<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/01/1000249562-2049029058.jpg" alt="Gedung Rektorat Universitas Lampung. (Hadiyatna/Antara)" width="100%">
<figcaption>Gedung Rektorat Universitas Lampung. (Hadiyatna/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Universitas Lampung (Unila) diminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) membentuk Tim Pemeriksa Karya Ilmiah bereputasi internasional sebagai salah satu syarat menjadi guru besar (profesor). Hal itu menyusul adanya pengaduan dugaan pelanggaran atas penegakan integritas ini. &rdquo;Atas adanya laporan dari dosen, terkait karya ilmiah yang telah dipublikasikan di jurnal internasional itu dituding tidak berintegritas. Padahal karya ilmiah ini sebagai salah satu syarat menjadi guru besar,&rdquo; kata Communication and Engagement Officer Unila Nanang Trenggono seperti dilansir dari Antara di Kampus Unila, Bandarlampung. Dikti telah, kata dia, memerintahkan Unila membentuk tim pemeriksa diketuai Prof. Dr. Herpratiwi, M.Pd yang merupakan Ketua Senat Unila. &rdquo;Tim Pemeriksa langsung bekerja dan melakukan proses wawancara dan verifikasi terhadap guru besar yang diminta Dikti untuk diklarifikasi karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal bereputasi internasional,&rdquo; ujar Nanang Trenggono. Nanang menegaskan, dalam proses verifikasi dan wawancara oleh Tim Pemeriksa Karya Ilmiah itu, Rektor Unila Prof Lusmeilia Afriani tidak termasuk yang diminta untuk diklarifikasi Kemdiktisaintek. Dia menjelaskan, dengan adanya pemberitaan atau informasi terkait dugaan L, H, dan S diperiksa Dikti. Kemudian ada pula judul pemberitaan media online di Lampung bahwa Rektor Unila bisa dicopot dalam masalah ini. &rdquo;Ini menyesatkan. Padahal Rektor Unila ini bukan guru besar yang diminta untuk diverifikasi karya ilmiahnya oleh tim pemeriksa,&rdquo; tandas Nanang Trenggono. Sehingga, masyarakat Lampung harus diberi penjelasan terkait masalah ini bahwa informasi dan pemberitaan di sejumlah media online tersebut tidaklah benar. &rdquo;Karena itu, kami juga langsung mengklarifikasi Prof Hamzah, sebagai salah satu narasumber pemberitaan dari media online yang memberitakan hal tersebut. Prof Hamzah mengatakan tidak benar ada bahasa rektor bisa dicopot jabatannya dan tidak pernah menyebut nama saat dikonfirmasi media online dimaksud,&rdquo; ungkap Nanang Trenggono. Menurut Nanang, tim dimaksud saat ini sedang melaksanakan tugasnya. Karena itu, dia meminta kepada civitas akademika Unila maupun pihak lain, untuk bersabar menunggu hasilnya sekaligus memahami proses yang sedang dijalankan Tim Pemeriksa Karya Ilmiah dalam pengajuan menjadi profesor itu. &rdquo;Berkaitan masalah dalam penegakan integritas akademik, semua orang pasti prihatin dengan kondisi ini termasuk pimpinan Unila. Kalau pun ada kesalahan akan diakui dan diperbaiki, tapi diharapkan civitas akademika untuk dapat menahan diri, karena tindak lanjut laporan tersebut sudah dipatuhi oleh Unila dengan membentuk Tim Pemeriksa,&rdquo; tandas Nanang Trenggono. Dia menambahkan, Unila sangat terbuka dengan kritikan dari dalam maupun pihak luar, bahkan laporan dari dosen dimungkinkan disampaikan dan diproses lebih lanjut, apabila menemukan adanya pelanggaran integritas yang diduga dilakukan dosen lainnya di kampus ini. Sebagai warga akademis, diksi yang dipakai untuk mengkritisi ataupun membuat petisi harus berdasarkan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. &rdquo;Diksi perjokian karya ilmiah untuk menjadi guru besar yang disampaikan dosen di Unila ini, dengan melaporkan dosen lainnya itu dari mana menyimpulkannya. Seharusnya sebagai kalangan akademisi, gunakan saja mekanisme yang sudah ada secara resmi di Unila,&rdquo; tutur Nanang Trenggono. Dia meminta semua pihak bersabar dan menahan diri, untuk menunggu hasil dari Tim Pemeriksa Karya Ilmiah di Unila ini, hingga pada saatnya hasilnya bakal disampaikan ke publik. Unila saat ini sedang mengembalikan diri dan bangkit menjadi lebih kuat, menyusul pada akhir 2022, Rektor Unila saat itu Prof Karomani terjerat korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru, khususnya di Fakultas Kedokteran. Prof Ayi Ahadiat menegaskan, Unila saat ini sedang berupaya bangkit dan pulih kembali dari turbulensi sebagai dampak kasus korupsi yang melibatkan Rektor Unila bersama beberapa pihak lainnya, dalam penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Unila. Unila kembali berupaya membangun kepercayaan para pihak. &rdquo;Pimpinan Unila berkomitmen untuk menjaga dengan sebaik mungkin dan tidak akan membiarkan bila ada pelanggaran. Setiap laporan atau pengaduan terkait pelanggaran penegakan integritas ini, dipastikan ditindaklanjuti pihak berwenang di Unila,&rdquo; tandas Ayi Ahadiat.

