<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Pembangunan-Gedung-UPTD-PPA-Surabaya1.jpg" alt="UPTD PPA Kota Surabaya. Istimewa" width="100%">
<figcaption>UPTD PPA Kota Surabaya. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pendirian Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kota Surabaya tinggal menunggu rekomendasi dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Seluruh kebutuhan seperti sarana prasarana hingga personel, sudah disiapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.  Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya Tomi Ardiyanto mengatakan, dengan adanya UPTD PPA, pemkot akan memiliki kemampuan yang lebih besar dalam menangani permasalahan perempuan dan anak. Selama ini, penanganan dilakukan Unit Pusat Pelayanan (UPT) Terpadu PPA Surabaya.  ”Jadi istilahnya mendorong kita untuk tahun depan melakukan ketuntasan terhadap permasalahan-permasalahan penanganan perempuan dan anak,” ujar Tomi.  Tomi mencontohkan penanganan terhadap kasus perempuan dan anak yang bisa dijangkau UPTD PPA Surabaya. Misalnya, ketika terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pihaknya tak hanya sekadar melihat dari persoalan anak tersebut. Melainkan, persoalan itu juga dilihatnya baik dari sisi keluarga, komunitas, maupun lingkungannya.  Tomi menyatakan, pendirian UPTD PPA di Kota Surabaya dinilainya penting. Sebagai upaya dalam menyelesaikan permasalahan kasus yang terjadi pada anak maupun perempuan agar lebih komprehensif dan menyeluruh.  ”Jadi kolaborasinya secara holistik dan integratif. Kita juga sudah ada dua shelter yang kita punya. Ada shelter perempuan dan anak, untuk laki dan perempuan,” ungkap Tomi.  Untuk mendukung penanganan terhadap persoalan anak dan perempuan ini, lanjut dia, DP3APPKB Kota Surabaya mendirikan UPTD PPA. Meski demikian, UPTD itu baru dapat berjalan apabila sudah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Jawa Timur.  ”Rekomendasi terbentuknya UPTD PPA itu harus tanda tangan Ibu Gubernur. Kita tinggal menunggu itu saja, semuanya sudah kita siapkan,” terang Tomi.  Dia menambahkan, saat ini kepedulian masyarakat terhadap kasus KDRT pada anak dan perempuan meningkat. Artinya, perhatian masyarakat untuk melapor apabila menjumpai kasus KDRT pada anak dan perempuan itu sekarang meningkat.

