluskan aksi korporasi spin off pada UUS miliknya yakni BTN Syariah.&nbsp; "Kita akan mengizinkan&nbsp; kalau spin-off itu disertai dengan konsolidasi yang signifikan,&rdquo; ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jumat (11/8)&nbsp; Dian menambahkan OJK ingin memastikan hasil dari akuisisi atau merger tersebut bisa memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek, termasuk struktur kelembagaan, modal hingga total aset yang dimiliki oleh Bank Syariah BTN nantinya.&nbsp; &ldquo;Sebagaimana saya pernah sampaikan kalau OJK memang menginginkan adanya bank-bank syariah besar sekelas BSI. Mudah-mudahan bisa ada dua atau tiga bank hasil akuisisi atau merger kedepannya yang seukuran itu, Ini sesuai juga dengan mandat UUP2SK kalau spin off bisa dimintakan sekaligus konsolidasi, ujarnya. OJK diketahui telah menerbitkan kebijakan teranyar, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (POJK UUS) itu sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) Pasal 68 mengenai ketentuan pemisahan UUS, konsolidasi, dan sanksi. Dalam aturan itu, terdapat sejumlah ketentuan bagi bank yang akan menjalankan spin off.&nbsp; Misalnya, bank yang memiliki UUS dengan share asset lebih dari 50 persen dan/atau total aset UUS mencapai lebih dari Rp50 triliun wajib untuk melakukan spin off. UUS yang telah memenuhi kondisi sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK tersebut, wajib menyampaikan permohonan izin atau persetujuan [spin off] paling lama 2 tahun setelah POJK diterbitkan. Selain kondisi yang mewajibkan UUS untuk spin off, terdapat keputusan untuk melakukan spin off secara sukarela dari manajemen bank.&nbsp; Sebelumnya,&nbsp;Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk melaksanakan spin off pada UUS miliknya yakni BTN Syariah.&nbsp; Menurutnya, pemisahan akan diikuti dengan kemungkinan konsolidasi BTN Syariah dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS).&nbsp; "Skemanya kan pertama spin off, lalu diujungnya akan dikerjasamakan ke BSI,l.&nbsp; Karena tidak mungkin pengalihan aset kita laksanakan sendiri, ada risiko yang cukup besar," terang Nixon.&nbsp; Menurutnya, kalau polanya pengalihan aset, BTN untuk spin off dulu. "Nanti equity-nya kerja sama dengan BSI," ujarnya saat dalam agenda Akad Massal KPR Bank BTN, Selasa (8/8/2023).&nbsp; Nixon juga menyebutkan BTN sedang melakukan proses negosiasi kesepakatan jual beli dengan suatu bank yang bakal selesai sebelum akhir tahun terkait dengan pengembangan bisnis syariahnya tersebut. Namun, Nixon enggan memberikan bocoran lebih lanjut mengenai bank yang akan diakuisisi "Karena, kami tidak mengejar buat PT baru, tetapi kita pilih dengan akuisisi salah satu bank dan itu jadi syariah. Lalu, BSI akan masuk sebagai salah satu pemegang saham," tegasnya.

Bank yang memiliki UUS dengan share asset lebih dari 50 persen dan/atau total asetnya lebih dari Rp 50 triliun wajib melakukan spin off.

OJK Siap Proses Tahapan Spin Off BTN Syariah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/NIXON-1.jpg" alt="Dirut BTN Nixon Napitupulu" width="100%">
<figcaption>Dirut BTN Nixon Napitupulu</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Unit usaha Syariah (UUS) BTN (BTN Syariah) membukukan laba bersih sebesar Rp 281,21 miliar hingga semester I 2023, tumbuh 47,3 persen dibanding periode yang sama tahun lalu yang tercatat Rp190,90 miliar. Capaian positif BTN Syariah didukung pertumbuhan bisnis yang stabil. Pada semester I/2023, pembiayaan syariah tercatat tumbuh sekitar 16% menjadi Rp 33,90 triliun dibandingkan akhir Juni 2022 sebesar Rp 29,24 triliun. Sementara total DPK yang berhasil dihimpun BTN Syariah sepanjang semester I/2023 mencapai Rp34,93 triliun tumbuh 14,56% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp30,49 triliun. Dengan capaian tersebut, aset BTN Syariah berhasil tumbuh 14,69% menjadi Rp46,27 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp40,35 triliun. Secara keseluruhan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatat penyaluran kredit dan pembiayaan mencapai sekitar Rp 308 triliun sepanjang semester I/2023. Perolehan tersebut tumbuh 7,52% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp286,15 triliun. &ldquo;Kinerja keuangan semester satu tahun ini memang lebih menantang. Kami optimistis hingga akhir tahun 2023 tetap mampu membukukan kinerja keuangan yang positif sesuai target yang telah ditetapkan. Kami juga masih terus berproses membangun Bank BTN yang lebih modern dan kekinian,&rdquo; ujar Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangannya, Jumat (21/7). Nixon mengungkapkan, penyaluran kredit perumahan masih mendominasi total kredit perseroan pada semester I/2023. Adapun kredit perumahan yang disalurkan Bank BTN hingga akhir Juni 2023 mencapai Rp269,48 triliun. Dari jumlah tersebut KPR Subsidi pada semester I/2023 masih menjadi kontribusi terbesar dengan nilai mencapai Rp152,17 triliun tumbuh 10,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp137,25 triliun. Sedangkan KPR Non Subsidi tumbuh 6,49% menjadi Rp90,83 triliun pada semester I/2023 dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp85,30 triliun. &ldquo;Kami memacu kredit dengan sangat memperhatikan prinsip kehati-hatian. Rasio NPL Gross kami masih terjaga dengan baik di level 3,66%. Hingga akhir tahun ini kami berharap bisa menurunkan rasio NPL di bawah 3%,&rdquo; kata Nixon. Sepanjang semester I/2023, laba bersih Bank BTN tumbuh mencapai hampir sekitar Rp1,5 triliun atau naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1,471 triliun. Sementara total aset Bank BTN hingga akhir Juni 2023 naik menjadi menjadi Rp400,54 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp381,74 triliun. &nbsp;

