<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/09/FWI-unram-2316082552.jpg" alt="Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Forest Watch Indonesia (FWI) dan Fakultas Pertanian Universitas Mataram (Faperta Unram), 2 Mei 2024." width="100%">
<figcaption>Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Forest Watch Indonesia (FWI) dan Fakultas Pertanian Universitas Mataram (Faperta Unram), 2 Mei 2024.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Implementasi tata kelola hutan, lahan, dan energi kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam saat ini dilakukan oleh negara melalui pendekatan pemberian hak atas pemanfaatan hutan, penggunaan hutan, serta pelepasan kawasan hutan melalui izin-izin konsesi pada sektor kehutanan, perkebunan dan pertambangan. Minimnya kontrol sosial terhadap sistem perizinan terpusat yang menggunakan mekanisme&nbsp;online single submission,&nbsp;mengakibatkan proses perizinan yang cendrung tertutup.&nbsp; Hal tersebut berdampak pada pertaruhan eksistensi sumber daya alam yang harus dipertahankan untuk menjamin keberlanjutannya. Oleh karena itu, Forest Watch Indonesia (FWI) dan Fakultas Pertanian Universitas Mataram (Faperta Unram) menjalin kerja sama untuk mengawal pengelolaan sumber daya alam melalui pendekatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Terbitnya Undang-undang Cipta Kerja dengan berbagai perubahan dan turunannya tentunya untuk mengakselerasi percepatan perizinan dan kemudahan investasi di semua sektor tanpa terkecuali. Hutan dan Kawasan Hutan menjadi komoditas yang disiapkan dengan berbagai instrumen kebijakan untuk menampung proyek kepentingan berbasis lahan (land-based). Bahkan berbagai proyek lainnya termasuk energi, pangan, hutan, dan lain-lain. Pentingnya mengawal implementasi pengelolaan sumber daya alam dalam konteks pemenuhan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik seperti transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan penegakan hukum terinternalisasi dengan baik pada semua tahapan input, proses, output dan outcam-nya. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik salah satunya dapat diwujudkan dengan memutus akar permasalahan pengelolaan, yaitu asimetris informasi. Forest Watch Indonesia (FWI) dan Fakultas Pertanian Universitas Mataram (Faperta Unram) dalam Perjanjian Kerja Sama nya bersepakat untuk mendukung, mengawal, dan menciptakan kelestarian sumber daya alam di Indonesia. Riset merupakan salah satu kegiatan utama untuk mendorong terciptanya transparansi serta mengungkap&nbsp;gap&nbsp;(kesenjangan) rencana dan realisasi implementasi. Terciptanya transparansi diharapkan dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam proses pengambilan keputusan kebijakan. Prinsip-prinsip ini menjadi pijakan utama dalam PKS yang ditandatangani kedua belah pihak, yang bertujuan untuk melibatkan publik dalam upaya perbaikan tata kelola hutan. Direktur Eksekutif FWI, Mufti Fathul Barri, dan Dekan Faperta Unram, Dr. Ir. Bambang Dipokusumo, M.Si, telah menandatangani surat Perjanjian Kerja Sama pada 2 Mei 2024 di Kantor FWI Bogor. Melalui kerja sama ini, kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kegiatan bersama dalam bidang penelitian dan pengembangan lingkungan hidup dan kehutanan. Faperta Unram, sebagai salah satu fakultas di lingkup Universitas Mataram, memiliki tujuh program studi pendidikan sarjana dan magister yang mencakup bidang pertanian, kehutanan, serta ilmu kelautan dan perikanan. Dengan jumlah dosen mencapai 172 orang dan mahasiswa sebanyak 3800 orang, Faperta Unram berkomitmen untuk menguatkan kerja sama baik di&nbsp;tingkat nasional maupun internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perjanjian ini akan mencakup berbagai kegiatan seperti penyelenggaraan kerja sama penelitian, praktik kerja lapangan bagi mahasiswa, serta pertukaran data dan informasi di sektor hutan, lahan, dan energi. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama tiga tahun kedepan. Kepala Departemen Komunikasi, Kerjasama, dan Kebijakan FWI, Anggi Putra Prayoga menyoroti pentingnya peran perguruan tinggi dalam mengawal dan melakukan upaya perbaikan tata kelola hutan dan energi. Ia menuturkan, kedepan tantangan yang dihadapi dalam upaya perlindungan sumber daya alam dan pencegahan deforestasi adalah&nbsp;perang pemikiran. "FWI sebagai organisasi independen yang mendorong transparansi pengelolaan sumber daya alam terbuka bagi perguruan tinggi mana pun untuk bekerja sama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik," kata Anggi dikutip dari laman FWI, Kamis (9/5).

Terciptanya transparansi diharapkan dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam proses pengambilan keputusan kebijakan.

