<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/17/UNDP-2225269497.jpg" alt="Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Upaya memperkuat sistem komoditas berkelanjutan di Indonesia terus dikembangkan melalui kolaborasi lintas lanskap yang melibatkan pemerintah, komunitas, dan sektor swasta. Kolaborasi tersebut salah satunya dijalankan lewat Sustainable Landscape Program Indonesia (SLPI), hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Swiss, dengan dukungan teknis dari United Nations Development Programme (UNDP). SLPI menjadi wadah untuk menjembatani kebijakan nasional dan implementasi di tingkat lokal. Melalui program ini, berbagai wilayah penghasil komoditas utama di Indonesia didukung untuk menerapkan pendekatan pembangunan yang menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Momentum penguatan komitmen terhadap keberlanjutan ini mengemuka dalam ajang Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC). Forum berskala global tersebut mempertemukan pemangku kepentingan dari berbagai negara, termasuk pemerintah, organisasi internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil, untuk berbagi pengalaman serta strategi menuju pembangunan hijau yang inklusif. Dalam forum tersebut, SLPI menggelar sesi talkshow dengan tema 'Transforming Commodity Landscapes through Multi-Stakeholder Collaboration in Indonesia', UNDP Indonesia bersama para mitra pembangunan berbagi pengalaman dan pembelajaran dari empat konsorsium lanskap SLPI di Aceh, Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Keempat lanskap ini menunjukkan hasil positif dalam memfasilitasi kolaborasi multipihak untuk mewujudkan rantai pasok komoditas yang lebih bertanggung jawab.&nbsp;"Melalui SLPI, UNDP mendukung Pemerintah Indonesia dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keberlanjutan," ujar Paramita Mentari Kesuma, SLPI Officer - Nature, Climate and Energy Unit, UNDP Indonesia, Jumat (17/10). Dia menambahkan bahwa upaya ini tidak hanya menekankan koordinasi lintas sektor, tetapi juga pentingnya konsistensi antara kebijakan dan praktik di lapangan. "Dengan memfasilitasi koordinasi, berbagi pengetahuan, dan penyelarasan kebijakan, program ini memastikan komitmen nasional terhadap keberlanjutan tercermin dalam tindakan nyata di tingkat lokal," tambahnya. Di Aceh, konsorsium Leuser Alas-Singkil River Basin (LASR) yang dipimpin oleh Swisscontact memberi pendampingan dalam implementasi tata guna lahan partisipatif. Pendekatan ini melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pemetaan penggunaan lahan berkelanjutan sekaligus mengembangkan sumber pendapatan alternatif bagi kelompok perempuan. "Dukungan dari para pemangku kepentingan lokal memungkinkan kami memfasilitasi metode perencanaan tata guna lahan partisipatif yang membuka peluang penghasilan baru bagi masyarakat sekaligus menjaga kawasan hutan," jelas Christina Rini, Ketua Konsorsium LASR. Sementara di Riau, konsorsiun Siak Pelalawan Landscape Programme (SPLP) yang dikoordinir oleh Daemeter berfokus pada keterkaitan antara keberlanjutan dan pembiayaan inklusif. "Kami mengembangkan model yang menarik investasi swasta dan menghubungkan petani kecil dengan rantai pasok berkelanjutan," ujar Jimmy Wilopo, Ketua Konsorsium SPLP. Dia menekankan bahwa kolaborasi antara sektor swasta dan petani menjadi kunci untuk memperluas dampak positif dari program ini. "Pendekatan ini menjembatani kebutuhan petani dengan standar lingkungan, memastikan tidak ada yang tertinggal dalam transisi menuju praktik komoditas berkelanjutan," imbuhnya. Di Kalimantan Tengah, Mosaik Initiative menggabungkan nilai konservasi dan kearifan lokal dalam penerapan sertifikasi berkelanjutan, termasuk uji coba sertifikasi kelapa sawit. "Dalam pilot proyek sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan, kami menerapkan pendekatan partisipatif berbasis High Conservation Values (HCV) yang tidak hanya memperhatikan keanekaragaman hayati, tetapi juga warisan budaya masyarakat," tutur Mirzha Hanifah dari HCV Network, mewakili Mosaik Initiative. Ia menambahkan bahwa pendekatan ini terbukti mampu membangun kesadaran kolektif antara masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara produksi dan konservasi. &ldquo;Keberlanjutan bukan hanya soal melindungi alam, tapi juga menjaga identitas dan cara hidup masyarakat,&rdquo; tambahnya. Di Kalimantan Timur, GIZ Indonesia/ASEAN dari konsorsium SUSTAIN Kutim berbagi praktik baik pembentukan forum multipihak di Kabupaten Kutai Timur. Forum ini mempertemukan pemerintah daerah, perusahaan, dan kelompok tani untuk menyelaraskan inisiatif keberlanjutan serta merumuskan kebijakan inklusif yang berpihak pada masyarakat. Berbagai inisiatif tersebut memperlihatkan bagaimana kerja sama lintas lanskap dapat memperkuat posisi Indonesia dalam memenuhi standar keberlanjutan global. Kolaborasi ini juga menjadi bukti nyata komitmen Indonesia untuk menyeimbangkan produktivitas ekonomi dengan perlindungan ekosistem penting. "Kekuatan forum multi-pihak ini terletak pada kemampuan kita mengubah komitmen menjadi aksi nyata. Pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya harus berjalan beriringan dengan aspek lingkungan agar perubahan dapat terjadi secara menyeluruh," ungkap Paramita menutup sesi dengan menyoroti pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan transformasi lanskap berkelanjutan. Dengan dukungan teknis dari UNDP dan kemitraan strategis bersama Pemerintah Swiss, program SLPI diharapkan mampu mempercepat transformasi menuju ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan tangguh-selaras dengan visi pembangunan nasional serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). &nbsp;

