<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/19/1001238094-4154642900.jpg" alt="Unissula Semarang sanksi skorsing sementara terhadap dosen yang diduga melakukan kekerasan terhadap dokter di RSI Sultan Agung Semarang. (Zuhdiar Laeis/Antara)" width="100%">
<figcaption>Unissula Semarang sanksi skorsing sementara terhadap dosen yang diduga melakukan kekerasan terhadap dokter di RSI Sultan Agung Semarang. (Zuhdiar Laeis/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang memberikan sanksi skorsing atau pembebasan tugas sementara terhadap seorang dosen. Dosen fakultas hukum (FH) itu diduga melakukan kekerasan terhadap dokter di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. "Unissula sangat menekankan kepada seluruh dosen dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi harus memahami konsep birrul walidain&nbsp;dan takrimul aulad," kata Jawade Hafidz seperti dilansir dari Antara&nbsp;di Semarang. Dosen Fakultas Hukum Unissula berinisial D, sebelumnya diduga melakukan kekerasan terhadap seorang dokter di RSI Sultan Agung Semarang. Sebab, dia kecewa dengan pelayanan yang diberikan. Dia mengatakan Unissula sebagai kampus yang menekankan prinsip birrul walidain, yakni berbakti dan menghormati orang tua atau orang yang lebih tua. Kemudian takrimul aulad&nbsp;yang bermakna sebaliknya bahwa orang tua harus memuliakan anak atau menyayangi mereka yang lebih muda. "Kami sangat menekankan yang namanya kasih sayang yang menjadi faktor utama dalam penyelenggaraan pendidikan Unissula, termasuk di Fakultas Hukum," tutur Jawade. Jawade yang juga Dekan FH Unissula itu menyampaikan bahwa pimpinan kampus telah mengambil langkah dan tindakan tegas terhadap dosen tersebut. Yakni berupa pembebasan dari tugas dan fungsi akademik sebagai dosen paling lama enam bulan. Tindakan tegas tersebut didasarkan rekomendasi dari Dewan Etik yang ditugaskan rektor Unissula untuk mengklarifikasi dan mengonfirmasi kejadian yang melibatkan dosen tersebut. Dia mengatakan Dewan Etik telah bekerja dengan meminta keterangan pihak-pihak terkait untuk mengetahui kejelasan peristiwa tersebut dan telah mengantongi berbagai fakta yang menjadi dasar pemberian rekomendasi. Dia menyebut sanksi yang direkomendasikan Dewan Etik mengacu pada Surat Keputusan Rektor Unissula Nomor 2663/A.1/SH/III/2023 tentang Kode Etik Dosen Unissula. Berdasar rekomendasi Dewan Etik, kata dia, rektor Unissula dengan kewenangan yang dimiliki menerbitkan SK Nomor 8945/G.1/SH/IX/2025 tentang penjatuhan sanksi kode etik dosen atas nama yang bersangkutan. "Itulah langkah tindakan serius yang dilakukan rektor selalu pimpinan tertinggi guna menegakkan hukum dan menertibkan tindakan dosen agar tidak melakukan tindakan yang melanggar kode etik dosen," tandas Jawade. Dia memastikan langkah skorsing selama enam bulan tersebut tidak akan memengaruhi proses perkuliahan di FH Unissula. Termasuk mata kuliah maupun mahasiswa bimbingan dosen yang bersangkutan. "Setiap mata kuliah kan diampuni dua dosen atau lebih. Jadi, kami pastikan perkuliahan di Fakultas Hukum Unissula tetap berjalan seperti biasa, tidak terganggu. Lancar seperti biasa," tutur Jawade.

Universitas Islam Sultan Agung Semarang beri sanksi pembebasan tugas sementara dosen fakultas hukum yang diduga melakukan kekerasan

