<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemendikbud-tunda-pengumuman-nilai-unas-smp_m_213858.jpeg" alt="Peserta UNBK SMP di Kaltim beberapa waktu lalu. (FUAD MUHAMMAD/KALTIM POST/Jawa Pos Group)" width="100%">
<figcaption>Peserta UNBK SMP di Kaltim beberapa waktu lalu. (FUAD MUHAMMAD/KALTIM POST/Jawa Pos Group)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ujian Nasional (UN) 2020 dimulai minggu depan. Ada sejumlah perubahan pada penyelenggaraan UN terakhir itu. Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Bambang Suryadi menjelaskan, setidaknya ada lima hal baru.  Pertama, jadwal yang maju sepuluh hari. ”Tahun lalu UN SMK dimulai 26 Maret, sekarang mulai 16 Maret sampai 19 Maret,” ujarnya di kantor Kemendikbud di Jakarta kemarin (11/3).  Kemudian, ujian perbaikan yang awalnya dibatasi untuk siswa SMA dan SMK sederajat kini diperlebar. Siswa SMP/MTs sederajat yang tak puas dengan nilainya diperbolehkan mengikuti ujian perbaikan mulai tahun ini. ”Lalu, ada perubahan terkait dengan jumlah mata pelajaran (mapel) yang diujikan untuk pendidikan kesetaraan paket B dan paket C,” katanya.  Jika selama ini ujian paket C terdiri atas tujuh mapel, tahun ini jumlahnya dipangkas jadi empat. Meliputi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan satu mapel pilihan sesuai jurusan. Sementara paket B tetap mengujikan enam mapel: bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, PPKN, IPA, dan IPS. Keempat, mulai tahun ini siswa berkebutuhan khusus ataupun difabel tidak wajib mengikuti UN. ”Jadi sunah lah UN ini,” ucapnya.  Terakhir, pemindaian lembar jawaban ujian nasional berbasis kertas dan pensil (UNKP) dilaksanakan Lembaga Peningkatan Mutu Pendidikan (LPMP).  Tahun ini tercatat ada 7.450 sekolah yang menggelar UNKP. Sementara 98.293 sekolah sudah dipastikan bisa menggelar ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Peserta UNKP sebagian besar berada di wilayah Papua, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Maluku, hingga Sulawesi Tenggara. Pada tingkat SMP, hanya ada tujuh provinsi yang 100 persen sekolah di wilayahnya menggelar UNBK. Antara lain Aceh, DKI Jakarta, Jogjakarta, dan Jawa Timur.  Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Perbukuan Kemendikbud Totok Suprayitno menyampaikan, distribusi kesukaran soal bakal sama dengan tahun lalu. Komposisi soal berdasar level kognitif dibagi menjadi tiga. Sebanyak 10–15 persen untuk pe-nalaran, 50–60 persen untuk aplikasi, dan 25–30 persen untuk pengetahuan-pemahaman.  Totok juga menegaskan protokol penyelenggaraan UN menyusul wabah Covid-19. Ada beberapa hal yang wajib dipenuhi. Pertama, menghindari kontak fisik langsung. Bersalaman, cium tangan, berpelukan, dan lainnya untuk sementara tidak diperbolehkan.  Kemudian, peserta dan pengawas wajib mencuci tangan dengan air dan sabun atau cuci tangan berbasis alkohol sebelum dan sesudah ujian.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=57Nrr4j60j8  https://www.youtube.com/watch?v=BT8317p0BIA  https://www.youtube.com/watch?v=zp1qIrp6_QY

