<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/07/IMG-20250619-WA0026-3017238979.jpg" alt="Ketua Satgas PPKS Unhas Prof Farida. (Unhas/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ketua Satgas PPKS Unhas Prof Farida. (Unhas/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Unhas memproses pemecatan dosen tersangka pelecehan seksual berinisial FS. Ketua Satgas PPKS Unhas Prof Dr Farida Patittingi SH MH mengatakan, sebelum pelaporan ke kepolisian, pihaknya telah mengajukan surat permohonan pemberhentian yang bersangkutan sebagai dosen ke Kemendiktisaintek. Berdasar PP 11 2011 tentang Manajemen PNS, tersangka pasal 267 aturannya diberhentikan sementara. Berdasar peraturan pemerintah (PP) itu, Kementerian kemudian wajib membentuk tim penegakan disiplin PNS dan hal itu pada akhirnya diserahkan langsung ke Unhas. &rdquo;Jadi sekarang ini bareng dengan pemeriksaannya (kepolisian dan satgas PPKS). Setelah kita lakukan proses, selanjutnya membuat rekomendasi untuk kemudian rektor mengirimkan surat ke kementerian karena menjadi haknya (pemecatan),&rdquo; ujar Farida Patittingi seperti dilansir dari Antara. Prof Farida menegaskan komitmen kampus untuk menindak keras pelaku pelecehan seksual di kampus tersebut. &rdquo;Sebelum dilaporkan, Rektor telah mencopot yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Ketua Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi pada Fakultas Ilmu Budaya serta memberhentikan sementara sebagai dosen,&rdquo; terang Farida Patittingi. &rdquo;Jika seperti ini (sudah berstatus tersangka) maka hukuman berat. Namun kami masih memproses dan kita tetap menghargai asas praduga tak bersalah,&rdquo; tandas Farida Patittingi. Sebelumnya, kepolisian menahan dua dosen berinisial FS serta KH yang mengajar di Kampus Universitas Negeri Makassar (UNM). Mereka ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual kepada mahasiswa. &rdquo;Kami sudah menindaklanjuti, yang mana si terlapor ini sudah kami titipkan di Rutan Tahti (rumah tahanan Polda) pada tanggal satu,&rdquo; ujar Kasubdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sulsel Kompol Zaki Sunkar.

Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Unhas memproses pemecatan dosen tersangka pelecehan seksual

