<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kekurangan-alat-sejumlah-sekolah-pinjam-komputer-untuk-unbk_m_207095.jpeg" alt="Beberapa anggota DPRD Solo melakukan Sidak UNBK, Selasa (24/4)" width="100%">
<figcaption>Beberapa anggota DPRD Solo melakukan Sidak UNBK, Selasa (24/4)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah sekolah menengah pertama (SMP) Negeri di Solo terpaksa meminjam peralatan komputer untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), Selasa (24/4). Hal itu dikarenakan, belum semua SMP Negeri di Solo memiliki peralatan memadai untuk pelaksanaan UNBK. Untuk itu, DPRD Kota Solo mendorong Pemkot untuk mengajukan pengadaan peralatan guna mendukung pelaksanaan UNBK ke depannya. Kekurangan peralatan ini, diketahui saat sejumlah anggota DPRD Komisi IV Kota Solo melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di sejumlah SMP Negeri yang menggelar UNBK. Kekurangan peralatan berupa komputer ini salah satunya terjadi di SMP Negeri 27. Bahkan, pihak sekolah terpaksa meminjam komputer milik orang tua siswa atau sekolah lain agar pelaksanaan UNBK bisa berjalan lancar. "Jumlahnya cukup banyak, karena 30 persen peralatan komputer untuk UNBK ini ternyata masih meminjam. Bisa meminjam dari orang tua siswa, atau pun sekolah lain," urai Siti Muslikah usai melakukan Sidak, Selasa (24/4). Kondisi ini ternyata tidak hanya terjadi di SMP Negeri 27 saja. Tetapi juga SMP Negeri lain seperti SMP Negeri 9. Siti mengatakan, untuk SMP Negeri 9, jumlah kekurangan komputer relatif sedikit jika dibandingkan dengan SMP Negeri 27 yakni hanya berkisar 10 persen saja. Kendati begitu, Siti berharap kondisi ini tidak terjadi saat pelaksanaan UNBK tahun depan. Sehingga, para peserta ujian bisa melaksanakan ujian dengan nyaman. "Kami mendorong di tahun depan untuk melakukan pengadaan komputer agar pelaksanaan UNBK bisa berjalan lancar. Dan hanya berlangsung dua sesi saja,"ungkapnya. Untuk diketahui, saat ini jumlah komputer yang dibutuhkan untuk UNBK berdasarkan data Dinas Pendidikan mencapai 1.863 unit. Kekurangan tersebut, kata Siti bisa diajukan di APBD perubahan 2018 mendatang. "Kalau kebutuhannya berkisar Rp 11 miliar sampai Rp 12 miliar," tandasnya.

Kekurangan Alat, Sejumlah Sekolah Pinjam Komputer untuk UNBK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/demi-keamanan-unbk-disdik-mimika-minta-bantuan-pengamanan-dari-tni_m_206927.jpeg" alt="Mendikbud Muhadjir Effendy saat memantau pelaksanaan UNBK di Mimika, Papua, Senin (23/4)." width="100%">
<figcaption>Mendikbud Muhadjir Effendy saat memantau pelaksanaan UNBK di Mimika, Papua, Senin (23/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persoalan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tidak ada pada down-nya server ujian. Di Kabupaten Mimika, Papua, siswanya harus berjuang menyelamatkan diri dari ancaman serangan dari Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB). Tak ayal Dinas Pendidikan setempat harus meminta bantuan ke pasukan TNI untuk memberikan pengawalan kepada siswa yang akan menuju ke lokasi ujian. Ketua Panitia UN Mimika Manto Ginting menyatakan, siswa di SMP Negeri 3 Mimika yang berada di Kampung Limau Asri (SP 5) harus diantar dan dijemput oleh pihak keamanan. Hal itu untuk mengantisipasi adanya serangan dari oknum tertentu, Dinas Pendidikan Mimika melibatkan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/24/206895/diperkosa-separatis-guru-di-pedalaman-papua-dibesuk-mendikbud" target="_blank">TNI</a> dari Brigif-20/IJK. Tidak hanya di seputaran wilayah kota, pelaksanaan UN di SMP Banti juga terkendala. Sejak gangguan keamanan pada 2017 lalu, aktivitas sekolah ditutup. Banyak siswa yang dievakuasi ke Timika dan ada yang tetap bertahan. Lebih