<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/nadiem-makarim-pjj.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengganti syarat kelulusan peserta didik yang sebelumnya melalui ujian nasional (UN), kini menjadi asesmen dan survei karakter atau asesmen kompetensi minimum (AKM). Rencananya, AKM ini akan diimplementasikan pada tahun depan.  Mengenai itu, Mendikbud Nadiem Makarim akan mempersiapkan terlebih dahulu apa saja yang harus dipersiapkan dalam standar asesmen dan survei karakter. Salah satunya terkait sarana dan prasarana.  "Kami sudah siapkan alat-alat teknologi informasi dan komunikasi, paling tidak pada tahun ini. Ini untuk antisipasi tahun depan. Jadi, Insya Allah akan siap dari sisi infrastruktur," imbuh dia dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR secara virtual, Rabu (23/9).  Pihaknya pun akan terus mendorong peningkatan sumber daya manusia (SDM) untuk mengelola sarana prasarana itu. Halangan terbesar dalam pengembangan asesmen kompetensi dan survei karakter saat ini adalah Covid-19.  Maka dari itu, mantan bos Gojek ini meminta kepada pemangku kepentingan di dunia pendidikan untuk membantu merealisasikan hal tersebut. Keterlibatan pemerintah daerah pun sangat diharapkan.  "Ini butuh dukungan Pemda untuk penerapan skala nasional asesmen kompetensi yang menggantikan UN. Tahun depan kita harus bisa dan tantangannya luar biasa dengan protokol kesehatan yang kami lakukan," jelas dia.  Menurut Nadiem, AKM ini merupakan upaya pemerintah dalam memerdekakan siswa. Maksudnya adalah kebebasan peserta didik dari diskriminasi sistemik yang berdampak pada pembelajaran atau pemerolehan materi.  "AKM ini memerdekakan anak kita dari apapun. Bahwa pembelajaran bukan masalah menguasai materi, tapi kemampuan mengolah informasi dan kritis," tuturnya.  Sebagai informasi, pada 2021 Kemendikbud akan mengalokasikan anggaran untuk penyempurnaan AKM sebesar Rp 478,4 miliar. Rinciannya yaitu sebesar Rp 358,2 miliar untuk AKM dan akreditasi, dan sebesar Rp 120,2 miliar untuk pendampingan pemerintah daerah terkait AKM.  https://www.youtube.com/watch?v=wJaSYjEpUkk

Nadiem Makarim: Infrastruktur Pengganti Ujian Nasional Sudah Siap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Nadiem-Makarim-di-perpustakaan-Kemendikbud-Fedrik.jpg" alt="HARAPAN BARU: Mendikbud Nadiem Makarim meninjau perpustakaan di kantor Kemendikbud, Jakarta, kemarin (23/10). (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>HARAPAN BARU: Mendikbud Nadiem Makarim meninjau perpustakaan di kantor Kemendikbud, Jakarta, kemarin (23/10). (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Ade Erlangga Masdiana mengatakan bahwa selama ini anggaran yang dikeluarkan pemerintah sangat besar dalam mengadakan Ujian Nasional (UN). Bila UN nantinya ditiadakan, sisa anggaran UN tersebut bisa dialokasikan pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan.  ‎"Selama ini biaya (untuk UN, Red) ratusan miliar. Bisa kita alokasikan misalnya untuk pengembangan infrastruktur bisa memperbaiki sekolah-sekolah," ujar Erlangga dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (14/12).  Erlangga menambahkan, anggaran UN tersebut juga bisa dialokasikan untuk‎ meningkatkan taraf hidup para guru. ‎  "Bisa juga untuk menyejahterakan guru-guru yang ada. Jadi bisa kita alihkan ke banyak hal lain," katanya.  Sekadar informasi, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan UN hanya akan ada di 2020. Setelah itu formatnya akan diganti. Sehingga di 2021 tidak lagi ada UN. "Pada tahun 2021 UN akan diganti menjadi asesemen kompetisi minimum dan survei karakter," ujar Nadiem.

