<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/UNBK-Tingkat-SMP-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Siswa SMP saat mengikuti UNBK beberapa waktu lalu. Kemendikbud memberi sanksi untuk 126 siswa karena curang saat mengikuti UNBK. Mereka dikasih nilai nol. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Siswa SMP saat mengikuti UNBK beberapa waktu lalu. Kemendikbud memberi sanksi untuk 126 siswa karena curang saat mengikuti UNBK. Mereka dikasih nilai nol. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerima 202 aduan kecurangan saat ujian nasional berbasis komputer (UNBK).  Kemarin (7/5) kementerian tersebut membeberkan 126 peserta terbukti curang dan diberi sanksi nilai nol. Yang memprihatinkan, pelaku terbanyak berasal dari Jawa Timur.  Inspektorat Jenderal Kemendikbud Muchlis R. Luddin mengatakan, ada 21 kasus kecurangan di Jawa Timur. Jumlah tersebut terbanyak jika dibandingkan dengan provinsi lain. Misalnya, Kalimantan Selatan yang terbukti 18 kasus, Bali 15 kasus, Jawa Barat 13 kasus, dan Lampung 13 kasus. ''Dari 34 provinsi, ada 25 provinsi yang terdapat kasus kecurangan,'' tuturnya saat konferensi pers penjabaran hasil UNBK kemarin.  Jenis kecurangan bervariasi. Ada yang memotret soal ujian, lalu mengirim melalui aplikasi WhatsApp (WA). ''Tahun ini kebocoran soal sudah tidak ada,'' ungkapnya. Seluruh peserta ujian yang terbukti curang diberi nilai nol. Namun, mereka diberi kesempatan untuk mengulang. Cara tersebut memang akan dievaluasi apakah membuat jera atau tidak.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/UNBK-Tingkat-SMP-Dery-Ridwansah-4-750x501.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Siswa SMP saat mengikuti UNBK beberapa waktu lalu. Kemendikbud memberi sanksi untuk 126 siswa karena curang saat mengikuti UNBK. Mereka dikasih nilai nol. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)  Selain temuan itu, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud melihat ada korelasi antara peserta dan waktu ujian. Peserta ujian yang cepat keluar ruangan cenderung memiliki nilai jelek. Hal itu terlihat dari 2.200 logbook. ''Semakin sembrono, nilai semakin jelek. Kalau UN menjadi penentu kelulusan, mungkin tidak ada lagi yang gambling,'' ucap Kabalitbang Kemendikbud Toto Suprayitno.  Bagaimana dengan nilai UNBK? Dia tidak menyebutkan secara terperinci per wilayah. Secara nasional, nilai jurusan IPA tingkat SMA naik. Kecuali pelajaran kimia yang menurun 0,22 poin daripada tahun sebelumnya. Berbeda dengan SMA, madrasah aliyah (MA) jurusan IPA cenderung mengalami kenaikan di seluruh mata pelajaran. ''Untuk jurusan IPS, ada penurunan pada mata pelajaran bahasa Indonesia, sosiologi, dan geografi,'' ujarnya.  Dia berharap analisis hasil ujian nasional tidak semata mempertimbangkan nilai. Sebab, data yang diolah balitbang mampu menjadi acuan bagi zonasi dan sekolah untuk melakukan perbaikan. ''Niatnya untuk memberikan diagnosis sedetail mungkin,'' bebernya.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/UNBK-Tingkat-SMP-Dery-Ridwansah-4-750x501.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Curang, 126 Siswa Diberi Nilai Nol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/fsgi-tangkap-kegaduhan-unbk-smp-hari-pertama_m_206835.jpeg" alt="Persiapan UNBK SMP. Foto diambil pada Minggu (22/4)." width="100%">
<figcaption>Persiapan UNBK SMP. Foto diambil pada Minggu (22/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Siswa SMP/MTs sederajat akan mengikuti Ujian nasional (unas), Senin (22/4). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berupaya meningkatkan pengawasan agar tidak terjadi gangguan dan kecurangan lagi.  Pada Unas ini sebanyak 78 persen SMP/MTs sederajat menjalani ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Jumlah itu setara dengan 44.065 sekolah. Sementara, 22 persen sekolah lainnya masih menggunakan kertas dan pensil (UNKP).  Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud Moch Abduh menuturkan, ada tujuh provinsi yang sudah 100 persen menggelar UNBK. Yakni, DKI Jakarta, DI Jogjakarta, Jawa Timur, Aceh, Bangka Belitung, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan.  Untuk menjamin keamanan server, pihaknya menggunakan tiga tingkatan server. Server manajer dipegang oleh Puspendik. Kemudian, server admin dikelola Pusat Teknologi Infromasi dan Komunikasi (Pustekkom).  ”Dalam mengelola server admin, kami melibatkan lima perguruan tinggi negeri ternama untuk server unas,” kata Abduh saat dihubungi Jawa Pos kemarin.  Yakni, Universitas Syah Kuala, Universitas Indonesia, dan Institut Teknologi Bandung untuk mengelola server UN wilayah barat. Universitas Gadjah Mada di wilayah tengah dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember untuk wilayah timur. Sedangkan, server pelaksana berada di sekolah-sekolah penyelenggara UNBK.  Help desk di tingkat provinsi hingga kota/kabupaten bersama teknisi dan proktor tingkat sekolah diminta lebih teliti dalam mempersiapkan server jelang ujian. ”Harapannya gangguan maupun virus terhadap server tidak terjadi,” terang pria asal Sidoarjo itu.  Mengenai pasokan listrik, alumnus statistika Institut Pertanian Bogor itu, memastikan kebutuhan listrik aman. Kemendikbud sudah berkoordinasi bahwa selama UNBK SMP/MTs tidak ada pemadaman.  Sementara itu, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo menekankan, agar semua guru memiliki satu pemahaman dalam mengawal berlangsungnya UNBK. Jangan sampai terjadi kecurangan. Baik dilakukan oleh siswa, guru pengawas maupun proktor dan teknisi.  Semuanya harus steril. Tidak ada yang boleh membawa handphone ke dalam ruang ujian.  Untuk siswa, sebelum masuk ruang ujian harus diberi pengarahan mengenai tata tertib. Kemudian, melakukan pemeriksaan untuk memastikan peserta ujian tidak membawa handphone, kamera, maupun alat elektronik lainnya.  ”Yang perlu diingat, pengawas sudah menandatangani pakta integritas. Itu yang harus menjadi pedoman,” tegas Heru. Belajar dari UNBK jenjang SMA, kecurangan yang dilakukan siswa tidak terlepas dari kelalaian pengawas.

