<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/30/Pedro-Sanchez-by-AFP-via-Getty-Images-1499126211.jpg" alt="Perdana Menteri Pedro Sanchez menyampaikan keberlangsungan jabatannya yang disiarkan di televisi. (AFP)" width="100%">
<figcaption>Perdana Menteri Pedro Sanchez menyampaikan keberlangsungan jabatannya yang disiarkan di televisi. (AFP)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Perdana Menteri (PM) Spanyol Pedro Sanchez menggambarkan krisis di Jalur Gaza sebagai salah satu episode paling kelam dalam hubungan internasional di era modern.</p> <p>"Apa yang kita saksikan saat ini di Gaza mungkin menjadi salah satu episode paling kelam dalam hubungan internasional di abad ke-21, dan dalam hal ini, yang ingin saya sampaikan adalah Spanyol sangat vokal di Uni Eropa dan juga di komunitas internasional," kata Sanchez kepada <em>The Guardian</em> dalam wawancara yang ditayangkan pada Rabu (3/9).</p> <p>Sanchez pun mendesak Uni Eropa untuk menangguhkan kemitraan strategis mereka dengan Israel.&nbsp;Pada 7 Oktober 2023 Zionis Israel menjadi sasaran serangan roket yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Jalur Gaza.</p> <p>Setelah itu, kelompok perjuangan Palestina, Hamas, menembus daerah-daerah perbatasan, melepaskan tembakan ke militer dan warga sipil serta menyandera lebih dari 200 orang.Menurut otoritas, sekitar 1.200 orang di pihak Israel tewas.</p> <p>Sebagai balasannya, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) melancarkan Operasi Pedang Besi, yang meliputi serangan terhadap sasaran sipil dan mengumumkan blokade penuh terhadap Jalur Gaza. Menurut pemerintahan Gaza, jumlah korban tewas akibat serangan Israel di Gaza menembus 63.000 orang sejak 7 Oktober 2023.</p>

"Apa yang kita saksikan saat ini di Gaza mungkin menjadi salah satu episode paling kelam dalam hubungan internasional di abad ke-21".

