<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG-20220112-WA0012.jpg" alt="Dua terdakwa, Bripka Purwanto dan Brigadir Muhammad Firman Subkhi di PN Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Dua terdakwa, Bripka Purwanto dan Brigadir Muhammad Firman Subkhi di PN Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Terdakwa penganiayaan Nurhadi, jurnalis Tempo, divonis penjara 10 bulan. Kedua terdakwa, Bripka Purwanto dan Brigadir Muhammad Firman Subkhi terbukti melanggar pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juncto pasal 55 ayat (1) KUHP.  ”Terdakwa melakukan tindak pidana. Menjatuhkan hukuman berupa penjara masing-masing selama 10 bulan,” kata ketua Majelis Hakim M. Bashir dalam sidang putusan, Rabu (12/1).  Atas penganiayaan yang dilakukan terhadap jurnalis Nurhadi itu, Bripka Purwanto dan Brigadir Muhammad Firman Subkhi juga diwajibkan membayar restitusi kepada korban Nurhadi sebesar Rp 13.813.000. Kemudian kepada Muhammad Fahmi sebesar Rp 21.850.000.  Terhadap putusan itu, pengacara terdakwa Joko Cahyono mengaku kaget. Sebab menurut Joko, tindakan yang dilakukan terdakwa tidak terbukti.  ”Kami kaget ya karena itu bukan perbuatannya (terdakwa) untuk menghalang-halangi. Fakta sidang dengan saksi ini sebenarnya sudah menyatakan secara materiil tidak ada perbuatan menghalangi,” kata Joko.  Jurnalis Nurhadi mengalami penganiayaan ketika akan mewawancarai Angin Prayitno Aji, direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak periode 2016–2019. Pada 27 Maret 2021, Nurhadi bermaksud menemui Angin di acara pesta pernikahan di Graha Samudera, Bumimoro, Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI AL. Saat itu, Nurhadi bermaksud menginvestigasi kasus suap pajak yang diduga menyeret nama Angin.  Menurut Joko, apa yang disangkakan pada kedua terdakwa tidak benar. Terlebih kedua terdakwa telah berupaya melakukan penyelesaian persuasif dan menyelesaikan kasus itu dengan Nurhadi di salah satu hotel di Surabaya.  ”Selesai dengan salaman. Besoknya muncul niat melaporkan,” ucap Joko.  Ditanya Soal dakwaan penganiayaan, Joko mengatakan, majelis tidak meyakini hal itu. Namun Joko tidak tahu lebih dalam.  ”Majelis hakim itu bahkan tidak meyakini kedua terdakwa pelaku (kekerasan yang dibuktikan) visum itu,” terang Joko.  Ditanya bagaimana keputusan sebagai kuasa hukum terdakwa, Joko mengaku akan mengambil sikap pikir-pikir. ”Pikir-pikir. Sepertinya iya,” ujar Joko.