UNDP Indonesia bersama para mitra pembangunan berbagi pengalaman dan pembelajaran dari 4 konsorsium lanskap SLPI di Aceh, Riau, Kalimantan.

Kolaborasi Perkuat Rantai Pasok Komoditas Ramah Lingkungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/14/IMG_3425-911896550.jpeg" alt="Suasana haru dan pilu di Gaza saat ratusan warga Palestina yang dibebaskan dari penjara Israel kembali ke Tanah Air mereka (Dok. Al Jazeera)" width="100%">
<figcaption>Suasana haru dan pilu di Gaza saat ratusan warga Palestina yang dibebaskan dari penjara Israel kembali ke Tanah Air mereka (Dok. Al Jazeera)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Dua tahun sudah perang menghancurkan Gaza, Palestina. Kini, upaya global untuk membangun kembali wilayah itu mulai menunjukkan arah. Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty, mengungkapkan bahwa 15 teknokrat Palestina telah ditunjuk untuk mengelola Gaza pada masa pascaperang. &ldquo;Nama-nama mereka telah disetujui oleh Israel,&rdquo; kata Abdelatty kepada The Associated Press, tanpa menyebutkan identitas para anggota. Menurutnya, para teknokrat tersebut akan menangani urusan pemerintahan sehari-hari di Gaza, sementara 'Board of Peace', dewan yang akan mengawasi arus dana rekonstruksi dan diketuai oleh Presiden AS Donald Trump, akan memantau prosesnya. &ldquo;Kita perlu menugaskan mereka untuk mengurus kehidupan masyarakat Gaza sehari-hari. Dewan Perdamaian akan mendukung dan mengawasi aliran dana rekonstruksi,&rdquo; ujarnya. Abdelatty mengatakan, komite beranggotakan 15 orang itu telah disetujui oleh seluruh faksi Palestina, termasuk Hamas. Ia mengklaim, Hamas menyambut baik rencana yang disebut sebagai bagian dari proses transisi menuju stabilitas Gaza. &ldquo;Mereka tidak akan berperan dalam masa transisi. Mereka berkomitmen pada hal itu, karena kini fokus pada pembentukan komite administratif untuk mengurus rakyat Gaza,&rdquo; katanya. Mesir menegaskan, Israel juga memiliki kewajiban untuk menarik pasukannya dari Gaza dan mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk agar komite administratif bisa bekerja di lapangan. Sementara itu, Jaco Cilliers, pejabat dari United Nations Development Program (UNDP), menyebut bahwa dunia internasional tampak siap membantu pembiayaan rekonstruksi Gaza yang diperkirakan mencapai USD 70 miliar atau sekitar Rp 1.100 triliun lebih &ldquo;Kami mendapat kabar positif dari sejumlah mitra Eropa dan Kanada. Diskusi juga tengah berlangsung dengan Amerika Serikat,&rdquo; kata Cilliers. &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/13/5BBMZvZlRshMKLHbWsh1an3jYhHctZW9iAB0358v-4260209728.jpg" alt="Warga Palestina yang mengungsi berjalan di tengah bangunan yang hancur di kamp pengungsi Shati di Kota Gaza, Minggu, 12 Oktober 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)." width="100%">
<figcaption>Warga Palestina yang mengungsi berjalan di tengah bangunan yang hancur di kamp pengungsi Shati di Kota Gaza, Minggu, 12 Oktober 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana).</figcaption>
</figure> UNDP mencatat, perang yang dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 telah menghasilkan lebih dari 55 juta ton puing. Sejauh ini, sekitar 81 ribu ton reruntuhan telah berhasil dibersihkan, namun pemulihan total Gaza diperkirakan memakan waktu puluhan tahun. Dari Turki, Presiden Recep Tayyip Erdogan turut menyatakan komitmennya dalam mendorong dukungan internasional bagi rekonstruksi Gaza. Dalam perjalanan pulang dari KTT Sharm el-Sheikh di Mesir, Erdogan mengatakan akan menggandeng negara-negara Teluk, Amerika Serikat, dan Eropa untuk mempercepat proyek pembangunan yang digagas oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab. &ldquo;Kami yakin dukungan finansial besar akan segera mengalir,&rdquo; ujar Erdogan dalam transkrip resmi yang dirilis kantornya. &ldquo;Kesan awal dari mitra internasional sangat menjanjikan.&rdquo; Erdogan juga menegaskan bahwa keberhasilan gencatan senjata di Gaza hanya akan terwujud jika Amerika Serikat dan sekutunya mampu menegakkan kepatuhan Israel terhadap perjanjian damai. Kini, dengan munculnya kepemimpinan teknokrat Palestina dan janji dukungan miliaran dolar dari dunia internasional, harapan akan kebangkitan Gaza mulai terasa nyata. Namun, tantangan besar masih menanti, dari pembersihan puing hingga membangun kembali kehidupan bagi jutaan warga yang kini pulang ke reruntuhan rumah mereka. (*)