Sebut Krisis Gaza sebagai Episode Paling Kelam Hubungan Internasional, PM Spanyol Desak UE Tangguhkan Kemitraan Strategis dengan Israel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/27/DHL-plane-in-Indonesia_1-4191517175.jpeg" alt="DHL Express memutuskan untuk menunda sementara pengiriman paket menuju AS akibat dari kebijakan tarif bea terbaru yang akan berlaku pada tanggal 29 Agustus. (ANTARA/HO-DHL Express)" width="100%">
<figcaption>DHL Express memutuskan untuk menunda sementara pengiriman paket menuju AS akibat dari kebijakan tarif bea terbaru yang akan berlaku pada tanggal 29 Agustus. (ANTARA/HO-DHL Express)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Beberapa layanan pos yang berada di seluruh dunia memutuskan untuk menghentikan layanan pengiriman paket internasional ke Amerika Serikat untuk sementara waktu, menunggu kepastian terkait peraturan terbaru mengenai tarif bea.&nbsp;</p> <p>Dilansir dari <em>Associated Press</em>, keputusan serentak ini berimbas dari berakhirnya kebijakan pembebasan bea tarif untuk paket senilai USD 800 atau sekitar Rp 13 juta, yang disebut sebagai &lsquo;pembebasan de minimis&rsquo;.</p> <p>Sebanyak 1,3 miliar paket senilai USD 64,6 miliar atau lebih dari Rp 1 triliun telah dikirim melalui pembebasan bea tarif tersebut pada tahun 2024, berdasarkan data dari badan bea cukai AS, U.S. Customs and Border Patrol Agency.</p> <p>Kebijakan pembebasan de minimis sendiri akan berakhir bulan Agustus ini, namun Presiden AS Donald sudah terlebih dahulu menandatangani kebijakan tarif terbaru pada bulan lalu, yang akan berlaku pada Jumat (29/8) nanti.</p> <p>Kebijakan yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu Amerika Serikat dan Uni Eropa, meliputi kerangka kebijakan terkait perdagangan yang meliputi tarif sebesar 15 persen pada sebagian besar produk yang dikirimkan dari Uni Eropa, termasuk paket yang bernilai di bawah USD 800.</p> <p>Tak hanya itu, sebelumnya Pemerintah Amerika Serikat juga membatalkan kebijakan pembebasan bea tarif untuk barang-barang yang berasal dari Tiongkok pada bulan Mei lalu, dalam upaya menghentikan para pembeli memesan produk Negara Tirai Bambu tersebut yang harganya lebih terjangkau.</p> <p>Akibat dari rentetan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah AS di bawah Donald Trump, terdapat banyak layanan pos di Eropa yang memutuskan untuk menunda seluruh pengiriman ke AS karena mereka tidak bisa menjamin paket akan tiba sebelum tanggal 29 Agustus nanti.</p> <p>Beberapa negara Eropa seperti Jerman, Denmark, Swedia, dan Italia mengatakan bahwa mereka akan menghentikan pengiriman paket efektif secepatnya, pada tanggal Sabtu (23/8) kemarin.&nbsp;</p> <p>Kemudian, layanan pos di Perancis dan Austria juga mengikuti jejak beberapa negara yang ada di benua biru tersebut pada Senin (25/8) kemarin.</p> <p>DHL Express, salah satu penyedia layanan pengiriman terbesar di Eropa, juga mengumumkan mereka tidak akan menerima dan mengirimkan paket dan parcel untuk bisnis yang menuju ke AS pada hari Sabtu (23/8).</p> <p>Mereka menyebutkan belum ada kejelasan yang pasti mengenai implementasi tarif terbaru untuk pengiriman paket kedepannya sebagai alasan dibalik penundaan pengiriman paket ke negara Paman Sam tersebut.</p> <p>"Pertanyaan-pertanyaan penting belum terselesaikan, khususnya terkait bagaimana dan oleh siapa bea cukai akan dipungut kedepannya, data-data tambahan apa saja yang dibutuhkan, dan bagaimana perpindahan data ke Badan Bea Cukai AS akan dilakukan," kata DHL melalui pernyataan mereka.</p> <p>Selain itu, layanan pos asal Inggris, Royal Mail, mengatakan mereka akan menunda pengiriman ke AS pada Selasa (26/8), untuk memberikan waktu untuk paket-paket yang sudah terkirim agar tiba sebelum tarif bea yang terbaru akan berlaku.</p> <p class="class-paragraph">Tak hanya di Eropa saja yang terdampak kebijakan tarif bea terbaru, layanan pos di luar Eropa juga terdampak akibat kebijakan tersebut. Salah satunya adalah Jepang, dimana Japan Post Co., yang merupakan layanan pos negara Sakura tersebut akan menunda pengiriman paket berukuran kecil ke AS.</p> <p>Menurut artikel dari dari <em>Bloomberg,</em> mereka akan menghentikan penerimaan dan pengiriman paket termasuk barang konsumen dan hadiah senilai diatas 100 dolar, atau sekitar 1,3 juta rupiah, pada hari Rabu nanti, berdasarkan pengumuman melalui situs web mereka.</p> <p>Selain itu, layanan pos asal Australia, Australia Post, juga akan menghentikan sementara sebagian paket yang dikirim ke AS dan juga Puerto Rico, yang berlaku secepatnya hingga pemberitahuan lebih lanjut, berdasarkan informasi dari <em>The Guardian</em>, pada Selasa (26/8).</p> <p>Sumber: The Guardian, Associated Press, Bloomberg&nbsp;</p>

Akibat dari kebijakan baru Pemerintah AS terkait tarif bea yang akan berlaku pada 29 Agustus, sejumlah layanan pos tunda pengiriman.