Pelaku Penganiayaan Jurnalis Tempo Divonis Penjara 10 Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/lima-palang-pintu-penegakan-hukum-pers_m_.jpg" alt="Almarhum Jawa Pos Radar Bali Anak Agung Gde Bagus Narendra Prabangsa." width="100%">
<figcaption>Almarhum Jawa Pos Radar Bali Anak Agung Gde Bagus Narendra Prabangsa.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejak diundangkannya Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), hukum telah memberikan jaminan ketentuan normatif yang tegas untuk melindungi kebebasan pers. Di antaranya, pers nasional tidak dikenai penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran (pasal 4 ayat 2). Pers nasional juga mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi (pasal 4 ayat 3). Ancaman sanksinya pun diatur tegas dalam pasal 18 ayat (1) UU tersebut. Sekalipun UU Pers telah memiliki ketentuan norma yang tegas, berikut sanksi pemidanaan atas pelaku yang menyerang pers, tampaknya, ada dua ironi yang kini tetap bertahan dalam kehidupan jurnalisme yang sekaligus menandai belum cukup terlindunginya jaminan kebebasan pers di tanah air. Ironi pertama, kekerasan atau <a href="https://jawapos.com/nasional/humaniora/10/02/2019/kakak-prabangsa-presiden-sudah-memperhatikan-tuntutan-kami" target="_blank">ancaman terhadap pers</a> terus-menerus terjadi. Ironi kedua, penegakan hukum terhadap kekerasan atau ancaman terhadap pers lemah. Di titik itu, bunyi pasal tidak sejalan dengan realitas empirisnya. Mengapa terjadi legal gap (jurang hukum) demikian? Palang Pintu Kasus-kasus kekerasan terhadap pers, situasinya terus memburuk. Itu ditandai dengan meningginya angka kekerasan. Sebagaimana dicatat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, sepanjang Mei 2017 sampai Mei 2018, ada 75 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Data tersebut meningkat dari tahun sebelumnya, 72 kasus kekerasan (laporan AJI 2018/ 2017). Itu pula yang menyebabkan indeks kondisi kebebasan pers Indonesia masih di atas 100, bahkan tak beranjak di peringkat ke-124 sejak 2016 dari 180 negara (RSF, 2018). Situasi demikian sama sekali tidak mengejutkan. Sebab, upaya menegakkan hukum kebebasan pers atas kasus-kasus kekerasan berhadapan dengan sejumlah "palang pintu" atau penghambat penegakan hukumnya. Dalam catatan riset, ada setidaknya lima palang pintu itu. Palang pintu pertama, rendahnya profesionalisme penegak hukum. Selain komitmen politik hukum yang terbatas, sering kali keberatan atas pemberitaan diarahkan ke pemidanaan terhadap jurnalis. Bahkan, penegakan hukum pers pasal 18 ayat (1) atas kasus-kasus kekerasan atau ancaman terhadap jurnalis terbatas ditegakkan. Berlikunya penyelesaian kasus kekerasan terhadap Ghinan Salman, jurnalis Radar Madura (Jawa Pos grup), adalah satu contoh situasi ini. Palang pintu kedua, kuatnya tekanan kuasa politik-ekonomi. Tekanan tersebut berupa kekerasan yang membayangi tidak hanya kerja jurnalisme, tetapi juga penegakan hukum itu sendiri. Kerja jurnalisme investigatif sering kali menjadi sasaran tekanan tersebut. Intervensi dari pejabat, pengusaha, pemilik modal, atau mereka yang melibatkan orang-orang kuat acap kali berhasil menghentikan proses penegakan hukum. Palang pintu ketiga, pengabaian kode etik jurnalistik. Maraknya wartawan abal-abal, wartawan "tukang peras", "wartawan amplop", atau tidak diikutinya standar kode etik jurnalistik telah mengakibatkan kepercayaan publik rendah terhadap profesi jurnalis. Itu memicu ketidakpercayaan publik dan mudahnya kekerasan karena media telah disalahgunakan untuk praktik kotor dalam kerja profesi jurnalistik. Palang pintu keempat adalah lemahnya