Full UNBK SMP Hanya di 7 Provinsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/UNBK-Tingkat-SMP-Dery-Ridwansah-4-750x501.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jumlah kecurangan saat pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) tingkat SMP tahun ini menurun. Tahun ini Kemendikbud menerima 86 laporan kecurangan. Sementara itu, tahun lalu Kemendikbud mengidentifikasi 57 kecurangan selama UNBK SMP.  Di antara laporan yang masuk tahun ini, 55 laporan diidentifikasi sebagai kecurangan. Sementara itu, 31 laporan terbukti bukan termasuk bentuk kecurangan.  Irjen Kemendikbud Muchlis R. Luddin menegaskan bahwa tahun ini tidak ada kasus kebocoran soal. Kecurangan dilakukan siswa maupun guru saat UNBK berlangsung. Soal ujian tidak dikerjakan sebagaimana mestinya atau mendapat bantuan dari pihak ketiga. ''Dari 55 (laporan) itu, tiga siswa di antaranya melanggar dua mata pelajaran sekaligus,'' katanya.  Tiga siswa tersebut berasal dari sekolah berbeda. Seorang siswa dari Jakarta Timur dinyatakan curang pada mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Lalu, seorang siswa dari Sidoarjo dinyatakan curang saat ujian pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Terakhir, siswa di Bekasi dinyatakan curang pada pelajaran matematika dan IPA.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/UNBK-Tingkat-SMP-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="UNBK Tingkat SMP - Dery Ridwansah (3)" width="100%">
<figcaption>UNBK Tingkat SMP - Dery Ridwansah (3)</figcaption>
</figure> Siswa SMP saat mengikuti UNBK beberapa waktu lalu. Kemendikbud memberi sanksi untuk 126 siswa karena curang saat mengikuti UNBK. Mereka dikasih nilai nol. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)  Muchlis menjelaskan, kecurangan tertinggi terjadi di Jatim, yakni 28 siswa. Diikuti Jawa Barat 11 siswa. Berdasar temuan itjen, ada satu kecurangan yang cukup menonjol di Sidoarjo. Di satu MTs, guru sekolah terbukti membantu siswa untuk mengisi soal UNBK. Caranya, menyambungkan komputer di ruangan ujian ke komputer di ruangan sebelah dengan menggunakan pengendali jarak jauh. Seolah-olah siswa yang mengerjakan ujian, padahal soal-soal dikerjakan guru di ruangan sebelah. Muchlis menduga hal tersebut dipersiapkan sejak lama.  Muchlis belum memutuskan sanksi yang diberikan kepada para guru di sekolah tersebut. "Kami selesaikan dulu saja serangkaian UNBK ini sampai PPDB nanti," tegasnya.  Sementara itu, Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Bambang Suryadi menyatakan sudah menyiapkan sanksi bagi siswa yang terbukti melakukan kecurangan. Kemendikbud akan memberi mereka nilai nol pada mata pelajaran yang terbukti curang. Itu merupakan kali pertama Kemendikbud memutuskan untuk memberikan nilai nol kepada siswa yang terbukti curang.  Siswa yang terbukti bersalah tersebut akan mendapat kesempatan kedua. Kemendikbud memang tidak mengadakan UN perbaikan. Namun, mereka memberikan ujian ulangan kepada siswa yang terbukti curang. Ujian tersebut dilaksanakan setelah Hari Raya Idul Fitri, tepatnya pada 12 Juni. ''Tapi, bagi siswa yang tidak bersedia untuk ikut, nilainya tentu saja tidak akan kami ubah alias tetap nol,'' tegas Bambang.  Ujian ulangan tersebut tidak sama dengan UNBK reguler. Pesertanya tidak bisa mendapatkan hasil nilai 100 persen. Peserta ujian hanya akan mendapatkan nilai maksimal 80 persen. Hal itu merupakan salah satu bentuk sanksi edukatif dari Kemendikbud. Sertifikat hasil ujian nasional mereka juga akan ditangguhkan.