BTN mencatatkan kredit dan pembiayaan mencapai sekitar Rp 308 triliun dan UUS BTN mencatat pembiayaan hampir Rp 40 triliun

Saingi Induk Usaha, Laba UUS BTN Tumbuh 47,3 Persen Menjadi Rp 281,2 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/11/PEGADAIAN-1965483380.jpg" alt="Kepala Departemen Pemasaran dan Penjualan UUS Pegadaian Tri Antoro saat menerima penghargaan di ajang Indonesia Sharia Finance Award 2023, Rabu (10/05). (Pegadaian untuk JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Kepala Departemen Pemasaran dan Penjualan UUS Pegadaian Tri Antoro saat menerima penghargaan di ajang Indonesia Sharia Finance Award 2023, Rabu (10/05). (Pegadaian untuk JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Unit Usaha Syariah (UUS) PT Pegadaian berhasil meraih penghargaan di ajang Indonesia Sharia Finance Award 2023, untuk kategori &ldquo;Outstanding Optimization of Product and Services Utilization Based on Sharia Principle&rdquo; yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi secara daring pada Rabu (10/05). Kepala Departemen Pemasaran dan Penjualan Unit Usaha Syariah PT Pegadaian Tri Antoro saat menerima penghargaan menyampaikan terima kasih kepada Warta Ekonomi yang telah memberikan apresiasi kepada Pegadaian Syariah. Menurut Tri Antoro, penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi Pegadaian Syariah yang tahun ini memasuki usia ke-20, untuk terus memberi kontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional berbasis syariah. &ldquo;Tak lupa, saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat khususnya nasabah yang telah mempercayakan Pegadaian sebagai solusi keuangan di masyarakat. Dan alhamdulillah, berdasarkan data terjadi peningkatan literasi keuangan syariah dengan index yang mencapai 9.1% di tahun 2022. Ini sekaligus membuktikan terjadinya peningkatan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan produk dan layanan Pegadaian berbasis syariah,&rdquo; jelas Tri Antoro. Sharia Finance Award 2023 mengusung tema &ldquo;Enhancing Islamic Financial Development Strategy in Digital Transformation Era&rdquo;. Berdasarkan penilaian dewan juri, Pegadaian Syariah dinilai memenuhi berbagai aspek penilaian, mulai dari reputasi perusahaan, pengembangan produk atau jasa syariah, inovasi digital dalam era transformasi, kebermanfaatan bagi masyarakat, hingga dampak positif dan signifikan melalui program CSR. Pegadaian Syariah selama ini telah membantu mendorong pertumbuhan bisnis pegadaian melalui layanan dan produk yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari gadai sampai pembiayaan berbasis syariah. Hal ini juga dibuktikan, pada tahun 2022, Pegadaian Syariah mencatatkan pertumbuhan outstanding financing sebesar 13,87% dengan dukung pertumbuhan nasabah sebanyak 9,51%. Pegadaian Syariah Digital juga dinilai unggul dalam memudahkan nasabah dalam bertransaksi dan berhasil mendapatkan jumlah pengguna yang terus mengalami peningkatan. Selain itu, Pegadaian Syariah juga fokus pada Penyaluran KUR Syariah bagi para pelaku usaha supermikro untuk mendapatkan akses pembiayaan yang dapat dijangkau di outlet-outlet yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pegadaian Syariah Digital dinilai unggul dalam memudahkan nasabah bertransaksi dan berhasil mendapatkan jumlah pengguna yang terus mengalami