Baru Tujuh Provinsi yang 100 Persen Jalani UNBK SMP/MTs

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/UNBK-Komputer_RADAR-BANTEN_Radar-Banten.jpg" alt="Siswa SMA 1 Kota Serang, Banten. saat mengikuti UNBK (Qodrat/Radar Banten/Jawa Pos Group)" width="100%">
<figcaption>Siswa SMA 1 Kota Serang, Banten. saat mengikuti UNBK (Qodrat/Radar Banten/Jawa Pos Group)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus mengusut kasus dugaan kecurangan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2019. Sanksi berat akan dijatuhkan kepada siswa yang terbukti membocorkan soal ujian. Namun, lulus atau tidaknya siswa merupakan kewenangan sekolah masing-masing.  Kemarin Kemendikbud mengadakan rapat pimpinan untuk membahas <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/04/04/2019/pembocor-soal-dapat-nilai-0/">kecurangan yang terjadi di UNBK</a> tahun ini. Rapat berlangsung di kantor Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud. Pertemuan dihadiri Kepala Balitbang Totok Suprayitno, Kepala Pusat Penilaian dan Pendidikan (Puspendik) Moch. Abduh, Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan Bambang Suryadi, dan Inspektur Jenderal Kemendikbud Muchlis Rantoni Luddin.  Rapat berlangsung tertutup sejak pukul 10.00 hingga 13.30. Kepala Puspendik Moch. Abduh menyampaikan hasil rapat. Pria asal Sidoarjo tersebut menuturkan, tim itjen terus memantau dan melakukan investigasi. Bukti-bukti masih terus dikumpulkan untuk menguatkan tudingan.  Puspendik juga tidak mau terburu-buru menetapkan hukuman bagi para siswa yang sudah teridentifikasi sebagai pembocor soal. Prosedur penanganan masalah dan tindak lanjut serta sanksi masih mengacu pada POS (prosedur operasional standar) BSNP. "Butuh waktu lebih karena ini perlu ekstrahati-hati dan cermat. Jenis pelanggaran dan sanksinya akan bergantung bagaimana hasil investigasi tim itjen nanti. Kita harus menggunakan asas praduga tak bersalah," ucap Abduh.  Apakah siswa yang terlibat <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/03/04/2019/soal-unbk-bocor-lewat-grup-line/">pembocoran soal</a> akan diluluskan dari sekolah? Abduh menerangkan bahwa penentuan kelulusan mengacu pasal 19 Permendikbud No 4 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Pemerintah.  Ayat pertama menyebut siswa dapat lulus setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai sikap minimal baik, dan lulus ujian satuan program pendidikan. Ayat kedua menyebutkan, kelulusan siswa ditetapkan sekolah yang bersangkutan. UNBK bukan satu-satunya penentu kelulusan siswa, melainkan juga nilai ujian sekolah berstandar nasional (USBN). Bukan tidak mungkin sekolah akan menggabungkan hasil nilai dua ujian tersebut untuk bisa meluluskan siswanya. Lalu, sekolah yang kemudian memutuskan siswanya lulus atau tidak. "Memang regulasinya merupakan wewenang satuan/program pendidikan (sekolah, Red)," ujar Abduh.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/sulit-login-unbk-mendikbud-pasti-terjadi_m_.jpg" alt="Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy</figcaption>
</figure> Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy (dok. JawaPos.com)  Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy sudah meminta jajarannya untuk serius mengusut kasus tersebut. "Saya sudah meminta Irjen untuk mendalami kasusnya," ujarnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin.  Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu menegaskan bahwa Irjen bersama staf ahli bidang regulasi diminta mengkaji kemungkinan sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak-pihak terkait. Bukan hanya untuk siswa yang curang, melainkan juga pengawas atau guru yang terlibat.  Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim menuturkan, pengawas harus mendapat sanksi. Menurut dia, hukumannya pun harus lebih berat. "Misalnya, penurunan pangkat atau penundaan kenaikan pangkat dalam masa tertentu. Ini bisa jadi kelalaian atau kesengajaan," ujarnya.  Selama ini Kemendikbud menerapkan sanksi kepada pengawas yang terbukti lalai. Mereka tidak boleh menjadi pengawas lagi. Setidaknya selama UNBK berlangsung. "Kalau pengawas hukumannya hanya itu, bisa jadi malah senang dia. Bisa bebas tugas," kata Ramli.  Lalu, bagaimana untuk siswa? Ramli masih menilai hukuman membatalkan hasil UNBK merupakan hukuman terlalu ringan. Sebab, UNBK tidak memengaruhi kelulusan. "Seharusnya siswa yang jadi pelaku dianulir kelulusannya dari sekolah atau diproses secara hukum," tuturnya.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/sulit-login-unbk-mendikbud-pasti-terjadi_m_.jpg" alt="Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy</figcaption>
</figure>