jauh Manto Ginting mengatakan, dari hasil pencarian Disdik bersama kepala sekolah guru, ada 32 siswa yang berada di Timika dan sedang mengikuti UN di dua tempat yakni SMP Taruna Papua dan di Kampung Wangirja (SP 9). &ldquo;Di SP 9 langsung diikunjungi langsung ke sana,&rdquo; tuturnya seperti dilansir Radar Timika (Jawa Pos Group), Selasa (24/4). Disdik berencana ke Banti pada 11 Mei untuk menggelar ujian susulan. Hal itu ada 24 murid lainnya yang bertahan di Banti, sehingga belum bisa mengikuti UN. Jika sudah ditemukan mereka akan dibawa ke Kota Tembagapura. Menurut Manto, secara keseluruhan pelaksanaan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/24/206917/instalasi-listrik-sekolah-berusia-uzur-14-smp-menumpang-gelar-unbk" target="_blank">UN</a> baik berbasis komputer maupun kertas pensil tidak ada masalah. Siswa SMP di Mimika yang ikut UN tahun ini sebanyak 3.419 orang dari 40 sekolah. Dari 40 sekolah itu baru 14 sekolah yang menerapkan UNBK dengan jumlah siswa 1.500 orang. Sementara itu Mendikbud Muhadjir Effendy dalam kunjungannya ke Mimika menilai, pelaksanaan UN berjalan sesuai dengan ketentuan. Kecuali beberapa tempat yang masuk dalam wilayah konflik tidak bisa diberlakukan pertukaran pengawas sebagaimana mestinya karena memang dalam kondisi khusus. &ldquo;Saya juga melihat beberapa kondisi sekolah yang sangat tidak terawat dan parah akibat dari konflik. Dan ini akan kita jadikan catatan untuk perbaikan, pembenahan secara menyuluruh,&rdquo; ujarnya.

Demi Keamanan UNBK, Disdik Mimika Minta Bantuan Pengamanan dari TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/instalasi-listrik-sekolah-berusia-uzur-14-smp-menumpang-gelar-unbk_m_206917.jpeg" alt="Ilustrasi: 14 Sekolah harus menumpang menggelar UNBK di Kota Bitung." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: 14 Sekolah harus menumpang menggelar UNBK di Kota Bitung.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hampir setiap daerah mengalami kendala dalam pelaksanaan hari pertama Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Di Kota Bitung, Sulawesi Utara (Sulut) misalnya, dari 39 SMP yang tercatat, 14 di antaranya masih menumpang menjalankan UNBK. Sisanya sudah mandiri. Salah satu penyebabnya jaringan listrik di bangunan sekolah sudah uzur, sehingga tidak mampu menyuplai arus listrik untuk komputer. 39 SMP yang menggelar UNBK itu terdiri dari 35 sekolah negeri dan 4 sekolah swasta. Jumlah peserta secara keseluruhan mencapai 3.565 siswa. Wali Kota Bitung Maximilian J Lomban menuturkan, permasalahan dalam UNBK di Bitung bukan karena server, melainkan jaringan listriknya. Bukan stabilisasi arus listrik dari PLN. "Masalahnya bukan ada di PLN, tapi instalasi di sekolah tersebut harus segera dibenahi. Hal itu mencukupi pasokan daya listrik pada komputer yang digunakan di ujian,&rdquo; jelas Lomban seperti dilansir Radar Manado (Jawa Pos Group), Selasa (24/4). Pada hari pertama UNBK SMP, Wali Kota Bitung Maximilian J Lomban bersama Wakil Wali Kota Bitung Maurits Mantiri meninjau langsung pelaksanaan UNBK di SMP Negeri 2 dan SMP Katolik Don Bosco. Dalam rombongan itu turut didampingi Sekretaris Kota (Sekko) Bitung Audy Pangemanan, Ketua DPRD Kota Bitung Laurendsius Supit, dan Ketua TP PKK Kota Bitung Khouni Lomban Rawung. Lebih jauh Lomban menjelaskan, beberapa sekolah yang dalam melaksanakan ujian harus bergabung dengan sekolah lainnya. &ldquo;Kurang lebih ada 14 SMP/MTs di Kota Bitung yang harus ujian gabung karena beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan ujian dilaksanakan di sekolah tersebut," beber Lomban. Wakil Wali Kota Bitung Maurits Mantiri menambahkan, ke depan permasalahan sekolah belum mandiri akan segera dievaluasi. Pihaknya akan