Unila diminta Kemdiktisaintek membentuk Tim Pemeriksa Karya Ilmiah bereputasi internasional sebagai salah satu syarat menjadi guru besar

Ada Pengaduan Dugaan Pelanggaran, Kemendiktisaintek Minta Unila Bentuk Tim Pemeriksa Karya Ilmiah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/04/JHL-485051492.jpg" alt="Jerry Hermawan Lo di Fakultas Pertanian Unila Lampung. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Jerry Hermawan Lo di Fakultas Pertanian Unila Lampung. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Yayasan JHL Merah Putih Kasih (JHL Foundation) yang didirikan oleh Jerry Hermawan Lo memberikan beasiswa kepada 90 mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Lampung (Unila). Program beasiswa ini merupakan bagian dari agenda besar mencetak 1.000 sarjana pertanian dan peternakan dalam 5 tahun ke depan. Beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa ini meliputi bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar Rp 1 juta dan biaya hidup sebesar Rp 500 ribu per bulan. "Kami berkomitmen memberikan beasiswa ini sampai para mahasiswa lulus, atau maksimal 8 semester," ujar Jerry saat menyampaikan pidatonya di Aula Fakultas Pertanian Unila, Bandar Lampung, Rabu (2/10). Dia juga menekankan bahwa para penerima beasiswa diharapkan dapat menyelesaikan studinya tepat waktu dan mengabdikan diri di bidang pertanian setelah lulus. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara JHL Foundation dengan Rektor Unila juga dilakukan dalam acara ini, sebagai bentuk kolaborasi jangka panjang untuk mendukung pengembangan SDM di sektor pertanian. Jerry berharap, inisiatif ini akan melahirkan generasi muda yang berkompeten dan berkomitmen untuk memajukan sektor pertanian di Indonesia. Selain memberikan beasiswa, Jerry Hermawan Lo mengungkapkan rencana untuk mendirikan SMK Pertanian dan menyediakan lahan perkebunan sebagai tempat praktik mahasiswa. Tidak hanya itu, JHL Foundation juga akan membuka peluang kerja di JHL Group bagi mahasiswa pertanian yang berprestasi. &ldquo;Kami meminta Dekan Fakultas Pertanian untuk menyaring mahasiswa terbaiknya yang nantinya dapat bergabung di JHL Group,&rdquo; tambah Jerry. Wakil Rektor IV Unila, Ayi Ahadiat, menyambut baik kerjasama ini. Menurutnya, kolaborasi dengan JHL Foundation akan sangat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Unila dan memperkuat posisi fakultas pertanian. "Kolaborasi ini penting untuk mendukung Unila menjadi world-class university. Kami siap mengimplementasikan kerja sama ini demi kesejahteraan bangsa," ucap Ayi dalam sambutannya. Senada dengan Wakil Rektor, Dekan Fakultas Pertanian Unila, Kuswanta Futas Hidayat, memberikan apresiasi tinggi atas bantuan yang diberikan JHL Foundation. Kuswanta menyebut bahwa Jerry Hermawan Lo adalah pengusaha pertama yang memberikan beasiswa dalam jumlah besar kepada Fakultas Pertanian Unila. "Kami sangat berterima kasih kepada Pak Jerry dan JHL Foundation atas dukungannya," ujar Kuswanta. Beasiswa ini sangat berarti bagi para mahasiswa, terutama mereka yang berasal dari keluarga petani dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Salah satu penerima beasiswa, Nikita Amanda, mengungkapkan rasa syukurnya. "Beasiswa ini sangat membantu saya dan keluarga yang berjuang keras untuk biaya kuliah. Terima kasih Pak Jerry dan JHL Foundation," ucap Nikita. Dengan program ini, JHL Foundation berupaya mencetak generasi muda yang berdaya saing tinggi di sektor pertanian, sekaligus membantu Indonesia mencapai swasembada pangan. Jerry menegaskan bahwa peran investor juga penting dalam mendukung kemajuan pertanian di Indonesia. &ldquo;Kita tidak bisa alergi terhadap investor, mereka adalah mitra penting untuk masa depan bangsa,&rdquo; tegasnya. Dalam lima tahun ke depan, JHL Foundation berkomitmen untuk terus memberikan beasiswa dan mendukung pengembangan pendidikan di bidang pertanian dan peternakan. Program ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan di Indonesia.

