<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/29/WhatsApp-Image-2024-11-29-at-102811-2511514592.jpg" alt="Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) mendorong agar Undang-Undang (UU) Perlindungan Guru segera direalisasikan. Menunjukkan keseriusannya, PB PGRI telah menyerahkan naskah akademik untuk rancangan UU tersebut. Langkah itu diambil karena kasus kriminalisasi terhadap guru dinilai kian mengkhawatirkan. Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi mengatakan, pihaknya telah menyiapkan naskah akademik dan draf batang tubuh RUU Perlindungan Guru. Naskah tersebut diserahkan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&rsquo;ti. &rdquo;Harapan dari semua guru yang ada di sini, guru pendidik, tenaga kependidikan, untuk saudara-saudara kami di perguruan tinggi di PGRI berharap bahwa pemerintah mendukung usulan PGRI untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Guru,&rdquo; paparnya dalam puncak HUT PGRI di Jakarta, Sabtu (14/12). Menurut dia, naskah akademik tersebut merupakan upaya PGRI melindungi guru dari kekerasan. Oleh sebab itu, dia berharap naskah akademik tersebut dapat dikaji dan diloloskan menjadi undang-undang. &rdquo;Kami sangat serius Pak, mohon perkenannya. Dukung kami Pak, para guru, kami ingin sekolah dan lembaga pendidikan terbebas dari kekerasan, baik kepada guru, siswa, maupun sekolah,&rdquo; ujarnya kepada Mendikdasmen Abdul Mu&rsquo;ti. (mia/c6/oni)

PGRI mendorong agar UU Perlindungan Guru segera direalisasikan. Sebagai bentuk keseriusannya, PGRI telah menyerahkan naskah akademik UU itu.

PGRI Serahkan Naskah Akademik Rancangan UU Perlindungan Guru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/29/WhatsApp-Image-2024-11-29-at-102811-2511514592.jpg" alt="Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan gaji guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan guru honorer pada 2025. Kenaikan gaji guru ASN itu mencakup PNS dan PPPK. Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menyampaikan apresiasi atas langkah pemerintah yang memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan guru. Keputusan itu adalah bukti nyata dari perjuangan panjang PGRI yang akhirnya membuahkan hasil. &rdquo;Alhamdulillah, akhirnya perjuangan PGRI yang tak kenal lelah didengar Bapak Presiden,&rdquo; ujar Unifah. Menurut dia, salah satu langkah yang diapresiasi adalah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Upaya itu menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperhatikan kebutuhan guru, yang merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pendidikan nasional. Selain itu, lanjut Unifah Rosyidi, perhatian terhadap sekolah swasta juga mendapat sorotan positif. Sebab, selama ini sekolah swasta sering dianggap kurang mendapatkan perhatian setara dengan sekolah negeri. Unifah juga mengajak seluruh anggota PGRI untuk tetap konsisten memperjuangkan peningkatan kesejahteraan, kualitas, dan perlindungan hukum, bagi para guru. &rdquo;Mari, PGRI jangan lelah berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan perlindungan hukum guru,&rdquo; tegas Unifah Rosyidi. Dia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan para pendidik untuk menciptakan kondisi pendidikan yang lebih baik di masa depan. Selain itu, dia mengimbau semua pihak untuk bersikap positif dan mendukung niat baik pemerintah. Apresiasi yang tulus akan menjadi penyemangat bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kebijakan yang berpihak kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. &rdquo;Mari bersikap positif, kita apresiasi niat baik pemerintah dan sama-sama menunggu implementasinya pada 2025,&rdquo; imbuh Unifah Rosyidi. Dia menambahkan, kebijakan peningkatan kesejahteraan guru diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup para pendidik, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Dengan guru yang lebih sejahtera, fokus terhadap pendidikan dan pengembangan siswa, diyakini akan semakin optimal. &rdquo;Dengan begitu akan membawa Indonesia menuju masa depan pendidikan yang lebih gemilang dengan hadirnya generasi emas,&rdquo; tandas Unifah Rosyidi.