Setelah perang yang menghancurkan Gaza, dukungan internasional dan kepemimpinan teknokrat Palestina muncul untuk rekonstruksi.

15 Teknokrat Palestina akan Pimpin Gaza Pasca-Perang, Dunia Siapkan Dana Rp 1.100 T untuk Pemulihan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/06/WhatsApp-Image-2024-12-06-at-060630-146542936.jpeg" alt="penutupan Proyek ACCESS Tahun 2024 di Jakarta, Rabu (4/12). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>penutupan Proyek ACCESS Tahun 2024 di Jakarta, Rabu (4/12). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Listrik masih menjadi kebutuhan utama dan barang mahal bagi masyarakat Indonesia yang berada di daerah terpencil. Mereka berupaya untuk berdaya dan merdeka demi bisa menikmati kemajuan zaman. Kini, 22 desa terpencil di Indonesia bersuka cita karena akhirnya memiliki fasilitas listrik. Aliran listrik mereka dari tenaga surya. Fasilitas itu dibangun oleh United Nations Development Programme (UNDP) melalui proyek Accelerating Clean Energy Access to Reduce Inequality (ACCESS). Tidak hanya listrik, warga juga bisa menikmati layanan air bersih atas proyek ACCESS UNDP. Dengan kapasitas total listrik 1,1 megawatt, proyek itu telah memberi dampak secara langsung pada lebih dari 3.400 rumah tangga dengan sekitar 14.000 penduduk. Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sahid Junaidi mengakui, proyek ACCESS memberikan kontribusi besar pada peningkatan rasio elektrifikasi serta penyediaan energi bersih yang berkelanjutan. Menurut dia, dengan adanya percontohan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di 22 desa, program itu memberikan akses baru terkait energi bersih untuk masyarakat desa atau komunitas yang kurang mampu dan terpencil. Proyek ACCESS juga berperan dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan di tingkat daerah dan masyarakat. &ldquo;Ini sejalan dengan arahan Presiden RI di mana mendorong tercapainya swasembada energi dan pengelolaan air yang baik dengan pemanfaatan sumber air dan teknologi yang ada. Juga arahan Menteri ESDM terkait kedaulatan energi,&rdquo; kata Sahid. Hal itu disampaikannya dalam penutupan Proyek ACCESS Tahun 2024 di Jakarta, Rabu (4/12). Deputy Resident Representative UNDP Indonesia Sujala Pant menjelaskan, proyek ACCESS telah menunjukkan bahwa kekuatan energi terbarukan mampu mengubah kehidupan masyarakat. Kehadiran fasilitas tenaga surya telah memungkinkan pengembangan kegiatan ekonomi, mendukung bisnis lokal, dan memberdayakan perempuan di desa-desa terpencil. Di Indonesia, 20 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) telah meluncurkan berbagai bisnis dengan memanfaatkan pasokan listrik baru dari energi terbarukan. Sujala Pant menilai salah satu pencapaian kunci proyek ACCESS adalah fokusnya pada kesetaraan gender. Hampir setengah dari operator PLTS yang bersertifikat di Indonesia adalah perempuan. Angka itu melebihi target awal 30 persen. Perempuan juga mencakup 44 persen dari staf di Unit Pengelola Listrik Desa (UPLD) dan 32 persen dari anggota dewan di badan usaha milik desa. &ldquo;Dengan akses listrik 24 jam, anak-anak sekarang dapat belajar di dalam terang, fasilitas kesehatan dapat beroperasi lebih efektif, dan ekonomi lokal telah diberdayakan untuk bertumbuh. Perempuan, yang merupakan hampir setengah dari penerima manfaat, kini juga berperan sebagai katalis perubahan,&rdquo; tandasnya. Sementara Direktur KOICA Indonesia Park Soo Young mendorong agar keberhasilan inisiatif program ini terus dipertahankan agar memberikan dampak positif yang lebih luas dan berkelanjutan. Tak sekadar menyediakan akses energi dan air, proyek ini juga membangun kapasitas bagi masyarakat lokal lewat keterampilan dan pengetahuan untuk lebih berkembang dan bertahan di masa depan. &ldquo;Proyek ACCESS telah menunjukkan bagaimana kolaborasi dan kemitraan dapat menciptakan perbedaan yang positif. Melalui pembangunan PLTS di Indonesia dan instalasi sistem air bersih di Timor-Leste, inisiatif ini telah menyediakan pemenuhan layanan dasar bagi ribuan rumah tangga dan usaha kecil,&rdquo; ujarnya. Hal serupa diungkapkan Hongmin Chun dari Korea Institute for Development Strategy (KDS). Menurut Hongmin, proyek ACCESS merupakan sebuah contoh keberhasilan proyek Micro Grid mandiri berbasis komunitas. Proyek ini tidak hanya menyediakan energi dan air bersih, tetapi juga meningkatkan taraf kehidupan penerima manfaat dengan memberi mereka kebebasan dan peluang yang telah lama mereka harapkan,&rdquo; katanya.