JHL Foundation berikan beasiswa pada 90 mahasiswa Unila. Program ini bagian dari komitmen mencetak 1.000 sarjana pertanian.

JHL Foundation Berikan Beasiswa kepada 90 Mahasiswa Pertanian Unila untuk Cetak 1.000 Sarjana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rekomendasi-kdei-taipei-soal-kuliah-magang-hentikan-program-iac_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Ruang Kuliah" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Ruang Kuliah</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tidak semua kampus merasa jadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Ada juga yang justru merasa program itu menguntungkan bagi mahasiswa. Universitas PGRI Palembang termasuk salah satu yang mengirim mahasiswanya untuk ferienjob ke Jerman. Sebanyak 23 mahasiswa telah mengikuti program tersebut. "Baru angkatan pertama yang dikirim," ujar Dekan FKIP Assoc Prof Dr Dessy Wardiah MPd CIQaR. Seluruh mahasiswa sudah pulang ke Palembang akhir Desember 2023 lalu. "Alhamdulillah, untuk kampus di LLDikti wilayah II aman. Semuanya tidak ada masalah,&rdquo; ujarnya. Menurut dia, para mahasiswa yang jadi korban TPPO itu berasal dari luar LLDikti wilayah II. "Kalau tidak salah kampus-kampus di Pulau Jawa. Kalau anak-anak kita yang ikut program magang ini sudah mulai membuat skripsi," imbuhnya. Dia menjelaskan, proses magang berlangsung sekitar tiga bulan. Sebelum berangkat, para mahasiswa mengikuti kursus bahasa Inggris dan Jerman selama 3 bulan dan itu sudah dihitung SKS. "Di sana mereka membuat laporan harian yang ditandatangani supervisor tempat magang. Kemudian, di sini mereka wajib membuat laporan dan mengikuti seminar," jelas Dessy. Universitas Lampung (Unila) juga mengirim mahasiswanya ke Jerman. Kampus negeri pertama dan tertua di Provinsi Lampung itu mengirim 16 mahasiswa. "Tapi, sudah pulang semua sejak akhir tahun lalu," kata Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unila Rudi Natamiharja pada Kamis (28/3). Menurut dia, para peserta hanya terkendala mencari pekerjaan yang cocok. "Masalah hanya sebatas keterlambatan pekerjaan, jenis pekerjaan kurang pas. Ada yang bekerja menyeleksi barang di Amazone, McDonald, kantor pengiriman barang, dan DHL. Itu adalah pilihan mereka. Tapi pekerjaan yang diberikan tidak sesuai pilihan, ini yang menimbulkan wanprestasi dari pihak SHB dan CV Gen," ucapnya. Sisi positifnya, lanjut Rudi, para mahasiswa senang karena mendapat pengalaman kerja, disiplin waktu, dan ketertiban. "Dari sisi kerugian, mereka harus mengembalikan dana talangan tiket yang cukup besar, tapi kami ingin negosiasi agar bisa dikurangi. Harga tiket yang beli sendiri Rp 13 juta PP, tetapi ditarif Rp 25 juta. Ini keberatan kami,&rsquo;&rsquo; urainya. (syn/mia/wan/idr/raf/kar/mel/c19/c18/oni)

Tidak semua kampus merasa jadi korban TPPO. Ada juga yang justru merasa program itu menguntungkan bagi mahasiswa.