Imbas Kebijakan Tarif Terbaru Donald Trump, Beberapa Layanan Pos Internasional Menunda Pengiriman Paket ke AS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/08/GMBWHWWSHJMCNC5VH64BWZ3YCA-1-750036882.jpg" alt="Bangunan di Kharkiv Ukraina yang terkena serangan drone Rusia. (dok Reuters/Sofiia Gatilova)" width="100%">
<figcaption>Bangunan di Kharkiv Ukraina yang terkena serangan drone Rusia. (dok Reuters/Sofiia Gatilova)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com </strong>&ndash; Tak ada kesepakatan yang berhasil tercapai terkait upaya mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina dalam pertemuan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska, Jumat (15/8). Kebuntuan ini membuat Uni Eropa (UE) mengeluarkan pernyataan keras soal jaminan keamanan bagi Ukraina selama upaya proses damai belum disepakati.</p> <p>Dikutip dari The Guardian, Sabtu (16/8), Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen, mengatakan dalam sebuah unggahan di X, bahwa jaminan keamanan yang kuat bagi Ukraina menjadi penting dalam setiap upaya kesepakatan damai untuk mengakhiri perang di Ukraina. Jaminan ini menjadi sesuatu yang diupayakan Ukraina sebagai syarat minimum untuk memastikan kemampuan mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorialnya di masa depan, di tengah ketiadaan keanggotaan NATO yang tetap mereka inginkan.</p> <p>&ldquo;Uni Eropa bekerjasama erat dengan Zelenskyy dan Amerika Serikat untuk mencapai perdamaian yang adil dan langgeng. Jaminan keamanan yang kuat yang melindungi kepentingan keamanan vital Ukraina dan Eropa sangatlah penting,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Sementara itu, dikutip dari euractiv.com, para pemimpin Eropa telah mengeluarkan pernyataan terkait kesiapan mereka untuk terus menekan Rusia melalui sanksi, menyusul hasil pertemuan puncak antara Trump dan Putin yang buntu soal upaya mengakhiri perang di Ukraina.</p> <p>&ldquo;Kami akan terus memperkuat sanksi dan langkah-langkah ekonomi yang lebih luas untuk menekan ekonomi perang Rusia hingga perdamaian yang adil dan abadi tercapai,&rdquo; demikian bunyi pernyataan tersebut.</p> <p>Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Finlandia Alexander Stubb, Kanselir Jerman Friedrich Merz, serta Perdana Menteri Italia dan Inggris.</p> <p>Selain itu, para pemimpin Eropa ini menekankan kesediaan mereka untuk bekerja sama dengan Trump dan Zelenskyy menuju pertemuan puncak trilateral dengan Rusia. Mereka juga menegaskan bahwa Moskow tidak dapat memiliki hak veto atas potensi keanggotaan Ukraina di Uni Eropa atau NATO.</p> <p>Dalam konferensi pers bersama antara Putin dan Trump usai pertemuan selama 3 jam, Presiden AS tersebut menyebut banyak poin telah disepakati oleh keduanya. Meski, ada pula beberapa kesepakatan tidak terlalu signifikan.</p> <p>&ldquo;Satu poin mungkin yang paling signifikan kami tidak mencapainya,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Pernyataan ini mengarah pada kesepakatan gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina dalam perang di Ukraina yang terjadi sejak Februari 2022 lalu. Namun, Trump menegaskan, bahwa ada kemajuan besar untuk mencapai kesepakatan tersebut dalam pembicaraan di Alaska.</p> <p>Dikutip dari Al Jazeera, pengamat menilai pertemuan ini memberi Putin &ldquo;kemenangan diplomatik&rdquo; setelah bertahun-tahun dikucilkan Barat akibat invasi Rusia ke Ukraina pada 2022. Pasalnya, dalam pertemuan tersebut, Putin disambut dengan karpet merah dan jabat tangan hangat dari Trump setibanya di pangkalan udara AS di Anchorage, Alaska, Jumat.