Kemendikbud: Sisa Anggaran UN bisa Dialokasikan buat Perbaikan Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/putra-sejak-jadi-wali-kota-solo-watak-jokowi-sudah-milenial_m_.jpg" alt="Wakil Direktur Komunikasi Politik TKN Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, Putra Nababan menilai watak Jokowi sudah milenial sejak dari dulu." width="100%">
<figcaption>Wakil Direktur Komunikasi Politik TKN Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, Putra Nababan menilai watak Jokowi sudah milenial sejak dari dulu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi X DPR Putra Nababan menyambut baik rencana penghapusan Ujian Nasional (UN) pada 2021 nanti. Menurut Putra, UN memang sudah tak tepat diterapkan saat ini.  ‎"Kita happy dengan apa yang dilakukan Mendikbud. Tolong jangan terlalu lama," ujat Putra dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (14/12).  Dalam rapat di di DPR yang berlangsung Kamis 12 Desember 2019 kemarin, tidak ada anggota dewan yang menolak digantikannya UN dengan asesmen kompetisi dan survei karakter‎. Semuanya menyambut baik dengan usulan penghapusan UN yang dicetuskan Mendikbud Nadiem Makarim tersebut.  ‎"Saya tidak melihat Komisi X tidak ada yang setuju, karena memang semuanya setuju," katanya.  Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berujar, keputusan yang dibuat Nadiem ini menggambarkan bahwa Nadiem adalah sosok menteri yang diinginkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).  "Pak Jokowi ingin menteri yang out of the box, yang inovatif. Nadiem bisa membuat terobosan dan lompatan jauh," ungkapnya.  Sekadar informasi, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan UN hanya akan ada di 2020. Setelah itu formatnya akan diganti. Sehingga di 2021 tidak lagi ada UN. "Pada tahun 2021 UN akan diganti menjadi asesemen kompetisi minimum dan survei karakter," ujar Nadiem.

Komisi X DPR Setuju UN Dihapus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Mendikbud-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Mendikbud Nadiem Makariem - Dery Ridwansah (1)" width="100%">
<figcaption>Mendikbud Nadiem Makariem - Dery Ridwansah (1)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mendikbud Nadiem Makarim berencana menghapus Ujian Nasional (UN) pada 2021 mendatang. Mengomentari hal tersebut, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Ade Erlangga Masdiana mengatakan UN memang sudah tidak pas lagi digunakan saat ini.  Menurut Erlangga, hasil UN sudah tidak relevan lagi ketika siswa masuk ke tingkat universitas. "Jadi masuk perguruan tinggi itu nggak kepakai juga, apalagi ini UN biaya sangat besar," ujar Erlangga dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (14/12).  Erlangga menambahkan, UN ini juga tidak efektif karena siswa dipaksa untuk menghafal materi yang telah diberikan oleh para guru. "Karena dipaksa menghafal, siswa jadi stres," tegasnya.  Erlangga menuturkan, setelah UN nanti ditiadakan, sekolah lah yang akan menentukan kelulusan siswa. Mereka tidak perlu lagi mengisi soal-soal ujian yang dibuat oleh pemerintah sehingga sekolah bisa menentukan target-target kurikulum siswa.  ‎Nadiem, kata Erlangga, juga ingin melakukan pengembangan karakter bagi para siswa sekolah untuk menumbuhkan karakter siswa yang akan jauh lebih berguna ketika siswa sudah melangkah ke perguruan tinggi maupun dunia kerja.

