<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/05/romli-atmasasmita2-2757333130.png" alt="Romli Atmasasmita" width="100%">
<figcaption>Romli Atmasasmita</figcaption>
</figure> Indonesia&nbsp;salah satu negara terbesar di dunia dengan penduduk 207 juta jiwa menjadi perhatian masyarakat internasional. Salah satu alasan terpenting selain bagi perkembangan ekonomi dunia adalah tingkat perkembangan perekonomian yang relatif stabil. Tapi, perkembangan kuantitas dan kualitas korupsi serta suap tidak menurun signifikan sejak era reformasi 1998. Diketahui, korupsi dan suap adalah salah satu penyebab menurunnya gairah dan niat investor asing dan nasional untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sebab, dua hal itu mengakibatkan pengaruh buruk terhadap persaingan usaha yang sehat. Antara lain membebani biaya yang tidak seharusnya dikeluarkan oleh pelaku usaha dan meningkatkan harta kekayaan penyelenggara negara yang menerima suap atau melakukan korupsi secara tidak sah (illicit enrichment). Ada berbagai modus dalam korupsi dan suap. Antara lain menyalahgunakan wewenang karena kedudukan atau jabatannya yang dapat memengaruhi atau bahkan menentukan pemenang suatu proyek pembangunan infrastruktur. Dalam Konvensi PBB Antikorupsi Tahun 2003 (United Nation Convention Against Corruption, UNCAC) disebut &rdquo;memperdagangkan pengaruh (trading in influence)&rdquo;. Dua jenis modus operandi korupsi dan suap tersebut telah dilarang dalam UNCAC 2003 yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 7 Tahun 2006. Ratifikasi yang telah berjalan 17 tahun sampai saat ini tidak pernah disahkan dan diberlakukan sebagai bagian dari UU 31/1999 yang diubah UU 20/2001. Tidak ada penjelasan dari pemerintah mengenai masalah ini. Jika ratifikasi konvensi itu ditindaklanjuti dengan memasukkan dua modus operandi tersebut di atas melengkapi 30 jenis tindak pidana korupsi yang telah dilarang dalam perubahan UU 20/2001, dipastikan baik pencegahan korupsi maupun pemberantasan/penindakannya lebih efektif dan efisien. Apalagi jika disertai dengan intensitas dan efektivitas yang tinggi dalam hal pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara yang diwajibkan di dalam UU 28/1999. Tugas penting pemerintah dan DPR RI pascaratifikasi Konvensi PBB Antikorupsi adalah reevaluasi arah politik pemberantasan korupsi dengan melakukan perubahan-perubahan mendasar pada UU Antikorupsi yang berlaku. Penegasan kembali dipandang penting karena praktik penegakan hukum dalam perkara korupsi saat ini telah menyimpang dari tujuan awal pemberlakuan UU Pemberantasan Korupsi. Yaitu mengembalikan/memulihkan kerugian keuangan negara secara optimal, tetapi tidak dapat dicapai secara efektif dan efisien. Hal itu disebabkan langkah pemberantasan korupsi terbukti &ldquo;besar pasak daripada tiang&rdquo;. Dalam arti, tidak mencapai 50 persen dari nilai total kerugian keuangan negara sejak tahun 2014 sampai saat ini. Hambatan serius antara lain karena UU Antikorupsi belum diperkuat dengan larangan perbuatan memperkaya diri sendiri secara tidak sah (illicit enrichment) dan perbuatan memperdagangkan pengaruh (trading in influence) sebagai bagian penting menjadi tindak pidana ke-31 dan 32 dalam lingkup tindak pidana korupsi. Selain faktor hambatan tersebut, masalah integritas dan akuntabilitas penyelenggara negara pada umumnya masih rendah. Hal ini tampak dari masih banyak pelanggaran administratif bahkan perbuatan penyelenggara negara yang bersifat melawan hukum. Pelaksanaan sistem pengawasan internal di kementerian dan lembaga yang belum efektif. Juga koordinasi dengan penegak hukum yang belum memadai, termasuk koordinasi dan supervisi KPK. Masalah lanjutan di dalam lingkup substansi hukum terkait pemberantasan korupsi dan suap adalah perampasan aset. Sampai saat ini belum berlaku UU Perampasan Aset Tindak Pidana (RUU PA) sehingga UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) tidak dapat diimplementasikan secara memadai dan tuntas. Apalagi belum dilengkapi hukum acara pembalikan beban pembuktian secara terperinci (reversal of burden of proof). Merujuk uraian di atas, dapat disimpulkan, dari sisi substansi hukum, rute perjalanan pemberantasan korupsi di Indonesia masih memerlukan waktu kira-kira tiga kali masa pemerintahan. Dengan syarat, saran-saran pemberlakuan substansi yang tercantum dalam UNCAC 2003 telah diadaptasi ke dalam UU Nasional Pemberantasan Korupsi dan RUU PA diberlakukan. Selain itu, syarat-syarat efektivitas dan efisiensi diperlukan pendekatan baru sehubungan dengan pemulihan aset (assets recovery) hasil korupsi sebagaimana diatur dalam Chapter V UNCAC 2003. Pemulihan aset ini diatur dalam bab kerja sama internasional karena sering terjadi upaya menempatkan hasil korupsi di negara lain. Itu dikenal sebagai transfer of asset melalui korporasi cangkang (shell company) di negara yang dikenal safe haven country dan bebas pajak seperti Kepulauan Cayman, Hongkong, Maldives, dan beberapa negara di Afrika. Pemulihan aset korupsi di negara lain dapat dilakukan jika pertama, telah ada kerja sama timbal balik dalam masalah pidana (mutual assistance in criminal matters) dan ekstradisi antara negara. Syarat kedua, bahwa tindak pidana dari mana hasil kejahatan berasal harus juga diancam pidana di negara tujuan (dual-criminality principles). Tanpa dua syarat tersebut, tujuan pemulihan aset sulit dicapai. Perjanjian mutual assistance in criminal matter telah ditandatangani antara Indonesia dan negara anggota ASEAN dan beberapa negara lain seperti Hongkong, Swiss, dan Prancis.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;ROMLI ATMASASMITA,&nbsp;Guru besar ilmu hukum Universitas Padjadjaran

