<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/12/1000072009-1836698074.jpg" alt="Menko PMK Pratikno menerima kunjungan Country Representative UNFPA Hassan Mohtashami di kantor Kemenko PMK. (Kemenko PMK)" width="100%">
<figcaption>Menko PMK Pratikno menerima kunjungan Country Representative UNFPA Hassan Mohtashami di kantor Kemenko PMK. (Kemenko PMK)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyambut positif dukungan dari United Nations Population Fund (UNFPA) untuk pembangunan kependudukan di Indonesia. Pratikno mengapresiasi peran UNFPA yang selama ini konsisten mendukung program-program strategis di bidang kependudukan. Dia mengusulkan pembentukan sekretariat bersama untuk mengawal implementasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang melibatkan Kemendukbangga/BKKBN, Kemen PPN/Bappenas, dan berbagai pemangku kepentingan lain. &rdquo;Dukungan UNFPA sangat penting dalam mendukung program GDPK. Ke depan, Kemenko PMK akan berperan sebagai koordinator utama untuk memastikan kelancaran pembangunan kependudukan di Indonesia,&rdquo; ujar Menteri Pratikno. Pratikno menyimpulkan bahwa kerja sama antara UNFPA dan Indonesia perlu terus ditingkatkan, khususnya dalam mendukung revisi GDPK. Diharapkan agar seluruh pihak dapat bersinergi dalam memanfaatkan momentum bonus demografi untuk kesejahteraan rakyat. Dengan adanya pembaruan GDPK dan dukungan UNFPA, lanjut dia, pemerintah optimistis dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera, produktif, dan berkualitas. Sementara itu, Country Representative UNFPA Hassan Mohtashami optimistis terhadap masa depan kependudukan Indonesia. Pada 2035 akan menjadi momen penting dengan adanya bonus demografi yang didukung penurunan angka fertilitas total (Total Fertility Rate/TFR). Hal ini menjadi peluang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. &rdquo;Penurunan TFR mencerminkan keberhasilan program keluarga berencana serta peningkatan akses layanan kesehatan reproduksi di Indonesia,&rdquo; ujar Hassan. Dia juga menilai bahwa TFR Indonesia masih berada dalam jalur yang sesuai jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Dalam rangka memanfaatkan potensi bonus demografi, UNFPA mengusulkan beberapa strategi, termasuk peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan generasi muda, serta memperkuat program keluarga berencana. Saat ini, GDPK tengah dalam proses pembaruan KemendukBangga/BKKBN dan Kemen PPN/Bappenas. Revisi tersebut mencakup pendekatan National Transfer Account (NTA), sebuah metode yang menghitung aliran ekonomi antar kelompok umur secara sistematis. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan data dasar untuk mengelola transfer antargenerasi secara lebih komprehensif. &rdquo;Dengan menggunakan data NTA, kita dapat merancang kebijakan berbasis bukti untuk memaksimalkan bonus demografi melalui youth dividend, silver generation dividend, dan gender dividend,&rdquo; jelas Hassan. Dia menambahkan, peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja juga menjadi salah satu prioritas utama. Peran perempuan dinilai krusial dalam menopang pertumbuhan ekonomi di era bonus demografi. Pratikno menegaskan, GDPK tidak hanya fokus pada aspek demografi, tetapi juga pada pembangunan keluarga yang sejahtera. Ia berharap adanya kolaborasi antara pemerintah, UNFPA, dan lembaga lainnya dapat mempercepat pencapaian target GDPK. Selain itu, koordinasi lintas sektor dianggap sebagai kunci untuk mengoptimalkan program-program pembangunan kependudukan. Menko PMK mengingatkan bahwa bonus demografi hanya dapat dimanfaatkan jika sumber daya manusia (SDM) Indonesia memiliki kualitas yang baik. UNFPA juga menyoroti pentingnya investasi dalam pendidikan, terutama untuk generasi muda, agar produktivitas tenaga kerja dapat meningkat secara signifikan. Pendidikan dan pelatihan vokasi menjadi salah satu prioritas yang diusulkan untuk mempersiapkan SDM yang berdaya saing. Hassan mengapresiasi langkah-langkah Indonesia dalam memperkuat program keluarga berencana, yang telah menjadi contoh baik bagi negara-negara lain. Dia juga menyarankan peningkatan kerja sama internasional untuk berbagi praktik terbaik dalam pembangunan kependudukan.