Unissula Skorsing Dosen Terduga Pelaku Kekerasan kepada Dokter

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/16/1000784871-1492372108.jpg" alt="Prof. Yahya Zaenul Muarif atau Buya Yahya menjalani prosesi wisuda sarjana Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang, Sabtu (15/3). (Unissula/Antara)" width="100%">
<figcaption>Prof. Yahya Zaenul Muarif atau Buya Yahya menjalani prosesi wisuda sarjana Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang, Sabtu (15/3). (Unissula/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Prof Yahya Zaenul Muarif, Lc., Ph.D yang lebih akrab disapa Buya Yahya menjalani prosesi wisuda program studi sarjana (S1) Fakultas Psikologi di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. Buya Yahya diwisuda bersama ribuan wisudawan lainnya pada Upacara Wisuda 92 Unissula yang berlangsung di Auditorium Unissula, Semarang, Sabtu (15/3). Ditemui usai diwisuda, Buya Yahya berharap bidang keilmuannya di psikologi bisa lebih banyak membantu Masyarakat. Juga semakin memperkuat ilmu keagamaan yang sudah dikuasai. &rdquo;Karena itu ilmu yang sangat dibutuhkan hari ini untuk bisa menolong saudara-saudara kita. Banyak permasalahan, ternyata tidak cukup diselesaikan dengan cara hukum-hukum agama. Tapi, ada sisi lain yang harus dibidik dari sisi psikologis, misalnya,&rdquo; kata Buya Yahya seperti dilansir dari Antara. Karena itu, meski Pengasuh Lembaga Pengembangan Dakwah dan Pondok Pesantren Al-Bahjah, itu telah meraih gelar profesor kehormatan dari Unissula, tetap berkuliah di fakultas psikologi. &rdquo;Harapannya adalah lebih banyak orang yang rindu untuk belajar ilmu-ilmu seperti ini. Ilmu umum semuanya dan ada sinergi antara ilmu dunia sama ilmu agama. Bahkan, seorang faqih, seorang ahli ilmu agama pun tidak akan matang, kecuali mengetahui ilmu-ilmu seperti itu,&rdquo; tutur Buya Yahya. Dia mengatakan, seorang ahli ilmu agama harus terbuka untuk belajar ilmu-ilmu umum di bidang apapun. Sebab, semua ilmu pengetahuan penting untuk membantu menyempurnakan diri. &rdquo;Karena enggak mungkin kita akan memberikan fatwa pada seseorang, kecuali tahu bagaimana keadaan orang itu, ekonominya, psikologinya, dan seterusnya,&rdquo; kata Buya Yahya, ulama kelahiran 10 Agustus 1973 itu. Menurut dia, semua bidang ilmu penting untuk dikuasai dan dipelajari bergantung dengan pemijatan, mulai kedokteran, hukum, dan semuanya harus pastikan untuk membantu kemanusiaan. &rdquo;Maka, hendaknya semuanya itu harus terbuka untuk bisa belajar ilmu apapun demi menyempurnakan dirinya, untuk bisa berkhidmad pada umat lebih besar lagi, lebih bagus lagi,&rdquo; tandas Buya Yahya. Sementara itu, Rektor Unissula Prof Gunarto mengapresiasi Buya Yahya yang tertarik untuk belajar kembali bidang ilmu psikologi dan menyelesaikan pendidikan di program sarjana Unissula. &rdquo;Buya Yahya memberikan keteladanan bagi kita semuanya. Meskipun beliau sudah master, sudah doktor, profesor, beliau tetap menyelesaikan studi di program sarjana Fakultas Psikologi Unissula,&rdquo; terang Gunarto. Pada kesempatan itu, rektor menyampaikan nasihat kepada para wisudawan untuk mengamalkan ilmu yang sudah didapat selama kuliah dalam kehidupan bermasyarakat. Gunarto juga mengingatkan kepada wisudawan untuk selalu berbakti kepada orang tua yang selama ini sudah berjuang mendidik dan membiayai hingga sekarang bisa lulus dan kelak sukses.

Buya Yahya menjalani prosesi wisuda program studi sarjana (S1) Fakultas Psikologi di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang

Buya Yahya Diwisuda di Unissula Semarang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/06/WhatsApp-Image-2023-11-06-at-120806-4178306202.jpeg" alt="GURU BESAR: Hakim Agung Dr Haswandi SH SE M.Hum saat menyampaikan orasi ilmiahnya dalam pengukuhan dirinya sebagai guru besar di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang." width="100%">
<figcaption>GURU BESAR: Hakim Agung Dr Haswandi SH SE M.Hum saat menyampaikan orasi ilmiahnya dalam pengukuhan dirinya sebagai guru besar di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Hakim Mahkamah Agung Haswandi mengemukakan pandangannya tentang proses eksekusi atas putusan pengadilan. Dalam setiap eksekusi dibutuhkan unit khusus untuk eksekusi dan menjaga keamanan di peradilan. Pendapat itu dikemukakan Haswandi saat membacakan pidato pengukuhannya sebagai guru besar atau profesor kehormatan Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Kamis (2/11). Bernama lengkap Dr Haswandi SH SE M.Hum, dia menyampaikan orasi pidato ilmiahnya yang berjudul Police Justice, Eksekusi Hubungan Lembaga Penegak Hukum dan Peradilan. Menurut dia, kompleksitas pelaksanaan eksekusi tidak hanya terkait dengan masalah waktu, tetapi juga melibatkan aspek keamanan. Oleh karena itu, perlu pembentukan unit khusus eksekusi yang anggotanya memiliki pengetahuan yang mendalam dalam bidang hukum di Mahkamah Agung (MA). Tujuannya, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. &rdquo;Oleh karena itu diperlukan suatu unit kepolisian yang bertugas khusus untuk kepentingan lembaga peradilan yang disebut dengan police justice untuk pengawalannya tersebut,&rdquo; jelas Haswandi. Haswandi berpendapat, Police justice memegang peranan penting dalam sistem hukum sebagai unit pengaman yang terkait dengan tugas-tugas pengadilan dan pengamanan sarana dan prasarana pengadilan. Termasuk, seluruh aparat pengadilan mulai dari peradilan tingkat pertama, tingkat banding, maupun Mahkamah Konstitusi. Police justice dalam menjalankan tugasnya juga berkordinasi dengan kepolisian dan pihak terkait. Sementara itu, Rektor Unissula Prof Dr Gunarto SH MH mengatakan, Prof Haswandi layak diberi gelar guru besar atau profesor kehormatan. Sebab, dia memiliki pemikiran baru yang berguna bagi kepentingan Indonesia, khususnya berkaitan di bidang hukum perdata. "Haswandi juga telah melahirkan pemikiran di bidang hukum, khsususnya di bidang perdata. Karya tulis ilmiahnya dipublikasikan di jurnal internasional berindeks Scopus. Ada juga mengarang beberapa buku."