Walau Terseret TPPO, Sebagian Kampus Peserta Akui Ferienjob Positif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/04/antarafoto-sidang-dakawaan-heryandi-suap-unila-lampung-10-123-ard-6-1669533633.jpg" alt="Terdakwa kasus suap Universitas Lampung Heryandi saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Bandar Lampung, Lampung, Selasa (10/1)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus suap Universitas Lampung Heryandi saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Bandar Lampung, Lampung, Selasa (10/1).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Terpidana kasus suap penerimaan mahasiswa baru (PMB) 2022 Universitas Lampung (Unila)&nbsp;Heryandi meninggal dunia di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Rajabasa, Kota&nbsp;Bandarlampung, Lampung, Rabu (4/10). &rdquo;Ya, tadi pagi (4/10), mantan wakil rektor 1 Unila tersebut meninggal dunia,&rdquo; kata Sopian Sitepu, penasihat hukum Heryandi, seperti dilansir dari Antara di Kota&nbsp;Bandarlampung, Lampung, Rabu (4/10). Heryandi diketahui meninggal dunia sekitar pukul 08.00 hingga 09.00 WIB usai berolahraga bersama-sama kawannya satu tahanan. &rdquo;Setelah main pingpong meninggalnya, sekitar pukul 08.00 atau pukul 09.00 WIB,&rdquo; tambah Sopian Sementara itu, Wakil Rektor 4 Unila Ayi Ahadiat membenarkan informasi meninggalnya dosen hukum internasional di Fakultas Hukum Unila&nbsp;tersebut. &rdquo;Ya, benar, Pak Heryandi meninggal dunia. Kabarnya (jenazah) disemayamkan di rumah duka,&rdquo; kata Ayi. Pihak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Bandarlampung atau Lapas Rajabasa mengungkapkan terpidana mantan Wakil Rektor 1 Universitas Lampung (Unila) Prof Heryandi sempat mengeluhkan sakit di dada sebelah kiri. Itu disampaikan kepada kawan satu tahanan sebelum pingsan dan meninggal dunia. &rdquo;Saat itu sekitar pukul 08.10 WIB, yang bersangkutan (Heryandi) sedang menonton warga binaan pemasyarakatan main tenis. Mantan WR 1 Unila itu mengeluhkan sakit di dada sebelah kiri, sebelum pingsan,&rdquo; kata Kalapas Kelas 1 Bandarlampung Saiful Sahri. Menurut dia, tidak lama dari situ, kawan satu tahanan berinisiatif membawa ke Klinik PASSAI Lapas Kelas I Bandarlampung untuk meminta pertolongan. &rdquo;Kemudian tim medis menjemput ke kamar untuk dibawa ke klinik dan dilakukan pertolongan pertama. Pukul 08.20 WIB segera dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung,&rdquo; kata Saiful Sahri. Di RS Bhayangkara, lanjut dia, yang bersangkutan langsung dilakukan penanganan di UGD dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 08.35 WIB. &rdquo;Yang bersangkutan memiliki riwayat pengobatan, tetapi saat awal menjalani hukuman di sini sudah dilakukan pemeriksaan awal dengan keadaan fit, namun terdapat catatan (riwayat) sakit jantung dan sudah bawa obat-obatan,&rdquo; terang Saiful Sahri. Dia mengatakan, pada 8 September, Heryandi pun pernah mengeluh lemas yang hilang timbul dan sudah kurang lebih empat bulan tidak pernah kontrol ke rumah sakit. &rdquo;Pasien mendapat obat-obatan sekaligus mempersiapkan persyaratan rujukan ke rumah sakit luar lapas. Bahkan pernah dirujuk dokter Klinik PASSAI Lapas Kelas I Bandarlampung ke dokter spesialis jantung di RS Bhayangkara dan diberikan obat-obatan jantung, kemudian disarankan dokter spesialis jantungnya untuk kontrol bulan berikutnya,&rdquo; papar Saiful Sahri. Kemudian, kata dia lagi, WBP Heryandi pada 1 Agustus kembali berobat ke Klinik PASSAI Lapas Kelas I Bandarlampung, karena mengeluh lemas dan sesak dan dilakukan pemeriksaan dokter. Saat itu didapatkan tensi pasien rendah sehingga dilakukan rujukan ke RS Bhayangkara. &rdquo;Di sana pasien dirawat selama tiga hari, karena kondisi belum stabil RS Bhayangkara lalu merujuk ke RS Abdul Moeloek, di sana pasien dirawat selama 2 hari. Lalu pada 15 Agustus yang bersangkutan kembali ke dokter spesialis jantung di RS Abdul Moeloek. Pasien mendapatkan obat-obatan dan disarankan untuk kontrol per tiga bulan,&rdquo; tutur Saiful Sahri. Heryandi divonis hukuman penjara selama empat tahun enam bulan dalam perkara suap Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Lampung (PMB Unila) Tahun 2022.