Siswa yang Bocorkan Soal UNBK Bisa Tidak Lulus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/buntut-bocornya-soal-unbk-un-diusulkan-dimoratorium_m_.jpg" alt="Ilustrasi peserta UNBK. Terkait bocornya soal UNBK, sejumlah pihak mengusulkan moratorium UN." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi peserta UNBK. Terkait bocornya soal UNBK, sejumlah pihak mengusulkan moratorium UN.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Siak, Provinsi Riau harus meminjam komputer milik siswa untuk menggelar Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Hal ini ditemukan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Riau.  Kepala Ombudsman RI Perwakilan Riau, Ahmad Fitri mengatakan, hal itu terpaksa dilakukan. Karena pihak sekolah kekurangan unit komputer.  "Iya, kami dapat informasi tersebut dari tim yang diturunkan ke Siak. Ada salah satu sekolah kekurangan PC dan pinjam pakai dari siswa. Kita apresiasi ke sekolah yang punya komitmen untuk tetap melakukan UNBK meski kekurangan," kata Ahmad, Kamis (4/4).  Meski begitu, pihaknya tetap memberikan catatan kepada pemerintah daerah agar bisa memberikan fasilitas di masa mendatang. "Namun, ini seharusnya jadi perhatian Pemda," sebutnya.  Ahmad menyatakan bahwa, sekolah yang terpaksa meminjam PC kepada siswa itu adalah SMA Tahfiez Islami Siak. Ini merupakan tahun pertama sekolah tersebut melaksanakan UNBK.  Walaupun perdana, namun UNBK di sekolah tersebut terpantau lancar. Sebelumnya, pihak sekolah diketahui meminta persetujuan dari wali murid terlebih dahulu.  Selain itu, Ombudsman juga sempat menemukan adanya kendala jaringan saat pelaksanaan UNBK di salah satu sekolah negeri di Pekanbaru. Akibatnya, ujian sempat terhenti selama 10 menit. Namun, teknisi berhasil mengatasi ganguan tersebut.  Lebih jauh dijelaskannya, sejauh ini posko pengaduan Ombudsman terkait UNBK tingkat SMA/MA yang sudah dibentuk belum menerima laporan kecurangan.  "Memang kami akui, tingkat kecurangan berkurang sangat signifikan dengan UNBK ini dibanding menggunakan kertas dan pensil," ucapnya.  Untuk itu, Ombudsman memberikan catatan, agar ke depan pelaksanaan UN dapat dilakukan dengan sistem komputer. Sehingga ujian lebih berkualitas. "Kecurangan yang selama ini kami temukan bisa diminimalisir," ujarnya.  Asisten Ombudsman Riau Dasuki yang memimpin tim pemantau ke Kabupaten Siak menambahkan, dua hari pelaksanaan UNBK berlangsung sangat baik dan lancar. Meskipun ditemukan pelaksanaan yang tidak sesuai prosedur. Namun, hal itu masih bisa ditolerir untuk dilakukan perbaikan.  Sebanyak 66.143 siswa SMA, MA serta SMA Luar Biasa di Provinsi Riau melaksanakan ujian nasional yang berlangsung pada tanggal 1, 2, 4 dan 8 April 2019. Dari 66.143 siswa, 60.302 diantaranya melaksanakan ujian dengan menggunakan komputer. Sementara sisanya masih menjalani Ujian Nasional Kertas dan Pensil (UNKP).

