<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/24/XvfAzvdos9es3frEAIgPglbEgWgUvmXbEcvddtl7-1-4181605220.jpg" alt="Suasana layanan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi. Kanim bekasi menambah unit layanan paspor untuk memaksimalkan pelayanan permohonan paspor dan cegah TPPO. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Suasana layanan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi. Kanim bekasi menambah unit layanan paspor untuk memaksimalkan pelayanan permohonan paspor dan cegah TPPO. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi menambah unit layanan paspor serta inovasi waktu pelayanan untuk menjangkau lebih banyak pemohon. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi, Anggi Wicaksono, mengatakan perluasan titik layanan menjadi langkah penting dalam peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keimigrasian. &ldquo;Kami terus berupaya menghadirkan pelayanan terbaik dengan membuka unit layanan di MPP Kota Bekasi, Unit Layanan Paspor (ULP) Plaza Cibubur, dan Immigration Lounge Grand Metropolitan Mall. Langkah ini dilakukan agar masyarakat, khususnya warga Kota dan Kabupaten Bekasi, dapat memperoleh pelayanan prima dalam penerbitan paspor,&rdquo; kata Anggi dalam keterangannya, Jumat (24/10). Dalam memberikan kemudahan bagi pemohon yang memiliki keterbatasan waktu di hari kerja, terutama para karyawan dan pelajar, ULP Plaza Cibubur dan Immigration Lounge Grand Metropolitan Mall juga melayani pemohon pada hari Sabtu, mulai pukul 09.00 hingga 14.00 WIB. Selain itu, sejak September 2025 lalu Kanim Bekasi juga meluncurkan inovasi Pelayanan Tanpa Jeda, yakni layanan yang tetap berjalan pada jam istirahat, pukul 12.00&ndash;13.00 WIB. Inovasi ini dirancang untuk membantu para pekerja agar dapat mengurus paspor tanpa harus izin dari tempat kerja. &ldquo;Inovasi ini adalah bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik Kanim Bekasi, sekaligus memberikan pilihan waktu layanan yang lebih fleksibel,&rdquo; ucap Anggi. Dalam hal kualitas pelayanan, Kanim Bekasi juga menegaskan penerapan Standar Operasi Prosedur (SOP) dan pemenuhan persyaratan penerbitan paspor sebagaimana ketentuan Direktorat Jenderal Imigrasi. Anggi menyebut, proses penerbitan paspor akan berjalan cepat bila seluruh dokumen jati diri dan persyaratan telah lengkap. Sebaliknya, paspor belum dapat diterbitkan jika berkas masih kurang. &ldquo;Ini bukan bentuk mempersulit, melainkan ketegasan administrasi untuk memastikan seluruh proses sesuai ketentuan serta menjaga keamanan data dan legalitas pemohon,&rdquo; tegasnya. Selain fokus pada pelayanan, Kanim Bekasi juga menerapkan prinsip sense of security dalam penerbitan paspor, terutama bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Langkah ini merupakan bagian dari upaya pencegahan terhadap praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). &ldquo;Kami berkomitmen memberikan pelayanan penerbitan paspor yang cepat, tepat, dan humanis, sekaligus menjadi langkah pencegahan dini terhadap sindikat TPPO serta penempatan PMI nonprosedural. Perlindungan hukum bagi CPMI harus dimulai sejak dari dalam negeri,&rdquo; pungkasnya.

Direktorat Jenderal Imigrasi memperluas layanan paspor di Bekasi untuk mencegah TPPO dan meningkatkan akses masyarakat.