Korupsi dan suap adalah salah satu penyebab menurunnya gairah dan niat investor asing dan nasional untuk menanamkan modalnya di Indonesia

UNCAC 2003 dan Hambatan Pemberantasan Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Yasonna-Laoly-Raka-Denny.jpg" alt="Yasonna Laoly di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Yasonna Laoly di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) menggelar Konferensi Negara Pihak dari Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti-Korupsi atau Conference of State Parties (CoSP). Acara yang dihadiri oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly itu digelar di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada 16-20 Desember 2019.  Pada sambutannya Yasonna menjelaskan, pemerintah belum lama ini telah menetapkan Undang-Undang Nomor 19/2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai upaya meningkatkan efektivitas pencegahan tindak pidana korupsi.  Revisi atas Undang-Undang KPK ini, lanjut Yasonna, memasukkan beberapa ketentuan baru antara lain memperkuat fungsi pencegahan KPK, memastikan kesesuaian proses hukum yang dilakukan KPK dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan meningkatkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses penyidikan suatu perkara tindak pidana korupsi.  "Sementara soal penegakan hukum, khususnya terkait kejahatan transnasional, Indonesia menekankan pentingnya kerja sama internasional termasuk mengenai pemulihan aset," ujar Yasonna dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Selasa (17/12).  Menurut menteri asal PDIP itu, tantangan yang dihadapi saat ini adalah kurangnya dukungan dan kemauan politik, perbedaan sistem hukum, dual criminality dan keterbatasan waktu yang dihadapi oleh negara peminta bantuan kerjasama dari negara-negara lainnya untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang asetnya dilarikan ke negara tersebut.  "Karena itu, kami mengajak masyarakat internasional dan negara-negara pihak konferensi melakukan kerjasama secara lebih efektif dalam melaksanakan komitmen sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi UNCAC," katanya.  Yasonna juga menyampaikan komitmen yang kuat Indonesia dan memberikan dukungan terhadap posisi Bersama dari Group Asia - Pasifik, Gerakan Non-Blok dan Group 77 dalam memerangi tindak pidana korupsi.  Saat ini Indonesia pada tahap finalisasi penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang akan menggantikan KUHP peninggalan masa kolonial.  "Dapat diinformasikan, RUU KUHP disusun secara demokratis dengan mendengarkan masukan dari seluruh elemen masyarakat, sehingga KUHP yang baru merupakan representasi kehendak seluruh rakyat Indonesia," ungkapnya.  Sekadar informasi, CoSP UNCAC merupakan pertemuan tiap dua tahun antar negara yang menandatangani dan telah meratifikasi UNCAC di mana masing-masing negara memiliki kesempatan untuk menyampaikan keadaan dan/atau terobosan terkini dalam upaya memerangi korupsi termasuk kendala-kendala yang dihadapi.  Konferensi tahun ini bertemakan "United Against Corruption" atau Bersatu Melawan Korupsi dan merupakan konferensi yang ke-8 sejak diselenggarakan pertama kali pada tahun 2006 di Amman, Yordania.  Untuk diketahui, terdapat 1 (satu) orang kepala negara dan setidaknya 36 (tiga puluh enam) orang menteri dari berbagai negara hadir sebagai Ketua Delegasi, termasuk Menkumham yang hadir selaku Ketua Delegasi Republik Indonesia.  Pada Konferensi Tingkat Tinggi yang dihadiri 186 negara pihak dan sejumlah observer dari Organisasi Internasional serta NGO ini.‎