Satgas PPKS Unhas Proses Pemecatan Dosen Tersangka Pelecehan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/20/rektorat-unhas-631608063.jpg" alt="Ilustrasi gedung rektorat Unhas. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gedung rektorat Unhas. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Universitas Hasanuddin (Unhas) resmi masuk dalam jajaran 1.000 besar universitas dunia versi QS World University Rankings (QS WUR) 2026. Hal itu menjadi lompatan signifikan dalam reputasi akademik Unhas secara global setelah sebelumnya berada di posisi 1.001-1.200 pada 2022 sampai 2025. Dalam rilis terbaru, Unhas berhasil menembus peringkat 951 dunia. "Kalau melihat tren sebelumnya, kita naik 40 peringkat per tahun. Maka secara prediktif, butuh tiga tahun lagi untuk tembus Top 1000. Tapi ternyata capaian itu datang lebih cepat. Ini bukan kebetulan, tapi hasil dari strategi yang tepat," kata Rektor Unhas, Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc, Jumat (20/6). Masuknya Unhas dalam Top 1000 QS WUR membawa dampak besar, bukan hanya dari sisi akademik, tetapi juga dalam aspek reputasi, kepercayaan mitra internasional, dan gengsi kelembagaan. Pemeringkatan global seperti QS WUR menjadi salah satu barometer utama dalam dunia pendidikan tinggi, yang digunakan oleh calon mahasiswa, mitra kerja sama, donor, bahkan lembaga akreditasi internasional. "QS itu seperti indeks kepercayaan dalam dunia perguruan tinggi global. Kampus yang masuk Top 1000 akan lebih dilirik oleh mahasiswa asing, peneliti luar negeri, hingga dunia industri internasional. Ini bukan soal peringkat semata, tapi soal positioning di panggung dunia," ujar Prof. Jamaluddin Jompa. Capaian ini juga menempatkan Unhas sejajar dengan universitas ternama dari Indonesia yang selama ini didominasi kampus di Pulau Jawa, seperti UI, UGM, ITB, Unair, IPB, dan Undip. Dalam daftar QS WUR 2025, Unhas memiliki peringkat tertinggi di luar Pulau jawa. Direktur Reputasi Unhas, Prof. Dr. Ir. Rohani Ambo Rappe, MSi. menjelaskan bahwa ada tiga indikator penting yang menjadi fokus pembenahan Unhas: jumlah publikasi dan sitasi ilmiah, mahasiswa internasional, serta keberadaan dosen asing. Tiga indikator inilah yang banyak memengaruhi skor QS. &ldquo;Awalnya kita lemah di publikasi. Tapi sekarang, melalui Thematic Research Group (TRG), para dosen&mdash;khususnya profesor&mdash;diwajibkan membangun kolaborasi riset internasional. Hasilnya mulai terlihat: publikasi meningkat, kerja sama makin luas, dan reputasi kampus terangkat,&rdquo; kata Prof. Rohani. Strategi internasionalisasi juga diubah. Jika dulu kampus menanggung penuh biaya hidup mahasiswa asing, kini Unhas menawarkan beasiswa tuition fee saja. &ldquo;Kita tawarkan ke duta besar negara sahabat: kuliah gratis di Unhas, asal biaya hidup ditanggung. Responsnya bagus, lebih efisien, dan tetap meningkatkan eksposur internasional,&rdquo; tambahnya. Poin lain adalah kehadiran dosen asing. Melalui TRG, kolaborasi riset membuka jalan agar akademisi luar negeri bisa datang, mengajar, dan tinggal beberapa waktu di Makassar. &ldquo;Ini yang kita dorong terus. Karena indikator QS juga mempertimbangkan keberagaman dosen dan mobilitas internasional,&rdquo; kata Prof. Jamaluddin. Sejauh ini, rumpun yang paling produktif adalah ilmu lingkungan, kesehatan, dan pertanian&mdash;mulai dari kehutanan, kelautan, peternakan, hingga kedokteran, farmasi, dan kesehatan masyarakat. Bagi Prof. Jamaluddin, pencapaian ini bukan sekadar soal angka. &ldquo;Kita ingin membangun universitas yang berkelas dunia tapi tetap membumi. Reputasi itu penting, karena membuka lebih banyak akses: akses kerja sama, akses teknologi, akses pengetahuan. Dan pada akhirnya, akan kembali ke masyarakat,&rdquo; tuturnya. (*) <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 673px; top: 539.656px;">&nbsp;</div>

Universitas Hasanuddin (Unhas) resmi masuk dalam jajaran 1.000 besar universitas dunia versi QS World University Rankings (QS WUR) 2026.

Buka Jalan menuju Reputasi Global, Unhas Tembus Top 1.000 Dunia Versi QS WUR 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/25/TRASNPORTASII-1527161783.jpg" alt="Ilustrasi kemacetan arus lalu lintas di Kota Makassar. (Suriani Mappong/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kemacetan arus lalu lintas di Kota Makassar. (Suriani Mappong/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Hasil kajian transportasi di Kota Makassar pada 2024 menyebutkan, kerugian akibat kemacetan di jalan raya mencapai Rp 21 miliar per hari. &rdquo;Hal tersebut berdasar hasil kajian dari Universitas Hasanuddin (Unhas) bekerja sama dengan Dishub Kota Makassar pada 2024,&rdquo; kata Kabid Angkutan dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Makassar Jusman seperti dilansir dari Antara di Makassar, Selasa (25/2). Dia mengatakan, salah satu pemicu dari kemacetan di Kota Makassar karena 75 persen pergerakan penduduk kota itu menggunakan kendaraan pribadi. Jumlah pengguna angkutan umum mengalami penurunan dari 18 persen menjadi di bawah lima persen dalam 10 tahun terakhir. Kondisi lain, perluasan kota yang terjadi menambah jarak perjalanan rata-rata sebesar 123 meter per tahun. Hasil survei angkutan Kota Makassar pada 2024 juga menyebutkan bahwa lebih dari 50 persen pengguna angkutan umum merasa tidak puas dengan frekuensi dan kenyamanan layanan yang ada. Akibatnya terjadi tren penurunan total penumpang moda angkutan penumpang terhitung sejak 2016 hingga 2024. Sementara angkutan umum sesuai standar pelayanan minimum (SPM) di Kota Makassar pada 2024 baru 8,6 persen warga Kota Makassar terlayani angkutan umum sesuai SPM. &rdquo;Teman Bus Kota Makassar terpaksa dua koridor distop beroperasi, karena biaya operasional tidak seimbang dengan jumlah penumpang dan Kemenhub hanya mampu mensubsidi satu koridor saja,&rdquo; terang Jusman.