perlindungan hukum oleh pengusaha media. Tidak jarang, begitu terjadi ancaman atau kekerasan, gugatan, dan laporan pemidanaan, pihak pengusaha pers tidak mempunyai kapasitas untuk memberikan pembelaan hukumnya. Akibatnya, kasus hukum dan kekerasan kerap diselesaikan dengan perdamaian. Terakhir, palang pintu kelima dan jarang disinggung dalam perdebatan publik, adalah konservatisme pendidikan hukum pidana di pendidikan tinggi hukum. Hukum pers diajarkan sebagai bagian dari hukum pidana, yang perkuliahannya menitikberatkan pada pemidanaan terhadap jurnalis ataupun editor, pemimpin redaksi. Masalahnya, paradigma pendidikan tinggi hukum belum bergeser dari konservatisme hukum pidana, dan pula tak mengikuti perkembangan hukum pers di berbagai belahan dunia. Yang mulai mengembangkan dekriminalisasi atas kasus-kasus pemberitaan pers (Wiratraman, 2014). Kelima palang pintu penegakan hukum pers yang demikian mengakibatkan menguatnya mata rantai impunitas atas kasus-kasus kekerasan terhadap pers. Hari ini kita masih berutang sejumlah kasus yang tidak tuntas penegakan hukumnya. Perkembangan Hukum Di tengah realitas "palang pintu" penegakan hukum pers, ada kabar baik penegakan hukum yang patut diapresiasi dan dikembangkan sebagai sistem hukum pers yang kuat. Inisiatif Dewan Pers membuat nota kesepahaman dengan institusi penegak hukum menjadi strategis untuk memberikan pembelajaran hukum bagi para pemangku kepentingan. Upaya dekriminalisasi menjadi lebih efektif sejak pemberlakuan MoU dan mengalihkan mekanisme pemidanaan melalui mekanisme hukum pers. Mahkamah Agung pun mengembangkan tradisi yurisprudensi putusan (landmark decisions), terutama sejak putusan Bambang Harymurti (Tempo) vs Kejaksaan RI (atas pengaduan Tommy Winata) pada 2005. Bahkan, untuk memastikan keahlian hukum pers, MA menerbitkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No 13 Tahun 2008. Perkembangan hukum yang demikian seharusnya menjadi kekuatan bersama untuk berani dan meneguhkan komitmen politik hukum yang progresif. Semoga! (*) *)&nbsp;Ahli Dewan Pers dan ketua Pusat Studi Hukum HAM (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Lima Palang Pintu Penegakan Hukum Pers

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/uu-pers-butuh-revisi_m_113330.jpeg" alt="PEDULI WARTAWAN: Nynda Fatmawati Octarina." width="100%">
<figcaption>PEDULI WARTAWAN: Nynda Fatmawati Octarina.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Senyum merekah di wajah Nynda Fatmawati Octarina. Ibu dua putra itu Selasa (28/2) berhasil menyelesaikan program doktoral di Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) dengan predikat sangat memuaskan.  &rdquo;Alhamdulillah, sempat nervous juga tadi pas sidang,&rdquo; ungkapnya setelah diuji sepuluh penguji kepada Jawa Pos. Ujian doktor tersebut berlangsung di Aula Pancasila selama dua jam. <a target="_blank"></a>Dalam disertasinya, Nynda mengusung judul Pertanggungjawaban Pidana Wartawan atas Pemberitaan di Media Sosial. Nynda menyoroti peran wartawan yang belum memahami bahaya yang menjeratnya ketika menginformasikan suatu berita di media sosial.  Banyak wartawan yang tidak tahu bahwa saat menulis status di media sosial, wartawan sedang mewakili individu. Mereka tidak lagi mengatasnamakan profesi. Meski status tersebut merupakan sebuah informasi yang dikeluarkan berdasar metode jurnalistik. Ketika status di media sosial tersebut diprotes seseorang, wartawan yang mengunggahnya tidak bisa berlindung pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. &rdquo;Status mereka jadi individu walaupun dijerat melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,&rdquo; terangnya. Dosen ilmu hukum Universitas Narotama itu menambahkan, jerat hukum tersebut bisa diterapkan lantaran belum adanya aturan yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.  