Sekolah di Siak Pinjam Komputer Siswa untuk UNBK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/IMG-20190404-WA0028.jpg" alt="disdi sulsel sahrul ramadan" width="100%">
<figcaption>disdi sulsel sahrul ramadan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Pendidikan (Disdik) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat, 498 orang siswa tidak hadir hingga pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) hari ketiga. Mereka absen karena berbagai alasan.  "Informasi yang diterima posko Help Desk UNBK Disdik Sulsel ada dua penyebab. Pertama, tidak hadir karena sakit. Kedua, adanya gangguan teknis di internal satuan pendidikan (sekolah)," ujar Kepala Disdik Sulsel Irman Yasin Limpo, Kamis (4/4).  Total peserta UNBK 2019 Sulsel jenjang SMA-MA sebanyak 93.557 orang. Jumlah itu berasal dari 972 sekolah yang tersebar di 24 kabupaten/kota.  Irman menjelaskan, mereka yang tak hadir diberikan keringanan untuk mengikuti ujian susulan yang diselenggarakan 15-16 April mendatang.  "Berdasarkan mekanisme UNBK, mereka yang tidak hadir dapat mengikuti ujian susulan setelah pelaksanaan UNBK selesai," ungkap Irman.  Imran menyatakan, data tersebut sifatnya masih sementara. Sebab ujian hari terakhir baru akan dilaksanakan pada Senin mendatang (8/4).  Kendati begitu, jumlah peserta UNBK yang tidak hadir tahun ini menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada  2018, peserta yang tidak hadir tercatat sebanyak 1.302 orang dari total 93.845 peserta.  "Kecenderungan ketidakhadiran peserta menurun. Keberhasilan menekan jumlah peserta yang tidak hadir ini karena semakin intesifnya Disdik Sulsel menyisir tiap permasalahan di satuan pendidikan," pungkasnya.

Hingga Hari Ketiga, 498 Siswa di Sulsel Absen Ikut UNBK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/hari-pertama-unbk-tingkat-smk_c_2_5334-scaled.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebentar  lagi rangkaian Ujian Nasional (UN) 2019 SMA dan sederajat selesai. Disusul UN 2019 untuk SMP dan sederajat pada akhir April ini. UN ini akan semakin berbasis komputer (UNBK). Di samping wacana Mendikbud yang akan memosisikan UN 2019 sebagai penentu kelulusan, lalu ada komponen ujian tambahan berupa higher order thinking skills (HOTS), muncul isu kebocoran soal UN matematika yang beredar melalui LINE Selasa lalu (Jawa Pos, 2 April 2019).  Perkembangan mutakhir ini membuat saya sedih dan prihatin. Ternyata, praktik pendidikan kita belum banyak berubah selama lima tahun terakhir ini. Wacana revolusi mental melalui pendidikan bagaikan menguap tak berbekas. Yang terjadi adalah devolusi (kemunduran) mental warga muda yang diharapkan menjadi pemanen bonus demografi.  UNBK bukanlah perkembangan substansial dari penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi supply ke orientasi demand. Ini membuat revolusi mental murid mustahil terjadi. Dibutuhkan revolusi mental penyelenggara pendidikan, terutama birokrat pendidikan dan guru, agar mentalitas murid pun berubah.  Revolusi mental hanya bisa dilakukan secara efektif melalui teladan mental baru para birokrat pendidikan dan guru sebagai <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/04/04/2019/pembocor-soal-dapat-nilai-0/">kurikulum yang tidak tertulis</a>. UNBK masih dipijakkan pada paradigma masyarakat industrial yang usang, merusak, dan segera berlalu.  Hemat saya, UN dengan desain dan praktiknya hingga saat ini merupakan hambatan utama perubahan mental dalam menyongsong masyarakat baru. Apalagi jika UN ikut menentukan kelulusan murid. Pertama, UN masih terobsesi dengan matematika dan sains. Miskin pilihan bagi murid dengan kompetensi dan minat seni dan olahraga. Padahal, hidup tanpa keduanya adalah kehidupan yang kering menjemukan.  Menyerahkan kelulusan murid pada komputer jelas merendahkan martabat murid sebagai manusia yang memiliki bukan saja potensi HOTS, tetapi juga keterampilan berpikir yang jauh lebih kompleks dan fuzzy daripada komputer yang crispy. Kelulusan murid hanya layak dilakukan melalui proses moderasi Dewan Guru Sekolah dengan mempertimbangkan seluruh kinerja belajar murid yang multi-ranah dan multi-cerdas.  Kedua, UN juga diselenggarakan pada waktu yang tidak luwes serta tidak memberikan pilihan mandiri bagi murid yang beragam. Semestinya, mata pelajaran yang di-UN-kan dipilih sendiri oleh murid dan dilaksanakan kapan pun murid yang bersangkutan menyatakan siap (bisa dilakukan 3-4 kali UN per tahun).  Himpunan mata pelajaran pilihan tersebut bisa disesuaikan dengan pendidikan lanjut yang dicita-citakan murid. Misalnya, murid yang bermaksud mengambil pendidikan tinggi seni tidak perlu mengambil UN matematika.  Untuk memantau mutu, pemerintah bisa melakukan quality assessment secara sampling pada waktu-waktu yang tepat, tidak harus pada tahun akhir belajar murid. Hasilnya untuk ditindaklanjuti oleh program yang sesuai. Bukan untuk menentukan kelulusan.  Ketiga, jika UN yang miskin ranah (terlalu kognitif) dan miskin kecerdasan (padahal kecerdasan manusia itu majemuk) tersebut ikut menentukan kelulusan, hasilnya akan menyesatkan murid dan orang lain karena tidak mencerminkan semua kompetensi nyata murid. Murid sangat dirugikan.  Pada saat manajemen sumber daya manusia semakin berbasis kompetensi terkuat (strength-based) seseorang, banyak kompetensi murid yang justru mengerdil selama proses pembelajaran. Proses belajar akan secara perlahan bergeser ke teaching for the test. Proses belajar akan kehilangan makna sehingga mentalitas baru yang sehat tidak terbangun.  Jika kinerja guru dan sekolah dipertaruhkan dan dikaitkan dengan kinerja UN murid, itu akan memberikan tekanan yang sangat besar bagi kecurangan pelaksanaan UN. Semua upaya revolusi mental justru mengarah pada penghancuran mental: sing jujur ajur. Padahal, kita tahu, ketidakjujuran adalah pangkal semua masalah mental.  Keempat, kebijakan UNBK saat ini masih terbelenggu oleh obsesi mutu berbasis standar yang berlebihan. Ini juga merupakan konsekuensi orientasi pasokan pada penyelenggaraan pendidikan. Di sekolah mungkin murid belajar banyak hal, kecuali menjadi dirinya sendiri. Banyak sekolah yang hanya menjadi tempat guru mengajar, tetapi bukan tempat murid belajar.  Untuk memastikan revolusi mental, orientasi pendidikan harus digeser lebih berorientasi kebutuhan (needs) dan relevansinya bagi murid sebagai subjek yang mandiri dan unik. Itu akan lebih cocok untuk menyambut masyarakat baru yang lebih inovatif dan kreatif serta lebih spiritual.  Karena itu, kita perlu merenungkan kembali nasihat Ki Hadjar Dewantara yang mengingatkan bahwa tujuan utama pendidikan adalah membangun jiwa merdeka sebagai syarat budaya bagi bangsa yang merdeka. Ini adalah esensi revolusi mental: dari mental terjajah menjadi mental merdeka. (*)