PGRI menyampaikan apresiasi atas langkah pemerintah Presiden Prabowo dengan kenaikan gaji guru yang berstatus ASN dan guru honorer pada 2025

Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi Apresiasi Presiden Prabowo Subianto atas Rencana Kenaikan Gaji Guru ASN dan Honorer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/20/WhatsApp-Image-2024-08-20-at-190035-2145779115.jpg" alt="Wisma Guru Jawa Timur di Surabaya kembali ditempati pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur yang sah. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wisma Guru Jawa Timur di Surabaya kembali ditempati pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur yang sah. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Gedung Guru/Wisma Guru Jawa Timur Jalan A. Yani 6-8 Surabaya kembali ditempati pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur yang sah di bawah kepemimpinan Dr. H. Djoko Adi Walujo, ST., MM., DBA. Sebelumnya gedung itu diduduki oknum yang mengaku Ketua Umum Pengurus Besar PGRI. Pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Djoko Adi Walujo telah mengirimkan Somasi (peringatan) sebanyak dua kali agar sejumlah oknum PGRI hasil kongres luar biasa meninggalkan wisma guru tersebut. Sejumlah oknum tersebut menuduh pengurus PGRI Jawa Timur melakukan penyerobotan. Wakil Sekjen PB PGRI Wijaya mengatakan, pihaknya bersyukur Pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur yang sah di bawah kepemimpinan Djoko Adi Walujo telah aktif kembali memberikan pelayanan bagi anggota PGRI Se Jawa Timur. &rdquo;Kepengurusan PGRI periode XXIII hasil kongres pada 3-4 Maret 2024 akan segera melakukan keberlanjutan kepengurusan organisasi di setiap tingkat melalui konferensi provinsi dan kabupaten/kota periode 2024-2029 agar dapat memaksimalkan peran-peran organisasi,&rdquo; ucap Wijaya. Menurut Wijaya, pihaknya tidak merasa terganggu dengan berbagai spekulasi yang dilontarkan sejumlah oknum PGRI hasil kongres luar biasa tersebut. &rdquo;Teguh Sumarno merupakan mantan Ketua Pengurus PGRI Jawa Timur. Namun kepengurusan yang bersangkutan telah dibekukan melalui SK Pengurus Besar PGRI Nomor: 113/Kep/PB/XXII/ 2023 tanggal 13 November 2023. Bahkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 744/Pdt.G/2023/PN.Jkt.PST mengenai SK Pembekuan Teguh Sumarno telah dimenangkan Pengurus Besar PGRI yang diwakili Prof. Unifah Rosyidi. Artinya secara hukum SK pembekuan Teguh Sumarno telah sah dan berkekuatan hukum tetap,&rdquo; papar Wijaya. Dengan begitu, lanjut dia, Teguh Sumarno dan kawan-kawan sudah tidak memiliki alasan hak yang sah untuk menempati Wisma Guru/Gedung Guru Jawa Timur. &rdquo;Jika mengaku sebagai Ketua Umum PB PGRI mengapa masih mau berkantor di Wisma Guru Jawa Timur? Hal itu semakin menunjukkan bahwa Teguh Sumarno tidak memiliki legitimasi yang sah, bahkan kantor pun tidak punya,&rdquo; tandas Wijaya. Seharusnya menurut Wijaya, para pengikutnya harus mulai berpikir. Bagaimana mungkin ada orang mengeluarkan surat atas nama Pengurus Besar tapi tidak dikeluarkan secara resmi dari Kantor PB PGRI di Jakarta. &rdquo;Hal ini&nbsp; justru menguatkan proses hukum yang sedang kami kawal di Bareskrim Mabes Polri,&rdquo; ungkap Wijaya. Wijaya menyatakan, Pengurus PGRI Jawa Timur di bawah kepemimpinan Djoko Adi Walujo tetap tenang dan terus melaksanakan kegiatan organisasi di Wisma Guru Jawa Timur. &rdquo;Tidak usah takut dan jangan hiraukan tuduhan-tuduhan orang yang tidak bertanggung jawab, karena proses penempatan kembali wisma guru Jawa Timur selalu dalam pantauan para penyidik Bareskrim, sehingga apabila terjadi sesuatu akan lebih mudah bagi penyidik untuk menambah daftar pelanggaran yang dilakukan para oknum PGRI tersebut,&rdquo; tegas Wijaya. Wijaya juga meminta agar publik juga tidak terkecoh dengan framing yang dibuat oleh oknum yang mengaku Ketua Umum PB PGRI. Sebab, putusan PTUN tertanggal 4 Juli 2024 yang sedang dilakukan upaya hukum banding, tidak ada kaitannya dengan penempatan kembali Wisma Guru Jawa Timur oleh Pengurus PGRI Jawa Timur di bawah kepemimpinan Djoko Adi Walujo. &rdquo;Objek gugatan yang sedang dalam proses banding tersebut sudah kedaluwarsa. Kepengurusan PB PGRI hasil kongres XXIII 3-4 Maret telah terdaftar pada SK AHU terakhir dan tidak dalam sengketa maupun dalam proses hukum apapun. Pengurus Besar PGRI saat ini di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd telah dan akan bekerja menjalankan roda organisasi serta tidak akan terpengaruh atas putusan banding di Pengadilan Tinggi TUN tersebut,&rdquo; tegas Wijaya.