Kini, 22 desa terpencil di Indonesia bersuka cita karena akhirnya memiliki fasilitas listrik. Aliran listrik mereka dari tenaga surya.

Kian Berdaya, 22 Desa Terpencil di Indonesia Akhirnya Teraliri Listrik dari Tenaga Surya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/18/PERTEMUAN-928367802.jpg" alt="Pertemuan sejumlah duta besar negara sahabat dengan pemda Kaltim terkait ketertarik investasi energi terbarukan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pertemuan sejumlah duta besar negara sahabat dengan pemda Kaltim terkait ketertarik investasi energi terbarukan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejumlah negara menyatakan ketertarikannya untuk melakukan investasi sektor energi terbarukan di Kalimantan Timur. Pertemuan yang difasilitasi United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik bertemu sejumlah duta besar negara-negara Eropa dan Selandia baru di Park Hyatt Jakarta, Rabu (16/10). Mereka yang hadir adalah Duta Besar New Zealand HE Mr Kevin Burnett, ONZM, Duta Besar Norwegia HE Rut Kruger Giverin, Duta Besar Jerman Ina Lepel, Duta Besar Finlandia Mr Pekka Kaihilahti, Duta Besar Swedia Mr Daniel Blockert, Duta Besar Denmark Mr Sten Frimodt Nielsen, Duta Besar Italy HE Mr Benedetto Latteri, Duta Besar Irlandia HE Mr Padraig Francis dan Duta Besar Swiss Mr Olivier Zehnder. Diskusi membahas ketertarikan negara-negara sahabat itu untuk berinvestasi dalam pengembangan energi terbarukan di Kaltim. "Mereka lebih tertarik untuk berinvestasi pada pengembangan energi terbarukan," ungkap Akmal usai pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam tersebut. Energi yang akan dikembangkan adalah tenaga surya atau solar cell. Usaha tersebut potensial dikembangkan di Kutai Kartanegara, Samarinda, Paser dan Kutai Barat. Ketertarikan ini sangat baik, sebab faktanya hingga saat ini dominasi penggunaan energi di Kaltim masih dominan menggunakan energi berbahan fosil alias energi tak terbarukan. Kaltim akan terus bertransformasi dari penggunaan energi fosil menuju energi terbarukan. Di sejumlah perusahaan tambang misalnya, saat ini sudah perlahan mulai mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan dalam operasional tambang mereka. Seperti diterapkan PT Kideco Jaya Agung di Kabupaten Paser. Dalam diskusi disinggung rencana dukungan negara-negara tersebut untuk berinvestasi di Kalimantan Timur sebagai penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebagian duta besar juga membicarakan tentang pentingnya desentralisasi bagi Indonesia. Sebab desentralisasi akan memberikan ruang bagi daerah untuk menyiapkan ekonomi, lapangan kerja dan membangun insfratruktur.

Diskusi membahas ketertarikan negara-negara sahabat itu untuk berinvestasi dalam pengembangan energi terbarukan di Kaltim.