Kemendikbud: UN Memaksa Siswa untuk Menghafal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/ketum-pb-pgri.jpg" alt="Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi. (Mia/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi. (Mia/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim meniadakan Ujian Nasional (UN). Nantinya pada 2021 siswa akan menggunakan asesemen kompetisi minimum dan survei karakter.  Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Indonesia (PGRI), Didi Suprijadi mengatakan mendukung ditiadakannya UN. Namun harus lengkap kajianya. "‎Kami dari PGRI setuju-setuju saja, tapi harus hari-hati juga," ujar Didi dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (14/12).  Didi membeberkan pada tahun 2021 telah mengadakan survei kepada guru-guru di Indonesia. Hasilnya mayoritas guru menolak sistem kelulusan siswa menggunakan mekanisme UN. "Itu guru setelah ditanya seluruh Indonesia 70 persen minta dihapus. Itu kita riset dari tahun 2012," katanya.  Hasil itu pernah diberikan kepada Mendikbud Mohammad Nuh. Namun dia binggung kenapa riset yang ia buat bersama dengan teman-teman di PGRI tidak ditindak lanjuti. Sehingga Didi menilai keputusan ‎Nadiem Makarim sudah tepat dalam mengganti UN dengan menggunakan asesemen kompetisi minimum dan survei karakter‎ yang akan diterapkan.  "Jadi itu sudah disampaikan ke Mendikbud era Pak SBY, jadi memang membangun UN ini bagi guru agak susah-susah gampang," ungkapnya.  Sekadar informasi, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan UN hanya akan ada di 2020. Setelah itu formatnya akan diganti. Sehingga di 2021 tidak lagi ada UN. "Pada tahun 2021 UN akan diganti menjadi asesemen kompetisi minimum dan survei karakter," ujar Nadiem.  Nadiem menjelaskan kenapa UN tetap dilakukan sampai dengan 2020. Alasannya karena sudah dilakukan persiapan adanya pelaksanaan UN tersebut. Sehingga tidak bisa serta merta dihapus. Sementara sudah ada persiapan. Alasan UN diganti karena berdasarkan survei dan diskusi dari beberapa pihak termasuk juga dengan orangtua siswa.  Hasilnya adalah tidak baik. Karena siswa fokusnya menghapal materi yang telah dipelajari. Adanya UN ini juga menurut Nadiem belum menyentuh kepada karakter siswa. Sehingga ia menilai UN hanya akan ada sampai 2020. Setelah itu asesemen kompetisi minimum dan survei karakter‎ yang akan diterapkan.

PGRI: 70 Persen Guru Minta UN Dihapus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/putra-sejak-jadi-wali-kota-solo-watak-jokowi-sudah-milenial_m_.jpg" alt="Wakil Direktur Komunikasi Politik TKN Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, Putra Nababan menilai watak Jokowi sudah milenial sejak dari dulu." width="100%">
<figcaption>Wakil Direktur Komunikasi Politik TKN Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, Putra Nababan menilai watak Jokowi sudah milenial sejak dari dulu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menghapus Ujian Nasional (UN). Nantinya pada 2021, pelajar akan melakukan asesemen kompetisi minimum dan survei karakter‎ sebagai pengganti UN.  Anggota Komisi X DPR Putra Nababan mengatakan digantinya UN memang sudah lama diinginkan banyak pihak. Termasuk siswa dan para orangtua murid.‎ Karena dia mendapat informasi para siswa menjadi stres adanya UN. "Itu aspirasi kita juga. Karena kita tahu banyak anak ini menjadi stres," ujar Putra Nababan dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (14/12).  Dia juga melihat pernah ada para siswa menggelar doa bersama bersama. Hal itu dilakukan supaya sang anak lulus sekolah. Nah hal ini yang harus diubah. Jangan membuat anak dan orang tua siswa menjadi stres.  "Karena ada orang tua mengelar doa bersama untuk anak anaknya, jadi itu sudah menjadi harapan kita ingin mewujudkan UN diubah," katanya.  Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengatakan saat dirinya turun di masyarakat banyak para orang tua menitipkan pesan supaya UN dihapuskan. Sehingga langkah‎ yang dilakukan Nadiem Makarim sudah tepat.  ‎‎"Kita kalau turun ke masyarakat ditanyakan soal nasib guru, UN karena kita banyak ketemu orang tua dan ketemu anak murid," ungkapnya  Sekadar informasi, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan UN hanya akan ada di 2020. Setelah itu formatnya akan diganti. Sehingga di 2021 tidak lagi ada UN. "Pada tahun 2021 UN akan diganti menjadi asesemen kompetisi minimum dan survei karakter," ujar Nadiem.  Nadiem menjelaskan kenapa UN tetap dilakukan sampai dengan 2020. Alasannya karena sudah dilakukan persiapan adanya pelaksanaan UN tersebut. Sehingga tidak bisa serta merta dihapus. Sementara sudah ada persiapan.  Alasan UN diganti karena berdasarkan survei dan diskusi dari beberapa pihak termasuk juga dengan orang tua siswa. Hasilnya adalah tidak baik. Karena siswa fokusnya menghapal materi yang telah dipelajari. Adanya UN ini juga menurut Nadiem belum menyentuh kepada karakter siswa. Sehingga ia menilai UN hanya akan ada sampai 2020. Setelah itu asesemen kompetisi minimum dan survei karakter‎ yang akan diterapkan.