Hasil kajian transportasi di Kota Makassar pada 2024 menyebutkan, kerugian akibat kemacetan di jalan raya mencapai Rp 21 miliar per hari

Kerugian akibat Kemacetan di Makassar Capai Rp 21 Miliar Per Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/27/image-2807559911.jpg" alt="Tiga mahasiswa Universitas Hasanuddin dilaporkan hanyut di Sungai Bislap, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. (TikTok/@maros_info Images)" width="100%">
<figcaption>Tiga mahasiswa Universitas Hasanuddin dilaporkan hanyut di Sungai Bislap, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. (TikTok/@maros_info Images)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dikutip pada Senin (27/1), dari postingan akun tiktok @arsipliputan, menyatakan mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas) terseret arus di Sungai Bislap, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Peristiwa tersebut terjadi pada 23 Januari pukul 17.20 WIT. Bagaimana kronologi terjadinya kejadian tersebut? Apa yang mereka lakukan di Sungai itu? Dikutip (27/1) dari postingan akun tiktok @josep_andreas, ada 6 mahasiswa Unhas yang sedang melakukan observasi di tempat wisata Bislap, Maros. Keenam mahasiswa tersebut berencana melakukan survei atau observasi untuk kegiatan yang akan mereka selenggarakan. Mereka menyebrang sungai tersebut. Tiga mahasiswa dilaporkan selamat. Sementara tiga lainnya terbawa arus sungai yang deras. &rdquo;Berdasar informasi awal, tiga orang hanyut terbawa arus. Sementara masih menuju lokasi evakuasi,&rdquo; ujar AKP Yiyi Suhartin, petugas Samapta Maros, Sulawesi Selatan. AKP Yiyi masih belum mendapatkan informasi lengkap dan jelas mengenai kejadian ini. Informasi awal menyebutkan mahasiswa itu akan melakukan kegiatan kamping kampus. Peristiwa yang tidak diinginkan itu menimpa tim mahasiswa yang melakukan survei lokasi. Dikutip (27/1) dari akun tiktok @sudutinfo_, ketiga mahasiswa Unhas yang hanyut di Sungai Bislap terdiri atas seorang laki-laki dan dua perempuan. Yakni Jean Eclezia dan Syadza, keduanya berumur 19 tahun, mahasiswa semester 3; dan Resky Rahim, 22, mahasiswa semester 7. Atas peristiwa tersebut pihak kampus memberhentikan kegiatan.

Tiga mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas) dilaporkan terseret arus di Sungai Bislap, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan

Mahasiswa Universitas Hasanuddin Hanyut Terbawa Arus Sungai Bislap, Sulawesi Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/19/antarafoto-aksi-lawan-pelecehan-seksual-3823409148.jpg" alt="Ilustrasi mahasiswa orasi lawan pelecehan seksual. (Maulana Surya/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi mahasiswa orasi lawan pelecehan seksual. (Maulana Surya/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Universitas Hasanuddin (Unhas) jatuhkan saksi terhadap salah seorang dosen Fakultas Ilmu Budaya Unhas berinisial FS. Sebab, dia terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi. &rdquo;Sanksi kami berikan berat, saat proses pemeriksaan langsung dinonaktifkan dari jabatan akademik yang diberikan dan diberhentikan sementara melaksanakan tugas Tridarma mulai semester ini, ditambah dua semester depan,&rdquo; kata Ketua Satgas PPKS Unhas Prof Farida Patittingi seperti dilansir dari Antara di Makassar. Farida menegaskan, komitmen tegas terhadap pemberantasan kekerasan seksual di lingkungan kampus telah dijatuhkan kepada yang bersangkutan dengan memberhentikannya selama tiga semester. &rdquo;Jadi secara keseluruhan, haknya sebagai dosen diberhentikan sementara hingga satu tahun setengah,&rdquo; ujar Farida Patittingi. Pelaku yang menjabat Ketua Gugus Penjamin Mutu dan Peningkatan Reputasi pada Fakultas Ilmu Budaya Unhas juga diberhentikan secara tetap. Keputusan itu merupakan wujud nyata dari komitmen universitas dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. &rdquo;Unhas secara tegas tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran yang mencederai martabat universitas, termasuk kekerasan seksual. Langkah ini penting untuk memberikan efek jera sekaligus melindungi seluruh sivitas akademika,&rdquo; ucap Farida Patittingi. Proses investigasi, kata dia, telah dilakukan secara menyeluruh mulai dari pengumpulan bukti, pendalaman keterangan dari pihak-pihak terkait, dan pemberian ruang bagi korban untuk menyampaikan kronologi kejadian secara aman. Langkah tersebut diambil untuk memastikan bahwa suara korban menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan. Setelah adanya laporan, pihak universitas segera merespons dengan investigasi secara mendalam. &rdquo;Pemberian sanksi ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi seluruh sivitas akademika untuk senantiasa menjaga integritas, profesionalitas, dan etika dalam menjalankan tugas,&rdquo; ucap Farida Patittingi. Unhas menegaskan komitmen ini tidak hanya untuk menyelesaikan kasus yang ada, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam membangun budaya kampus yang bebas dari kekerasan seksual. Korban telah mendapatkan pendampingan psikologi dari Unhas Makassar untuk mendapatkan layanan pemulihan kondisi traumatiknya. Korban sudah menjalani layanan psikologi selama dua kali untuk memulihkan rasa trauma. Sebelumnya, salah oknum dosen Unhas inisial FS diduga melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi angkatan 2021 pada 25 September 2024 di ruangan saat melakukan bimbingan terkait rencana penelitian skripsi. Usai mendapatkan perlakuan tersebut, korban lalu mengadukan kejadian dialaminya ke Satgas PPKS Unhas. Atas aduan tersebut dilakukan sidang, hanya saja korban disebut berhalusinasi bahkan memberi keterangan palsu. Alhasil, dari rekaman CCTV ditemukan cukup bukti sehingga bersangkutan dinyatakan bersalah.

Satgas PPKS Unhas jatuhkan saksi terhadap salah seorang dosen Fakultas Ilmu Budaya Unhas karena lakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi

Unhas Non Aktifkan Dosen Fakultas Ilmu Budaya Diduga Pelecehan Seksual Mahasiswi saat Bimbingan Skripsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/12/sosialisasi-pilkada-damai-3980919985.jpg" alt="Tim Departemen Ilmu Politik Fisip Unhas saat melakukan sosialisasi pilkada damai di CFD Boulevard Makassar. (ANTARA/FISIP Unhas)" width="100%">
<figcaption>Tim Departemen Ilmu Politik Fisip Unhas saat melakukan sosialisasi pilkada damai di CFD Boulevard Makassar. (ANTARA/FISIP Unhas)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Departemen Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar bekerja sama KPU Kota Makassar, KPU Sulawesi Selatan, dan Bawaslu setempat menggelar sosialisasi pilkada damai di area Car Free Day (CFD) Boulevard, di Kota Makassar.

kegiatan itu merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya partisipasi