</p> <p class="class-paragraph">Ini menjadi pertama kalinya Putin menginjakkan kaki di wilayah Barat sejak ia memerintahkan invasi penuh ke Ukraina pada Februari 2022 lalu. Al Jazeera bahkan menyebut, suasananya sangat berbeda dibandingkan sambutan dingin Trump pada Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di Gedung Putih pada Februari 2025 lalu.</p> <p>Usai berbicara tertutup kurang dari tiga jam, keduanya tampil di panggung secara bersama dan menyatakan telah membuat kemajuan dalam isu-isu tertentu. Meski, tanpa memberikan rincian dan tanpa menjawab pertanyaan dari wartawan internasional yang hadir.</p> <p>Putin yang tampak optimistis, berbicara lebih dulu. Ia menyambut Trump dengan kalimat selamat siang, tetangga tercinta, merujuk pada kedekatan geografis antara Alaska dengan Rusia.</p> <p>&ldquo;Kami adalah tetangga dekat, dan itu fakta,&rdquo; ujar Putin.</p> <p>Ia mengaku, pertemuan dengan Trump sebetulnya sudah &ldquo;sangat terlambat&rdquo;. Karenanya, ia berharap kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan ini akan membuka jalan menuju perdamaian di Ukraina.</p> <p>&ldquo;Kami berharap Kyiv dan ibu kota Eropa menyikapinya secara konstruktif dan tidak mengganggu proses yang sedang berkembang,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Trump sendiri berterima kasih atas pernyataan Putin yang disebutnya sangat mendalam. Ia mengaku, bahwa keduanya telah mengadakan pertemuan sangat produktif. Meski, ada beberapa hal besar yang belum sepenuhnya tercapai.</p> <p>&ldquo;Jadi belum ada kesepakatan sampai benar-benar ada kesepakatan,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Ia pun mengungkapkan, bahwa dirinya akan segera menghubungi NATO dan Zelenskyy dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memberi pengarahan. Menariknya, Trump justru meminta Zelenskyy untuk membuat kesepakatan guna mengakhiri perang. Hal ini disampaikan olehnya saat melakukan wawancara dengan Fox TV.</p> <p>Dia menegaskan, Zelensky harus membuat kesepakatan. &ldquo;Rusia adalah kekuatan besar, mereka punya tentara hebat,&rdquo; katanya.</p> <p>Trump menambahkan, bahwa Zelenskyy dan Putin akan menjadwalkan pertemuan guna membahas gencatan senjata. &ldquo;Sekarang ini terserah Presiden Zelenskyy untuk melakukannya. Negara-negara Eropa juga harus sedikit terlibat. Tapi ini tergantung Zelenskyy. Kalau mereka mau, saya juga akan hadir dalam pertemuan berikutnya,&rdquo; tuturnya.</p> <p>Dalam pernyataan publik pertamanya setelah pertemuan Alaska, Zelenskyy menyatakan mendukung usulan Trump untuk pertemuan trilateral antara Ukraina, AS, dan Rusia. Kyiv, katanya, &ldquo;siap bekerja secara konstruktif&rdquo;.</p> <p>&ldquo;Ukraina menegaskan kembali kesiapannya untuk bekerja semaksimal mungkin demi mencapai perdamaian,&rdquo; tulis Zelenskyy di X.</p> <p>Sementara itu, Pihak Gedung Putih mengungkapkan, bahwa Trump telah menelepon Zelenskyy dan kemudian berbicara dengan sejumlah pemimpin Eropa dan NATO setelah pertemuan dengan Putin. Para pemimpin Eropa disebut mengapresiasi upaya Trump dalam mengakhiri perang. Pemimpin Prancis, Jerman, Inggris, Italia, Finlandia, dan Polandia turut serta dalam panggilan tersebut, bersama dengan kepala NATO dan UE.</p> <p class="class-paragraph">Sementara itu, Reporter Al Jazeera, Osama Bin Javaid, melaporkan bahwa rakyat Rusia melihat hasil pertemuan ini sebagai kemenangan. Bahkan sebelum Putin meninggalkan landasan di Alaska.</p> <p>&ldquo;Keberhasilan menggelar pertemuan tanpa kehadiran Ukraina dan Eropa saja sudah dianggap keuntungan bagi Putin,&rdquo; tulisnya.</p> <p>Putin, disebutnya, memahami cara menghadapi Trump. Ia memberi apa yang ingin didengar Trump tanpa memberikan imbalan apa pun.</p>