Wisma Guru Jawa Timur di Surabaya kembali ditempati pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur yang sah di bawah kepemimpinan Djoko Adi Walujo

PGRI Jawa Timur di Bawah Ketua Djoko Djoko Adi Walujo Tempati Wisma Guru PGRI Jawa Timur, Bantah Tuduhan Penyerobotan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/05/WhatsApp-Image-2024-05-05-at-133619-2969500070.jpg" alt="Ratusan guru di Kabupaten Jember turun ke jalan, Minggu (5/5), menolak kedatangan Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi." width="100%">
<figcaption>Ratusan guru di Kabupaten Jember turun ke jalan, Minggu (5/5), menolak kedatangan Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ratusan guru di Kabupaten Jember turun ke jalan di Jember, Jawa Timur, Minggu (5/5). Mereka melakukan orasi menolak kedatangan Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi yang saat ini masih proses bersengketa dengan Ketua Umum PB PGRI versi Teguh Sumarno di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Para guru bergerak dari gedung DPRD Kabupaten Jember menuju hotel tempat acara halalbihalal yang digelar pengurus PB PGRI versi Unifah Rosyidi. Massa mencurigai, kedatangan Unifah ke Kabupaten Jember akan membentuk kepengurusan baru dengan mengeluarkan surat pembekuan terhadap kepengurusan Ketua PGRI Kabupaten Jember Supriyono. Hal itu menurut mereka cacat hukum dan tidak bisa diterima. Massa mengajak debat Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi dengan beberapa koordinator aksi. Namun, sampai satu jam, Unifah tidak kunjung keluar. &rdquo;Sebelum ada putusan atas gugatan yang diajukan PB PGRI pimpinan Pak Teguh Sumarno oleh Hakim PTUN, seharusnya semua kegiatan yang mengatasnamakan PGRI ditangguhkan terlebih dahulu. Karena kita harus mematuhi proses hukum yang sedang berjalan,&rdquo; ungkap Ketua PGRI Kabupaten Jember Supriyono. Hal senada disampaikan Ilham Wahyudi, Ketua Honorer Indonesia. Kedua belah pihak baik PB PGRI versi Unifah Rosyidi maupun Teguh Sumarno harus bersabar menunggu putusan PTUN untuk pijakan hukum atas keabsahan kepengurusan PB PGRI yang berhak menjalankan organisasi profesi guru terbesar di Indonesia. &rdquo;Kita sebagai guru harus menunjukkan ketaatan terhadap hukum, sebagai cermin bahwa guru tetap menjaga martabat dan marwah dengan memberikan teladan yang baik. Jangan sampai hanya dengan ulah oknum yang mengatasnamakan pengurus PB PGRI hingga nama PGRI menjadi terkoyak,&rdquo; papar Ilham Wahyudi. Ilham mengatakan, sengkarut masalah itu berawal dari pemecatan terhadap sejumlah pengurus PB PGRI secara sepihak. Pemecatan tersebut dinilai tidak prosedural, mengingat pengurus yang dipecat semula diangkat dalam kongres sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). &rdquo;Maka jika terjadi pergantian pengurus, seharusnya ditentukan dalam kongres pula. Lalu sejumlah pengurus yang diberhentikan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) dan Teguh Sumarno berhasil&nbsp;terpilih menjadi Ketua Umum PB PGRI. Kemudian keputusan dari KLB tersebut disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham),&rdquo; jelas Ilham. Konflik tersebut semakin meruncing, PB PGRI versi Unifah Rosyidi sempat melakukan penggembokan pintu pagar kantor pusat PB PGRI di Jalan Tanah Abang III Nomor 24 Jakarta. Akibat perbuatan tersebut, PB PGRI versi Teguh Sumarno tidak bisa memanfaatkan gedung dan kantor sebagai sentra pelayanan administrasi dan kegiatan lain. Padahal gedung itu dibangun atas bantuan dari pemerintah sebagai pusat kegiatan guru se-Indonesia.