Terpidana kasus suap penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung Heryandi meninggal dunia di Lapas Rajabasa, Bandarlampung, Rabu (4/10)

Mantan Wakil Rektor Unila Heryandi Meninggal Dunia di Lapas Rajabasa

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/15/bima-lampung-4062064545.jpeg" alt="Bima Yudho Saputro. (Instagram)" width="100%">
<figcaption>Bima Yudho Saputro. (Instagram)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengamat hukum pidana Universitas Lampung (Unila), Yusdianto, mengapresiasi langkah kepolisian menghentikan kasus dugaan pencemaran nama baik oleh TikToker Bima Yudho Saputro alias Awbimax Reborn. &ldquo;Saya menilai sudah tepat [Polda Lampung menghentikan kasus Bima] karena secara hukum, baik itu tempus, locus, dan delic, tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan,&rdquo; katanya saat dihubungi di Jakarta, Rabu (19/4). Bima sebelumnya diadukan kuasa hukum Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Gindha Ansori Wayka. Pangkalnya, kontennya tentang kritik atas buruknya infrastruktur jalan melalui akun TikTok awbimaxreborn dianggap mencemarkan nama baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Polda Lampung belakangan menghentikan kasus ini. Sebab, tidak menemukan unsur pidana dalam konten Bima, termasuk penggunaan kata &ldquo;Dajjal&rdquo; yang dianggap tak memuat unsur kebencian atau merujuk suku, agama, dan/atau ras tertentu. Menurut Yusdianto, kepolisian juga harus memberikan perlindungan kepada Bima dan keluarganya, termasuk mencegah terjadinya kriminalisasi. Pangkalnya, sempat merasa diintimidasi buntut viralnya konten tersebut. &ldquo;Iya dong! Kita mengharapkan bukan hanya Bima yang sekarang, tapi Bima-Bima yang lain yang kritik tidak boleh dipersekusi, apalagi dikriminalisasi,&rdquo; ucapnya. &ldquo;Saya kira harus menjadi atensi aparat keamanan bahwa siapa pun yang beri masukan yang baik, yang tajam kepada pemerintah harusnya tidak boleh dikriminalisasi. Ini harus menjadi atensi aparat supaya jangan menjaga dan jadi alat kekuasaan kepala daerah untuk memproses hukum dan kriminalkan seseorang,&rdquo; sambungnya. Lebih jauh, Yusdianto berpendapat, kritik yang disampaikan Bima kepada Pemprov Lampung dan akhirnya adalah doa para warga yang kesal dengan pembangunan yang ada di daerah. Pendekatan hukum terhadap Bima pun akhirnya justru mengundang simpati dan kritik terhadap pemerintah daerah (pemda) kian menguat. &ldquo;Ini semacam doa semua masyarakat Lampung terkait kekesalan, lalu doa yg diizabah, apalagi ini bulan Ramadan dan ini dilakukan seorang anak muda dan ini dianggap sepele. Yang lain bisa dibungkam, masa anak muda saja tidak bisa? Sehingga, memantik solidaritas teman-teman yang selama ini diam,&rdquo; paparnya. Yusdianto juga menuturkan, demikian lantaran belum ada satu pun dari 33 janji Arinal pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung 2018 yang terwujud hingga kini. &ldquo;Mungkin tidak satu pun yang terealisasi.&rdquo; &ldquo;Janji saat pilkada cukup muluk, seperti antarkan kampung berjaya dari infrastruktur, perekonomian, pertanian. Ini, kan, semacam khalayan, ekspektasi, tapi tidak dibarengi kerja-kerja konkret,&rdquo; pungkasnya.