Pertemuan Putin dan Trump di Alaska tidak menghasilkan kesepakatan damai, Uni Eropa menawarkan jaminan keamanan untuk Ukraina.

Pertemuan Putin-Trump Buntu, Uni Eropa Tawarkan Jaminan Keamanan untuk Ukraina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/04/qLGSAJ09xY60MFP1YIuMsEThWKnBBP3xHIs5pN24-1778510860.jpg" alt="Salah satu petinggi Oxford United, Anindya Bakrie. (Dok. Oxford United)" width="100%">
<figcaption>Salah satu petinggi Oxford United, Anindya Bakrie. (Dok. Oxford United)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;&ndash; Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut positif kesepakatan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen terkait Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA). Kesepakatan tersebut dinilai sebagai terobosan penting dalam mempererat hubungan dagang antara kedua pihak, yang telah melewati proses negosiasi selama hampir satu dekade.</p> <p>"Ini adalah sebuah breakthrough dalam perdagangan internasional antara Indonesia dan Uni Eropa," ujar Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, di Jakarta, Senin (14/7).</p> <p>Berdasarkan data 2024, nilai perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa tercatat sebesar USD 30,1 miliar atau sekitar EUR 27,3 miliar. Dari jumlah itu, ekspor Uni Eropa ke Indonesia senilai EUR 9,7 miliar, sementara impor Uni Eropa dari Indonesia lebih besar, yakni EUR 17,5 miliar.</p> <p>Anindya meyakini IEU-CEPA akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan perdagangan bilateral. Dia merujuk pada kesepakatan serupa yang dilakukan Uni Eropa dengan Vietnam, dimana nilai perdagangan kedua pihak meningkat 20 persen, dari EUR 56 miliar sebelum CEPA, menjadi EUR 67 miliar setelah ratifikasi.</p> <p>"Kita harus belajar dari pengalaman Vietnam. Ini peluang besar bagi perusahaan Indonesia dan anggota Kadin untuk melakukan diversifikasi dan menjajaki pasar baru," ujar Anindya.</p> <p>Dia menambahkan, dalam era multipolar saat ini, keterbukaan terhadap pasar global menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi nasional.&nbsp;Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyatakan bahwa penandatanganan resmi IEU-CEPA dijadwalkan berlangsung pada September mendatang.</p> <p>Setelah ditandatangani, proses ratifikasi diharapkan berjalan secepat mungkin agar implementasi perjanjian dapat segera dimulai.&nbsp;Rosan optimistis nilai perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa dapat meningkat dua kali lipat, dari USD 30 miliar menjadi USD 60 miliar, seiring dengan penerapan perjanjian tersebut.</p> <p>"Ini akan membuka akses pasar yang sangat besar, karena menggabungkan populasi lebih dari 700 juta jiwa dari kedua kawasan," bebernya.</p>

Kadin optimistis kesepakatan IEU-CEPA akan meningkatkan perdagangan Indonesia-Uni Eropa secara signifikan.

IEU-CEPA Disepakati, Kadin Optimistis Perdagangan RI-Uni Eropa Melesat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/15/BMW-342717803.jpg" alt="All New 2027 BMW 3-Series. (carscoops.com)" width="100%">
<figcaption>All New 2027 BMW 3-Series. (carscoops.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - BMW telah bergabung dengan produsen Tiongkok seperti BYD, Geely, dan SAIC dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Keadilan Uni Eropa (CJEU) terhadap tarif Uni Eropa atas kendaraan listrik (EV) buatan Tiongkok. Hal ini diketahui berdasarkan pengajuan di situs web pengadilan tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti dilansir dari <em>Reuters</em>, Minggu (26/1), UE mengenakan tarif atas EV buatan Tiongkok pada akhir Oktober menyusul penyelidikan oleh Komisi Eropa terhadap bantuan pemerintah dalam industri mobil Tiongkok. Panel tersebut menyimpulkan bahwa bantuan yang tersedia memberi beberapa produsen mobil keuntungan finansial yang tidak adil saat menjual mobil di Eropa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bantuan ini pun datang dalam berbagai bentuk, mulai dari pinjaman murah hingga baterai bersubsidi. Lantaran beberapa produsen mobil mendapat lebih banyak bantuan daripada yang lain atau kurangnya transparansi dalam penyelidikan tersebut, jumlah tarifnya bervariasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mobil BYD dikenakan tarif yang relatif rendah, yaitu 17 persen, meskipun itu di atas bea masuk standar sebesar 10 persen untuk barang ke UE. Mobil Geely dikenakan tarif sebesar 18,8 persen dan SAIC menanggung kedua beban tersebut, yaitu tarif sebesar 35,3 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Teruntuk BMW, meskipun tarif untuk produsen asal Tiongkok bisa membantu penjualan mobil bermerek BMW, hal ini akan bermasalah terhadap Mini Cooper listrik dan Mini Aceman listrik yang diproduksi di Tiongkok. Keduanya akan dikenakan tarif 20,7 persen.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dokumen pengadilan menunjukkan produsen mobil Jerman itu mengajukan keluhannya di Pengadilan Umum, ruang yang lebih rendah dari dua kamar CJEU. Biasanya, proses di Pengadilan Umum berlangsung kurang lebih 18 bulan dan bisa diajukan banding.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, VW Group dengan merek Cupra juga mengajukan gugatan hukum terhadap tarif tersebut lantaran diproduksi di Tiongkok. Bahkan Mercedes, yang tidak mengimpor kendaraan listrik buatan Tiongkok ke Eropa, sebelumnya juga menentang tarif tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Beberapa perusahaan Tiongkok telah mencari cara untuk menghindari bea masuk dengan membangun kendaraan listrik mereka di atau dekat Eropa. Seperti Chery yang membangun mobil di pabrik lama Nissan di Spanyol, BYD berencana membangun pabrik di Hungaria dan Turki, dan keinginan Tiongkok untuk mengambil alih pabrik yang tidak lagi dibutuhkan VW.</div>