Angka Kecurangan UNBK SMP Turun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/UNBK-Tingkat-SMP-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Siswa SMP saat mengikuti UNBK beberapa waktu lalu. Kemendikbud memberi sanksi untuk 126 siswa karena curang saat mengikuti UNBK. Mereka dikasih nilai nol. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Siswa SMP saat mengikuti UNBK beberapa waktu lalu. Kemendikbud memberi sanksi untuk 126 siswa karena curang saat mengikuti UNBK. Mereka dikasih nilai nol. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerima 202 aduan kecurangan saat ujian nasional berbasis komputer (UNBK).  Kemarin (7/5) kementerian tersebut membeberkan 126 peserta terbukti curang dan diberi sanksi nilai nol. Yang memprihatinkan, pelaku terbanyak berasal dari Jawa Timur.  Inspektorat Jenderal Kemendikbud Muchlis R. Luddin mengatakan, ada 21 kasus kecurangan di Jawa Timur. Jumlah tersebut terbanyak jika dibandingkan dengan provinsi lain. Misalnya, Kalimantan Selatan yang terbukti 18 kasus, Bali 15 kasus, Jawa Barat 13 kasus, dan Lampung 13 kasus. ''Dari 34 provinsi, ada 25 provinsi yang terdapat kasus kecurangan,'' tuturnya saat konferensi pers penjabaran hasil UNBK kemarin.  Jenis kecurangan bervariasi. Ada yang memotret soal ujian, lalu mengirim melalui aplikasi WhatsApp (WA). ''Tahun ini kebocoran soal sudah tidak ada,'' ungkapnya. Seluruh peserta ujian yang terbukti curang diberi nilai nol. Namun, mereka diberi kesempatan untuk mengulang. Cara tersebut memang akan dievaluasi apakah membuat jera atau tidak.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/UNBK-Tingkat-SMP-Dery-Ridwansah-4-750x501.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Siswa SMP saat mengikuti UNBK beberapa waktu lalu. Kemendikbud memberi sanksi untuk 126 siswa karena curang saat mengikuti UNBK. Mereka dikasih nilai nol. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)  Selain temuan itu, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud melihat ada korelasi antara peserta dan waktu ujian. Peserta ujian yang cepat keluar ruangan cenderung memiliki nilai jelek. Hal itu terlihat dari 2.200 logbook. ''Semakin sembrono, nilai semakin jelek. Kalau UN menjadi penentu kelulusan, mungkin tidak ada lagi yang gambling,'' ucap Kabalitbang Kemendikbud Toto Suprayitno.  Bagaimana dengan nilai UNBK? Dia tidak menyebutkan secara terperinci per wilayah. Secara nasional, nilai jurusan IPA tingkat SMA naik. Kecuali pelajaran kimia yang menurun 0,22 poin daripada tahun sebelumnya. Berbeda dengan SMA, madrasah aliyah (MA) jurusan IPA cenderung mengalami kenaikan di seluruh mata pelajaran. ''Untuk jurusan IPS, ada penurunan pada mata pelajaran bahasa Indonesia, sosiologi, dan geografi,'' ujarnya.  Dia berharap analisis hasil ujian nasional tidak semata mempertimbangkan nilai. Sebab, data yang diolah balitbang mampu menjadi acuan bagi zonasi dan sekolah untuk melakukan perbaikan. ''Niatnya untuk memberikan diagnosis sedetail mungkin,'' bebernya.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/UNBK-Tingkat-SMP-Dery-Ridwansah-4-750x501.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Curang, 126 Siswa Diberi Nilai Nol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/fsgi-tangkap-kegaduhan-unbk-smp-hari-pertama_m_206835.jpeg" alt="Persiapan UNBK SMP. Foto diambil pada Minggu (22/4)." width="100%">
<figcaption>Persiapan UNBK SMP. Foto diambil pada Minggu (22/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Siswa SMP/MTs sederajat akan mengikuti Ujian nasional (unas), Senin (22/4). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berupaya meningkatkan pengawasan agar tidak terjadi gangguan dan kecurangan lagi.  Pada Unas ini sebanyak 78 persen SMP/MTs sederajat menjalani ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Jumlah itu setara dengan 44.065 sekolah. Sementara, 22 persen sekolah lainnya masih menggunakan kertas dan pensil (UNKP).  Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud Moch Abduh menuturkan, ada tujuh provinsi yang sudah 100 persen menggelar UNBK. Yakni, DKI Jakarta, DI Jogjakarta, Jawa Timur, Aceh, Bangka Belitung, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan.  Untuk menjamin keamanan server, pihaknya menggunakan tiga tingkatan server. Server manajer dipegang oleh Puspendik. Kemudian, server admin dikelola Pusat Teknologi Infromasi dan Komunikasi (Pustekkom).  ”Dalam mengelola server admin, kami melibatkan lima perguruan tinggi negeri ternama untuk server unas,” kata Abduh saat dihubungi Jawa Pos kemarin.  Yakni, Universitas Syah Kuala, Universitas Indonesia, dan Institut Teknologi Bandung untuk mengelola server UN wilayah barat. Universitas Gadjah Mada di wilayah tengah dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember untuk wilayah timur. Sedangkan, server pelaksana berada di sekolah-sekolah penyelenggara UNBK.  Help desk di tingkat provinsi hingga kota/kabupaten bersama teknisi dan proktor tingkat sekolah diminta lebih teliti dalam mempersiapkan server jelang ujian. ”Harapannya gangguan maupun virus terhadap server tidak terjadi,” terang pria asal Sidoarjo itu.  Mengenai pasokan listrik, alumnus statistika Institut Pertanian Bogor itu, memastikan kebutuhan listrik aman. Kemendikbud sudah berkoordinasi bahwa selama UNBK SMP/MTs tidak ada pemadaman.  Sementara itu, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo menekankan, agar semua guru memiliki satu pemahaman dalam mengawal berlangsungnya UNBK. Jangan sampai terjadi kecurangan. Baik dilakukan oleh siswa, guru pengawas maupun proktor dan teknisi.  Semuanya harus steril. Tidak ada yang boleh membawa handphone ke dalam ruang ujian.  Untuk siswa, sebelum masuk ruang ujian harus diberi pengarahan mengenai tata tertib. Kemudian, melakukan pemeriksaan untuk memastikan peserta ujian tidak membawa handphone, kamera, maupun alat elektronik lainnya.  ”Yang perlu diingat, pengawas sudah menandatangani pakta integritas. Itu yang harus menjadi pedoman,” tegas Heru. Belajar dari UNBK jenjang SMA, kecurangan yang dilakukan siswa tidak terlepas dari kelalaian pengawas.

Baru Tujuh Provinsi yang 100 Persen Jalani UNBK SMP/MTs

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/7-provinsi-siap-gelar-ujian-nasional-smp-sma-berbasis-komputer_m_.jpg" alt="UNBK 2019: Pada 2019 ini 7 provinisi siap menggelar ujian nasional berbasis komputer untuk tingkat SMP dan SMA." width="100%">
<figcaption>UNBK 2019: Pada 2019 ini 7 provinisi siap menggelar ujian nasional berbasis komputer untuk tingkat SMP dan SMA.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tujuh provinsi tercatat 100 persen siap mengadakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) untuk semua jenjang. Mulai SMP/MTs, SMA/MA, hingga SMK sederajat. Kepala Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Totok Suprayitno mengungkapkan, tujuh provinsi itu adalah DKI Jakarta, DI Jogjakarta, Jawa Timur, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, dan Aceh. Berdasar data Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), persentase sekolah yang menerapkan UNBK se-Indonesia meningkat jika dibandingkan dengan tahun lalu. Tingkat SMP/MTs pada 2019 mencapai 76,79 persen dari sebelumnya yang hanya 51,3 persen. Sementara itu, tingkat SMA/SMK/MA mencapai 97 persen. Meningkat drastis daripada tahun lalu yang hanya 60 persen. Bagi sekolah yang belum melaksanakan UNBK, tes akan dilakukan berbasis kertas dan pensil (UNKP). "Seperti di daerah bencana, Palu, Donggala, serta daerah 3T (terluar, terdepan, tertinggal, Red) yang infrastruktur dan SDM di sana terbatas," jelas Totok. Lembaga penjamin mutu pendidikan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan UNKP. Mulai pendistribusian, penerimaan, hingga pemindaian lembar jawaban ujian nasional (LJUN). Penunjukan tersebut disampaikan saat rapat koordinasi antara BSNP, balitbang, puspendik, dan beberapa direktorat terkait. "Alasannya, tahun ini sedikit sekolah yang melaksanakan UNKP. Sekaligus untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas pelaksanaan UNKP dan menjadikan LPMP sebagai pusat pengujian," terang Ketua BSNP Bambang Suryadi. Sementara itu, pelaksanaan UNKP untuk SMP/MTs, paket B, paket C, dan SLB diberikan kepada dinas pendidikan provinsi masing-masing. BSNP akan mengeluarkan surat edaran ke seluruh dinas pendidikan provinsi, LPMP, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama terkait dengan peran LPMP tersebut. Bambang mengatakan, soal high order thinking skill (HOTS) masih diterapkan pada ujian nasional 2019. "Tingkat kesulitannya masih 10 persen dari jumlah soal unas. Sama seperti tahun lalu," ucap Bambang. Meski sempat dikritik terlalu sulit, BSNP menilai HOTS pada unas merupakan standar minimal bagi siswa yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