Polda Lampung belakangan menghentikan kasus ini. Sebab, tidak menemukan unsur pidana dalam konten Bima, termasuk penggunaan kata “Dajjal”

Akademisi Unila Dukung Langkah Polda Lampung Setop Kasus TikToker Bima

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/antarafoto-pemeriksaan-tersangka-rektor-unila-karomani-kpk-jakarta-111122-rn-1_1-1.jpg" alt="Tersangka Rektor nonaktif Universitas Negeri Lampung (Unila) Karomani (tengah). Reno Esnir/Antara" width="100%">
<figcaption>Tersangka Rektor nonaktif Universitas Negeri Lampung (Unila) Karomani (tengah). Reno Esnir/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persidangan kasus korupsi penerimaan mahasiswa baru Unila dengan terdakwa Karomani, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, Bandarlampung, Selasa (Selasa (14/2).  Dalam sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi, terungkap seorang Dosen Fakultas Biologi Universitas Lampung (Unila) atas nama Tugiyono, mengaku pernah menitipkan anaknya kepada terdakwa mantan rektor Unila Karomani. Hal itu dilakukan agar diterima sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran kampus negeri tersebut.  "Saya titip masuk Fakultas Kedokteran," kata Tugiyono saat bersaksi, dikutip dari Antara, Selasa (14/2).  Dia juga mengaku pernah menemui terdakwa Karomani untuk meminta bantuan agar anaknya diterima. Namun, saat itu terdakwa Karomani meminta Tugiyono menghubungi Budi Sutomo.  "Jadi, saya melalui Budi Sutomo. Saya juga pernah diminta furniture untuk gedung LNC (Lampung Nahdliyin Center)," kata Ketua Program Studi Ilmu Lingkungan Pascasarjana Unila itu.  Melalui Budi Sutomo, Tugiyono kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 250 juta secara tunai.  "Budi nelpon saya, katanya 'ini putrinya sudah lulus' dan ia minta dananya harus sekarang juga karena kalau enggak, dianulir. Saya langsung kasih tunai di ruangan Budi," ujarnya.  Karomani bersama dua terdakwa lain, yakni mantan wakil rektor Unila Heryandi dan mantan ketua Senat Unila Muhammad Basri, menjadi terdakwa atas perkara dugaan penerimaan suap penerimaan mahasiswa baru di Unila Tahun 2022.

Titip Anaknya Masuk Unila, Dosen Ini Diminta Rp 250 Juta oleh Karomani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/20230116_1613011.jpg" alt="Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri." width="100%">
<figcaption>Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan, akan mendalami seluruh fakta persidangan kasus dugaan suap penerimaan calon mahasiswa baru (maba) Universitas Lampung (Unila). Salah satunya terkait banyaknya pihak yang menitipkan calon maba ke Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Dirjen Dikti Kemendikbudristek) Nizam.  "Semua fakta persidangan akan ditindaklanjuti oleh tim jaksa dengan mengonfirmasi kepada para saksi lainnya, termasuk terdakwa," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Kamis (2/2).  Ali menjelaskan, tim jaksa penuntut umum (JPU) akan mendalami tersebut kepada para saksi agar menjadi fakta hukum. Nantinya, tim jaksa akan menguraikan fakta tersebut dalam surat tuntutan.  "Akan diuraikan menjadi fakta hukum dalam surat tuntutan bila saling bersesuaian antara fakta tersebut. Silakan ikutan proses persidangannya yang tentunya terbuka untuk umum," tegas Ali.  Dalam sidang dugaan suap penerimaan maba Unila yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, Bandar Lampung, Selasa (31/1) terungkap dua nama yang menitipkan mahasiswa baru ke Nizam.  Dua orang tersebut yakni Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marsudi Syuhud dan Anggota Badan Anggaran (Banggar) Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi.  Hal ini terungkap dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor 24 milik Nizam. Nizam dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini. "Ini adalah daftar keterangan saudara di KPK, yang menyatakan bahwa ada pejabat-pejabat yang menitipkan untuk diluluskan," ucap hakim ketua PN Tanjungkarang Lingga Setiawan kepada Nizam.  Setidaknya ada 27 nama yang dititipkan Marsudi Suhud dan Nur Purnamasidi kepada Nizam. Dalam daftar nama-nama titipan yang ditampilkan di persidangan, Marsudi Syuhud menitipkan 24 nama calon mahasiswa ke enam universitas, yakni Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, Universitas Jember, Universitas Jenderal Soedirman, UIN Malang, Institut Teknologi Sepuluh November yang kesemuanya dilakukan pada tahun 2021 dalam Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).  Sedangkan, tiga titipan calon mahasiswa lainnya merupakan dari Nur Purnamasidi ke UI pada tahun 2020 melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) serta dua lainnya yang tidak diketahui.  Nizam menuturkan, dari nama-nama calon mahasiswa yang dititipkan oleh kedua orang tersebut, tidak semuanya ditindaklanjuti. "Tidak semua ditindaklanjuti Yang Mulia, hanya satu dua kejadian saja. Seperti Pak Muhammad Nur Purnamasidi ingin masuk ke Universitas Indonesia (UI)," ucap Nizam.  Dia mengatakan, tindak lanjutnya dengan menyampaikan ke Wakil Rektor UI untuk mengecek apakah yang bersangkutan memenuhi persyaratan untuk masuk. "Untuk akhirnya masuk atau tidak yang bersangkutan, saya tidak mengikuti," pungkasnya.