UE mengenakan tarif atas EV buatan Tiongkok pada akhir Oktober menyusul penyelidikan oleh Komisi Eropa terhadap bantuan pemerintah.

Ikut BYD dan Geely, BMW Ajukan Gugatan terhadap Tarif Uni Eropa atas EV Buatan Tiongkok

<div id="m#msg-f:1784939693330264455" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/11/Screenshot_2023-12-11-07-08-45-545-edit_comgoogleandroidgm-3849291677.jpg" alt="Ilustrasi penggunaan ChatGPT" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penggunaan ChatGPT</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Uni Eropa (UE) dilaporkan telah mencapai kesepakatan awal untuk mengatur teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) generatif. Belakangan memang teknologi demikian sedang naik daun, dimulai oleh OpenAI, perusahaan yang didukung Microsoft yang meluncurkan aplikasi ChatGPT.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/013458258/4-tips-ampuh-untuk-menghindari-perasaan-fomo-pada-gen-z-dan-milenial">4 Tips Ampuh untuk Menghindari Perasaan FOMO pada Gen Z dan Milenial</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini menandai langkah signifikan dalam mengatasi kemajuan teknologi yang pesat. Menurut Washington Post, ketika dunia berjuang untuk menghadapi risiko yang ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan AI, para pejabat UE mencapai kesepakatan pada hari Jumat lalu dengan perjanjian &ldquo;Landmark&rdquo;, perjanjian sementara mengenai Undang-Undang Kecerdasan Buatan (UU AI).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perjanjian ini akan menjadi perjanjian regulasi AI yang paling komprehensif di kawasan ini dan merupakan rancangan Undang-undang yang paling luas dan memiliki jangkauan yang luas hingga saat ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Thierry Breton, kepala pasar internal UE, menerbitkan dokumen tentang AI generatif yang menghasilkan konten dan melakukan serangkaian kontrol. Meskipun rancangan Undang-undang tersebut masih perlu disetujui secara resmi oleh negara-negara anggota UE dan parlemen, hal ini menandai langkah penting dalam kebijakan UE.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ini akan mengatur pengembangan dan penyebaran pembelajaran mesin dan model AI. Peraturan ini juga akan mengatur penggunaannya dalam bidang pendidikan, penerapannya dalam pekerjaan, layanan kesehatan dan bidang lainnya .</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;UE menjadi benua pertama yang menetapkan aturan jelas mengenai penggunaan AI. #AIAct lebih dari sekadar buku peraturan &mdash; ini adalah landasan bagi para startup dan peneliti Uni Eropa untuk memimpin perlombaan AI global," kata Breton melalui cuitannya di X (sebelumnya Twitter).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dilansir via ITHome, lendekatan ini menetapkan aturan untuk model dasar yang berbeda, yaitu sistem AI yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi. Tingkat pendekatan ini akan menganalisis dan mengklasifikasikan sistem AI berdasarkan tingkat risikonya, dengan peraturan yang lebih banyak atau lebih sedikit bergantung pada risiko yang teridentifikasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun dalam usulan terbaru, pengembangan AI akan dibagi menjadi empat kategori. Kategori-kategori tersebut akan dibedakan berdasarkan tingkat risiko sosial yang mungkin ditimbulkan oleh masing-masing kategori. Resikonya minimal, resiko terbatas, resiko tinggi, dan dilarang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dilarang: Mencakup segala perilaku yang menghindari izin pengguna, menargetkan kelompok yang dilindungi, atau menyediakan pelacakan biometrik real-time (seperti pengenalan wajah).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berisiko Tinggi: Mencakup segala sesuatu yang &ldquo;dimaksudkan untuk digunakan sebagai komponen keamanan suatu produk&rdquo; atau untuk aplikasi spesifik seperti infrastruktur penting, pendidikan, urusan hukum/peradilan, dan rekrutmen karyawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada saat yang sama, chatbots seperti ChatGPT, Bard, dan Bing termasuk dalam kategori &ldquo;risiko terbatas&rdquo;.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisi Eropa menulis dalam perjanjian ini bahwa AI tidak boleh menjadi &ldquo;tujuan&rdquo; tersendiri. Namun, ia harus menjadi alat yang melayani umat manusia, dengan tujuan akhir memberikan manfaat bagi umat manusia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, peraturan AI di pasar UE atau bentuk AI lainnya yang mempengaruhi warga negara UE harus &ldquo;berpusat pada masyarakat&rdquo;. Hal ini juga harus membuat masyarakat percaya bahwa teknologi tersebut digunakan dengan &ldquo;cara yang aman dan legal.&rdquo;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Undang-undang AI merupakan pencapaian penting bagi UE, karena bertujuan untuk menjadikan kawasan ini sebagai pusat AI yang dapat dipercaya secara global dengan menetapkan aturan-aturan yang selaras dalam mengatur pengembangan, pemasaran, dan penggunaan AI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/013458269/berpengaruh-langsung-pada-janin-berikut-alasan-ibu-hamil-perlu-menjaga-kadar-gula-darah-dalam-tubuh">Berpengaruh Langsung pada Janin, Berikut Alasan Ibu Hamil Perlu Menjaga Kadar Gula Darah dalam Tubuh</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Peraturan ini dipuji karena potensinya dalam melindungi hak-hak dasar, demokrasi, dan lingkungan hidup, sekaligus mendukung inovasi dan menjadikan Eropa sebagai pemimpin di bidang AI. Hal ini merupakan langkah signifikan menuju regulasi AI. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Uni Eropa (UE) dilaporkan telah mencapai kesepakatan awal untuk mengatur teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) gener