7 Provinsi Siap Gelar Ujian Nasional SMP-SMA Berbasis Komputer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpai-jangan-sebut-siswa-malas-kemendikbud-harus-evaluasi-hots_m_1527572935_216222.jpeg" alt="Ilustrasi UNBK. Soal-soal yang membutuhkan penalaran tinggi (HOTS) banyak dikeluhkan peserta ujian tahun ini." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi UNBK. Soal-soal yang membutuhkan penalaran tinggi (HOTS) banyak dikeluhkan peserta ujian tahun ini.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melihat hasil nilai Ujian Nasional 2018 mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Anjloknya nilai UN sudah diprediksi banyak orang, mengingat begitu banyak siswa SMA dan SMP yang mengeluhkan sulitnya soal UNBK. Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti menerima sejumlah keluhan para peserta UN. Umumnya, mereka mengeluhkan sulitnya soal esai, yang menurut Kemendikbud merupakan soal dengan penalaran tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS). Retno menyampaikan, menurut para peserta UN, soal semacam ini belum pernah diperkenalkan selama tiga tahun pembelajaran. Bahkan, beberapa materi soal tidak sesuai dengan yang diajarkan. "Dan tidak ada pula di kisi-kisi UN yang mereka dapatkan," jelas Retno kepada JawaPos.com, Selasa (29/5). Atas keluhan tersebut, Retno meminta pihak Kemendikbud mau mendengar dan bersedia dengan besar hati mengevaluasi soal dan pembuat soalnya. Dia menegaskan untuk tidak menyalahkan anak-anak dengan istilah cengeng dan malas. "Jika dalam suatu ujian mayoritas anak mendapatkan nilai jelek, maka seorang guru pasti akan mengevaluasi soalnya dan pendekatan pembelajarannya. Bukan menyalahkan para siswanya cengeng atau malas," tegasnya. Retno lebih lanjut menduga, nilai hasil UN turun signifikan lantaran tingkat kesulitan soal yang dinaikkan. Namun, hal itu tidak disertai dengan pembaharuan pembelajaran bernalar di ruang-ruang kelas. "Para guru harus disiapkan terlebih dahulu oleh Kemendikbud, Kementerian Agama, dan Dinas-dinas Pendidikan. Kalau gurunya sudah mampu melaksanakan pembelajaran HOTS, maka adil jika muridnya diuji dengan soal HOTS," pungkasnya.

KPAI: Jangan Sebut Siswa Malas, Kemendikbud Harus Evaluasi HOTS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/nilai-un-smp-jeblok-kemendikbud-bersikukuh-level-kesulitan-soal-masih_m_216022.jpeg" alt="Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang), Kemendikbud, Totok Suprayitno, Senin (28/5)." width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang), Kemendikbud, Totok Suprayitno, Senin (28/5).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut hasil ujian nasional tingkat sekolah menengah pertama atau sederajat (UN SMP/Sederajat) 2018 mengalami penurunan. Namun, lembaga yang diketuai oleh Muhadjir Effendy itu berdalih nilai yang dihasilkan justru lebih murni dan terpercaya lantaran peralihan dari UNKP menjadi UNBK. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Totok Suprayitno mengatakan, selain alasan itu, pihaknya pun menganalisis faktor lain. Salah satunya tingkat kesulitan soal. Dia mengaku, pada UNBK tahun ini, pihaknya memang telah menaikkan tingkat kesulitan pada bobot soal. Namun sebenarnya, tingkat kesulitan soal yang dinaikkan paling tinggi adalah pada jenjang SMA, bukanlah SMP. "Kalau SMA kemarin kami naikkan soal yang sulit, kami naikkan lagi tingkatnya. Kalau SMP ini yang cuma terlalu mudah kami pindahkan jadi sedang ke atas," kata Totok dalam paparannya di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Senin (28/5). Lebih lanjut Totok mengatakan, mayoritas siswa SMP saat ini baru terbiasa mengejarkan soal dengan level menengah ke bawah atau sangat mudah. Akibatnya, ketika diuji dengan soal yang memang sesuai standarnya, mereka merasa kesulitan. Menurut Totok, siswa SMP terbiasa hanya mengerjakan soal-soal mudah disebabkan kurikulum diberikan secara tidak lengkap. Sehingga, manakala diberikan soal yang relatif sulit, para siswa merasa tidak pernah diajarkan oleh guru mereka. "Ini profilnya seperti ini. Jangan-jangan banyak anak-anak yang tidak diajarkan secara komplit. Tapi, kan UN menguji apa yang seharusnya (sesuai kurikulum berlaku)," pungkasnya.