Difasilitasi UNDP, Sejumlah Negara Jajaki Investasi Energi Terbarukan di Kaltim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/26/NELAYAN-1-3301361472.jpg" alt="Berkat dukungan dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), nelayan seperti Sukardi mendapatkan bantuan modal usaha serta akses untuk menjual hasil tangkapan mereka ke pasar." width="100%">
<figcaption>Berkat dukungan dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), nelayan seperti Sukardi mendapatkan bantuan modal usaha serta akses untuk menjual hasil tangkapan mereka ke pasar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekretaris Jenderal ASEAN bersama dengan Duta Besar Jepang untuk ASEAN dan Kepala Perwakilan UNDP Indonesia secara resmi meluncurkan proyek ASEAN Blue Economy Innovation, Selasa (14/5). Inisiatif ASEAN yang didukung oleh Pemerintah Jepang dan UNDP yang berkantor di Jakarta ini mengajak inovator dari sepuluh negara ASEAN dan Timor Leste untuk menjawab tantangan dan mendorong kemajuan di sektor biru, yang mencakup ekosistem laut dan air tawar. Proyek ini mencakup tiga kegiatan utama: ASEAN Blue Innovation Challenge, Program Inkubasi, dan program Temu Usaha (Business Matchmaking). Melalui ketiga inisiatif tersebut, 60 inovator terpilih akan menerima dukungan finansial, masing-masing hingga USD 40.000. Mereka juga akan diikutsertakan ke dalam program pendampingan selama program inkubasi untuk menyempurnakan dan mengomersialisasikan solusi mereka selama periode enam bulan. Selain itu, selama menjalani kegiatan Business Matchmaking, tim pemenang berkesempatan mempresentasikan solusi inovatif mereka kepada komunitas bisnis, pemodal, dan investor untuk memperoleh akses ke investasi biru di wilayah tersebut. Dalam acara peluncuran proyek di Sekretariat ASEAN, Sekretaris Jenderal ASEAN, H.E. Dr. Kao Kim Hourn menyampaikan pidato pembukaannya melalui rekaman video. Beliau menyebutkan bahwa momentum kehadiran proyek ASEAN Blue Economy Innovation sangat strategis karena bertepatan dengan persiapan kawasan ASEAN dalam mengimplementasikan Kerangka Kerja Ekonomi Biru ASEAN. "Proyek ini tidak hanya bertujuan memperbaiki hasil ekonomi dari sektor kelautan, tapi juga meningkatkan resiliensi masyarakat pesisir dalam menghadapi perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Inisiatif ini menjadi perwujudan komitmen ASEAN dalam memanfaatkan ekonomi biru untuk pembangunan regional, keberlanjutan lingkungan, dan inklusi sosial-ekonomi," ucap Dr. Kao Kim Hourn, dalam keterangan dikutip Rabu (15/5). Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN untuk Komunitas Ekonomi ASEAN, H.E. Satvinder Singh, mengatakan bahwa sejak diadopsinya Kerangka Kerja Ekonomi Biru ASEAN pada bulan September 2023,&nbsp;pihaknya terus mengambil langkah maju dalam upaya bersama untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya laut dan air tawar secara berkelanjutan demi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ASEAN. "Proyek perintis ini juga semakin menegaskan komitmen dan kesiapan ASEAN dalam memimpin kerja sama regional dan integrasi ekonomi terkait inovasi ekonomi biru," lanjutnya. ASEAN berada di garis depan potensi maritim dunia. ASEAN juga memiliki beragam sumber daya kelautan dengan estimasi nilai pasar hingga USD 2,5 triliun per tahun atau lima persen dari ekonomi global. Seiring besarnya potensi ekonomi biru ASEAN, ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN. Isu seperti penangkapan ikan berlebih, degradasi habitat, dan polusi laut menjadi ancaman yang signifikan bagi ekosistem laut dan air tawar di kawasan ini. Hal ini mempertegas kebutuhan mendesak akan upaya kolaboratif dan terpadu untuk mengatasinya. Duta Besar Jepang untuk ASEAN, H.E. Kiya Masahiko mengatakan bahwa kerja sama ASEAN-Jepang telah mengawali perjalanan baru menuju 50 tahun ke depan. Jepang terus mendorong kesuksesan ASEAN di&nbsp;ranah ekonomi dan inovasi biru yang baru ini. "Saya menantikan kerja sama dengan Anda semua untuk membuat proyek ini berdampak bagi masyarakat di seluruh wilayah. Saya juga berharap proyek ini akan menjadi katalisator untuk semakin mendorong kerja sama dan investasi di bidang ini," katanya. Sejalan dengan pesan Duta Besar Kiya perihal pentingnya kolaborasi, Perwakilan Residen UNDP Indonesia, Norimasa Shimomura, mengatakan bahwa kolaborasi dan inovasi adalah kunci untuk mengatasi tantangan dalam memanfaatkan dan mengelola ekosistem laut dan air tawar secara berkelanjutan. "Dari kantor kami di Jakarta, kami berharap proyek inovasi ekonomi biru ini akan bermanfaat bagi negara anggota ASEAN dan Timor Leste dalam mengembangkan potensi ekonomi biru di negara-negara tersebut," tuturnya. Lebih lanjut, UNDP telah mengadvokasi sektor biru dalam skala global selama lebih dari 25 tahun. UNDP telah memobilisasi lebih dari USD 1 miliar untuk melindungi dan merestorasi laut di lebih dari 100 negara. Juga, terus berkomitmen mendorong ekonomi biru global yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya laut dan air tawar untuk pembangunan yang inklusif. Sebagai contoh, di Indonesia, UNDP telah membantu mewujudkan visi Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kerja sama multilateral dengan tujuan melindungi lingkungan laut dan mendorong ekonomi biru. Yaitu,&nbsp;melalui Archipelagic Island States (AIS) Blue Hub 2.