Uni Eropa Capai Kesepakatan Awal untuk Mengatur Penetapan Teknologi AI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/09/cloud-885893573.jpg" alt="Komputasi awan." width="100%">
<figcaption>Komputasi awan.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Dalam upaya untuk mematahkan monopoli Amerika Serikat (AS) dan mempromosikan inovasi Eropa dalam bidang <em>cloud computing</em> atau komputasi awan, Uni Eropa (UE) telah menyetujui bantuan negara sebesar EUR 1,2 miliar atau berkisar Rp 20 triliun lebih untuk proyek komputasi awan Eropa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dilansir dari <em>ITHome,</em>&nbsp;Sabtu (9/12), keputusan tersebut dibuat oleh Komisi Eropa, yang menyoroti kemitraan bantuan negara untuk komputasi awan di antara negara-negara anggota UE. Proyek tersebut dinamakan Proyek Penting Kepentingan Bersama Eropa (IPCEI).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini bertujuan untuk mendorong kolaborasi dan investasi dalam teknologi komputasi awan di seluruh benua. Dana yang diperuntukkan bagi 'Infrastruktur dan Layanan Komputasi Cloud Generasi Berikutnya' ini bertujuan untuk mempromosikan partisipasi perusahaan-perusahaan UE di bidang komputasi awan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pendanaan tersebut mencakup tujuh negara termasuk Perancis, Jerman, Hungaria, Italia, Belanda, Polandia, dan Spanyol. Namun, pendanaan ini disponsori bersama oleh negara-negara UE lainnya. Kemudian, IPCEI melibatkan 19 proyek dari 19 merek.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Para pemain langsung ini akan berkolaborasi untuk mengembangkan rangkaian <em>cloud edge</em> multi-penyedia pertama yang dapat dioperasikan di seluruh UE. Komisi Eropa menyatakan negara-negara tersebut akan menyediakan dana publik hingga angka yang sudah disebutkan di atas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini diharapkan akan mendorong investasi swasta lainnya yang tak kalah besar. IPCEI UE juga bertujuan untuk menyatukan sumber daya penelitian, keuangan, dan perusahaan. Hal ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing UE serta mendorong transformasi hijau dan digital.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">UE sendiri sebelumnya telah menyetujui enam proyek IPCEI yang melibatkan baterai, energi hidrogen, mikroelektronika, dan teknologi komunikasi. Proyek komputasi awan Eropa ini saat ini melibatkan 19 perusahaan. Beberapa merek tersebut antara lain Atos and Orange dari Prancis, Deutsche Telekom, Telecom Italia, dan Telefonica.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keputusan terbaru ini merupakan bagian dari strategi UE yang lebih luas untuk berinvestasi pada kemampuan komputasi awan Eropa dan mengurangi ketergantungannya pada penyedia teknologi AS selain itu, proyek komputasi awan UE bertujuan untuk mendorong kolaborasi, investasi dalam inovasi dan mengurangi ketergantungan dengan AS untuk teknologi serupa serta memberdayakan UKM di wilayah UE.</div>