Ratusan guru di Kabupaten Jember turun ke jalan, Minggu (5/5). Mereka melakukan orasi menolak kedatangan Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi

PGRI Jember Demo Kedatangan Unifah Rosyidi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/03/54_jokowi-2574265282.jpg" alt="PESAN UNTUK GURU: Presiden Joko Widodo menghadiri Kongres XXIII PGRI di Jakarta, Sabtu (2/3)." width="100%">
<figcaption>PESAN UNTUK GURU: Presiden Joko Widodo menghadiri Kongres XXIII PGRI di Jakarta, Sabtu (2/3).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Maraknya kasus perundungan atau bullying di lingkungan sekolah menjadi sorotan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam Kongres XXIII PGRI di Jakarta kemarin (2/3), Jokowi berpesan kepada para guru untuk menciptakan sekolah yang aman dan nyaman. "Saya khawatir akhir-akhir ini terjadi kasus bullying, kekerasan, pelecehan, bahkan sampai memakan korban jiwa," katanya. Dia menegaskan, kasus tersebut tidak boleh terjadi lagi. Guru memiliki peran sentral untuk menciptakan sekolah sebagai tempat yang aman. Sehingga bisa menjadi wahana para siswa untuk berkreasi, bermain, dan sosialisasi. Dia tidak ingin ada siswa yang merasa takut, tertekan, dan tidak betah berada di sekolah. Jokowi menyatakan, guru menjadi ujung tombak menciptakan sekolah yang aman dan nyaman. &rsquo;&rsquo;Jangan sampai kasus bullying di sekolah ditutup-tutupi. Tapi harus diselesaikan,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Menurut Jokowi, kasus bullying biasanya ditutup-tutupi untuk menjaga nama baik sekolah. Jokowi berpesan bahwa Indonesia memiliki kesempatan besar untuk melompat menjadi negara maju. Yaitu dalam tiga periode kepemimpinan nasional ke depan. Jika momentum besar itu tidak dimanfaatkan, Indonesia akan terjebak sebagai negara berpenghasilan menengah. Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi menyampaikan beberapa hal. Antara lain, kongres itu akan memilih kepengurusan yang baru untuk lima tahun mendatang. Ada beberapa rekomendasi yang bersifat internal dan eksternal. Untuk rekomendasi eksternal, antara lain, jangan ada penghapusan tunjangan profesi guru (TPG). &rsquo;&rsquo;Kemudian juga usulan supaya sertifikasi guru dipermudah, penyelesaian masalah honorer, dan kenaikan pangkat tidak dipersulit,&rsquo;&rsquo; sebutnya. Sedangkan rekomendasi internal, antara lain, menjalankan transformasi organisasi seperti tata kelola organisasi sampai keuangan yang lebih akuntabel. Kemudian, menjalankan roda organisasi dengan memanfaatkan teknologi digital. Dia menegaskan PGRI terus menjalankan tujuan utamanya, yaitu mengangkat harkat dan martabat guru di seluruh Indonesia. (wan/c17/oni)