Banyak Siswa Menjadi Stres, Putra Nababan Sutuju UN Diganti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Mendikbhd-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Nadiem Makarim memiliki trobosan baru untuk dunia pendidikan. Sebab, Ujian Nasional (UN) ditiadakan pada 2021. UN akan diganti dengan asesemen kompetisi minimum dan survei karakter.  Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Ade Erlangga Masdiana mengatakan adanya penghapusan UN ini berdasarkan beberapa masukan dari banyak pihak. "Ini masukan dari LSM, pemangku kebijakan, masukan dari para eselon," ujar Erlangga dalam diskusi di kawan Menteng, Jakarta, Sabtu (14/12).  Erlangga mengatakan, Mendikbud Nadiem Makarim menginginkan tidak ada lagi siswa yang gusar adanya UN ini. Mendikbud ingin melihat anak-anak bahagia di sekolah. Terlabih tidak ada kegusaran lagi bagi para orang tua murid.  "Jadi ingin meciptakan di sekolah suasana happy, karena pendiikan harus meciptakan suasan bahagia bagi siswa, guru dan orang tua," ungkapnya.  Erlangga mengatakan dari dulu sudah banyak yang mengkritik standar kelulusan siswa dengan adanya UN ini. Sehingga banyak siswa yang menjadi stres karena menganggap UN itu momok yang menakutkan. "Jadi orangtua stres anaknya juga, dan guru juga ditekan supaya anak berprestasi," ungkapnya.  Sekadar informasi, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan UN hanya akan ada di 2020. Setelah itu formatnya akan diganti. Sehingga di 2021 tidak lagi ada UN. "Pada tahun 2021 UN akan diganti menjadi asesemen kompetisi minimum dan survei karakter," ujar Nadiem.  Nadiem menjelaskan kenapa UN tetap dilakukan sampai dengan 2020. Alasannya karena sudah dilakukan persiapan adanya pelaksanaan UN tersebut. Sehingga tidak bisa serta merta dihapus. Sementara sudah ada persiapan.  Alasan UN diganti karena berdasarkan survei dan diskusi dari beberapa pihak termasuk juga dengan orang tua siswa. Hasilnya adalah tidak baik. Karena siswa fokusnya menghapal materi yang telah dipelajari. Adanya UN ini juga menurut Nadiem belum menyentuh kepada karakter siswa.  Sehingga Nadiem menilai UN hanya akan ada sampai 2020. Setelah itu asesemen kompetisi minimum dan survei karakter‎ yang akan diterapkan. "Jadi memang belum menyentuh karekter siswa secara holistik," tuturnya.