Kantor Imigrasi Bekasi Tambah Unit layanan Paspor, Fokus Cegah TPPO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG-20220802-WA0077-1.jpg" alt="Diskusi soal pembukaan rute domestik dan internasional Bandara Sumenep. Humas Kemenkumham Jatim for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Diskusi soal pembukaan rute domestik dan internasional Bandara Sumenep. Humas Kemenkumham Jatim for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kanwil Kemenkumham Jatim mendukung percepatan peningkatan ekonomi di wilayah Madura. Salah satunya dengan rencana membuka Unit Layanan Paspor (ULP) di Bandara Trunojoyo, Sumenep.  Hal itu sebagai bentuk dukungan atas rencana Pemkab Sumenep yang hendak membuka rute penerbangan khusus jamaah umrah. Topik tersebut jadi perbincangan antara Kakanwil Kemenkumham Jatim Zaeroji dan Bupati Sumenep Ahmad Fauzi pada Selasa (2/8). Pertemuan keduanya berlangsung gayeng di Pendopo Kabupaten Sumenep.  ”Salah satu topik yang dibicarakan adalah membahas pelayanan keimigrasian. Ada rencana dibuka Unit Layanan Paspor (ULP) di Bandara Trunojoyo,” ujar Zaeroji.  Menurut dia, ULP makin mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat. Zaeroji yang didampingi Kepala Kantor Imigrasi Pamekasan Imam Bahri menyambut baik rencana pembukaan ULP di Sumenep. Pihaknya membuka diri untuk menjalin kerja sama dengan Pemkab Sumenep.  ”Warga Madura masih mendominasi jumlah pemohon paspor untuk saat ini. Baik untuk ibadah umrah dan pekerja migran,” ungkap Zaeroji.  Zaeroji mengatakan, dalam waktu dekat akan berkoordinasi intens dengan stakeholder terkait untuk mewujudkan Bandara Trunojoyo jadi bandara internasional. Sehingga pelayanan warga Madura yang akan menunaikan ibadah umrah dapat terakomodir.  ”Dengan dibukanya Bandara Trunojoyo, iklim investasi di Jatim dapat tumbuh pesat pasca pandemi. Sehingga, kesejahteraan warga Madura bisa lebih baik,” ucap Zaeroji.  Sementara itu, Bupati Sumenep Ahmad Fauzi menyampaikan, saat ini telah berkoordinasi dengan beberapa maskapai. Yaitu untuk penambahan rute penerbangan.  ”Saat ini, Surabaya-Sumenep maupun sebaliknya masih jadi rute utama. Ke depan Pemkab Sumenep akan akan mencoba membuka rute baru. Ada opsi membuka rute Sumenep-Denpasar dan Sumenep-Jakarta,” ujar Ahmad Fauzi.  Fauzi juga menyambut baik usul untuk membuka penerbangan internasional. ”Kami berharap nanti pemberangkatan jamaah umrah khususnya warga Madura dapat diakomodir melalu Bandara Trunojoyo,” ungkap dia.  Sejak diresmikan Presiden Joko Widodo, Bandara Trunojoyo telah beroperasi melayani penerbangan dengan rute Surabaya - Sumenep - Surabaya. Dengan dua kali penerbangan dalam seminggu.  Kepala Otorisasi Bandara Trunojoyo Arqodri menyatakan, saat ini baru satu maskapai yang melayani rute penerbangan. ”Kami terus berupaya untuk menambah frekuensi dan rute penerbangan baru,” ungkap Arqodri.

Rute Domestik dan Internasional Khusus Umrah Segera Dibuka di Sumenep

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/solo-raya-kini-punya-unit-layanan-paspor-baru_m_177940.jpeg" alt="PERESMIAN: Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Ibnu Chuldun meresmikan kantor ULP di Sukoharjo, Kamis (28/12)." width="100%">
<figcaption>PERESMIAN: Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Ibnu Chuldun meresmikan kantor ULP di Sukoharjo, Kamis (28/12).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil KemenkumHAM) Jateng membuka kantor Unit Pelayanan Paspor (ULP) baru di jalan Ir Soekarno, Solo Baru, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, Kamis (28/12). Peresmian kantor yang mengurusi pelayanan paspor tersebut dilakukan langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Jateng, Ibnu Chuldun didampingi oleh Wakil Bupati Sukoharjo Purwadi. Usai meresmikan ULP, Ibnu mengatakan, kantor pelayanan paspor ini merupakan ULP kedua yang ada di Jateng setelah ULP yang ada di Semarang. Ibnu berharap keberadaan kantor baru ini bisa mempermudah pelayanan pembuatan paspor. "Selama ini kan pelayanan hanya di Colomadu, kan ada yang kejauhan. Kantor ini juga sesuai permintaan dari Bupati Sukoharjo (Wardoyo)," terang Ibnu kepada JawaPos.com, Kamis (28/12). Ibnu melanjutkan, kantor ULP ini bakal memberikan pelayanan yang sangat cepat dalam pembuatan paspor. Bahkan untuk satu paspor hanya dibutuhkan waktu tidak lebih dari delapan menit. Dengan perhitungan tersebut dalam sehari ULP dapat melayani lebih kurang 200 pemohon. "Ini untuk menghindari adanya calo, jadi mengurus sendiri tidak ditarik biaya (calo). Hanya membayar untuk pembuatan paspor saja. Mudah, cepat dan bisa mengurus sendiri," katanya.&nbsp; Sampai saat ini Kanwil Kemenkumham sudah mempunyai enam kantor Imigrasi di seluruh Jawa Tengah. Diantaranya yakni di Surakarta, Semarang, Cilacap, Wonosobo, Pati dan juga Pemalang. Selain itu juga ditambah dua kantor ULP, satu di Semarang dan satu lagi di Sukoharjo. Dengan jumlah tersebut, pelayanan permohonan paspor yang bisa dilayani mencapai 800-900 orang per hari.&nbsp; Keberadaan kantor ULP ini disambut baik oleh warga, terutama yang berada di daerah Sukoharjo dan Wonogiri. Salah satunya yakni Maridi, 60, warga Jatiroto, Wonogiri. Ia mengaku sangat dimudahkan saat mengurus paspor di ULP. Selain itu, ia juga tidak perlu repot-repot datang ke kantor Imigrasi Kelas I Surakarta yang ada di Colomadu, Karanganyar. Padahal, dirinya baru kali ini mengurus paspor. "Ini mau mengurus paspor untuk umrah, katanya disuruh membuat di ULP ini. Cukup mudah dan cepat," terang Maridi saat berbincang dengan Ibnu.