Departemen Politik FISIP Unhas Kerja Sama dengan KPU dan Bawaslu Makassar Sosialisasikan Pilkada Damai 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/28/20170720logo_unhas-1483711200.jpg" alt="Ilustrasi Unhas Makassar. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Unhas Makassar. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Sulawesi Selatan, mendalami kasus dugaan pelecehan seksual pada sejumlah mahasiswi. Diduga dilakukan Ketua Departemen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unhas. &rdquo;Kami sudah menerima laporan dari mahasiswa tetapi kami belum bisa sampaikan dulu ke publik, masih dalam proses pemeriksaan,&rdquo; kata Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Unhas Prof Farida seperti dilansir dari Antara di Makassar. Dia mengemukakan, telah melakukan assessment kepada empat mahasiswa terduga korban pelecehan seksual yang telah melapor bahwa ada kekerasan seksual yang dialami. &rdquo;Kami juga sudah memanggil terduga pelaku untuk diperiksa. Sementara masih dalam proses pembuktian,&rdquo; ujar Farida. Empat mahasiswi telah melaporkan kejadian itu pada 10 Juni ke Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Unhas. Mereka melaporkan berbagai tindakan pelecehan seksual yang dialami sejak 2023. Hingga pengalaman yang sama juga dirasakan mahasiswi lain. Persamaan dari empat korban ialah, pelecehan itu terjadi saat mereka sedang mengurus administrasi studi akhir. Bahkan terduga pelaku juga menjadi pembimbing tugas akhir bagi mahasiswi. Pelecehan seksual yang terjadi berupa kontak fisik seperti elusan tangan, cipikacipiki, memegang leher tanpa persetujuan, elusan pipi, dan tindakan lain yang tidak pantas. Komite Anti Kekerasan Seksual Unhas Santi menyatakan, Unhas sudah mengimplementasikan Permendikbud&nbsp;Nomor 30 dan kampanye anti kekerasan seksual. &rdquo;Artinya kita sudah siap menangani segala kasus kekerasan seksual di kampus, bahkan jika pelakunya dari pihak dosen. Terlebih, status terduga pelaku ini memiliki kekuasaan, sudah jelas ada relasi kuasa yang mendominasi kalau Unhas tidak siap memandang kasusnya dengan objektif,&rdquo; tutur Santi.

Unhas Makassar mendalami kasus dugaan pelecehan seksual pada sejumlah mahasiswi oleh Ketua Departemen di FISIP Unhas