Maraknya kasus perundungan atau bullying di lingkungan sekolah menjadi sorotan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi: Kasus Bullying, Kekerasan, Pelecehan sampai Memakan Korban Jiwa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/25/WhatsApp-Image-2023-11-25-at-0435081-1160081175.jpg" alt="PB PGRI menyatakan tetap solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Unifah Rosyidi." width="100%">
<figcaption>PB PGRI menyatakan tetap solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Unifah Rosyidi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (20/12), menyatakan gugatan perkara Nomor 744/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst tidak dapat diterima. Gugatan para penggugat atas nama Pengurus PGRI Jawa Timur, Riau, Sumatera Utara, Pengurus PGRI Kota Tebing Tinggi, Kota Probolinggo, Kabupaten Banyuwangi dan Pengurus PGRI Kabupaten Pamekasan dinyatakan niet ontvankelijke verklaard atau gugatan tidak dapat diterima. Perwakilan Tim Kuasa Hukum Tergugat (Pengurus Besar PGRI) Maharani Siti Shopia mengatakan, sikap majelis hakim sudah sesuai dengan fakta dalam persidangan. Hampir seluruh penggugat menyatakan mencabut gugatan tersebut. &rdquo;Ketua majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan adanya pencabutan gugatan dari para penggugat, sehingga sudah sewajarnya gugatan digugurkan dan tidak dapat diterima,&rdquo; ungkap Maharani. Para penggugat merupakan Pengurus PGRI provinsi dan kabupaten/kota yang telah dibekukan melalui SK Nomor: 108/Kep/PB/XXII/2023 pada 3 November 2023 oleh Pengurus Besar PGRI Pimpinan Prof. Unifah Rosyidi. Belakangan, menurut Maharani, empat di antaranya menyatakan namanya dicatut seolah-olah mendukung Kongres Luar Biasa Surabaya yang diklaim sah oleh sejumlah oknum Pengurus PGRI. Lebih lanjut, Maharani Siti Shopia mengatakan, putusan tersebut menunjukkan para penggugat tidak dapat membuktikan keabsahan legalitas hukumnya. Dan tak kunjung hadir untuk membuktikan legalitas hukum mereka. &rdquo;Selain itu, dengan dicabutnya gugatan para penggugat dan pengakuan adanya pencatutan nama untuk melakukan gugatan tersebut, menunjukkan dugaan kuat adanya upaya manipulatif dalam pelaksanaan Kongres Luar Biasa yang seolah-olah didukung Pengurus PGRI Provinsi dan Kabupaten/Kota,&rdquo; papar Maharani. Dia menambahkan, gugurnya gugatan para penggugat menunjukkan bahwa kepengurusan hasil KLB di Surabaya ilegal. Itu hanya klaim sepihak dan hanya diikuti segelintir orang saja. Sebelumnya, ada 23 (dua puluh tiga) pengurus PGRI Provinsi dan kabupaten/kota yang diklaim mendukung KLB ilegal tersebut. Namun 18 di antaranya telah menyatakan mencabut dukungan KLB dan menyatakan tegak lurus pada kepengurusan PGRI Pimpinan Prof. Unifah Rosyidi. &rdquo;Mereka (delapan belas pengurus) membuat pernyataan tertulis menyatakan mencabut dukungan KLB ilegal. Bahkan mereka meminta maaf karena ketidaktahuan atas pencatutan nama sepihak oleh oknum pengurus PB PGRI yang mengaku hasil KLB Surabaya,&rdquo; ungkap Maharani. Maharani mengatakan para oknum tersebut tak mengerti hukum karena masih mengklaim kepengurusan mereka sah. Padahal tidak pernah terbukti di pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. &rdquo;Dalam rezim hukum perdata dan hukum administrasi negara, telah jamak dipahami para ahli hukum bahwa terkait adanya perubahan kepengurusan organisasi, surat keputusan terbaru dan terakhir yang berlaku. SK Keputusan Menkumham baru Nomor AHU-0001597.AH.01.08. Tahun 2023 tertanggal 20 November 2023 PGRI di bawah kepemimpinan Prof. Unifah Rosyidi. Jadi jangan memutarbalikkan fakta dan berakrobat hukum untuk meligitimasi suatu tindakan ilegal,&rdquo; tegas Maharani.

PB PGRI mengatakan, sikap majelis hakim sudah sesuai dengan fakta dalam persidangan terkait gugat dari pengurus PGRI hasil KLB ilegal

Gugatan Kelompok Pemecah PGRI Kandas, Mayoritas Akui Keabsahan Unifah Rosyidi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/26/WhatsApp-Image-2023-12-26-at-172105-4123102484.jpg" alt="Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI)." width="100%">
<figcaption>Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Humas Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Ilham Wahyudi klarifikasi atas adanya berita tentang gugatan tidak dapat diterima Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam perkara Nomor 744/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst menyatakan gugatan para penggugat Niet Ontvankelijke Verklaard atau gugatan tidak dapat diterima. Unifah Rosyidi selaku ketua umum PB PGRI digugat pengurus PGRI Jawa Timur, PGRI Provinsi Riau, PGRI Sumatera Utara, PGRI Kota Tebing Tinggi, PGRI Kota Probolinggo, PGRI Kabupaten Banyuwangi, dan PGRI Kabupaten Pamekasan. &rdquo;Pada prinsipnya gugatan terkait pembekuan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut bukan kandas, tapi sengaja kita cabut. Karena gugatan pembekuan tersebut diajukan berdasar SK Pembekuan Nomor: 108/Kep/PB/XXII/2023 tertanggal 3 November 2023,&rdquo; kata Ilham dalam keterangan tertulis, Selasa (26/12). Ilham menjelaskan, sejak kepengurusan PB PGRI baru sudah disahkan berdasar SK Ahu Nomor AHU-00001568.AH.01.08. pada 13 November 2023, secara otomatis SK Pembekuan yang dibuat Unifah Rosyidi sudah tidak diakui keabsahannya. &rdquo;Unifah bukan anggota PB PGRI lagi dan sudah diberhentikan melalui SK Pemberhentian No 03/KEP/ PB/XXIII/2023 tentang pemberhentian Unifah Rosyidi sebagai anggota PGRI dan dicabut kartu PGRI dengan No NPA 09030700004. Bahkan SK Pembekuan tersebut sudah kita cabut berdasar SK Pencabutan Pembekuan Nomor :04/Kep/PB/XXIII/2023 tertanggal 16 November 2023, sehingga pada intinya surat-surat yang dibuat kelompok Unifah sudah tidak kita akui keabsahannya,&rdquo; jelas Ilham. Saat ini lanjut dia, pihaknya sedang menguji keabsahan SK Menkumham pihak Unifah di PTUN Jakarta. &rdquo;Mari kita tunggu bersama kepengurusan mana yang diakui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,&rdquo; ucap Ilham.