ASEAN memiliki beragam sumber daya kelautan dengan estimasi nilai pasar hingga USD 2,5 triliun per tahun atau lima persen dari ekonomi dunia

ASEAN, Jepang, dan UNDP Luncurkan Proyek Inovasi Ekonomi Biru

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/09/AIS-Forum-madagaskar-3987571056.jpeg" alt="Pertemuan Pejabat Tinggi/Senior Official Meeting ke-8 Archipelagic and Island States (AIS) Forum di Madagaskar menghasilkan dua inisiatif baru, yaitu AIS Blue Hub dan AIS Research and Development." width="100%">
<figcaption>Pertemuan Pejabat Tinggi/Senior Official Meeting ke-8 Archipelagic and Island States (AIS) Forum di Madagaskar menghasilkan dua inisiatif baru, yaitu AIS Blue Hub dan AIS Research and Development.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pertemuan Pejabat Tinggi/Senior Official Meeting (SOM) ke-8 Archipelagic and Island States (AIS) Forum di Madagaskar menghasilkan dua inisiatif baru, yaitu AIS Blue Hub dan AIS Research and Development Center. Kedua inisiatif tersebut merupakan pengembangan dari program-program yang telah berhasil dilaksanakan sebelumnya oleh AIS Forum dan akan berperan aktif dalam menguatkan program-program kerja AIS Forum di negara-negara AIS.&nbsp; "Ini dalam upaya mendorong solusi berkelanjutan untuk tantangan global,&rdquo; ujar Project Coordinator Sekretariat AIS Forum Riny Modaso, dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com. Riny juga menjelaskan, AIS Blue Hub Regional akan menyediakan Hub di tiga region: Indian, Pacific, dan Atlantic. Tujuan AIS Blue Hub adalah untuk memungkinkan bisnis dari negara-negara AIS untuk berekspansi ke pasar baru, mendorong pertumbuhan ekonomi dan kolaborasi dalam komunitas internasional. &ldquo;AIS Blue Hub ini akan menjadi ekosistem bisnis baru yang menghubungkan startup dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan peluang global dan sumber daya manusia internasional. Inisiatif ini didirikan dengan visi potensi besar negara-negara kepulauan dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi global,&rdquo; imbuhnya. Sementara itu, lanjut Riny, AIS Research and Development Centre akan berfungsi sebagai pusat kolaborasi antara institusi akademis, organisasi non-profit, dan mitra industri dalam inisiatif penelitian, menyebarkan pengetahuan dan mengembangkan teknologi mutakhir. &ldquo;Tujuan dari AIS Research and Development Center adalah memfasilitasi kolaborasi antar disiplin ilmu, meningkatkan efisiensi penelitian, serta mendorong pengembangan teknologi mutakhir dan solusi inovatif untuk menangani masalah mendesak yang dihadapi oleh negara-negara kepulauan,&rdquo; sambungnya. Deputi Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Sujala Pant yang turut hadir sebagai co-chair dalam SOM ke-8 menyatakan bahwa kedua program pengembangan ini akan berperan aktif dalam menguatkan program-program kerja AIS forum di negara - negara AIS. &ldquo;AIS Forum menyadari pentingnya mendorong inovasi dan menerjemahkannya ke dalam tindakan nyata. Dalam semangat ini, AIS Forum mendirikan AIS Blue Hub dan AIS Research and Development Centre yang tidak hanya berfungsi sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi namun juga sebagai wadah pembinaan generasi muda untuk mengubah gagasan menjadi kenyataan,&rdquo; pungkasnya.

Pertemuan Pejabat Tinggi/Senior Official Meeting ke-8 Archipelagic and Island States (AIS) Forum di Madagaskar menghasilkan dua inisiatif.