Unhas Makassar Dalami Kasus Dugaan Pelecehan Seksual pada Mahasiswi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/24/uin-syarif-hidayatullah-jakarta-3550712617.jpg" alt="Kampus UIN Jakarta" width="100%">
<figcaption>Kampus UIN Jakarta</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tahun lalu Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar menetapkan UKT paling rendah Rp 0 alias gratis. Tetapi tahun ini, UKT di Unhas tidak ada lagi yang Rp 0. Seperti di kampus-kampus lainnya, UKT paling murah di kampus berlogo ayam jantan itu dipatok Rp 500 ribu. Keterangan tersebut disampaikan langsung Rektor Unhas Jamaluddin Jompa. Informasi itu dia sampaikan sekaligus merespons kabar bahwa di Unhas terjadi kenaikan UKT. &rsquo;&rsquo;Tidak ada kenaikan UKT di Unhas,&rsquo;&rsquo; tegasnya. Jamaluddin mengatakan, yang terjadi di Unhas adalah penambahan kelompok UKT. Tahun lalu kelompok UKT di Unhas terdiri atas delapan jenjang atau grade. Tahun ini ditambah satu grade, sehingga total ada sembilan kelompok UKT. Jamaluddin menyebutkan, dihapusnya UKT Rp 0 atau gratis tersebut sesuai dengan aturan Kemendikbudristek. Dia menyatakan bahwa Kemendikbudristek tidak memperkenankan adanya UKT Rp 0 untuk mahasiswa baru. Kalaupun ada yang kuliahnya gratis, murni dari program KIP kuliah. Bukan karena UKT yang dipatok oleh kampus Rp 0. Jamaluddin menyatakan, pihaknya berupaya keras supaya tidak ada mahasiswa yang putus kuliah gara-gara tidak mampu membayar UKT. Untuk itu, disiapkan berbagai kebijakan, termasuk penyediaan beasiswa. Selain itu, dia menerapkan formulasi khusus dalam menentukan grade UKT. "Bagi (mahasiswa dari) keluarga yang mampu, berkontribusilah untuk pengembangan pendidikan kita," jelasnya. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Gejolak kenaikan UKT di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta masih terus berlanjut. Koordinator Aliansi Mahasiswa Menggugat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Najib Jayakarta menyatakan, aksi demonstrasi mahasiswa terus bergulir. "Kemarin (22/5) kami menggelar aksi lagi," katanya. Tuntutannya masih sama, yaitu menolak kenaikan UKT yang ditetapkan ketika sebagian mahasiswa baru sudah dinyatakan diterima. Kenaikan UKT di kampus tersebut bervariasi. Ada yang kenaikannya mencapai 50 persen. Sampai saat ini pihak rektorat belum memberikan solusi. Dia menegaskan, pimpinan kampus harus bisa mengabulkan sejumlah gugatan mahasiswa. Antara lain, menyediakan solusi bagi mahasiswa yang tidak mampu membayar UKT. Kemudian, kampus dituntut transparan dalam mengambil kebijakan kenaikan UKT. Kampus juga harus melibatkan mahasiswa dalam mengambil kebijakan strategis. Termasuk dalam penentuan UKT untuk mahasiswa baru. "Jika dalam 3 x 24 jam masih diabaikan, kami akan melaksanakan aksi lebih masif," tegasnya. Sebelumnya, jajaran rektorat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sudah menyampaikan penjelasan mengenai perubahan UKT tersebut. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta M. Ali Irfan menyatakan, UKT di kampusnya tidak pernah mengalami kenaikan sejak tahun akademik 2017/2018. Irfan menceritakan, besaran UKT di kampusnya tidak pernah mengalami penyesuaian signifikan sejak keluarnya Keputusan Menteri Agama (KMA) 157/2017 yang lalu. Kondisi tersebut berakibat pada nilai perolehan UKT untuk kegiatan berbiaya langsung dan tidak langsung. Di sisi lain, kebutuhan dasar untuk operasional didasarkan atas kebutuhan pokok PTKIN meningkat signifikan. "Sedangkan nilai UKT tidak pernah disesuaikan sebagaimana yang diharapkan untuk menopang operasional PTKIN," kata Irfan dalam keterangannya Selasa (14/5). Dia mengungkapkan, selama kurun beberapa tahun terakhir, kondisi moneter sudah banyak mengalami perubahan. Seperti penurunan nilai mata uang rupiah. Dia mengatakan, pada 2017 lalu nilai kurs rupiah di posisi Rp 13.579 per dolar. Sedangkan saat ini sudah bertengger di Rp 16.050 per dolar. Kondisi moneter tersebut berdampak pada kapasitas pembiayaan kebutuhan sarana dan prasarana belajar mahasiswa. &rsquo;&rsquo;Untuk itu, diperlukan penyesuaian UKT yang sejatinya dibutuhkan bagi peningkatan kualitas sarana prasarana kegiatan mahasiswa,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Irfan lantas menceritakan kebutuhan biaya operasional PTKIN seperti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sangat besar. Tahun lalu misalnya, dibutuhkan anggaran mencapai Rp 667,54 miliar. Dari jumlah tersebut, uang yang terkumpul lewat UKT mahasiswa tercatat Rp 319 miliar atau sekitar 47,77 persen. Sisanya ditopang dari APBN dan sumber-sumber yang sah lainnya. Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Asep Saepudin menambahkan, penyesuaian UKT tetap dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan dan keterjangkauan. "Sehingga para mahasiswa dan keluarga dari berbagai lapisan ekonomi bisa mengaksesnya," katanya. (far/mia/wan/c17/oni)

Tahun lalu Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar menetapkan UKT paling rendah Rp 0 alias gratis. Tahun ini terendah Rp 500 ribu.