Humas PB PGRI Ilham Wahyudi sengaja mencabut gugatan di PN Jakarta Pusat karena Ketua umum PB PGRI Unifah Rosyidi sudah dibekukan

Humas PB PGRI Sebut Unifah Bukan Anggota PGRI, Sehingga Gugatan Dicabut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/25/WhatsApp-Image-2023-11-25-at-201905-2807602930.jpg" alt="Acara HUT ke-78 PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) 2023 dihadiri Presiden Joko Widodo, Mendikbudristek, dan sejumlah pejabat negara." width="100%">
<figcaption>Acara HUT ke-78 PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) 2023 dihadiri Presiden Joko Widodo, Mendikbudristek, dan sejumlah pejabat negara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;HUT ke-78 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Hari Guru Nasional (HGN) 2023 diselenggarakan di Britama Arena, dengan tema Transformasi Guru Wujudkan Indonesia Emas. Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi menyatakan tekad PGRI dalam menghadirkan transformasi signifikan dalam dunia pendidikan. &rdquo;Kami berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah konkret dan aksi nyata yang dapat memajukan kualitas pendidikan di Indonesia dengan menjadi mitra strategis pemerintah. Guru adalah kunci utama dalam mewujudkan Indonesia emas melalui transformasi pendidikan yang berkelanjutan,&rdquo; ujar Unifah Rosyidi. Acara peringatan HUT ke-78 PGRI dan HGN 2023 diisi dengan rangkaian kegiatan sederhana dihadiri lebih dari 7.000 peserta yang berasal seluruh Indonesia. Mereka merogoh kocek sendiri untuk bisa hadir mengikuti upacara peringatan sebagai bukti kecintaan terhadap PGRI dan profesi Guru. Seluruh kegiatan dijadikan ruang untuk memotivasi dan memberdayakan para pendidik dalam menghadapi tantangan zaman yang berkembang pesat dalam pemanfaatan berbagai platform IT. &rdquo;Melalui tema Transformasi Guru Wujudkan Indonesia Emas, kami ingin menciptakan suasana di mana guru tidak hanya sebagai pendidik, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu membawa perubahan positif dalam masyarakat dan bangsa,&rdquo; tambah Unifah Rosyidi. Unifah Rosyidi berdiri di podium dengan hati yang bergetar, disaksikan Presiden Joko Widodo, Menko PMK Muhadjir Effendy, Mendikbudristek Nadiem Makarim, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, beserta jajaran Pengurus Besar PGRI dan anggota. &rdquo;Kami PGRI, para guru yang tersebar di seluruh tanah air sangat solid dan terus mengawal NKRI, dan berkomitmen memajukan pendidikan nasional,&rdquo; ucap Unifah Rosyidi. &rdquo;Kami berterima kasih atas perhatian dan dukungan Bapak Presiden kepada para guru dan senantiasa menentukan jalan keluar terhadap permasalahan yang disampaikan PGRI. Yang paling istimewa dan terbaru adalah keputusan revisi UU ASN yang dinanti para guru, pendidik dan tenaga kependidikan terutama honorer seluruh tanah air,&rdquo; imbuh Unifah. Unifah Rosyidi meminta agar guru-guru swasta, guru-guru TK, dan para tenaga kependidikan di sekolah diberikan ruang dan kesempatan untuk menjadi ASN PPPK. Khususnya, guru swasta yang diangkat menjadi PPPK dapat dikembalikan di sekolah-sekolah swasta asal sebagai penyangga utama mutu pendidikan nasional. &rdquo;PGRI mengundang seluruh stakeholder pendidikan, masyarakat, dan pihak terkait untuk bersama-sama merayakan dan mendukung upaya transformasi guru demi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Bersama-sama, mari kita wujudkan Indonesia emas melalui peran strategis para guru dalam membentuk generasi unggul dan berkarakter,&rdquo; ujar Unifah Rosyidi. Ketua Departemen Kominfo PB PGRI Wijaya menambahkan, kehadiran 7.000 lebih guru dalam acara di Britama Arena mencerminkan PGRI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Unifah Rosyidi tetap solid dan fokus menjalankan agenda yang telah disusun dalam memuliakan, melindungi, dan memartabatkan anggota dan guru di seluruh Indonesia. &rdquo;Apalagi dengan kehadiran Presiden Joko Widodo beserta rombongan pejabat negara bukti pengakuan PGRI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Unifah Rosyidi,&rdquo; ucap Wijaya.

Presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat menghadiri acara HUT ke-78 PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) 2023 di Britama Arena

Pesan Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi pada HUT ke-78 PGRI dan HGN 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/25/WhatsApp-Image-2023-11-25-at-0435081-1160081175.jpg" alt="PB PGRI menyatakan tetap solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Unifah Rosyidi." width="100%">
<figcaption>PB PGRI menyatakan tetap solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Unifah Rosyidi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Di tengah persiapan perhelatan Hari Ulang Tahun ke-78 PGRI dan Hari Guru Nasional, 25 November, PB PGRI diganggu segelintir oknum yang mengaku-ngaku sebagai Pengurus Besar PGRI hasil Kongres Luar Biasa ilegal. Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Prof. Dr. Unifah Rosyidi mengatakan, tidak gentar dalam menghadapi ulah segelintir oknum tersebut. &rdquo;34 Pengurus PGRI provinsi dan 514 pengurus PGRI kabupaten/kota masih solid dan tidak pernah terpecah,&rdquo; ungkap Unifah dalam konferensi di Gedung Guru Indonesia, Jakarta. Unifah mengakui adanya manuver segelintir oknum pengurus PGRI yang ingin memprovokasi dan memecah belah organisasi PGRI. &rdquo;Mereka hanya segelintir oknum yang telah dinyatakan diberhentikan sejak Oktober 2023 dan telah dibekukan kepengurusannya pada November 2023,&rdquo; tegas Unifah. Lebih lanjut Unifah mengatakan, para oknum tersebut telah mengklaim bahwa kepengurusan mereka legal dan telah disahkan Kemenkumham berdasar Surat Keputusan Nomor: AHU 0001568.AH.01.08. Tahun 2023. &rdquo;Sesungguhnya apa yang mereka klaim itu hanya sepihak, dan tidak berdasar sehingga surat keputusan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Karena saat ini, perubahan kepengurusan PB PGRI tetap sah dan legal berdasar Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-0001597.AH.01.08. TAHUN 2023, Tanggal 20 November 2023. TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN PERKUMPULAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA,&rdquo; ungkap Unifah. Anggota tim kuasa hukum PB PGRI Maharani Siti Shopia mengatakan, pihaknya telah melakukan sejumlah upaya hukum dalam merespons ulah segelintir oknum yang mengatasnamakan PB PGRI hasil KLB tersebut. Tim Kuasa Hukum PB PGRI telah menilai adanya tindakan melawan hukum yang dilakukan segelintir oknum PB PGRI, telah merusak PGRI dan mengganggu soliditas PGRI sebagai organisasi guru tertua dan terbesar di Indonesia. Salah satu upaya hukum tersebut lanjut dia, adalah dengan melaporkan sejumlah tindak pidana yang dilakukan kepada Bareskrim Polri dengan Nomor Laporan Polisi nomor: STTL/430/XI/2023/BARESKRIM pada 6 November 2023. &rdquo;Saat ini Laporan Polisi tersebut telah diproses di Bareskrim Mabes Polri. Kami berharap semua pihak menghormati proses hukum yang sedang dilakukan Tim Bareskrim Mabes Polri sehingga tabir kebenaran kian terungkap dan tidak ada lagi oknum yang mengaku-ngaku sebagai Pengurus Besar PGRI yang sah,&rdquo; ungkap Maharani. Maharani menambahkan, terkait pemblokiran terhadap akun PGRI, hal tersebut merupakan kewenangan sepenuhnya Kementerian Hukum dan HAM. &rdquo;Kami pastikan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Blokir Akses Sistem AHU Yayasan dan Perkumpulan,&rdquo; papar Maharani. Pengurus Besar PGRI, menurut dia, telah menerima sejumlah pernyataan sikap dan keprihatinan atas ulah para oknum tersebut yang disampaikan seluruh pengurus provinsi dan kabupaten/kota. &rdquo;Sampai dengan 20 November 2023 pukul 13.18, kami telah menerima 32 pernyataan sikap dari 34 provinsi dan lebih dari 493 kabupaten/kota se-Indonesia, IGTKI PGRI, APKS PGRI DKI, Perempuan PGRI, dan kami yakin surat pernyataan tersebut akan terus bertambah dan semakin menguatkan proses-proses hukum yang sedang kami hadapi,&rdquo; tutur Maharani, kuasa hukum PB PGRI. Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi menambahkan, pihaknya berterima kasih dan memberikan apresiasi sebesar-besarnya terhadap semua pihak yang telah membantu dalam menjaga muruah PGRI. &rdquo;Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Polri yang telah memberikan respons cepat dan sigap dalam melakukan penjagaan ketat di Gedung Guru Indonesia (GGI) sebagai aset PGRI dari tindakan ilegal segelintir oknum yang secara sepihak mengaku-ngaku PB PGRI yang sah," ujar Unifah. "Terima kasih Bareskrim Mabes Polri, Kementerian Hukum dan HAM, serta Presiden Republik Indonesia yang ikut mendukung pelaksanaan HUT ke-78 PGRI dan HGN 2023 di Jakarta. Kami mengharapkan pemerintah terus menjaga, melindungi dan memberikan rasa aman terhadap seluruh anggota PGRI kapanpun dan di manapun berada,&rdquo; ucap Unifah.

