<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/14/JKT-1-PRESIDEN-SERAHKAN-ZAKAT-KE-BAZNAS-FED-7JPG-1614573069.jpg" alt="Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Agama terus merombak fungsi kantor urusan agama (KUA). Setelah bakal jadi tempat pencatatan nikah semua agama, yang terbaru KUA akan dijadikan unit pengumpul zakat (UPZ). Pada tahap awal, UPZ bakal dibuka di KUA bertipe A. Direktur Pendayagunaan Zakat dan Wakaf Kemenag Waryono Abdul Ghofur menuturkan, saat ini KUA di Indonesia berjumlah 5.972 unit. &rdquo;Tipe KUA itu dari A yang paling tinggi sampai dengan tipe D,&rdquo; katanya di sela Festival Ramadan Asyik Bersama Gusmen di Jakarta, Jumat (22/3) malam. Dia mengatakan, jumlah KUA tipe A sekitar 90 unit. Rencananya, Senin (25/3) Kemenag menggelar rapat finalisasi pembukaan layanan UPZ di KUA bersama mitra terkait. Untuk urusan pembukaan UPZ, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) akan dilibatkan. Dia berharap, pada bulan puasa ini, inovasi pembukaan UPZ di KUA mulai terwujud. Dengan adanya UPZ di KUA, Waryono berharap bisa memudahkan masyarakat untuk membayar zakat, infak, dan sedekah. Nanti ditempatkan petugas amil zakat yang kompeten untuk melayani masyarakat. Penghimpunan zakat secara nasional pun bisa semakin besar. Dia mengakui bahwa saat ini antara potensi dan realisasi zakat masih jomplang. Di antara tantangannya adalah personel amil bersertifikat yang masih kurang. Kemudian, lembaga amil zakat resmi belum merata sampai ke pelosok. Di forum yang sama, Wamenag Saiful Rahmat Dasuki mengatakan, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 327 triliun per tahun. Sayang, realisasinya baru Rp 40 triliunan per tahun. Menurut dia, perlu penyempurnaan tata kelola zakat supaya penghimpunannya lebih maksimal. (wan/c6/fal)

Kementerian Agama terus merombak fungsi kantor urusan agama (KUA). Setelah bakal jadi tempat pencatatan nikah semua agama, yang terbaru KUA

Jadi Pencatat Nikah Semua Agama, Kini KUA Difungsikan untuk Unit Pengumpul Zakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/uang-baru.jpg" alt="KAS KELILING: Seorang warga menunjukkan uang baru yang telah ditukarkan di layanan kas keliling BI di Gedung Negara Grahadi, Kamis (18/8). (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KAS KELILING: Seorang warga menunjukkan uang baru yang telah ditukarkan di layanan kas keliling BI di Gedung Negara Grahadi, Kamis (18/8). (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sedikitnya 108 lembaga pengumpul zakat dipastikan tidak memiliki izin. Beberapa di antaranya menggunakan nama-nama perusahaan besar dan badan usaha milik negara (BUMN). Lantaran tidak memiliki izin dan bila masih menghimpun dana zakat dari masyarakat, maka sesuai UU 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, lembaga tersebut bisa dipidana.  Temuan itu disampaikan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin dari hasil pendataan lembaga zakat per Januari 2023. Ada 108 lembaga yang mengelola zakat, tetapi tidak mengantongi izin sebagai lembaga amil zakat. Selain itu, dari pendataan, ada 107 lembaga yang telah berizin. "Lembaga pengelola zakat yang tidak berizin wajib menghentikan segala aktivitas pengelolaan zakatnya," kata Kamaruddin di Jakarta kemarin (20/1).  Yang tak berizin itu, antara lain, Yayasan <a href="https://www.jawapos.com/tag/baitul-maal/">Baitul Maal</a> BRI YBM BRILiaN, Yayasan Baitul Maal PLN, dan Baituzzakah Pertamina. Semuanya berada di Jakarta Pusat. Kemudian, ada Amanah Astra, MTT Telkomsel, BP ZIS Indosat, OKE OCE Peduli, LAZ Pertamina Hulu Rokan, Al Maghfirah BP Jamsostek, dan Social Trust Fund UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.  Kamaruddin menambahkan, pemerintah sudah mengeluarkan prosedur pedoman pemberian izin pembentukan <a href="https://www.jawapos.com/tag/lembaga-amil-zakat/">lembaga amil zakat</a> (LAZ). Dalam Pasal 38 UU 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat ditegaskan larangan bagi amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Sesuai pasal 41 undang-undang tersebut, pelanggaran bisa dipidana maksimal setahun penjara dan atau pidana denda paling banyak Rp 50 juta.