UKT di Unhas Tetap Naik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masih Bergejolak dari Mahasiswa

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/07/IMG-20240507-WA0026-1180441277.jpg" alt="Wakil Rektor Bidang SDM, Alumni, dan Sistem Informasi Unhas Prof Farida Patittingi (tiga dari kanan) dan Staf Khusus Menteri Pertanian Prof. Moh. Arsyad (dua dari kiri) di Jakarta (7/5)." width="100%">
<figcaption>Wakil Rektor Bidang SDM, Alumni, dan Sistem Informasi Unhas Prof Farida Patittingi (tiga dari kanan) dan Staf Khusus Menteri Pertanian Prof. Moh. Arsyad (dua dari kiri) di Jakarta (7/5).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com&nbsp;- Fenomena menarik menyambut dibukanya seleksi penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) 2024, terdapat fakta menarik. Ternyata saat ini ada kecenderungan lulusan perguruan tinggi ogah jadi ASN. Mereka lebih memilih masuk ke dunia industri atau mencoba peruntungan sebagai profesional.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fakta tersebut disampaikan Wakil Rektor Bidang SDM, Alumni, dan Sistem Informasi Universitas Hasanuddin Prof Farida Patittingi dalam diskusi Hasanuddin University and Industry Collaboration Meeting di Jakarta pada Selasa (7/5). Acara tersebut juga dihadiri Staf Khusus Menteri Pertanian Prof. Moh. Arsyad.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Farida mengatakan, sejak beberapa tahun terakhir terjadi perubahan orientasi lulusan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar dalam memilih lapangan pekerjaan. Dia mengemukakan, sebelumnya menjadi abdi negara atau PNS jadi pilihan utama lulusan mereka. Tetapi belakangan, alumni Unhas lebih memilih bekerja di sektor industri atau menjadi profesional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Angka yang bekerja di sektor industri menjadi 36 persen, jauh naik dari sebelumnya 19 persen," kata Farida. Dia meyakini kedepan akan semakin banyak alumni Unhas yang lebih memilih bekerja di sektor industri atau jadi profesional.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan pihak kampus akan terus meningkatkan kualitas lulusan Unhas. Saat ini Unhas masih di peringkat 1.200 universitas terbaik di dunia. Dalam beberapa tahun ke depan akan menjadi 800 terbaik dunia. Bahkan dalam 5 tahun ke depan menjadi nomor 200-300 terbaik di dunia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk nasional biasanya kita nomor 12 terbaik sekarang sudah nomor 4," sambung Farida. Ia juga mengajak dunia industri berkolaborasi memberikan kesempatan kepada alumni Unhas bekerja sesuai bidang yang dibutuhkan industri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada tahap awal, dia meminta kalangan industri bekerja sama dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa Unhas magang kerja. Sehingga setelah lulus industri bisa langsung melakukan perekrutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Pertanian Prof. Moh. Arsyad, yang mewakili Mentan Andi Amran Sulaiman mengingatkan Unhas bahwa tidak ada pilihan lain untuk mengembangkan teknologi dan daya saing. "Unhas harus siap bersaing di sektor apapun," ungkap Arsyad.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk itu Arsyad meminta pihak kampus tidak merisaukan posisinya di ranking universitas terbaik di dunia. Ia lebih mendorong Unhas lebih banyak menjalin kerjasama dengan industri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk mengetahui kebutuhan dunia industri dan menjawabnya dengan lulusan yang siap memenuhi kebutuhan pasar industri. "Perkuat riset terapan sesuai kebutuhan industri," tutur Arsyad.</div>

Dia meyakini kedepan akan semakin banyak alumni Unhas yang lebih memilih bekerja di sektor industri atau jadi profesional.