mencarikan solusi untuk sekolah itu, sehingga pelaksanaan UNBK tahun depan bisa mandiri. "Permasalahan tersebut akan mulai dievaluasi dan langsung dicari solusinya. Agar pelaksanaan tahun depan, sekolah-sekolah yang masih gabung sudah bisa mandiri melaksanakan ujian," ujarnya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bitung Julius Ondang mengatakan , ada 25 sekolah yang melaksanakan ujian secara mandiri dan 14 sekolah masih gabung. Dirinya bersyukur pelaksanaan UNBK hari pertama bisa berjalan dengan baik. "Bersyukur untuk hari pertama ini bisa berjalan dengan baik. Untuk sekolah yang masih melaksanakan ujian secara gabungan, kami akan berupaya agar tahun berikutnya ujian bisa dilaksanakan di masing-masing sekolah," tandasnya.

Instalasi Listrik Sekolah Berusia Uzur, 14 SMP Menumpang Gelar UNBK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/apjii-bukan-karena-hacker-masalah-server-unbk-smp-ada-di-aplikasinya_m_206817.jpeg" alt="Ilustrasi Haceker yang sempat disebut-sebut sebagai biang masalah dari jebolnya server UNBK SMP di hari pertama." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Haceker yang sempat disebut-sebut sebagai biang masalah dari jebolnya server UNBK SMP di hari pertama.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terganggunya server Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMP yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), menuai sejumlah sorotan. Salah satunya dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia&nbsp;(APJII). Pasalnya, gangguan itu memberikan kesan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak cukup baik mempersiapkan pelaksanaan ujian. Kepada JawaPos.com, APJII menyampaikan sejumlah persoalan yang telah dianalisisnya. Termasuk titik kelemahan dari persoalan tersebut. Menurut Ketua Bidang Hubungan Antarlembaga APJII, Tedi Supardi, server yang terganggu dikarenakan persoalan antrean yang membludak di aplikasi layer 7. "Ini tidak ada isu hacker, tidak ada isu bandwidth yang kecil dan tidak ada isu internet exchange, ini hanya isu aplikasi saja di server yang memang query-nya terlalu besar," ujar Tedi, Senin (23/4). Karena, lanjut Tedi, saat pelaksanaan awal UNBK di wilayah Indonesia Timur, yang sekitar 22 ribu server, semuanya masih berjalan aman. Namun karena waktu pelaksanaan di wilayah lain hampir bersamaan maka aplikasi CBT UNBK pun terganggu. "Jadi, setting-an atau antrean aplikasinya kemungkinan kecil. Namun setelah satu jam dibuka lebih besar untuk query-nya baru bisa terlaksana lagi ujian," paparnya. Menurut Tedi, aplikasi UNBK sendiri bisa seperti buah simalakama. Dikarenakan jika dibuka antreannya secara luas bisa ada flooding dari hacker, tapi di sisi lain kalau dibuka kecil bisa terjadi hal gangguan seperti sekarang ini. "Kemarin itu dibuka sedang (tidak besar dan tidak kecil) dibuka untuk wilayah Tengah. Jadi, di wilayah Barat diperbesar query setting-an server aplikasinya," terangnya. Tedi juga menerangkan penyebab UNBK SMP lebih bermasalah servernya. Hal ini dikarenakan adanya penambahan server dibandingkan UNBK SMA dan SMK yang lalu. "Server di wilayah Barat sekitar 55 ribu server, belum yang Tengah dan Timur. Ini memang seharusnya diantisipasi, tapi terkadang saat simulasi dan live (langsung) berbeda kenyataannya," tegasnya. Karena itu, APJII melihat Kemendikbud harus menjadikan ini pelajaran, jika diketahui ini persoalannya ada pada aplikasi server, maka harus segera dibenahi dengan total.&nbsp; &ldquo;Tidak dimungkiri kondisi lapangan dan simulasi memang bisa berbeda dan secara teknis dapat terjadi hal-hal di luar kemampuan. Saran kami perbaiki ranah infrastruktur dan internetnya itu. Jadi ke depan mesti diantisipasi lebih baik lagi," pungkasnya.