FWI-Faperta Unram Kerja Sama Kawal Tata Kelola Hutan dan Energi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/03/publikasi_1691064660_64cb99548330a-1228723632.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keynote speech secara virtual dalam acara Indonesia Special Economic Zone Forum 2023 di Surabaya, Kamis (3/8)." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keynote speech secara virtual dalam acara Indonesia Special Economic Zone Forum 2023 di Surabaya, Kamis (3/8).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Prospek perekonomian nasional yang tetap menunjukkan resiliensi di tengah berbagai gejolak ekonomi global. Saat ini, pemerintah terus melakukan akselerasi melalui peningkatan investasi, mendorong ekspor, menekan impor melalui pengembangan industri substitusi impor. Selain itu meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan baru yang salah satunya dihasilkan melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Berfungsi untuk memfasilitasi kegiatan industri, ekspor, impor, serta kegiatan lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional, KEK telah mampu berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian nasional. Hingga Juni 2023, realisasi investasi KEK tercatat sebesar Rp 128,5 triliun dengan capaian 291 pelaku usaha yang menjalankan bisnis di KEK. Dengan penciptaan lapangan kerja baru bagi 71.349 orang secara kumulatif. &rdquo;Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pemerintah telah melakukan berbagai macam transformasi kebijakan, salah satunya melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah,&rdquo; ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, saat menyampaikan keynote speech secara virtual dalam acara Indonesia Special Economic Zone Forum 2023 di Surabaya, Kamis (3/8). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/011808947/jatim-punya-kek-singhasari-butuh-keahlian-di-bidang-artificial-intelligence">Jatim Punya KEK Singhasari, Butuh Keahlian di Bidang Artificial Intelligence</a> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/03/publikasi_1691064660_64cb9954856f1-3780819302.jpg" alt="Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso selaku Plt Sekjen Denas KEK." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso selaku Plt Sekjen Denas KEK.</figcaption>
</figure> Dengan capaian tersebut, pemerintah terus memberikan dukungan untuk mengakselerasi perkembangan KEK melalui pemberian sejumlah insentif fiskal dan non-fiskal. Di antaranya berupa tax holiday, tax allowance, kemudahan layanan kepabeanan, serta akses tanah dan properti. Selanjutnya, pengembangan KEK di luar Pulau Jawa juga diarahkan untuk optimalisasi keunggulan di daerah masing-masing. Seperti Industri Pengolahan Kelapa Sawit di KEK Sei Mangkei, Industri Pengolahan Bauksit di KEK Galang Batang, serta Industri Kreatif dan Digital di KEK Nongsa Digital Park. Selain itu, upaya hilirisasi juga dilakukan pemerintah pada industri pengolahan di KEK guna mendukung peningkatan nilai tambah perekonomian nasional. Salah satu KEK yang saat ini mendukung penerapan hilirisasi industri tersebut yakni KEK Gresik dengan Smelter PT Freeport Indonesia dengan proyeksi investasi sebesar USD 3 miliar atau sekitar Rp 45 triliun. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/011809393/wali-kota-eri-ajak-tenant-investor-sier-sinergi-ikut-entaskan-kemiskinan">Wali Kota Eri Ajak Tenant Investor SIER Sinergi Ikut Entaskan Kemiskinan</a> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/03/publikasi_1691064660_64cb995498c36-896649863.jpg" alt="Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menghadiri acara Indonesia Special Economic Zone Forum 2023 di Surabaya, Kamis (3/8)." width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menghadiri acara Indonesia Special Economic Zone Forum 2023 di Surabaya, Kamis (3/8).</figcaption>
</figure> &rdquo;Saat ini, kita ketahui ada 20 KEK dan 2 di antaranya ada di Jawa Timur yakni KEK Gresik dan KEK Singhasari. Kami sangat bangga atas kepercayaan yang diberikan dan tentunya akan bermitra dengan sangat impresif dengan KEK ini agar terjadi keselarasan kebijakan,&rdquo; ujar Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak dalam kesempatan tersebut. Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso selaku Plt Sekjen Denas KEK menekankan pentingnya upaya optimalisasi kinerja KEK dengan mendorong peningkatan kerja sama berbagai pihak. Termasuk pemerintah pusat dan daerah. Guna mendukung hal tersebut, pemerintah telah menugaskan administrator untuk memfasilitasi kemudahan dalam pelayanan perizinan berusaha dan perizinan lainnya, pelayanan non perizinan, serta untuk pengawasan operasionalisasi KEK. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/011818189/jatim-satu-satunya-provinsi-di-indonesia-yang-miliki-bakorwil">Jatim Satu-satunya Provinsi di Indonesia yang Miliki Bakorwil</a> &rdquo;Intinya kita berharap KEK betul-betul menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif, kita dorong khusus di Jawa Timur 2 KEK dan nasional total 20 KEK, memang belum sebanyak negara lain tapi pelan-pelan akan kita dorong karena KEK itu insentif fiskalnya luar biasa. Itulah salah satu kawasan yang kita sebut ultimate facility, fasilitas fiskalnya tertinggi di situ,&rdquo; ungkap Plt Sekjen Denas KEK Susiwijono. (dft/fsr) Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kemenko Perekonomian RI Website: www.ekon.go.id Twitter, Instagram, Facebook, Tiktok, dan Youtube: @PerekonomianRI Email: humas@ekon.go.id LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian nasional dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah

Indonesia SEZ Forum 2023: Pemerintah Akselerasi Kawasan Ekonomi Khusus Jadi Sumber Pertumbuhan Baru di Daerah

Undang-Undang Cipta Kerja

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Undang-Undang Cipta Kerja

Berita Terkini

FWI-Faperta Unram Kerja Sama Kawal Tata Kelola Hutan dan Energi

Indonesia SEZ Forum 2023: Pemerintah Akselerasi Kawasan Ekonomi Khusus Jadi Sumber Pertumbuhan Baru di Daerah

Download Aplikasi JawaPos.com