UNBK 2019 dan Devolusi Mental

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/UNBK-Komputer_RADAR-BANTEN_Radar-Banten.jpg" alt="Siswa SMA 1 Kota Serang, Banten. saat mengikuti UNBK (Qodrat/Radar Banten/Jawa Pos Group)" width="100%">
<figcaption>Siswa SMA 1 Kota Serang, Banten. saat mengikuti UNBK (Qodrat/Radar Banten/Jawa Pos Group)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kecurangan yang terjadi saat pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) jenjang SMA hari kedua (2/4) terus diselidiki melalui proses penelusuran digital. Juga lewat laporan yang masuk ke posko pengaduan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Saat ini kementerian sudah mengantongi nama-nama siswa yang diduga berbuat curang.  Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud Ari Santoso menjelaskan, pihaknya sudah berhasil mengidentifikasi nama-nama siswa yang berbuat culas itu. "Jejak digital sudah teridentifikasi. Identitas, lokasi sekolah, dan kelas di mana siswa melaksanakan ujian sudah diketahui," ungkapnya kemarin (3/4).  Menurut Ari, yang terjadi pada UNBK 2019 mata pelajaran matematika tersebut bukan <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/03/04/2019/soal-unbk-bocor-lewat-grup-line/">kebocoran soal</a>, melainkan tindak kecurangan. Siswa sengaja memotret soal ketika ujian sedang berlangsung. Hasil jepretannya lalu diunggah ke grup percakapan LINE Square dengan tujuan meminta bantuan anggota grup lain untuk menjawab soal itu.  Pelanggaran lain, siswa tersebut membawa handphone ke dalam ruang ujian. Berdasar aturan, membawa alat komunikasi, kamera, atau perangkat elektronik lain yang dapat merekam gambar merupakan bentuk pelanggaran berat. Ari mengatakan, lolosnya siswa membawa handphone ke ruang ujian tidak terlepas dari kelalaian pengawas ujian yang bertugas.  Meski telah menemukan identitas siswa yang berbuat curang, Ari enggan membeberkan. Dia menegaskan bahwa Kemendikbud akan menindaklanjuti hasil penyelidikan serta mempertimbangkan jenis pelanggaran dan sanksi yang bakal diberikan.  "Tidak bisa kami sampaikan detailnya. Nanti diberitahukan setelah proses selesai," tutur Ari. "Pastinya mengacu POS (prosedur operasional standar, Red) BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan)," sambung pria asal Surabaya itu.  Merujuk POS BSNP tentang prosedur penanganan masalah dan tindak lanjut serta sanksi, kecurangan yang terjadi termasuk kategori pelanggaran berat. Sanksinya, siswa dikeluarkan dari ruang ujian. Siswa tersebut juga dianggap tidak menjalani ujian alias dinyatakan mendapat nilai 0 untuk mata pelajaran terkait. Sementara itu, pengawas ujian yang lalai akan dibebastugaskan sebagai pengawas. Paling tidak selama UNBK berlangsung.  Peran Pengawas  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/sekolah-disanksi-karena-siswa-nyawer-guru-honorer-ini-kronologisnya_m_.jpg" alt="Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti menuturkan kronologi viralnya video siswa SMP di Clincing, Jakarta Utara yang nyawer guru honorer." width="100%">
<figcaption>Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti menuturkan kronologi viralnya video siswa SMP di Clincing, Jakarta Utara yang nyawer guru honorer.</figcaption>
</figure> Pengawasan dalam pelaksanaan UNBK menjadi hal penting agar soal tidak bocor. (dok. JawaPos.com)  Kepala Biro Pengembangan Anggota Federasi Serikat Guru Indonesia Mansur mengatakan, grup percakapan yang dibikin siswa selalu ada setiap tahun. Sebenarnya itu menjadi sarana untuk diskusi yang positif. Tapi kemudian digunakan untuk membocorkan soal.  Meski begitu, terang Mansur, kecurangan tersebut bisa terjadi akibat kurangnya pengawasan guru dan pihak sekolah. Dia berharap para guru mampu menjalankan dengan baik tata tertib saat pelaksanaan ujian nasional.  "Guru tidak boleh menganggap UNBK ini ujian biasa. Meski hasil UNBK tidak menentukan kelulusan siswa, kecurangan tersebut merupakan kesalahan besar di dunia pendidikan," tutur guru di SMAN 1 Gunungsari Lombok, Nusa Tenggara Barat, itu.  