APJII: Bukan karena Hacker, Masalah Server UNBK SMP Ada di Aplikasinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/meski-pakai-modem-biasa-unbk-di-pesisir-tetap-lancar_m_206745.jpeg" alt="Peserta UNBK di MTS Almarhamah ketika mengikuti prosesi ujian, Senin (23/4).." width="100%">
<figcaption>Peserta UNBK di MTS Almarhamah ketika mengikuti prosesi ujian, Senin (23/4)..</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meski menggunakan peralatan seadanya, proses Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Madrasah Tsanawiyah (MTS) Almarhamah di Desa Setokok, Kelurahan Setokok, Kecamatan Bulang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) tetap berjalan lancar, Senin (23/4). Kepala sekolah (Keprsek) MTS Aalmarhamah Nur Hadi menjelaskan bahwa, pelaksanaan UNBK yang diikuti oleh sebelas peserta ini hanya menggunakan modem biasa. Hal ini dikarenakan, jarak sekolah yang letaknya memang jauh dari pusat kota. Sehingga, fasilitas dengan mengguanakan jaringan telepon belum bisa digunakan. Meskipun demikian, Hadi mengatakan, pihaknya telah melakukan persiapan maksimal untuk menyambut UNBK yang pertama kali dilaksanakan di sekolah ini. "Alhamdulilah berjalan lancar, karena ini pertama jadi kita lakukan persiapan malsimal. Mulai dari teknisi kesiapan fasilitas di sekolah, dan siswa kita," kata Nur Hadi kepada JawaPos.com pada Senin (23/4). Hadi mengungkapkan, ditengah persiapan tersebut, pihaknya juga menemukan beberapa kendala. Namun, hal itu tetap bisa disiasati. Salah satunya adalah, kendala ketiadaan perangkat komputer yang saat ini disiasati dengan menggunakan laptop. Pihaknya juga menyulap salah satu lokal sekolah untuk menjadi ruang ujian yang sesuai dengan standar UNBK. Untuk masalah listrik dan jaringan, selama prosesi simulasi sampai pelaksanaan ujian di hari pertama ini, masih berlangsung sesuai dengan apa yang diharapkan. Lebih lanjut diungkapkan Hadi, jumlah murid peserta UNBK yang hanya sebelas orang cukup memudahkan sekolah untuk memenuhi kebutuhan ujian. Namun demikian, nantinya akan terus dipersiapkan mengingat jumlah peserta UNBK akan terus bertambah.