Surabaya Tunggu Rekomendasi Gubernur Khofifah untuk Rumah PPA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/anna-dan-griya-werda.jpg" alt="Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Anna Fajriatin. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Anna Fajriatin. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Puluhan anak menyerahkan orang tuanya yang sudah lanjut usia untuk tinggal dan dirawat di Panti Sosial Griya Werdha, Kota Surabaya. Pada 2022, ada sekitar 40 warga yang mengajukan orang tuanya ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Griya Werdha milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.  Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Anna Fajriatin mengaku prihatin terhadap fenomena tersebut. Padahal, Griya Werdha seharusnya dikhususkan bagi lansia miskin telantar dan tidak memiliki keluarga.  ”Sekarang semakin banyak kami menerima surat yang sudah disertai pernyataan dari anak, bersedia agar orang tuanya dirawat di Panti Griya Werdha,” kata Anna.  Menurut dia, tetap saja ada pengajuan lansia untuk tinggal di Griya Werdha meski orang tua itu masih memiliki anak dan keluarga. ”Surat pengajuan yang masuk tahun ini kurang lebih ada 40-an,” ujar Anna.  Dia menyebutkan, mayoritas warga yang ingin menyerahkan orang tua mereka ke Griya Werdha, karena alasan faktor ekonomi. Meski demikian, pihaknya pun tidak serta merta untuk langsung dapat menerima.  ”Jadi tidak semua kami terima, kami turunkan tim dari Griya Werdha untuk outreach terlebih dahulu,” tutur Anna.  Anna mengatakan, apabila faktor ekonomi yang menjadi alasan, Dinsos Surabaya akan melakukan pendekatan kepada anak atau keluarganya. Jika memungkinkan, pihak keluarga atau anak akan diberikan intervensi bantuan makanan atau program padat karya supaya orang tua mereka tetap dapat tinggal bersama.  ”Kami tidak serta merta mengambil orang tua itu. Tapi mendekati dahulu anak atau keluarganya. Kan kasihan, karena sebaik-baik perawatan itu ada di keluarganya,” ucap Anna.  Dia lantas mencontohkan fenomena yang pernah terjadi di salah satu wilayah kecamatan Surabaya. Saat itu ada seorang warga yang ingin menyerahkan orang tua mereka ke UPTD Griya Werdha. Padahal warga tersebut tergolong keluarga yang mampu.  ”Karena alasan istri mudanya yang tidak mau merawat, akhirnya orang tuanya diserahkan ke Griya Werdha. Itu kasihan orang tuanya, makan sampai dikasih tetangga. Akhirnya, sore harinya itu langsung kami ambil,” papar Anna.  Anna pun ingin membuka hati dan nurani masyarakat agar tak serta merta menyerahkan orang tua mereka ke Griya Werdha. Jika faktor ekonomi menjadi alasan, Pemkot Surabaya memastikan siap untuk memberikan intervensi kepada anak atau keluarganya.  Anna menegaskan, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi telah memberikan perhatian serius terhadap fenomena itu. Wali Kota Eri Cahyadi meminta Dinsos melakukan pengecekan secara detail sebelum menerima pengajuan lansia untuk dirawat di Griya Werdha.  ”Pak wali kota meminta cek betul, kondisi sebenarnya dari keluarganya. Kalau memang tidak mampu betul keluarganya, maka kita ambil. Tapi kalau memang masih ada keluarga dan ada penghasilan, kita beri intervensi lain, sehingga orang tuanya tetap dapat tinggal di rumah,” ujar Anna.

Puluhan Anak Serahkan Orang Tuanya ke Panti Griya Werdha Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/20210127_134705.jpg" alt="Tempat penyimpanan khusus vaksin Covid-19 di Kantor UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pradita Kurniawan Syah/Antara" width="100%">
<figcaption>Tempat penyimpanan khusus vaksin Covid-19 di Kantor UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pradita Kurniawan Syah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi mencatat, puluhan ribu dosis vaksin Covid-19 merek Sinovac di daerah itu memasuki masa kedaluwarsa pada awal Agustus.  ”Di gudang penyimpanan vaksin UPTD Farmasi kami, stok vaksin Sinovac ada 21.834 dosis dan kedaluwarsa pada 1 Agustus,” kata Kepala UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Bayu Biharussyfa seperti dilansir dari Antara di Cikarang, Rabu (27/6).  Dia mengatakan, vaksin Covid-19 yang diproduksi Tiongkok itu itu diprediksi tidak akan bisa digunakan masyarakat meski tersedia dalam jumlah banyak. Pihaknya telah berkomunikasi dengan Dinkes Provinsi Jawa Barat untuk melakukan penjemputan vaksin menjelang habisnya waktu penggunaan vaksin tersebut.  ”Vaksin yang habis masa penggunaannya sudah didata, tinggal menunggu dijemput Bio Farma melalui Dinkes Provinsi Jawa Barat,” ucap Bayu Biharussyfa.  Bayu menjelaskan, selain vaksin Sinovac, beberapa vaksin Covid-19 merek lain juga akan memasuki masa kedaluwarsa. Di antaranya vaksin Covovac dengan batas waktu penggunaan maksimal hingga Minggu (31/7).  ”Vaksin merek ini (Covovax) stoknya juga relatif masih banyak sekitar 36.820 dosis,” terang Bayu Biharussyfa.  Selain itu, ada vaksin merek AstraZenecca yang jumlahnya mencapai 3.330 dosis dengan tenggat waktu penggunaan akan habis pada Jumat (12/8).

Puluhan Ribu Dosis Vaksin Sinovac di Bekasi Kedaluwarsa Awal Agustus