Pengawas juga harus kembali mengingat bahwa sudah ada pakta integritas yang ditandatangani. Tujuannya, menjaga UNBK dengan sebaik-baiknya. "Sebelum masuk ruang ujian, siswa dikumpulkan dulu. Mereka diberi pengarahan tentang tata tertib dan sebagainya," jelas Mansur.  Sementara itu, Kepala SMAN 61 Jakarta Horale Manullang mengaku menerapkan pengamanan berlapis untuk mengantisipasi adanya kecurangan oleh peserta didik. Satu jam sebelum ujian, siswa dikumpulkan untuk diberi pengarahan. Juga dilakukan penggeledahan oleh wali kelas masing-masing di ruang transit. Pemeriksaan juga dilakukan pengawas sebelum siswa masuk ruang ujian.  "Peserta ujian itu dilarang membawa handphone, kamera, bahkan jam tangan saja tidak boleh di sekolah kami," paparnya.  Sebab, Horale menyadari, di era digital ada smartwatch yang terintegrasi dengan smartphone. "Termasuk juga pulpen, kami awasi," imbuh pria asal Sumatera Utara tersebut. Skema itu akan terus dilakukan setiap hari hingga UNBK selesai pada 8 April. Hari ini (4/4) UNBK tingkat SMA akan mengujikan mata pelajaran bahasa Inggris.  Di sisi lain, kemarin sempat beredar screenshot identitas siswa yang melaporkan kecurangan UNBK ke posko pengaduan Itjen Kemendikbud. Siswa itu melaporkan foto soal ujian yang tersebar melalui grup percakapan Telegram. Dia menyimpan bukti-bukti percakapan hingga nama-nama siswa yang berbuat curang. ''Saya sudah belajar mati-matian, tapi mereka malah berbuat seperti itu,'' ujarnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin.  Dia mengungkapkan, setelah melapor ke posko pengaduan Itjen Kemendikbud, dirinya mendapat banyak teror. Baik melalui telepon, pesan singkat, chat WhatsApps, maupun pesan langsung di media sosial. ''Saya tahu (risikonya). Biarin saja,'' ucapnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/unbk-serentak-tingkat-sma-dan-ma_c_3_5401-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti (Hendra Eka/Jawa Pos)  Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti menyatakan, pihaknya juga menerima laporan dugaan kebocoran soal UNBK jenjang SMA untuk mata pelajaran matematika. Laporan tersebut masuk pada Selasa sore (2/4).  Berdasar pengamatan KPAI, foto soal yang beredar tersebut memang merupakan soal UNBK 2019. ''Artinya, itu memang bukan layar saat simulasi atau geladi bersih,'' katanya.  Sebab, dalam foto-foto yang beredar tertulis PUSPENDIKCAT CBTTEST19. Kalau soal simulasi atau geladi bersih, di layar tertulis PUSPENDIKCATCBT17. Sebab, yang digunakan adalah soal-soal UNBK periode 2017.  "Kesimpulannya, itu benar soal UNBK matematika tahun 2019. Berarti ada kelalaian dari pengawas ruang," kata mantan Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) itu.  KPAI mengapresiasi tindakan cepat Kemendikbud terkait dengan bocornya soal yang beredar di aplikasi LINE. Menurut Retno, KPAI sudah menerima informasi bahwa Kemendikbud melakukan penelusuran jejak digital. Bentuk sanksinya juga sudah dijatuhkan. Yakni, hasil ujian siswa yang menyebarkan soal UNBK akan dibatalkan. Sementara itu, hukuman bagi guru atau pengawas ruangan, mereka tidak boleh menjadi pengawas selama UNBK berlangsung.  Menurut Retno, sanksi perlu dijatuhkan supaya menimbulkan efek jera dan pelajaran bagi siswa lain. "Namun, tetap diberi kesempatan untuk memperbaiki diri," katanya.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/unbk-serentak-tingkat-sma-dan-ma_c_3_5401-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/sekolah-disanksi-karena-siswa-nyawer-guru-honorer-ini-kronologisnya_m_.jpg" alt="Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti menuturkan kronologi viralnya video siswa SMP di Clincing, Jakarta Utara yang nyawer guru honorer." width="100%">
<figcaption>Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti menuturkan kronologi viralnya video siswa SMP di Clincing, Jakarta Utara yang nyawer guru honorer.</figcaption>
</figure>