Meski Pakai Modem Biasa, UNBK Di Pesisir Tetap Lancar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/server-mati-unbk-smp-bisa-dijadwal-ulang_m_206743.jpeg" alt="Operator memeriksa jaringan dan kelengkapan komputer yang akan digunakan dalam pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMP Negeri 2 Pontianak, Jumat(20/4)." width="100%">
<figcaption>Operator memeriksa jaringan dan kelengkapan komputer yang akan digunakan dalam pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMP Negeri 2 Pontianak, Jumat(20/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para siswa yang mengalami server mati ketika mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) diminta tidak panik. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyatakan UNBK bisa dijadwalkan ulang, jika terjadi gangguan pada server. Menurut Muhadjir, gangguan server UNBK yang terjadi di beberapa daerah merupakan hal biasa. Oleh karena itu UNBK bisa diulang jika jaringan internet mendadak jeblok. "<a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/23/206661/26-juta-siswa-ikuti-unbk-smp-kemendikbud-terapkan-soal-hots" target="_blank">UNBK</a> bisa diulangi,&rdquo; kata Muhadjir saat memantau pelaksanaan ujian di Mimika, Senin (23/4). Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud Totok Suprayitno menambahkan, pihaknya mengaku lega karena kendala server turun dalam <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/23/206674/mendikbud-pantau-unbk-smp-di-papua-peserta-dikawal-aparat-tni" target="_blank">UNBK</a> SMP/Mts hari ini bisa segera teratasi. Sempat jebloknya server lantaran penuhnya antrean (overcrowded) saat pengambilan token soal ujian. Dia pun tak menampik jika kendala server tak bisa diatasi dengan segera. Para siswa bisa mengulang pelaksanaan ujian di hari lain. "Hanya seandainya kendala tadi tak bisa segera diatasi dilakukan jadwal ulang ujiannya. Tapi alhamdulillah kendala bisa diatasi. Jadi tak perlu dijadwal ulang," jelas Totok. Sebelumnya, UNBK SMP di sejumlah daerah mengalami gangguan server. Di antaranya terjadi Jakarta, Malang, Pekanbaru, dan Solo. Kejadian itu terjadi selama hampir 45 menit. Server turun saat siswa baru memulai login dan mengambil token soal UNBK. Di sejumlah lokasi, ujian yang seharusnya dimulai pukul 07.00 WIB, baru dilaksanakan pukul 09.00 WIB.

Server Mati, UNBK SMP Bisa Dijadwal Ulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/server-unbk-smp-offline-sandi-malah-puji-anies_m_206704.jpeg" alt="Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengevaluasi pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk jenjang sekolah menengah pertama (SMP) yang sempat mengalami gangguan server di hari pertama, Senin (23/4). Seluruh sekolah mengalami offline hingga 45 menit lamanya. Hal itu merupakan instruksi dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang menyebut evaluasi bisa dilihat melalui data di lapangan mulai dari kesiapan dan perencanaan. “Kita lihat tentunya yang ada di lapangan sekarang kita coba kroscek dengan data-data dan perencanaan, kita lihat evaluasi seperti dan apa yang perlu lakukan untuk perbaikan,” ujar Sandi di Balai Kota, Senin (23/4). Tak hanya itu, dirinya juga meminta Pemprov melalui Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta memastikan kesiapan infrastruktur sebelum melangsungkan ujian-ujian mendatang. Hal itu mencegah insiden gagalnya server seperti hari ini. “Saya ingatkan kesiapan kita, kalau kita mau pakai teknologi digital dalam zaman now, ya kita harus pastikan infrastrukturnya siap dan ini menjadi bahan evaluasi kita,” tegasnya. Politikus Partai Gerindra itu pun akan menyerahkan bahan evaluasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Menurutnya, Anies sebagai pencetus UNBK telah bisa melaksanakan ujian itu dengan baik dan sukses. “Saya nanti koordinasi dengan Pak Gubernur katena beliau dulu Menteri Pendidikan salah satu yang paling sukses di Indonesia. Kita lihat nanti bagaimana evaluasi,” tutur Sandi.  Sebagai iformasi, pelaksanaan UNBK dimulai dari kategori SMK sejak tanggal 2-5 April 2018. Kemudian untuk jenjang SMA dan Madrasah Aliyah (MA) dilangsungkan pada 9-12 April 2018. Sementara saat ini tengah berlangsung UNBK SMP dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) hingga 26 April mendatang.