KPK Dalami Titipan Mahasiswa ke Plt Dirjen Dikti Kemendikbudristek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/teror-bom-surabaya-kiai-said-islam-mengutuk-segala-bentuk-kekerasan_c_1526186880_212089.jpeg" alt="KH Said Aqil Siroj. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>KH Said Aqil Siroj. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPK memastikan, bakal mendalami terkait fakta persidangan kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung (Unila). Belakangan ini, tersiar nama mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj yang diduga menerima uang sebesar Rp 30 juta.  "Iya, fakta sidang tersebut tentu akan dikonfirmasi kepada saksi-saksi lain nantinya. Apakah benar ada fakta hukum tersebut, ataukah hanya sebatas fakta keterangan saksi saja, memang perlu dilakukan pendalaman," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Senin (30/1).  Ali menyampaikan, pendalaman ini akan dilakukan tim jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK kepada sejumlah saksi yang dihadirkan ke persidangan. Tak dipungkiri, nama mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj muncul dalam persidangan kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru Unila di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandar Lampung pada Kamis (26/1) lalu.  Dalam sidang tersebut jaksa penuntut umum menghadirkan dosen bernama Mualimin yang merupakan orang kepercayaan Karomani. Awalnya jaksa memperlihatkan catatan tulisan tangan Mualimin yang menjadi bukti dalam perkara ini. Dalam catatan tersebut, tertulis sebuah inisial SAS dengan nominal Rp 30 juta.  "Itu amplop Rp 30 juta untuk siapa? Amplop SAS," tanya jaksa. "Said Aqil Siroj yang Ketua PBNU," jawab Mualimin. "Kebutuhannya apa?," Jaksa kembali menanyakan.  Mualimin menjawab uang itu diberikan saat Said Aqil datang ke Lampung. Namun, Mualimin tidak menjelaskan kapan Said Aqil itu datang.  "Kebutuhannya Beliau datang ke Lampung, mengisi pengajian," ucap Mualimin.  Mualimin juga menyampaikan Said Aqil tidak mengetahui uang itu berasal dari para calon mahasiswa baru Unila. "Pak Kyai nggak tahu," tegas Mualimin.  Sekretaris Eksekutif Said Aqil Siroj (SAS) Institute, Abi Rekso sebelumnya menyatakan berita yang beredar telah merusak nama baik Kiai Said. Dirinya menegaskan jika ditinjau dari aspek kesaksian persidangan, sangat jelas bahwa Kiai Said adalah subjek korban dalam praktik korupsi UNILA.  ’’Kiai Said adalah subjek korban, karena beliau (SAS) sama sekali tidak tahu menahu terkait aliran tersebut. Jika orang datang ceramah kemudian diberikan bisyaroh (pengganti transport) itu biasa. Tidak ada bisyaroh pun, juga biasa. Jadi harus dipahami bahwa motif kehadiran Kiai Said bukan karena amplop, namun karena permintaan untuk berdakwah,” tegas Abi Rekso, Jumat (27/1).  Abi Rekso juga ingin menyampaikan kepada publik, bahwa hasil kesaksian Muallimin adalah keterangan alat bukti persidangan, bukan hasil temuan baru persidangan. Jika membaca hasil berita acara persidangan, Jaksa Penuntut Umum tidak fokus pada map bertuliskan SAS. Artinya, bisa disimpulkan bahwa Kiai Said murni subjek korban.  ’’Pemberitaan ini murni framing media, kita bisa pahami itu. Pegangan publik ada pada hasil persidangan. Jika bicara asas keadilan baik Kiai SAS atau pun SAS Institute juga dirugikan dengan adanya pemberitaan negatif. Ya namanya juga era keterbukaan informasi, yang penting tetap ada ruang dialog,” papar Abi Rekso. (*)

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Eks Ketua PBNU Said Aqil Siroj