Lebih Suka Kerja Di Industri dan Jadi Profesional, Lulusan Kampus Kian Ogah jadi ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/03/33_suara-2625424042.jpg" alt="MENGUTUK INTIMIDASI: Rektor Universitas Indonesia (UI) periode 2014-2019 Muhammad Anis serta sejumlah sivitas akademikia UI saat menyampaikan deklerasi kebangsaan di Depok, Jumat (2/2)." width="100%">
<figcaption>MENGUTUK INTIMIDASI: Rektor Universitas Indonesia (UI) periode 2014-2019 Muhammad Anis serta sejumlah sivitas akademikia UI saat menyampaikan deklerasi kebangsaan di Depok, Jumat (2/2).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Suara keprihatinan dari kampus terhadap situasi demokrasi di tanah air meluas. Setelah Universitas Gadjah Mada dan Universitas Islam Indonesia, kemarin (2/2) giliran Universitas Indonesia, Universitas Andalas, dan Universitas Hasanuddin yang melontarkan sikap serupa. Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI) menyampaikan ajakan untuk memulihkan kondisi demokrasi. Puluhan guru besar itu membacakan seruan kebangsaan bertajuk Genderang UI Bertalu Kembali di kampus mereka di Depok kemarin (2/2). "Negeri kami tampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kekuasaan, nihil etika, menggerus keluhuran budaya serta kesejatian bangsa, serta merampas akses keadilan kelompok miskin terhadap hak pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan berbagai kelayakan hidup,&rdquo; kata Ketua DGB UI Prof Harkristuti Harkrisnowo. Dalam tataran pembangunan, pihaknya juga menilai banyak yang keluar dari ketentuan. Pembangunan, lanjutnya, dilakukan tanpa adanya akal budi dan di bawah kendali nafsu. "Mereka lupa bahwa di dalam hutan, di pinggir sungai, danau, dan pantai ada orang-orang, flora dan fauna, serta keberlangsungan kebudayaan masyarakat adat bangsa kita. Kami cemas kegentingan saat ini akan bisa menghancurkan masa depan bangsa Indonesia,&rdquo; terangnya. Mereka juga melihat adanya paksaan untuk memilih calon tertentu dalam Pemilu 2024. DGB UI mengajak semua pihak untuk bersama melawan penindasan berbentuk ancaman kebebasan berekspresi. &rsquo;&rsquo;Menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI dan Polri dibebaskan dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon,&rdquo; katanya. Dia juga mengajak seluruh perguruan tinggi di Indonesia mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan suara. Sekaligus juga penghitungannya di wilayah masing-masing. Dari Padang, Sumatera Barat, sekitar seratus civitas academica Universitas Andalas (Unand) menyuarakan aspirasi mereka lewat Manifesto untuk Penyelamatan Bangsa di depan Convention Hall Unand. Tak sekadar berbicara, juga diutarakan berbentuk puisi bentuk protes terhadap sepak terjang Presiden Joko Widodo yang dinilai terlalu dalam mencemplungkan diri dalam dinamika Pilpres dan Pemilu 2024. "Bau busuk kelahiran oligarki baru melalui politik dinasti semakin kuat tercium. Intervensi penguasa terhadap Mahkamah Konstitusi, ketidaknetralan penyelenggara pemilu, dan tidak independennya pejabat publik dari tingkat kementerian hingga kepala desa menjadi pemandangan ironis dalam tatanan demokrasi,&rdquo; ujar Guru Besar Fakultas Pertanian Unand Prof Ir Rudi Febriamansyah dalam orasinya. Dr Hary Efendi, salah seorang penggagas kegiatan, menambahkan, kegiatan tersebut wujud keprihatinan terkait dengan kondisi Indonesia yang saat ini dianggap tidak baik-baik saja. "Turunnya kampus-kampus di pelosok negeri kita tentu sebagai bukti bahwasanya kita memiliki sinyal yang sama bahwa negara kita tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Sehingga kami turun ke jalan hari ini menyatakan sikap dan mudah-mudahan didengar oleh pemangku kekuasaan hari ini,&rdquo; katanya. (bry/lum/mia/y/c17/ttg)

giliran Universitas Indonesia, Universitas Andalas, dan Universitas Hasanuddin yang melontarkan suara keprihatinan terhadap demokrasi.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#unhas

Berita Terkini