Server UNBK SMP Offline, Sandi Malah Puji Anies?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mendikbud-pantau-unbk-smp-di-papua-peserta-dikawal-aparat-tni_m_206674.jpeg" alt="Mendikbud Muhadjir Effendy memantau pelaksanaan UNBK SMP pada hari pertama di Mimika, Papua." width="100%">
<figcaption>Mendikbud Muhadjir Effendy memantau pelaksanaan UNBK SMP pada hari pertama di Mimika, Papua.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Hari pertama Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMP/MTs yang berlangsung Senin (23/4), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy melakukan pemantauan langsung ke Kabupaten Mimika, Papua. Pantauan yang dilakukan mendikbud di sejumlah sekolah daerah tersebut. Dari tiga sekolah yang dikunjungi, hanya satu sekolah menggelar <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/23/206666/sinkronisasi-ngadat-unbk-smp-di-malang-molor" target="_blank">UNBK</a>. Yakni, SMP Negeri Sentra Pendidikan. Sementara dua sekolah lainnya yaitu SMP Negeri 3 Mimika dan SMP YPPK St Bernadus masih menerapkan Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP). Dikutip dari Radartimikaonline.com (Jawa Pos Group), Muhadjir mengklaim UN di sana berjalan lancar. Dikatakannya, meski jaringan internet sempat terganggu, namun proses UNBK dapat dikatakan berjalan normal. Menurut mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu, gangguan server <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/23/206661/26-juta-siswa-ikuti-unbk-smp-kemendikbud-terapkan-soal-hots" target="_blank">UNBK</a> yang terjadi di beberapa daerah merupakan hal biasa. &ldquo;UNBK bisa diulangi,&rdquo; kata Muhadjir di Mimika, Senin (23/4). Meski demikian, Muhadjir belum memerinci seperti apa pengulangan UNBK yang bisa dilaksanakan para siswa. Dari sejumlah kendala dalam UNBK SMP saat ini, Muhajir lebih memberi perhatian terhadap di UN di Mimika. Di sana siswa harus mendapatkan pengamanan yang ekstra, sehingga Dinas Pendidikan Mimika melibatkan TNI untuk menjemput dan mengantar siswa. Pasalnya Mimika menjadi salah satu daerah rawan konflik dari Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (<a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/23/206667/dianggap-belum-sesuai-penerapan-hots-di-unbk-diprotes" target="_blank">KKSB</a>). Untuk itu proses pelaksanaan UNBK harus disertai dengan penjagaan ketat. Apalagi pekan lalu belasan guru yang diperbantukan mengajar di Mimika Aroanop, Mimika baru saja menjadi korban penyanderaan oleh pemberontak dari KKSB. Bahkan kelompok separatis itu tidak segan memperkosan guru perempuan secara bergiliran. Sedangkan guru pria disiksa. Harta benda mereka dirampas, seperti laptop dan ponselnya.