UNFPA dukung Indonesia optimalkan bonus demografi 2035 melalui peningkatan kualitas SDM, pendidikan, dan kesehatan reproduksi

Menko PMK Apresiasi UNFPA Dukung Indonesia Optimalkan Bonus Demografi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/05/UNFPA-dan-BKKBN-967615834.jpeg" alt="Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kedatangan Country Representative Badan Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atau United Nations Population Fund (UNFPA)" width="100%">
<figcaption>Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kedatangan Country Representative Badan Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atau United Nations Population Fund (UNFPA)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kedatangan Country Representative Badan Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atau United Nations Population Fund (UNFPA) untuk Indonesia Hasan Mohtashami bersama jajarannya pada Selasa (05/12). &ldquo;Program-program kita akan berjalan bersama, kita sangat bangga bisa bekerja sama dengan BKKBN dan akan terus meneruskan kerja sama ini. Kita adalah teman, pertemanan antara dua institusi dan kita berharap ini akan terus berlanjut,&rdquo; kata Hasan Mohtasami membuka pertemuan dengan Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, di ruang sekretariat stunting di kantor BKKBN pusat di Jakarta Timur. Kerja sama BKKBN dengan UNFPA telah terjalin lama dan saling mendukung satu sama lain diantaranya pada program keluarga berencana, penurunan angka kematian ibu, penurunan angka kematian bayi, percepatan penurunan stunting, dan program lainnya terkait kependudukan. Hasan Mohtashami sendiri merupakan country representative untuk Indonesia yang baru menggantikan Anjali Sen. Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo dalam diskusi mengatakan beberapa hal yang menjadi perhatian yang sangat penting bagi kedua institusi yaitu Age Spesific Fertility Rate (ASFR), unmet need, angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan stunting yang ternyata juga sangat berhubungan dengan keluarga berencana. &ldquo;ASFR masih 26,64 per 1.000 WUS (wanita usia subur yaitu usia 15 s.d. 19 tahun), targetnya kan 20. Ini salah satu permasalahannya dalam kesehatan reproduksi," ujar dr. Hasto Wardoyo dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com. Karena itu, lanjutnya, sangat penting pendidikan kesehatan reproduksi ini khususnya bagi remaja. saya rasa perlu sistem informasi yang masif tentang kesehatan reproduksi ini di sekolah dan keluarga.&nbsp; "Jadi kita punya 600 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK) khusus untuk stunting, juga untuk para ibu hamil dan calon pengantin. Jadi saya kira kita butuh mendukung perempuan selama kehamilan dan nifas dan perhatian pada balita juga,&rdquo; kata dr. Hasto. Ia juga percaya bahwa penggunaan alat kontrasepsi pasca melahirkan bisa sekaligus menurunkan angka stunting. Karena program keluarga berencana setelah melahirkan, pemasangan alat kontrasepsi setelah melahirkan juga sukses digelar maka, angka stunting juga akan sukses turun.&nbsp; "Karena jarak kelahiran (birth to birth interval) 36 bulan jarak idealnya sehingga anak sebelumnya bisa terperhatikan dengan baik agar tidak terjadi stunting,&rdquo; ujar dr. Hasto. Selain itu permasalahan lainnya yang perlu diperhatikan dalam kerjasama BKKBN dan UNFPA ke depan adalah disparitas Indeks Pembangunan Manusia di seluruh Provinsi di Indonesia yang tinggi sekali. Penurunan stunting ini sangat penting karena bagi Indonesia Indeks Pembangunan Manusia lebih rendah dari Thailand, Vietnam dan Malaysia.&nbsp; "Jadi Pak Jokowi mengingatkan saya untuk menurunkan angka stunting menjadi 14 persen di 2024, ini target yang ambisius. IPM di berbagai provinsi sangat beragam, di Indonesia Timur seperti NTT, Papua, IPM nya 68, DKI Jakarta 81, Bali 81, saya kira disparitas ini sangat terlihat. Mungkin kolaborasi KB dengan hak perempuan untuk memilih KB sangat berpengaruh pada stunting. Semoga ke depan kita bisa berkolaborasi lebih banyak lagi,&rdquo; tutupnya. Sementara itu Country Representative UNFPA untuk Indonesia Mr. Hasan Mohtashami mengatakan bahwa kerjasama BKKBN dan UNFPA adalah kerjasama yang secara alamiah memang betul-betul sesuai dan diperlukan. Isu kependudukan sebenarnya adalah bukan tentang angka dan jumlah anak, namun tentang bagaimana perempuan memilih apa yang mereka inginkan untuk dirinya sendiri. &ldquo;Jika perempuan ingin punya anak 1, 2 atau 3 atau 10 anak itu adalah keputusan mereka sendiri. Peran kita adalah menyediakan informasi dan pelayanan untuk para perempuan dan mereka yang memilih apakah mereka ingin punya anak 1, 2 atau 10 ini adalah pilihan mereka sendiri,&rdquo;kata Hasan. Menurut Hasan, walaupun banyak isu-isu penting lain yang sedang terjadi di dunia saat ini, UNFPA perlu memastikan hak-hak perempuan terealisasi dengan baik itu juga sangat penting, namun terkadang di dunia ini perempuan seringkali terlupakan. &ldquo;Stunting juga penting. Saya selalu bilang, saya tidak naif, memang banyak prioritas lainnya di dunia ini, ada perubahan iklim, food security, kita ada perang, dan lain-lain. Stunting juga penting, vaksinasi penting, kemiskinan penting, dan seterusnya tapi saya harap kita tidak melupakan tentang perempuan ini. Karena kadang perempuan terlupakan,&rdquo; jelas Mr. Hasan.