Nilai UN SMP Jeblok, Kemendikbud Bersikukuh Level Kesulitan Soal Masih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/nilai-un-smp-jeblok-kabalitbang-inshaallah-hasilnya-jauh-lebih-murni_m_216014.jpeg" alt="Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang), Kemendikbud, Totok Suprayitno, Senin (28/5)." width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang), Kemendikbud, Totok Suprayitno, Senin (28/5).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menyerahkan hasil ujian nasional siswa Sekolah Menangah Pertama atau sederajat (UN SMP/Sederajat) 2018 kepada dinas pendidikan kabupaten/kota. Hasilnya, saat ini mayoritas pelajar mengalami penurunan nilai. Menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Totok Suprayitno, pada pelaksanaan UN tahun lalu, para siswa baik berasal dari negeri dan swasta mendapatkan rata-rata nilai sebesar 55,51 poin. Tahun ini, para siswa hanya mendapatkan nilai rata-rata sebesar 52,96 poin. Meski demikian, Totok tak mempermasalahkan penurunan nilai tersebut. Baginya, dengan peralihan sistem pengerjaan soal dari ujian nasional berbasis kertas dan pensil (UNKP) ke UNBK, maka hasil yang ditunjukan oleh para siswa justru semakin terpercaya. Di samping itu, dia mengatkan nilai ini bisa menjadi alat deteksi awal adanya kelemahan di dalam suatu sistem pembelajaran. Salah satunya adalah meminimalkan distorsi yang disebabkan oleh praktik-praktik kecurangan dalam ujian. "Kami harapkan makin terkoreksi ini makin kredibel, untuk dilakukan pengambilan keputusan analisis dan diagnosa dalam proses perbaikan-perbaikan belajar," kata Totok dalam paparannya di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Senin (28/5). Hasil yang makin terpercaya ini juga sejalan dengan indeks integritas sekolah. Sekolah yang menyelenggarakan UNBK, indeks integritasnya meningkat 0,33 poin. "Ketika makin naik, distorsi makin terkurangi. Hasil UNBK insha Allah jauh lebih murni, UNBK naik tetapi prestasi turun yang dalam tanda petik, saya lebih sreg menyebutnya 'terkoreksi'," pungkasnya. Sebagai informasi, UNBK SMP/Sederajat 2018 diikuti oleh sebanyak 1.977.027 atau sekitar 61,36 persen dari total peserta didik. UNBK SMP/Sederajat tahun lalu hanya diikuti oleh sebanyak 1.136.739 peserta didik.

Nilai UN SMP Jeblok, Kabalitbang: InshaAllah Hasilnya Jauh Lebih Murni

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemendikbud-tunda-pengumuman-nilai-unas-smp_m_213858.jpeg" alt="Peserta UNBK SMP di Kaltim beberapa waktu lalu. (FUAD MUHAMMAD/KALTIM POST/Jawa Pos Group)" width="100%">
<figcaption>Peserta UNBK SMP di Kaltim beberapa waktu lalu. (FUAD MUHAMMAD/KALTIM POST/Jawa Pos Group)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengundurkan pengumuman ujian nasional (unas) SMP/MTs. Sebelumnya, pengumuman akan dilaksanakan pada 23 Mei. Namun, Kemendikbud mengundur pengumuman menjadi 25 Mei. Pemberitahuan pengunduran pengumuman hasil unas tersebut terdapat di Instagram Kemendikbud. Dalam akun itu, terdapat foto surat edaran dari Badan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/02/209230/kelas-lidah-buaya-lada-cabai-dan-nanas-di-smp-model-agrobisnis" target="_blank">Standar Nasional</a> Pendidikan (BSNP). Kepala BSNP Bambang Suryadi membenarkan adanya kabar tersebut. "Benar diundur," katanya kemarin (18/5). Bambang mengatakan bahwa pengumuman diundur agar tidak ada jeda terlalu lama antara penyerahan hasil dan peng&shy;umuman kelulusan dari satuan pendidikan. "Pengumuman di tingkat satuan pendidikan