Selama ini, Undang-Undang Pers hanya mengatur perusahaan pers. Sementara itu, kode etik jurnalistik hanya mengatur proses wartawan untuk mencari dan menginformasikan berita secara ideal. Untuk itu, dalam disertasinya, Nynda menyampaikan dua argumentasi dalam mengatasi problem tersebut. Yakni, harus ada rule of the game dalam Undang-Undang Pers mengenai kejelasan profesi wartawan dan apa saja kewenangannya. Kedua, kehadiran undang-undang khusus yang mengatur media sosial.  &rdquo;Saya tidak berniat membatasi kebebasan pers,&rdquo; tegasnya. Kejelasan aturan dibutuhkan, termasuk posisi wartawan di luar profesi peliputan. &rdquo;Aturan ini perlu agar wartawan juga terlindungi dari jerat hukum,&rdquo; sambungnya. (elo/c6/nda/sep/JPG)

UU Pers Butuh Revisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/memurnikan-peran-pers_m_108394.jpeg" alt="Suko Widodo" width="100%">
<figcaption>Suko Widodo</figcaption>
</figure>DEWAN Pers baru saja mengumumkan hasil verifikasi terhadap institusi media massa (pers). Terdapat 74 institusi pers yang dinyatakan terverifikasi. Perinciannya, 39 media cetak, 8 media radio, 19 media televisi, 7 media online, dan 1 kantor berita. Hasil verifikasi tersebut, tak pelak, menimbulkan pro-kontra, khususnya dari insan pers. Pasalnya, terdapat banyak media massa yang dinilai memiliki kredibilitas bagus di mata publik, tetapi tidak termasuk dalam institusi media yang terverifikasi. Jika menilik jumlah media massa yang beredar di Indonesia, 74 media terverifikasi tersebut termasuk sangat kecil. Menurut Koordinator Verifikasi Perusahaan Pers Serikat Perusahaan Pers (SPS) Syafriadi, komponen dasar verifikasi terdiri atas aspek administrasi perusahaan, penyediaan sumber daya manusia, kondisi sarana dan prasarana redaksi, serta aspek keberlangsungan produk pers. Terlepas dari pro-kontra atas pengumuman hasil verifikasi Dewan Pers tersebut, tentu &rsquo;&rsquo;pelabelan&rsquo;&rsquo; verifikasi itu akan berdampak pada perkembangan pers di Indonesia. Dampak yang diideasikan adalah kualitas produk pers. Tetapi, sejatinya ideasi itu bukanlah sebuah jaminan. Sebab, bukan tidak mungkin pers akan kehilangan independensinya tatkala institusi pers berselingkuh dengan politik dan kekuasaan.   Perkembangan Pers Pasang surut kehidupan pers Indonesia berlangsung sejajar dengan sistem politik yang mengiringinya. Pada zaman Orde Baru, pers berada dalam subordinasi penguasa. Jika kepentingan penguasa terganggu, sangat mungkin pers diberedel (izinnya ditutup). Sejarah telah membuktikan, sejumlah institusi pers ditutup penguasa karena berseberangan dengan kepentingan penguasa. Pascareformasi (1998), pers tumbuh dan berkembang luar biasa. Pertumbuhan jumlah lembaga pers bak cendawan di kala hujan. Tetapi, dalam perkembangannya, tidak sampai lima tahun, begitu banyak institusi pers yang tumbang. Mereka tumbang bukan karena kekuasaan, tetapi lantaran tidak mampu menghidupi produksinya sendiri. Baru ketika perkembangan teknologi internet sebagai basis media online berkembang, saat itu pula bermunculan ratusan ribu media online. Undang-Undang Pers (No 40/1999) memang memungkinkan dan mengakomodasi penyelenggaraan media online sebagai sarana media massa selain cetak, radio, dan televisi. Pada 2016 Dewan Pers mencatat, terdapat 43.400 media online. Di antara jumlah tersebut, yang dinilai legal hanya sekitar 234 media. Karena itu, bisa dikatakan, pascareformasi, kehidupan pers di Indonesia terbangun oleh produk pers yang sebagian besar anomali. Itulah fakta kehidupan pers yang dihadapi Indonesia. Akibatnya, terdapat sejumlah kasus dan persoalan yang menyertai kehidupan pers di Indonesia. Pers yang anomali menjadi belantara pertempuran berita. Setiap orang bisa menjadi wartawan. Setiap orang bisa memproduksi berita dan memproklamasikan diri sebagai lembaga pers. Sekelompok orang bisa mendirikan perkumpulan jurnalis. Pendek kata, kehidupan pers berjalan tanpa pranata pasti.  