Pembocor Soal Dapat Nilai 0

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/unbk-serentak-tingkat-sma-dan-ma_c_1_5401.jpg" alt="Ilustrasi siswa SMA tengah belajar di labor komputer. (Jawa Pos Photo)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi siswa SMA tengah belajar di labor komputer. (Jawa Pos Photo)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Potensi kecurangan selalu ada dalam setiap penyelenggaraan ujian nasional (unas). Termasuk yang berbasis komputer (UNBK). Misalnya, laporan yang baru muncul mengenai beredarnya foto soal UNBK yang disebar peserta ujian melalui aplikasi LINE.  Situasi tersebut mempertegas bahwa problem unas sampai saat ini adalah pengawasan. Ketika ujian masih menggunakan kertas, pengawasan yang lemah memicu kebocoran soal ujian. Dari soal ujian yang bocor itulah kemudian dibuat kunci jawabannya.  Demikian pula ketika mayoritas ujian menggunakan komputer. Ruang terjadinya pelanggaran atau <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/03/04/2019/soal-unbk-bocor-lewat-grup-line/">kecurangan tetap terbuka</a>. Lagi-lagi disebabkan lemahnya pengawasan. Foto soal ujian yang beredar di LINE menunjukkan bahwa pengawasan oleh petugas di ruang ujian kurang maksimal.  Pengawasan perlu diperkuat. Salah satunya, pengawasan UNBK dengan menggunakan CCTV atau kamera pengawas. Bahkan bisa dimonitor secara nasional. Diawasi langsung oleh tim di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dengan begitu, kesempatan untuk berbuat curang bisa diminimalkan, bahkan dihilangkan.  Pelaksanaan pengawasan unas atau UNBK tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada guru. Bukan berarti tidak memercayai guru. Namun, guru atau sekolah juga memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan UNBK. Di antaranya, mendapat nilai rata-rata setinggi-tingginya sehingga bisa dicap sebagai sekolah yang berhasil.  Penyediaan CCTV sebagai media pengawasan UNBK dan dipantau secara nasional bukan hal yang mustahil. Apalagi jika pelaksanaan UNBK sudah terintegrasi antara SMP, SMA, dan SMK. Artinya, komputer di SMP bisa digunakan siswa SMA atau sebaliknya.  Dengan integrasi tersebut, tentu tidak dibutuhkan banyak komputer atau ruang ujian. Pengadaan CCTV tidak begitu besar, tetapi dampaknya akan cukup signifikan. Yakni, pelaksanaan ujian yang benar-benar berkualitas. Hasilnya pun menunjukkan kemampuan siswa apa adanya.  Selain itu, yang perlu dicermati adalah masa setelah pelaksanaan unas. UNBK pada dasarnya adalah media untuk memetakan kondisi kualitas pendidikan. Setelah hasilnya diketahui, bisa dilakukan intervensi perbaikan bagi sekolah yang belum baik.  Hanya, saya belum melihat intervensi kualitas pendidikan berbasis nilai ujian nasional. Misalnya, pada rata-rata nilai siswa di daerah tertentu yang rendah, harus dilihat langsung apa penyebabnya. Sebab, bisa jadi gurunya kurang. Atau, layanan penunjang pendidikan seperti perpustakaan dan laboratorium yang tidak memenuhi.  Saya tegaskan, ketika ada sekolah yang nilai unasnya jeblok, jangan langsung sekolah itu dicap gagal. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah harus melihat lebih dalam apa penyebabnya. Kemudian, dicarikan solusi yang sesuai.  Disarikan dari wawancara dengan Hilmi Setiawan