Ekspansi AIS Forum Ciptakan Blue Hub dan Research and Development Center

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IKN-23.jpg" alt="Penandatanganan MoU oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Direktur UNDP untuk Asia-Pasifik Kanni Wignaraja." width="100%">
<figcaption>Penandatanganan MoU oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Direktur UNDP untuk Asia-Pasifik Kanni Wignaraja.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan United Nations Development Programme (UNDP) telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk bekerja sama membangun kota berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur.  Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono mengatakan, MoU tersebut menjadi landasan untuk inisiatif bersama dalam berbagai upaya untuk mewujudkan delapan prinsip utama pembangunan IKN.  Mulai dari membangun sesuai dengan alam, mencerminkan persatuan dalam keberagaman, terhubung, aktif, dan dapat diakses.  Selanjutnya, memungkinkan rendah emisi karbon, menjadi sirkular dan tangguh, mempromosikan keselamatan dan aksesibilitas, memastikan keamanan dan efisiensi melalui teknologi, dan meningkatkan peluang ekonomi untuk semua.  ”Kami sangat senang bisa berkolaborasi karena kerja sama ini akan mempercepat tujuan kami untuk mewujudkan IKN sebagai kota untuk semua,” kata Bambang Susantono dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (23/3).  Berdasarkan MoU yang telah ditandatangani oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Direktur UNDP untuk Asia-Pasifik Kanni Wignaraja, kedepannya Otorita IKN dan UNDP akan mendorong praktik pembangunan inklusif, adil, produktif, dan berkelanjutan.  Ke depan, kerjasama ini akan diwujudkan antara lain melalui kontribusi wawasan yang berkaitan dengan pembangunan inklusif terkait rencana. Lalu, program, publikasi, pelatihan bersama, konferensi dan berbagai upaya lainnya untuk pembangunan kota berkelanjutan di Nusantara.  "Di samping itu, kerja sama ini akan membantu Pemerintah Indonesia dalam menetapkan Nusantara sebagai simbol identitas nasional menuju Visi Indonesia 2045," tandasnya.

Otorita IKN dan UNDP Sepakat Kerja Sama Pembangunan Kota Berkelanjutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IKN.jpg" alt="Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP Ibu Kota Negara Nusantara. Kementerian PUPR/Antara" width="100%">
<figcaption>Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP Ibu Kota Negara Nusantara. Kementerian PUPR/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan United Nations Development Programme (UNDP) berkolaborasi untuk membangun kota berkelanjutan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.  ”Kami sangat senang bisa berkolaborasi karena kerja sama ini akan mempercepat tujuan kami untuk mewujudkan IKN sebagai kota untuk semua,” kata Kepala OIKN Bambang Susantono seperti dilansir dari Antara, Kamis (23/3).  Bambang mengatakan, Otorita IKN dan UNDP telah menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk bekerja sama membangun kota berkelanjutan di IKN Nusantara. MoU tersebut menjadi landasan untuk inisiatif bersama dalam berbagai upaya untuk mewujudkan delapan prinsip utama pembangunan IKN.  Dia menjelaskan prinsip-prinsip tersebut yakni membangun sesuai dengan alam, mencerminkan persatuan dalam keberagaman, terhubung, aktif, dan dapat diakses, memungkinkan rendah emisi karbon, menjadi sirkular dan tangguh, mempromosikan keselamatan dan aksesibilitas, memastikan keamanan dan efisiensi melalui teknologi, dan meningkatkan peluang ekonomi untuk semua.  Berdasar MoU yang telah ditandatangani Kepala OIKN Bambang Susantono dan Direktur UNDP untuk Asia Pasifik Kanni Wignaraja ke depannya OIKN dan UNDP akan mendorong praktik pembangunan inklusif, adil, produktif, dan berkelanjutan.  Kerja sama itu akan diwujudkan antara lain melalui kontribusi wawasan yang berkaitan dengan pembangunan inklusif terkait rencana, program, publikasi, pelatihan bersama, konferensi, dan berbagai upaya lain, untuk pembangunan kota berkelanjutan di Nusantara.  Di samping itu, kerja sama tersebut akan membantu pemerintah Indonesia dalam menetapkan Nusantara sebagai simbol identitas nasional menuju Visi Indonesia 2045.  Sebelumnya, OIKN dan Center for Livable Cities (CLC), lembaga bagian dari Kementerian Pembangunan Nasional Singapura, menjalin kerja sama untuk mengembangkan kota layak huni di IKN Nusantara.  Bambang mengatakan, CLC Singapura berpengalaman dalam membagikan pengetahuan tentang pembangunan kota-kota layak huni dan berkelanjutan di dunia. Kerja sama strategis itu meliputi langkah-langkah untuk memperkuat kolaborasi berbagi pengetahuan dan pengembangan kapasitas oleh CLC dalam mewujudkan kota layak huni di Nusantara.  Nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tersebut merupakan memorandum pertama antara OIKN dengan kementerian negara lain (government to government atau G-to-G.