Pegadaian Raih Penghargaan Indonesia Sharia Finance Award 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/sanksi-menanti-bila-tidak-tempati-rumah-yang-dibeli-lewat-kpr-subsidi_m_.jpg" alt="Ilustrasi rumah sederhana yang bisa memanfaatkan subsidi bunga KPR" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rumah sederhana yang bisa memanfaatkan subsidi bunga KPR</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ditopang kualitas pembiayaan yang tumbuh bagus Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melaporkan laba bersih tumbuh 80,12 persen year on year (yoy) menjadi Rp 333,58 miliar per 31 Desember 2022, dari sebelumnya Rp 185,20 miliar.  Dirut BTN Haru Koesmahargyo dalam paparan publik, Kamis (16/2) mengungkapkan kenaikan laba bersih unit syariah perseroan tersebut ditopang oleh peningkatan pembiayaan syariah dan perbaikan kualitas pembiayaan.  Ia mengatakan pembiayaan syariah tumbuh sebesar 14,79 persen yoy menjadi Rp 33,62 triliun dan Non Performing Financing (NPF) gross turun 101 bps yoy menjadi 3,31 persen per 31 Desember 2022.  Sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) unit syariah Bank BTN juga meningkat 18,38 persen yoy menjadi Rp34,64 triliun pada akhir 2022.  Dengan kenaikan tersebut, menurut dia, aset unit usaha syariah BTN naik 18,18 persen yoy menjadi Rp 45,33 triliun per 31 Desember 2022.  Dalam kesempatan ini, Haru menyampaikan Bank BTN secara keseluruhan mencetak laba bersih senilai Rp 3,04 triliun selama 2022, atau naik 28,15 persen year-on-year (yoy) dari sebelumnya Rp 2,37 triliun pada periode yang sama 2021.  Perseroan mencatat kredit dan pembiayaan tumbuh sebesar 8,53 persen yoy, dari Rp 274,83 triliun menjadi sebesar Rp 298,28 triliun per 31 Desember 2022.  Secara total, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank BTN tumbuh 9,23 persen yoy menjadi Rp233,68 triliun per 31 Desember 2022.“Kredit Pemilikan Rumah (KPR) masih menjadi motor terbesar pergerakan bisnis Bank BTN,” ujar Haru.  Di samping akselerasi pada kredit, Bank BTN berhasil meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 8,77 persen yoy dari Rp 295,97 triliun menjadi Rp 321,93 triliun per 31 Desember 2022.  Peningkatan DPK tersebut ditopang oleh kenaikan dana murah atau Current Account Savings Account (CASA) perseroan sebesar 19,13 persen yoy menjadi Rp 156,2 triliun pada akhir Desember 2022.  &nbsp;

Ditopang Kualitas Pembiayaan, Laba Unit Usaha Syariah Tumbuh 80,12 %

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/SYARIAH-PEGADAIAN.jpg" alt="Peringati 20 Tahun terbentuknya Unit Usaha Syariah PT Pegadaian digelar Tasyakur Bini" width="100%">
<figcaption>Peringati 20 Tahun terbentuknya Unit Usaha Syariah PT Pegadaian digelar Tasyakur Bini</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di hari Jadi ke-20 tahun, Unit Usaha Syariah PT Pegadaian menggelar acara Tasyakur Bini'mah dengan berbagi, sebagai wujud syukur dan kepedulian antar sesama. Acara digelar secara sederhana di kantor Pegadaian Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (25/01).  Lantunan ayat suci Al-Quran membuka rangkaian acara tasyakur yang dihadiri oleh Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan, jajaran Direksi PT Pegadaian dan anak usahanya. Hadir pula Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Pegadaian H.M Cholil Nafis, Lc, M.A., Ph.D. yang juga memberikan tausiyah, serta para tamu undangan lainnya.  Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan menyampaikan, momentum milad Unit Usaha Syariah Pegadaian kali ini digelar sebagai bentuk rasa syukur atas pencapaian kinerja yang diberikan oleh Unit Usaha Syariah kepada perusahaan selama 20 tahun terakhir.  “Di hari yang spesial ini, kami ingin berbagi kebahagiaan untuk bisa menyebarkan kebaikan dan kebermanfaatan demi kemaslahatan umat. Saya berharap aksi sosial ini dapat memberi keberkahan dan kelancaran bagi kemajuan Unit Usaha Syariah dan PT Pegadaian di masa mendatang,” jelas Damar.  Adapun pemberian bantuan diberikan secara simbolis kepada 2 (dua) lembaga sosial, diantaranya Klinik Sirandy Medika Bekasi &amp; IMANI PROKAMI (Ikatan Profesi Kesehatan) untuk khitanan massal 60 anak yatim dan duafa, juga kepada klinik Ainun Cahaya Medika Bogor berupa operasi katarak untuk 60 kaum duafa.  Unit Usaha Syariah berdiri sejak tahun 2003. Hingga kini Unit Usaha Syariah atau dikenal dengan Pegadaian Syariah telah memberikan kontribusi sebesar 20% terhadap bisnis perusahaan, melalui layanan dan produk berbasis syariah yang tersebar di seluruh Indonesia.  Pada tahun 2022, Unit Usaha Syariah PT Pegadaian mengalami pertumbuhan kinerja dibandingkan dengan tahun 2021 dengan Outstanding Financing sebesar 13,87% dan pertumbuhan jumlah nasabah sebesar 9,51%.  “Kami ucapkan terima kasih atas dukungan seluruh nasabah setia Pegadaian yang telah mempercayakan Pegadaian sebagai lembaga jasa keuangan non bank yang dekat dengan masyarakat. Semoga kedepan Pegadaian Syariah maupun konvensional dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia,” tambah Damar.