Problem Lemahnya Pengawasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/virus-yang-serang-unbk-di-sman-4-medan-teridentifikasi_m_.jpg" alt="UNBK di SMAN 4 Medan yang sempat terserang virus." width="100%">
<figcaption>UNBK di SMAN 4 Medan yang sempat terserang virus.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Virus yang menyerang server di SMA Negeri 4 Medan berhasil teridentifikasi. Tim Help Desk UNBK Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengidentifikasi sebagai virus trojan. Virus tersebut membuat 331 siswa gagal mengikuti ujian dan harus mengikuti ujian susulan. "Virusnya jenis trojan. Terjangkit karena hardisk kurang steril," ucap&nbsp;Duta Salendra, Help Dask UNBK Disdik Provinsi Sumut&lrm;, kepada wartawan di Medan, Selasa, (2/4). Hal serupa, lanjut Duta, pernah terjadi pada pelaksanaan UNBK di Sumut. Namun, virus menyerang &lrm;saat simulasi UNBK. Bukan di hari pelaksanaan ujian yang digelar setiap tahun. Vvirus yang berasal hardisk tidak steril itu, katanya, menyebar kejaringan seluruh server di SMA Negeri 4 Medan di Jalan Gelas, Medan, Senin, 1 April 2019 kemarin. Beruntung kondisi bisa terkendali. Pelaksanaan UNBK pun berlangsung lancar kembali. "Saat menginstalnya, dicolokan saat hardisknya sudah terjangkit. Satu jaringan, jadi kena yang lainnya," bebernya. Duta memastikan, hal itu bukanlah &nbsp;ulah dari hacker. Karena, aksi hacker bisa dilakukan bila terkoneksi dengan jaringan internet. Sedangkan UNBK saat ini semi online. Koneksi ke jaringan internet saat mengupload hasil jawaban ujian dari peserta ke server milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta. &nbsp; "Tidak ada hacker, koneksi ke pusat atau ke internet saat upload saja.Masukan passwordnya kita dapat secara offline pada pagi hari. Istilahnya, token. Kita minta baru muncul, semi online. Tipe onlie, ada offline," tutur Duta. Diberitakan sebelumnya, UNBK di SMA Negeri 4 Medan sempat mengalami gangguan. Dari &lrm;535 siswa, 331 siswa gagal melaksanakan UNBK. Ratusan siswa itu, akan mengikuti UNBK susalan pada 15 April 2019 mendatang dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kini, pihak tim Help Desk terus stanby untuk mengatasi hal serupa agar tidak terjadi kembali.

Virus yang Serang UNBK di SMAN 4 Medan Teridentifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/diserang-virus-unbk-di-sma-negeri-4-medan-sempat-terganggu_m_.jpg" alt="Siswa SMA Negeri 4 melaksanakan UNBK setelah sempat terganggu karena serangan virus, Senin (1/4)." width="100%">
<figcaption>Siswa SMA Negeri 4 melaksanakan UNBK setelah sempat terganggu karena serangan virus, Senin (1/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang berlangsung di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Medan sempat mengalami gangguan, Senin (1/4). Hal itu dikarenakan, jaringan di laptop yang digunakan para siswa sekolah tersebut eror. Para peserta yang mengikuti UNBK pun panik. Kepala Sekolah SMAN 4 Medan, Ramly mengatakan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 09.00 WIB. Saat itu UNBK gelombang pertama tengah berlangsung. "Tiba-tiba server eror dan diduga karena ada virus yang langsung menyebar ke beberapa server di laptop dan komputer yang digunakan untuk UNBK,&rdquo; jelas Ramly, Senin (1/4). Dampaknya, para siswa dan siswi yang mengikuti ujian di gelombang pertama pada pukul 08.00 WIB hingga 10.00 WIB terpaksa harus mengikuti ujian susulan. &ldquo;Kita tidak tahu darimana asal virus itu. Namun, setelah dideteksi, ternyata virus tersebut cukup kejam dan cukup cepat menyebar,&rdquo; paparnya. Gangguan tersebut pun langsung dilaporkan ke Dinas Pendidikan pusat melalui Dinas Pendidikan Sumatera Utara (Sumut). Respon cepat yang dilakukan berhasil mengatasi virus walau belum 100 persen. &ldquo;Virus berangsur-angsur bisa dipulihkan. Siswa bisa mengikuti ujian, namun tidak semua,&rdquo;ungkap Ramly. Meski bisa teratasi, siswa yang ikuti ujian gelombang pertama yang terkena dampak paling banyak dari gangguan server. Diawal, ia berharap para siswa bisa mengulang ujian. Tetapi, perpanjangan waktu yang diminta tidak mencukupi. Alhasil, para siswa mau tidak mau harus mengikuti ujian susulan. Dari 535 siswa di SMAN 4 Medan yang mengikuti UNBK, sekitar 200 siswa harus mengalami kendala pada pelaknsanaan UNBK di hari pertama. Hingga pukul 18.30 WIB, masih ada beberapa siswa dan siswi yang melaksanakan ujian di beberapa ruangan yang disediakan. Sementara siswa yang belum sama sekali mendapat giliran ujian tetap menanti di luar kelas. Mereka mengunggu untuk mendapatkan jawaban bagaimana nasib mereka di UNBK hari pertama. "Malam ini semua sudah stabil. Namun, saya berharap besok tidak terjadi kendala. Saya juga meminta kepada teknisi dari dinas pendidikan untuk tetap stanby. Agar bila terjadi yang tak diinginkan segera teratasi,&rdquo; tandasnya.

Diserang Virus, UNBK di SMA Negeri 4 Medan Sempat Terganggu

unbk 2019

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#unbk 2019

Berita Terkini