Kerja sama BKKBN dengan UNFPA telah terjalin lama dan saling mendukung satu sama lain diantaranya pada program penurunan angka kematian ibu.

UNFPA Bangga Kerja Sama dengan BKKBN, Bahas Realisasi Hak Perempuan dan Stunting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/UNFPA-1.jpg" alt="UNFPA Assistant Representative Melania Hidayat. Muhammad Zulfikar/Antara" width="100%">
<figcaption>UNFPA Assistant Representative Melania Hidayat. Muhammad Zulfikar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) atau Dana Penduduk Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan terdapat estimasi hingga 15 juta kehamilan tidak diinginkan secara global akibat pandemi Covid-19 yang melanda dunia saat ini.  ”Estimasi berdasar skenario durasi lockdown dan gangguan layanan kesehatan,” kata Assistant Representative UNFPA Melania Hidayat saat diskusi daring dengan tema Perayaan Hari Kontrasepsi Sedunia 2020 yang dipantau di Jakarta, Kamis (24/9).  Melania mengatakan jika dengan destruksi tinggi lockdown hingga 12 bulan, ada 51 juta perempuan tidak dapat menggunakan kontrasepsi modern dan terjadi 15 juta kehamilan tidak diinginkan. Hal tersebut diperkirakan berdasar studi yang dilakukan UNFPA bersama sejumlah lembaga di 114 negara sehingga diperoleh analisis sejauh mana pandemi berpengaruh pada kesehatan reproduksi.  Secara umum, studi dilakukan dengan berbagai skenario lockdown yakni tiga bulan, enam bulan, sembilan bulan, hingga 12 bulan. Selain itu, juga terdapat skenario terkait gangguan layanan kesehatan baik itu ringan, sedang, ataupun tinggi.  ”Sekecil apapun skenarionya memiliki dampak cukup besar sehingga hal yang diperkirakan itu harus dicegah agar tidak terjadi,” ujar Melania seperti dilansir dari Antara.  Contohnya saja dengan gangguan layanan kesehatan ringan serta durasi lockdown hanya tiga bulan, diperkirakan terdapat sekitar 13 juta perempuan yang tidak dapat menggunakan alat kontrasepsi modern dan berdampak pada 325.000 kehamilan tidak diinginkan. Padahal secara global diperkirakan 450 juta perempuan di 114 negara dengan pendapatan rendah dan menengah menggunakan kontrasepsi.  Di sisi lain terdapat pula studi khusus di wilayah Asia Pasifik, bahkan dengan skenario terburuk diperkirakan terdapat 20,7 juta kehamilan yang tidak diinginkan. Sementara dengan skenario terbaik tetap bisa mencapai 11,4 juta kehamilan. Lebih jauh, dia mengatakan, kehamilan tidak diinginkan itu juga dapat berimbas negatif pada meningkatnya kematian dan kesakitan ibu.  Menurut Melania, dengan asumsi adanya hambatan pada persalinan oleh tenaga kesehatan, persalinan di fasilitas kesehatan dan akses terhadap layanan kontrasepsi diperkirakan 10 kematian ibu per jam di Asia Pasifik. Sehingga terdapat estimasi kematian ibu pada 2020 sebanyak 103.000 jiwa dengan skenario terbaik dan 173.000 kematian dengan skenario terburuk.  ”Itu perkirakan secara global dan regional Asia Pasifik. Khusus Indonesia saat ini UNFPA sedang melakukan hal serupa untuk permodelan situasi di tanah air dan hasilnya mungkin dalam beberapa waktu ke depan,” tutur Melania.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=VlSURmtaozw

UNFPA Perkirakan 15 Juta Kehamilan Tidak Diinginkan akibat Covid-19

UNFPA

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#UNFPA

Berita Terkini

Menko PMK Apresiasi UNFPA Dukung Indonesia Optimalkan Bonus Demografi

UNFPA Bangga Kerja Sama dengan BKKBN, Bahas Realisasi Hak Perempuan dan Stunting

UNFPA Perkirakan 15 Juta Kehamilan Tidak Diinginkan akibat Covid-19

Download Aplikasi JawaPos.com