Unit Usaha Syariah Pegadaian Rayakan Milad ke-20 dengan Berbagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/BSI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Unit Usaha Syariah (UUS) hasil spin off disarankan untuk melakukan merger agar terbentuk perbankan syariah yang kuat dari sisi permodalan. Selain itu, mergernya UUS hasil spin off secara operasional akan membuat perbankan syariah menjadi lebih efisien dan efektif.  Pengamat Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah Muhammad Nadratuzzaman Hosen mengatakan, untuk memastikan kecukupan modal, beberapa UUS yang melakukan spin off sebaiknya bergabung (merger). Selain kuat dari permodalan, layanan yang diberikan lebih komprehensif dan jangkauan bisnis lebih luas.  "Dengan spin off dan merger, pasarnya akan semakin bagus. Menurut hemat saya, memang bank jangan terlalu banyak. Biar sedikit, tetapi modalnya kuat dan besar. Dari pada banyak-banyak, tetapi modalnya kecil-kecil," ujar Hosen, di Jakarta, Selasa (6/12).  Nadratuzzaman Hosen juga menuturkan, Bank Umum Syariah atau BUS hasil merger USS akan lebih efisien dan efektif dampaknya terhadap market share industri keuangan syariah nasional. Secara ekonomi, menurutnya, akan lebih bagus dan bisa fokus pada pasar-pasar tertentu, sehingga akan lebih efisien di industri.  Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan pangsa pasar perbankan syariah nasional per Agustus 2022 mencapai 7,03 persen. Dari angka ini, sebanyak 13 Bank Umum Syariah (BUS) menguasai pangsa pasar 66,14 persen, sebanyak 20 Unit Usaha Syariah (UUS) 31,39 persen, dan 166 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menguasai 2,47 persen pangsa pasar dari total industri perbankan syariah.  Sementara itu, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) atau BSI, yang merupakan hasil merger BUS di bank BUMN menguasai 60 persen pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia.  Disusul oleh Bank Muamalat sebesar 13 persen, Bank Aceh Syariah sebesar 7 persen, Bank BTPN Syariah sebesar 4 persen, Panin Syariah sebesar 3 persen, dan tujuh BUS lainnya menguasai 13 persen pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia.  Masih dari data OJK, kinerja perbankan syariah di Indonesia terus meningkat. Per Agustus 2022, aset perbankan syariah Indonesia tumbuh 17,91 persen yoy ke posisi Rp 744,68 triliun, dana pihak ketiga naik 18,08 persen yoy menjadi Rp 591,97 triliun. Jumlah rekening nasabah telah mencapai 49,12 juta rekening atau bertambah 1,54 juta rekening dari Juli 2022.  Di sisi lain, Nadratuzzaman Hosen mengatakan, kewajiban spin off UUS diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengharuskan UUS milik Bank Umum Konvensional (BUK) wajib melakukan pemisahan menjadi Bank Umum Syariah, selambat-lambatnya tahun 2023 atau 15 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Perbankan Syariah.  "Spin off UUS sulit dihindari karena sudah diamanatkan di pasal 68 UU Perbankan Syariah dan baik dampaknya bagi perekonomian," jelas Nadratuzzaman Hosen.  Namun, realisasinya masih terkendala kecukupan modal sehingga walaupun syarat spin off terpenuhi, jika tanpa suntikan modal, Bank Umum Syariah (BUS) tidak akan mampu membangun kantor dan infrastruktur lain. Terlebih, lembaga keuangan adalah bisnis padat modal.  "Spin off ini sebenarnya sudah lama diberikan waktu dan disosialisasikan oleh pemerintah agar perusahaan induk memberikan modal cukup, tetapi induknya tidak memberikan modal juga. Jadi, kondisinya tetap UUS terus," lanjut Nadratuzzaman Hosen.

Pengamat Perbankan Syariah Sarankan UUS Hasil Spin Off Merger

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#unit usaha syariah

Berita Terkini