Uni Eropa (UE) telah menyetujui bantuan negara sebesar EUR 1,2 miliar atau berkisar Rp 20 triliun lebih untuk proyek komputasi awan Eropa.

UE Rogoh Rp 20 Triliun untuk Proyek Komputasi Awan di Eropa, Ambisi Kalahkan Dominasi AS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/02/apple-google-3421525069.jpg" alt="Media sosial yang dimiliki oleh beberapa raksasa teknologi dominan." width="100%">
<figcaption>Media sosial yang dimiliki oleh beberapa raksasa teknologi dominan.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Di banyak negara, platform digital bergulat dengan meningkatnya pembatasan dan rintangan akibat Undang-undang dan peraturan baru. Tahun lalu, Uni Eropa (UE) meluncurkan aturan yang disebut sebagai Digital Market Act (DMA), yang memaksa raksasa teknologi seperti Apple untuk mematuhi peraturan persaingan yang diperbarui.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini mendorong Apple untuk mengakui perlunya toko aplikasi pihak ketiga di Eropa. Meskipun perusahaan tersebut kemudian menentang keputusan UE yang mewajibkan penyertaan toko aplikasi saingannya di iPhone.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mengikuti tren ini, Australia dilaporkan kini menganjurkan Undang-undang persaingan baru di bidang platform digital. Menurut <em>Reuters</em>, pengawas persaingan usaha Australia telah menekankan perlunya Undang-undang baru ini sebagai tanggapan terhadap pesatnya ekspansi platform digital seperti Amazon, Apple, Google, Meta, dan Microsoft di negara tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisi Persaingan dan Konsumen Australia (ACCC), dalam laporannya baru-baru ini mengenai Penyelidikan Layanan Platform Digital, menyatakan keprihatinannya mengenai peningkatan risiko perilaku berbahaya dari platform ini.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal tersebut mencakup praktik seperti pengumpulan data invasif dan tindakan yang dapat 'mengunci' pelanggan dan membatasi pilihan mereka. "Reformasi yang kami usulkan mencakup seruan untuk perlindungan konsumen yang ditargetkan dan kode khusus layanan untuk mencegah perilaku anti-persaingan oleh platform digital tertentu," kata Ketua ACCC Gina Cass-Gottlieb.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meskipun ACCC belum membuat temuan spesifik mengenai perilaku anti-persaingan, ACCC menyoroti potensi platform digital dengan kekuatan pasar yang signifikan untuk menerapkan praktik seperti bundling produk, pra-instalasi, dan pengaturan default yang membatasi pilihan pelanggan atau menghambat inovasi dari pesaing.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara mengenai praktik pengumpulan data, ACCC menemukan bahwa penyedia layanan ini telah memperluas akses terhadap data konsumen yang luas. Namun, kebijakan privasi mereka tidak selalu jelas apakah data yang dikumpulkan melebihi apa yang diperlukan untuk fungsionalitas perangkat atau peningkatan produk.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Regulator juga telah mengusulkan kewajiban wajib pada semua platform digital untuk mengatasi masalah seperti penipuan, aplikasi berbahaya, dan ulasan palsu. Hal ini mencakup persyaratan pemberitahuan dan tindakan, serta verifikasi dan ulasan pengguna bisnis yang lebih kuat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, ACCC menekankan pentingnya memastikan bahwa undang-undang persaingan usaha dapat disesuaikan untuk memenuhi tantangan yang ditimbulkan oleh teknologi baru seperti AI generatif dan realitas virtual.</div>

Hal tersebut mencakup praktik seperti pengumpulan data invasif dan tindakan yang dapat 'mengunci' pelanggan dan membatasi pilihan mereka.

Cegah Raksasa Teknologi Lakukan Monopoli, Australia Siapkan UU Baru yang Lebih Ketat

uni eropa (ue)

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uni eropa (ue)

Berita Terkini