Akibatnya, banyak orang yang kemudian menjadi tidak percaya dengan idealisme pers yang mengemban amanah rakyat. Kalangan pers juga terganggu oleh hadirnya media abal-abal (media yang hanya diproduksi untuk kepentingan sesaat). Seketika juga, antarinstitusi pers berselisih sebagai akibat perselingkuhannya dengan dunia politik. Itulah wajah pers dalam 18 tahun terakhir sejak reformasi. Pers yang seharusnya hadir membawa idealisme kebenaran terpaksa menuai cibiran dari publik karena tidak bisa menjadi sarana aspirasi publik.   Kredibilitas Pers Pers memang selalu hidup dalam dua sisi, antara ruang benci dan ruang rindu. Pemberitaan &rsquo;&rsquo;buruk&rsquo;&rsquo; (meski jujur dan benar) akan membuat objek berita marah dan membencinya. Sedangkan pemberitaan &rsquo;&rsquo;baik&rsquo;&rsquo; (meski tidak jujur) akan membuat pers dirindu dan dipuja. Di sinilah sesungguhnya keobjektifan pers diperlukan.  Verifikasi Dewan Pers selayaknya direspons dengan bijak. Upaya verifikasi itu mesti dipandang sebagai upaya untuk mengukuhkan pers sebagai sarana komunikasi dalam negara yang demokratis. Meski juga, jangan pernah dilepaskan kekhawatiran kita terhadap upaya penguasa untuk mengebiri kebebasan pers di Indonesia. Peran idealis pers selayaknya dihadirkan kembali. Pers harus kembali pada jati dirinya sebagai pers perjuangan. Menurut tokoh pers almarhum Rosihan Anwar, pers Indonesia adalah pers perjuangan. Perjuangan apa? Perjuangan melawan ketidakbenaran dan ketidakadilan.  Memurnikan idealisme pers sebagai pers perjuangan bukanlah perkara mudah. Regulasi pers yang berbasis perusahaan, suka atau tidak suka, membawa konsekuensi bagi para awak media. Mereka sering harus &rsquo;&rsquo;tunduk&rsquo;&rsquo; pada kepentingan pasar sebagai tuntutan kontinuitas produk persnya. Pada titik tertentu pula, perusahaan harus bersinggungan dengan kekuasaan sebagai cara untuk mengamankan keberlangsungan institusi pers sebagai sebuah usaha bisnis. Dalam perayaan Hari Pers Nasional 2017 ini, kiranya perlu direnungkan kembali, untuk apa pers hadir? Sungguh tidak mudah menegakkan idealisme di tengah sistem politik Indonesia yang belum mapan. Tetapi, di sinilah letak heroiknya perjuangan melawan ketidakbenaran dan ketidakadilan.  Pada era komunikasi dengan ketersediaan informasi yang meluber, kini publik bebas memilih dan memilah informasi. Verifikasi Dewan Pers boleh saja berpengaruh, tetapi sesungguhnya seleksi publik secara alamiahlah yang menentukan keberlangsungan pers. Jika ingin diterima publik, pers harus menyediakan informasi yang faktual, bukan abal-abal. Sudah saatnya pers Indonesia mencari jalan kembali menuju idealisme pers yang sesungguhnya. Pers yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan dengan mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya.  Pers Indonesia sebagai pilar keempat demokrasi memang masih membutuhkan upaya perbaikan, terutama dalam membangun kembali idealisme yang dinilai sudah runtuh. Membangun kredibilitas dengan memurnikan pers sebagai sarana perjuangan. Selamat Hari Pers Nasional! (*)   *Dosen ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga

Memurnikan Peran Pers