Otorita IKN dan UNDP Kolaborasi Bangun Kota Berkelanjutan di IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/DIDI.jpg" alt="Team Leader of Innovative Finance Lab UNDP Indonesia, Didi Hardiana dalam briefing pers PBB di Indonesia," width="100%">
<figcaption>Team Leader of Innovative Finance Lab UNDP Indonesia, Didi Hardiana dalam briefing pers PBB di Indonesia,</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pandemi covid-19 berdampak pada semua aspek kehidupan, tak terkecuali sosial dan ekonomi. Salah satunya dirasakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menyumbang 61% dari PDB Indonesia dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Badan Program Pembangunan PBB (UNDP) mencermati masalah ini dan turut membantu mengatasinya.  Laporan UNDP Indonesia dan Universitas Indonesia mencatat sekitar 77% UMKM pada tahun 2020 mengalami penurunan pendapatan. Termasuk usaha start up yang kesulitan mengakses permodalan keuangan dan keterampilan, untuk meningkatkan kapasitas maupun skala bisnisnya.  Team Leader of Innovative Finance Lab UNDP Indonesia, Didi Hardiana mengatakan, sebagai wujud komitmen kuat PBB mendukung Indonesia untuk pulih dari pandemi, UNDP menggulirkan program bersama yang fokus pada pengembangan kewirausahaan melalui pelatihan dasar secara intensif.  Program bersama yang pertama adalah youtb co:lab, untuk mendukung pengembangan wirausaha muda. “Youth co:lab adalah sebuah inisiatif wirausaha muda yang dikembangkan UNDP, untuk mengupayakan solusi inovatif terhadap isu sosial ekonomi dan lingkungan,” kata Didi dalam briefing pers PBB di Indonesia, "Upaya Pemulihan Covid-19 Melalui Respon Sosial dan Ekonomi".  Pada prinsipnya, youth co:lab adalah program bootcamp untuk mengembangkan potensi kaum muda Indonesia, agar produktif dan berdaya saing melalui pendekatan kewirausahaan sosial.  “Bootcamp ini juga menjadi wadah kolaborasi, bertukar ide dan pikiran antara wirausaha muda dengan para tenaga ahli atau expert pelaku usaha, pemerintah dan stakeholder lainnya dalam pengembangan wirausaha pemuda di Indonesia,” sambung Didi.  Pogram kedua adalah she disrupts Indonesia, suatu kompetisi dan program akselerasi yang diluncurkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan masyarakat di Indonesia dengan memberdayakan pengusaha perempuan. Terutama dengan mempertimbangkan tingginya proporsi UMKM yang dipimpin perempuan-perempuan di Indonesia.  “Program ini merupakan kerjasama antara UNDP dengan beberapa stakeholders lain seperti Indonesia Women Empowerment Fund (IWEF), YCAB Ventures, UN women, Citibank dan lain-lain,” jelasnya.  Sejak dimulai Juni 2021 dan selesai di bulan Agustus lalu, terpilih 24 startup untuk mengikuti program pre-akselerater selama dua pekan, yang diisi dengan pembekalan dan pelatihan menuju kesiapan investasi, pertumbuhan bisnis, transformasi dan perspektif gender,.  “Dari program ini kita melihat ada beberapa startup yang cukup menonjol dan inovatif, sehingga memberi dampak positif baik untuk sosial maupun start up itu sendiri,” jelas Didi.  Kemudian program ketiga yang akan berjalan di akhir tahun ini, adalah basic enterpreneurship training atau pelatihan kewirausahaan. Program ini menargetkan 1.000 peserta, khususnya perempuan muda penyandang disabilitas dan orang dengan HIV.  “Kita menargetkan 3 regions di Indonesia, baik di barat maupun timur. Nantinya peserta akan diberikan pelatihan mengenai skill wirausaha atau bisnis skill, juga analisis peluang bisnis dan financial planning,” imbuhnya.  Dampak pandemi tidak hanya dirasakan pelaku UMKM, tapi juga kelompok masyarakat yang mengandalkan alam sebagai mata pencaharian, seperti petani dan nelayan. “UNDP memiliki beberapa program untuk covid-19 respons dan recovery, termasuk untuk para petani dan nelayan. Diantaranya melalui program cash forward, pelatihan untuk meningkatkan kapasitas produk mereka,” pungkasnya.

Pandemi, UNDP Gulirkan Program Wirausaha Dukung Pemulihan Ekonomi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#UNDP

Berita Terkini