pada 28 Mei," ucapnya. Penyerahan hasil dari <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/06/210259/soal-hots-tetap-ada-di-dalam-ujian-unas-susulan-smp" target="_blank">panitia tingkat pusat</a> ke panitia tingkat provinsi juga diundur. Jika jadwal semula pada hari ini (18/5), penyerahan hasil dari panitia tingkat pusat akan dilakukan pada 22 Mei. Ketika ditanya kenapa tidak bisa tepat waktu untuk diserahkan pada 18 Mei, Bambang hanya menjawab bahwa hari ini kementerian libur. "Besok (hari ini, Red) Sabtu, kementerian libur," paparnya. Dia menampik bahwa panitia tingkat pusat belum menyelesaikan hasil unas. Pengolahan di tingkat pusat sudah selesai. "Tanggal 22 Mei akan diserahkan ke dinas provinsi," ucapnya. Pengunduran itu tidak akan mengubah <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/02/209306/rem-blong-bus-muat-25-siswa-smp-terbalik" target="_blank">jadwal</a> penerimaan peserta didik baru (PPDB). "(PPDB) tidak terganggu karena peng&shy;umuman kelulusan dari satuan pendidikan tepat 28 Mei," ujarnya. Kepala Balitbang Kemendikbud Totok Suprayitno membenarkan pernyataan Bambang. Perubahan jadwal pengumuman itu bukan terkendala hal-hal teknis.&nbsp;

Kemendikbud Tunda Pengumuman Nilai Unas SMP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hots-banyak-dikeluhkan-mendikbud-bakal-evaluasi-sistem-pendidikan_m_209991.jpeg" alt="Siswa UNBK SMP membahas soal ujian di ruang transit saat server down, Senin (23/4)." width="100%">
<figcaption>Siswa UNBK SMP membahas soal ujian di ruang transit saat server down, Senin (23/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang penuh drama tahun ini akan menjadi bahan evaluasi. Sehingga, kelemahan dalam sistem ataupun kurikulum pendidikan bisa dibenahi. Salah satunya dia menyinggung soal Higher Order Thinking Skill (HOTS). HOTS secara sederhana didefinisikan sebagai soal-soal yang memerlukan penalaran lebih tinggi dalam pengerjaannya. "Kami (pemerintah) akan evaluasi bagaimana atau wilayah mana yang harus ada afirmasi diberlakukannya soal berstandar HOTS itu," ujarnya baru-baru ini. Muhadjir mengatakan, ada sejumlah komponen dalam proses pendidikan, yang berpengaruh terhadap kesiapan siswa menerima soal berstandar HOTS. Beberapa unsure itu antara lain konten soal, metodologi pembelajaran, guru, hingga sarana dan prasarana. Maka dari itu, keluhan yang muncul baik dari peserta ataupun tenaga pendidik akan dijadikan sebagai bahan evaluasi. "Tahun depan akan kami tingkatkan, khususnya kemampuan guru," kata Muhadjir. "Akan kami dorong dengan pelatihan dan kurikulumnya. Kontennya akan kami benahi, terutama matematika sehingga sesuai dengan keseharian asli siswa di Indonesia," imbuhnya. Muhadjir sadar butuh waktu dalam implementasi HOTS. Pasalnya, belum semua guru dan siswa paham mengenai hal ini. Hal itu terbukti dari salah satunya, ketakutan siswa bahwa HOTS ini akan membuat nilai mereka jeblok. Padahal, penilaian soal-soal berstandar HOTS ini sama sekali berbeda dari soal ujian sebelumnya yang mayoritas berbentuk pilihan ganda. "Misalnya tentang bobot dalam soal. Ada yang berargumen saja (sudah) mendapat nilai, walaupun mungkin di kesimpulan akhirnya, dia keliru," terangnya. "Critical thinking itu kan tujuannya meningkatkan kemampuan daya kritis siswa. Jadi, proses berpikirnya seperti apa. Itu akan terlihat dari jawaban siswa," pungkasnya.

HOTS Banyak Dikeluhkan, Mendikbud Bakal Evaluasi Sistem Pendidikan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#unbk smp

Berita Terkini