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG-20230118-WA0076_1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim dalam persidangan perkara suap mantan rektor Universitas Lampung (Unila), menjatuhkan vonis hukuman kurungan penjara selama satu tahun dan empat bulan atau 16 bulan terhadap terdakwa Andi Desfiandi. Terdakwa Andi Desfiandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum.  "Menjatuhkan hukuman satu tahun dan empat bulan kurungan penjara, kepada terdakwa," kata Ketua Majelis Hakim Veronika saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I Bandarlampung, Rabu (18/1).  Andi Desfiandi didakwa memberi suap dalam perkara dugaan suap terhadap Rektor Unila (nonaktif) Prof Dr Karomani atas penerimaan mahasiswa baru (PMB) di Unila Tahun 2022.  Selain dijatuhi hukuman kurungan penjara, terdakwa Andi Desfiandi juga dikenakan denda sebesar Rp150 juta, subsider tiga bulan kurungan penjara.  Hal yang memberatkan atas vonis terdakwa Andi Desfiandi, sebab perbuatannya tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbuatan terdakwa telah mencederai para calon mahasiswa Universitas Lampung yang telah bersungguh-sungguh melalui tahapan seleksi dengan jujur.  "Sedangkan hal yang meringankan terdakwa, yakni yang bersangkutan belum pernah dihukum. Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, kemudian, bersikap sopan selama dalam persidangan dan berperan dalam kegiatan sosial di masyarakat," katanya.  Atas putusan yang telah dijatuhkan ketua majelis hakim, terdakwa bersama penasihat hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pikir-pikir.  Sebelumnya, Jaksa KPK menuntut terdakwa Andi Desfiandi agar dijatuhi hukuman kurungan penjara selama dua tahun dalam perkara dugaan suap terhadap Rektor Unila (nonaktif) Prof Dr Karomani atas penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung (Unila) Tahun 2022.  Jaksa KPK juga menjatuhkan denda kepada terdakwa Andi Desfiandi sebesar Rp200 juta subsider lima bulan kurungan penjara.  Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan empat orang tersangka yang terdiri atas tiga orang selaku penerima suap, yakni Prof Dr Karomani (Rektor Unila nonaktif), Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Heryandi, dan Ketua Senat Unila Muhammad Basri.

Hakim Jatuhkan Vonis 16 Bulan Penjara Terdakwa Penyuap Rektor Unila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Screenshot_2022-12-14-10-27-46-623-edit_com.android.chrome.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Saksi Yuslianti dalam sidang lanjutan kasus suap penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjungkarang, Bandarlampung, Rabu, mengaku telah mentransfer uang sebesar Rp250 juta kepada pihak Unila. "Saya hanya mengirim uang Rp250 juta untuk infak pembangunan sesuai dari web Unila," kata Yuslianti menjawab tim jaksa KPK. Dia juga mengakui telah menitipkan anaknya kepada terdakwa Andi Desfiandi untuk dipantau atau diperhatikan. "Saya minta tolong untuk dipantau anak saya karena saya tahu persaingan fakultas kedokteran ini sangat ketat," katanya. Saksi Yuslianti, dalam keterangannya di persidangan juga menyampaikan kepada terdakwa Andi Desfiandi bahwa anak kandungnya bernama Zalva yang merupakan angkatan tahun 2022. "Saya juga telah kirimkan nomer registrasi pendaftaran anak saya kepada Andi," ujarnya. Tim Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan lima orang saksi dalam perkara suap penerimaan mahasiswa baru di Unila dengan terdakwa Andi Desfiandi. Lima orang saksi yang hadir adalah Muhammad Basri selaku Ketua Senat Unila, Lis selaku Kepala Divisi PT Bank Lampung yang juga orang tua dari mahasiswa, Agus Faisal Asiha selaku Dosen UIN Radin Intan, Fajar Riadi, dan Helmi Yusuf. Andi Desfiandi menjadi terdakwa perkara dugaan suap terhadap Rektor Unila (nonaktif) Prof. Dr. Karomani dalam penerimaan mahasiswa baru di Unila tahun 2022. Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan empat orang tersangka yang terdiri atas tiga orang selaku penerima suap, yakni Karomani, Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Heryandi dan Ketua Senat Unila Muhammad Basri. Sementara untuk tersangka pemberi suap adalah pihak swasta, yakni Andi Desfiandi yang saat ini sudah berstatus terdakwa dan masih menjalani sidang. (*)

Saksi Akui Transfer Uang Rp 250 Juta kepada Unila

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#unila

Berita Terkini