Kemenag Temukan 108 Lembaga Zakat Tak Berizin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/BANK-KALSEL-01-12.jpg" alt="Bank Kalsel melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ)-nya menyalurkan bantuan dana untuk korban terdampak banjir di Kab. Hulu Sungai Tengah sebesar Rp100 juta. (Bank Kalsel for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bank Kalsel melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ)-nya menyalurkan bantuan dana untuk korban terdampak banjir di Kab. Hulu Sungai Tengah sebesar Rp100 juta. (Bank Kalsel for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Di awal tahun 2021, musibah banjir melanda masyarakat Kalimantan Selatan dan menggenangi beberapa kabupaten dan kota. Penghujung tahun 2021, kembali beberapa kabupaten di Kalimantan Selatan dilanda banjir dimana kabupaten Hulu Sungai Tengah tergolong mengalami dampak yang paling parah. Melihat kondisi tersebut, Bank Kalsel melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ)-nya menyalurkan bantuan dana untuk korban terdampak banjir di Kab. Hulu Sungai Tengah sebesar Rp 100 juta.  Hal ini sebagai bentuk kepedulian dan perhatian Bank Kalsel di bidang sosial dan kemanusiaan. Secara simbolis, bantuan tersebut diserahkan secara langsung oleh Komisaris Independen Bank Kalsel, Syahrituah Siregar didampingi Direktur Operasional Bank Kalsel, Ahmad Fatrya Putra kepada Aulia Oktafiandi selaku Bupati Hulu Sungai Tengah (HST).  Penyerahan disaksikan Pj. Sekretaris Daerah HST, Muhammad Yani beserta Kepala Divisi Corporate Secretary Bank Kalsel, Suriadi; dan Kepala Bank Kalsel Kantor Cabang Barabai, Aly Rizqan yang berlangsung di Stadion Murakata Barabai sebagai posko induk penanganan banjir HST (30/11).  Disamping menjelaskan kondisi banjir terkini, Bupati Hulu Sungai Tengah Aulia Oktafiandi juga mengapresiasi kepedulian Bank Kalsel atas musibah banjir ini.  “Alhamdulillah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bank Kalsel telah memberikan bantuan melalui UPZ Bank Kalsel sebesar Rp100 juta. Tentunya kami bersama Dinas Sosial akan menyalurkan bantuan ini secara langsung terutama kepada warga yang akan terdampak aliran banjir ini,” jelas Aulia.  Direktur Operasional Bank Kalsel, Ahmad Fatrya Putra menyampaikan rasa belasungkawa atas musibah banjir yang melanda masyarakat Hulu Sungai Tengah.  “Kami Bank Kalsel turut berbelasungkawa atas musibah yang menimpa masyarakat Hulu Sungai Tengah. Bantuan ini kami serahkan sebagai bentuk kepedulian Bank Kalsel sebagai bank asli urang banua,” ucap Fatrya.  Lebih lanjut, Fatrya menjelaskan bahwa bantuan UPZ Bank Kalsel ini berasal dari dana yang dihimpun dari pemotongan zakat, infaq maupun sedekah dari gaji pegawai Bank Kalsel yang telah disisihkan untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.  “Bantuan UPZ Bank Kalsel ini sebagai perwujudan kepedulian seluruh pegawai Bank Kalsel. Dana bantuan ini berasal dari potongan zakat sebesar 2,5% dari gaji setiap pegawai Bank Kalsel setiap bulannya. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat HST yang terdampak banjir,” pungkas Fatrya  Sebagai informasi, Bank Kalsel melalui UPZnya sendiri telah bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalsel untuk menyalurkan berbagai bantuan sosial, keagamaan serta kemanusiaan di Kalimantan Selatan. Bagi yang ingin turut serta membantu saudara – saudara kita yang membutuhkan dapat menyalurkan donasi melalui nomor rekening Bank Kalsel Syariah : 901.03.05.00777.7 atas nama UPZ Bank Kalsel.

UPZ Bank Kalsel Bantu Warga Terdampak Banjir Hulu Sungai Tengah