Hakim Mahkamah Agung Haswandi mengemukakan pandangannya tentang proses eksekusi atas putusan pengadilan.

Hakim Agung Haswandi: Police Justice untuk Eksekusi dan Keamanan Persidangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/difteri-iya-klb-dan-zona-merah-tidak_m_230329.jpg" alt="Dinas Kesehatan Kota Semarang memberikan vaksin difteri kepada 100 siswa" width="100%">
<figcaption>Dinas Kesehatan Kota Semarang memberikan vaksin difteri kepada 100 siswa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beberapa warga di sekitar Semarang mendadak cemas. Mereka saling menyebarkan informasi mengenai wabah difteri yang katanya menyerang sebuah perkampungan di Semarang. Ternyata terjadi disinformasi di dalam pesan tersebut. "Diinfokan kepada: seluruh ibu hamil, ibu nifas, anak maupun keluarga diharapkan kalau lewat Jalan Dong Biru menggunakan masker Karena Kelurahan Genuksari masuk Zona Merah Penyebaran Penyakit Difteri. Korban meninggal bertambah 1 warga Kelurahan Genuksari. Buat Ibu2 Hamil dan teman2 lain harap hati2 barangkali ada yg mau jemput anak disekitar genuk masuk zona Merah Difteri. Info: Tim Medis Fakultas Kedokteran Unisula". Begitu bunyi pesan yang tersebar di berbagai platform media sosial sejak Jumat (20/7). Beberapa orang menanyakan pesan itu kepada Jawa Pos. Karena mencatut nama sebuah kampus, koran ini melakukan pengecekan kali pertama ke Universitas Islam Sultan Agung atau Unissula (bukan Unisula) seperti tertulis dalam pesan di atas. Pihak Unissula ternyata membalas e-mail yang dikirimkan koran ini. "Fakultas Kedokteran Unissula tidak pernah merilis imbauan kepada masyarakat terkait pentingnya menggunakan masker saat melewati Jalan Dong Biru. Tidak pernah pula merilis zonasi penyebaran penyakit difteri di Semarang," tulis Humas Fakultas Kedokteran Unissula Drs Purwito Soegeng Prasetijono MKes. Jawa Pos juga meminta Radar Semarang (Jawa Pos Group) untuk menelusuri pesan di atas. Ternyata memang ada kejadian difteri di Kota Atlas itu. Ada lima orang yang suspect difteri. Satu di antara lima orang tersebut meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSUP dr Kariadi, Semarang. Dikutip dari berita Radar Semarang, korban meninggal adalah Bunyamin, 12, warga Genuksari RT 11, RW 3, Genuk, Semarang. Putra pasangan Mochamad Chozin dan Lilik Chosiyati tersebut sempat dirawat di RSUP dr Kariadi sejak Senin (16/7) dan meninggal Kamis (19/7) sekitar pukul 17.00. Meski sudah ada korban, Pemkot Semarang belum menyatakan kejadian luar biasa (KLB) atau zona merah penyakit difteri di wilayahnya. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi bahkan menegaskan bahwa informasi zona merah difteri di Genuksari adalah hoax. "Memang ada kasus difteri di sana, tapi sudah ditangani sedulur-sedulur Dinas Kesehatan Kota Semarang sehingga tidak ada namanya zona merah, apalagi sampai tidak boleh dilewati," jelas wali kota yang akrab disapa Hendi itu dalam keterangan resmi yang diterima Jawa Pos Radar Semarang Jumat (20/7). Hendi mengatakan, anak-anak yang menderita difteri itu tidak diimunisasi saat bayi. Orang tua mereka menolak. "Sikap itu sungguh kami sesalkan. Selama tidak menolak imunisasi, tidak perlu khawatir, karena pencegahan utama difteri adalah imunisasi. Ketersediaan vaksin difteri di Kota Semarang sangat cukup," imbuh Hendi.&nbsp; --- FAKTA Difteri memang terjadi di Semarang. Ada korban meninggal asal Genuk. Tapi, pemkot tidak menetapkan KLB atau zona merah. Unissula juga tidak membuat pesan seperti yang beredar di media sosial.

Difteri Iya, KLB dan Zona Merah Tidak

unissula

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#unissula

Berita Terkini

Unissula Skorsing Dosen Terduga Pelaku Kekerasan kepada Dokter

Buya Yahya Diwisuda di Unissula Semarang

Hakim Agung Haswandi: Police Justice untuk Eksekusi dan Keamanan Persidangan

Difteri Iya, KLB dan Zona Merah Tidak

Download Aplikasi JawaPos.com