Solo Raya Kini Punya Unit Layanan Paspor Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/unit-layanan-paspor-gresik-siap-layani-paspor-haji_m_114534.jpeg" alt="ANTRE: Taufik Rahman (kanan) melayani Sumiati yang mengurus paspor di ULP Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjung Perak." width="100%">
<figcaption>ANTRE: Taufik Rahman (kanan) melayani Sumiati yang mengurus paspor di ULP Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjung Perak.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash;Kantor Unit Layanan Paspor (ULP) Gresik bersiap melayani pengurusan paspor untuk calon jamaah haji. Saat ini, terdata, ada 1.604 calon jamaah haji dari Gresik. Dari jumlah tersebut, baru 80 orang yang sudah memiliki paspor.  Kepala ULP Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak di Gresik Irmansyah Fatriadi menyatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan kantor Kementerian Agama (Kemenag) Gresik. Layanan paspor akan diselenggarakan secara bertahap. Pihak Kemenang meminta imigrasi melayani 250 pemohon paspor haji per harinya. &rdquo;Terkait permintaan itu, kami sedang mencari cara untuk mempermudah pemrosesan paspor haji,&rsquo;&rsquo; katanya.  Irmansyah menambahkan, pemohon paspor di ULP Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak di Gresik cukup padat. Rata-rata ada 200 pemohon per harinya. Padahal, sarana kursi yang disediakan di ruang tunggu hanya berjumlah 140 buah. &rdquo;Jumlahnya tak sebanding dengan pemohon,&rdquo; ujarnya. <a target="_blank"></a>Dia lantas memisalkan Senin (6/3). Terdapat 197 pemohon yang mengurus paspor secara langsung. Jumlah tersebut belum termasuk paspor untuk kalangan difabel, balita, serta lansia sebanyak 48 orang. Dalam sehari, total ada 245 pemohon paspor.  Irmansyah menjelaskan, layanan dimulai dengan pengambilan kartu antrean pukul 07.30&ndash;10.00. Pemohon yang sudah mendapat nomor antrean akan dilayani pukul 07.30&ndash;16.00. Dia sering membagi dua sesi layanan agar pemohon bisa duduk di kursi ruang tunggu. Sesi pertama dilayani pukul 07.30&ndash;12.00, sekitar 140 pemohon. Sisanya dilayani pukul 13.00&ndash;16.00. &rdquo;Apabila ada pemohon calon jamaah haji, pembagian terpaksa ditata ulang,&rdquo; ucapnya. Kendala lain di ULP Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak di Gresik adalah jumlah meja layanan yang hanya ada dua. Karena itu, Irmansyah harus menata ulang sistem yang akan diterapkan agar layanan pemohon reguler dan calon jamah haji bisa dilayani secara bersamaan. &rdquo;Kami harus memperlakukan semua pemohon sama,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Permasalahan meja layanan sudah dikonsultasikan dengan Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak. Sesuai rencana, ada penambahan meja khusus untuk pengambilan foto calon jamaah haji. Diharapkan, penambahan itu mampu mengurangi beban dua meja yang melayani reguler. Kemudian, peruntukan jam layanan yang sudah terbagi dua sesi juga akan diubah. Sesi pertama pukul 07.30&ndash;12.00 untuk pemohon reguler. Layanan paspor haji baru dimulai pada sesi selanjutnya, yaitu pukul 13.00&ndash;16.00. Dimulainya layanan haji, kata Irmansyah, bergantung Kemenag. Instansi tersebut sedang menyosialisasi jamaah yang masuk jadwal berangkat tahun ini. &rdquo;Apabila ada pemberitahuan pengurusan paspor dimulai, kami sudah siap,&rdquo; terangnya.  Irmansyah menegaskan, ULP Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak di Gresik hanya melayani warga setempat. Pemohon dari luar kota hingga kini belum bisa dilayani. Memang, ada permintaan dari Lamongan dan Bojonegoro. Namun, Irmansyah menolak dengan alasan kemampuan petugas belum memadai. &rdquo;Beban yang terlalu banyak justru mengganggu layanan lainnya,&rdquo; imbuhnya. (riq/c24/ai/sep/JPG)

Unit Layanan Paspor Gresik Siap Layani Paspor Haji