Hadir di UNCAC, Yasonna Singgung KUHP dan UU KPK yang Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/KPK-Tetapkan-Bupati-Muara-Enim-Ahmad-Yani-Tersangka-Dery-Ridwansah-10.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers terkait OTT Bupati Muara Enim di Jakarta, Selasa (3/9/2019). KPK menetapkan Bupati Muara Enim Ahmad Yani sebagai tersangka kasus suap. Selain itu, KPK menjerat Kepala Bidang Pembangunan Jalan sekaligu" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers terkait OTT Bupati Muara Enim di Jakarta, Selasa (3/9/2019). KPK menetapkan Bupati Muara Enim Ahmad Yani sebagai tersangka kasus suap. Selain itu, KPK menjerat Kepala Bidang Pembangunan Jalan sekaligu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarief menilai, citra Indonesia berisiko tercoreng di dunia internasional dengan adanya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dia menyebut, substansi dalam UU KPK hasil revisi justru bertentangan dengan substansi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang juga diratifikasi Indonesia.  "Memang tidak ada sanksi internasionalnya. Tetapi kita dianggap negara yang tidak comply (patuh). Nanti dalam review jelek hasilnya. Kita dianggap negara yang tidak comply atau negara yang tidak patuh," kata Laode di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (10/12).  Menurut Laode, substansi dalam UU KPK hasil revisi membuat Indonesia semakin jauh dari ketentuan UNCAC. Indonesia seharusnya mengikuti berbagai prinsip dan norma yang ada di dalam UNCAC.  Atas dasar itu, dia menyarankan pemerintah dan DPR merevisi Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) demi mengikuti dinamika kejahatan korupsi. Sebab, masih ada kejahatan korupsi lainnya yang belum diatur dalam UU Tipikor.  "Seperti memperkaya diri sendiri dengan ilegal, illicit enrichment belum masuk, memperdagangkan pengaruh atau trading influences belum masuk. Asset recovery, pengembalian aset itu belum ada bahkan sudah masuk Prolegnas tidak diselesaikan di DPR, dan menyoal pejabat publik asing juga belum masuk," tukasnya.

Gara-gara Revisi UU, KPK Cemas Indonesia Dianggap Tak Patuh UNCAC

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/agar-pemberantasan-korupsi-efektif-pemerintah-diminta-patuhi-uncac_m_174217.jpeg" alt="Ilustrasi Gedung KPK" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Banyaknya aturan yang tumpang tindih, menjadi salah faktor yang menjadi penghambat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk mengatasi hal itu, Direktur Perancangan&nbsp;Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Dhahana Putra mengusulkan agar pemerintah membenahi berbagai aturan yang ada sesuai ketentuan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Hal ini penting dilakukan agar tidak terjadi timpang tindih. Sehingga kebijakan pemerintah bisa jelas terarah."Arah kebijakan pemerintah sesuai nawacita ada banyak tugas di sektor perundang-undangan. Kita sering menghadapi kenyataan banyaknya undang-undang yang disharmoni. Sehingga banyak PR yang harus dikerjakan birokrasi pemerintah," papar Dhahana Putra, saat menyampaikan paparan dengan tema &rsquo;Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan untuk Meningkatkan Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sesuai Ketentuan&nbsp;United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)&rsquo; dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/12).&nbsp; Sebagai upaya pembenahan regulasi, saat ini pihaknya sedang menyusun undang-undang yang berhubungan dengan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Karena, saat ini sudah ada beberapa regulasi yang sudah eksis dalam rangka mendukung pemberantasan korupsi. "Ya, saat ini menyusun regulasi yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi seperti RUU Tipikor, RUU Ekstradisi, RUU perampasan aset," tukasnya. Bahkan, Dhana menjelaskan sudah ada sekitar sembilan regulasi sejak (Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada.&nbsp; "Kami menyadari lambatnya kami dalam memproduksi regulasi antara lain, sulitnya menyelaraskan undang-undang yang disharmoni, koordinasi antar lembaga," jelasnya. Dilain pihak bagi mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana, di tengah upaya untuk terus melakukan perbaikan, semua harus mensyukuri bahwa regulasi antikorupsi kita telah membaik dibandingkan masa sebelum reformasi. "Indeks Persepsi Korupsi (IPK) kita yang meningkat menjadi 3,0 di tahun 2011. Itu berarti dalam 7 tahun, sejak 2004, IPK kita naik 1 basis poin , " tuturnya. Untuk itu Denny berharap, Institusi bisa lebih baik lagi kedepannya, masyarakat bisa turut andil membasmi korupsi, dan pers bisa lebih bebas namun tetap independen. &nbsp; &nbsp;

Agar Pemberantasan Korupsi Efektif, Pemerintah Diminta Patuhi UNCAC

uncac

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uncac

Berita Terkini

UNCAC 2003 dan Hambatan Pemberantasan Korupsi

Hadir di UNCAC, Yasonna Singgung KUHP dan UU KPK yang Baru

Gara-gara Revisi UU, KPK Cemas Indonesia Dianggap Tak Patuh UNCAC

Agar Pemberantasan Korupsi Efektif, Pemerintah Diminta Patuhi UNCAC

Download Aplikasi JawaPos.com