Mendikbud Pantau UNBK SMP di Papua, Peserta Dikawal Aparat TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dianggap-belum-sesuai-penerapan-hots-di-unbk-diprotes_m_206667.jpeg" alt="Siswa SMA ketika mengikuti UNBK di Kalimantan Barat beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Siswa SMA ketika mengikuti UNBK di Kalimantan Barat beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mulai tahun ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberlakukan soal yang membutuhkan daya nalar tingkat tinggi atau yang disebut dengan istilah higher order thinking skills (HOTS) pada ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Tujuannya, meningkatkan kualitas ujian itu. Sebagai langkah awal, baru 10 persen dari jumlah soal yang didesain memerlukan daya nalar tinggi. Berikutnya, berdasar evaluasi, porsi soal HOTS itu dinaikkan secara bertahap. Berikut salah satu contoh soal <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/23/206661/26-juta-siswa-ikuti-unbk-smp-kemendikbud-terapkan-soal-hots" target="_blank">HOTS</a> untuk mata pelajaran matematika di unas SMA dua pekan lalu. OSIS suatu sekolah mengadakan pentas seni... panitia memilih gedung yang tempat duduk penontonnya berbentuk lingkaran enam baris. Banyaknya kursi pada masing-masing baris membentuk pola barisan tertentu. Jika pada baris pertama terdapat 25 kursi, baris kedua 35 kursi, baris ketiga 50 kursi, baris keempat 70 kursi, dan seterusnya, tentukanlah banyaknya seluruh tempat duduk pada gedung pertunjukan itu. Apa tanggapan para siswa? Saat diterapkan di UNBK SMA pada 9 hingga 12 April lalu, langsung terjadi kehebohan. Melalui media sosial, para peserta UNBK SMA mengungkapkan keluh kesah mereka. Sebagian besar menilai soal UNBK, terutama untuk mata pelajaran matematika, fisika, dan kimia bagi peserta UNBK jurusan IPA, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Sedangkan untuk peserta ujian jurusan IPS, soal yang dinilai tak sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan adalah matematika dan ekonomi. "Parah, soal UN matematikanya susah banget. Percuma belajar siang malam pagi sore, nggak ada yang keluar," ungkap akun Twitter @_putrilee. Akun lainnya, @anon2585, malah meminta Mendikbud mengerjakan soal matematika agar tahu susahnya soal <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/23/206666/sinkronisasi-ngadat-unbk-smp-di-malang-molor" target="_blank">UNBK</a> matematika pada tahun ini. "Coba Pak, sekali kali kerjain UN matematika yang sekarang, biar bapak tau betapa susahnya kita mengerjakan soal soal yang bapak kasih," keluhnya. Pakar pendidikan sekaligus praktisi pembelajaran abad ke-21 Indra Charismiadji mengatakan, HOTS merupakan konsep reformasi pendidikan yang dimulai pada abad ke-21. Tujuannya, proses pendidikan dapat mencetak sumber daya manusia yang mampu menghadapi revolusi industri 4.0. Pada era revolusi industri 4.0, sumber daya manusia tidak sebatas menjadi pekerja yang mengikuti perintah. "Tetapi juga memiliki keterampilan abad XXI," ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (22/4). Keterampilan abad ke-21 itu adalah manusia yang memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, berkolaborasi, berpikir kritis, dan mampu menyelesaikan masalah, lalu kreatif serta mampu berinovasi. Indra menerangkan, HOTS dilandasi taksonomi pembelajaran yang dicetuskan psikolog pendidikan asal Amerika Serikat Benjamin S. Bloom pada 1956. Taksonomi itu kemudian direvisi murid Bloom sendiri, yakni Lorin Anderson, pada 2001. Lorin mengelompokkan keterampilan berpikir atau kognitif manusia dari tingkat paling rendah ke paling tinggi. "Terdapat enam tingkat kemampuan berpikir tersebut," kata Indra. Dimulai dari level paling rendah, yakni menghafal, memahami, menerapkan, menganalisis, menilai, dan tingkat yang paling tinggi adalah mencipta. Pakar pendidikan sekaligus Ketua Litbang (Penelitian dan Pengembangan) Pengurus Besar PGRI Mohammad Abduhzen mengkritik penerapan HOTS. Menurut dia, sebelum pemerintah menerapkan HOTS ke UN, sebaiknya konsep dan praktik pembelajaran dibenahi dulu. HOTS, tegas dia, bukan mata pelajaran dan juga bukan soal ujian. "HOTS adalah tujuan akhir yang dicapai melalui pendekatan, proses, dan metode pembelajaran," ucapnya.&nbsp;

Dianggap Belum Sesuai, Penerapan HOTS di UNBK Diprotes

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#unbk smp 2018

Berita Terkini