PB PGRI diganggu oknum yang mengaku sebagai Pengurus Besar PGRI ilegal. PGRI Tetap Solid di Bawah Kepemimpinan Ketum Unifah Rosyidi

PGRI Tetap Solid di Bawah Kepemimpinan Ketua Umum Unifah Rosyidi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/24/WhatsApp-Image-2023-11-24-at-170624-3377555943.jpg" alt="PB PGRI menilai kegiatan peringatan HUT ke-78 PGRI yang diadakan Unifah Rosyidi yang mengatasnamakan ketua umum PB PGRI, pada Sabtu (25/11) di Britama Arena, Jakarta, adalah ilegal." width="100%">
<figcaption>PB PGRI menilai kegiatan peringatan HUT ke-78 PGRI yang diadakan Unifah Rosyidi yang mengatasnamakan ketua umum PB PGRI, pada Sabtu (25/11) di Britama Arena, Jakarta, adalah ilegal.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Juru bicara PB PGRI Ilham Wahyudi menilai kegiatan peringatan HUT ke-78 PGRI yang diadakan Unifah Rosyidi yang mengatasnamakan ketua umum PB PGRI, pada Sabtu (25/11) di Britama Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara, adalah ilegal. Menurut Wahyu, sejak keluarnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001568.AH.01.08.TAHUN 2023 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia pada 13 November dengan Ketua Umum Teguh Sumarno, Unifah Rosyidi sudah diberhentikan melalui surat PB PGRI Nomor :03/Kep/PB/XXIII/2023 tentang Pemberhentian Prof DR Unifah Rosyidi, M.PD Sebagai Anggota Persatuan Guru Republik Indonesia dan Pencabutan Kartu Anggota PGRI. &rdquo;Surat itu ditandatangani Ketua Umum PB PGRI Teguh Sumarno hasil SK Kemenkumham. Kami akan kirimkan surat pemberhentian ini kepada Unifah Rosyidi,&rdquo; kata Ilham dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/11). Ilham menambahkan, pihaknya juga sudah melayangkan surat pembatalan acara kegiatan hari guru tersebut kepada pihak kepolisian. &rdquo;PB PGRI ini sedang pecah, alangkah baiknya acara tersebut jangan dilaksanakan, karena ini ilegal,&rdquo; tegas Ilham. &rdquo;Kalau kegiatan itu dipaksakan berjalan bisa saja terjadi para kawan-kawan di bawah dan pendukung Teguh Sumarno bisa datang ke lokasi tersebut dan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami minta kepada pihak kepolisian tidak memberikan izin kegiatan guru tersebut,&rdquo; tambah dia. Ilham juga meminta kepada Unifah menunggu keputusan pengadilan terkait siapa nanti yang memimpin PB PGRI. &rdquo;Karena menurut Unifah, dialah pemimpin PB PGRI, sementara Teguh Sumarno juga sebagai ketum PB PGRI yang sah, karena beliau memegang SK Kemenkumham. Kenapa mereka masih saja mengadakan acara mengumpulkan guru-guru,&rdquo; jelas Ilham.

PB PGRI menilai kegiatan peringatan HUT ke-78 PGRI yang mengatasnamakan ketua umum PB PGRI, Sabtu (25/11), di Britama Arena, Jakarta, Ilegal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Unifah Rosyidi

Berita Terkini