Hilangkan UN, Mendikbud Ingin Ciptakan Suasana Happy di Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bimbel-online-milik-kemendikbud-kurang-diminati-begini-saran-pgri_c_279889.jpg" alt="Rumah Belajar, situs bimbel online." width="100%">
<figcaption>Rumah Belajar, situs bimbel online.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah pernyataan Menteri Pendidikan dan Budaya Nadiem Makarim yang mengatakan akan menhentikan pelaksanaan ujian nasional (UN), pihak bimbingan belajar (Bimbel) mengaku tidak khawatir akan hal tersebut.  "Enggak khawatir karena kebutuhan akan ilmu tidak akan pernah habis," jelas pemilik Bimbel Pak Dhani, Mardhani kepada JawaPos.com, Jakarta, Sabtu (14/12).  Ia berharap kepada Mendikbud baru tersebut agar terus membuat terobosan-terobosan baru di dunia pendidikan. Khususnya untuk pendidikan karakter.  "Seperti penanaman akhlak dan mengasah bakat pada bidang yang di kuasai setiap siswa. Semoga niat baik dari pak Mentri dapat terealisasi kan," tuturnya.  Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ira sebagai pemilik Rumah Belajar Al Fath, ia berkata penghapusan UN tidak terlalu berpengaruh pada pendapatannya. Pasalnya, ditempat mengajarnya tidak difokuskan untuk menghadapi UN.  "Anak-anak yang belajarnya bukan buat UN, dari level TK hingga SMA. Jadi InsyaAllah malah lebih yakin akan banyak yang daftar karena adanya perubahan sistem belajar ini," terangnya.  Keinginannya adalah pendidikan di Indonesia dapat terus meningkat, namun tidak dengan membuat kebijakan kontroversi tanpa kajian. Perubahan kebijakan pun harus diimbangi dengan kesejahteraan para guru.  "Memberi pembelajaran bagi guru dan siswa untuk mengikuti perkembangan teknologi, inovatif dan lebih terbuka, yang diinisiasi oleh pemerintah dan bisa diakses secara gratis, sehingga semua kalangan bisa ikut merasakan manfaatnya. Membuat kompetisi-kompetisi seperti olimpiade namun dengan berbagai level dan rutin baik offline maupun online untuk memacu siswa maupun guru meningkatkan ketrampilan penalaran," jelasnya.  Sedangkan Wilda dari Bimbel VISI menyebutkan memang akan ada dampak terhadap minat untuk mengambil pelajaran tambahan. Akan tetapi, karena pihaknya tidak terlalu fokus pada UN, maka hal itu kurang mempengaruhi pendapatan mereka.  "Kami yakin UN ada atau tidak, tidak terlalu berdampak banyak dengan jumlah siswa, karena moto kami "membuat belajar lebih menyenangkan" jadi fokus kami bukan nilai UN saja tapi yang penting nilai harian mereka," tuturnya.  "Semoga dengan Menteri yang baru kebijakan baru lebih pro ke perbaikan pendidikan, bukan malah mengacaukan jalannya pendidikan," tutupnya.

Tak Takut Pendapatan Menurun, Ini Harapan Pihak Bimbel Pada Mendikbud

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/7-provinsi-siap-gelar-ujian-nasional-smp-sma-berbasis-komputer_c_287297.jpg" alt="UNBK 2019: Pada 2019 ini 7 provinisi siap menggelar ujian nasional berbasis komputer untuk tingkat SMP dan SMA. (Arifin/Radar Sampit/Jawa Pos Group)" width="100%">
<figcaption>UNBK 2019: Pada 2019 ini 7 provinisi siap menggelar ujian nasional berbasis komputer untuk tingkat SMP dan SMA. (Arifin/Radar Sampit/Jawa Pos Group)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memutuskan menghapus Ujian Nasional (UN) mulai 2021. Pelaksanaan UN terakhir pada 2020. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Ade Erlangga Masdiana mengatakan ternyata banyak siswa yang mengeluh terkait adanya UN.  Terkait hal itu, Mendikbud Nadiem disebutnya menginginkan anak-anak bisa belajar lebih senang. Bahkan, Erlangga mengatakan adanya UN belum membuat siswa merdeka.  "Iya belum merdeka (adanya UN), karena banyak sekali yang komplain," ujar Erlangga dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (14/12).  Menurut Erlangga adanya UN membuat anak-anak mencapai skor-skor tertentu supaya bisa lulus sekolah. Sehingga mereka mengeluhkan adanya UN yang dirasa sangat memberatkan.  "Anak-anak dipaksa untuk mencapai skor-skor tertentu, orang tua stres dan anaknya juga stres," imbuhnya.  Sekadar informasi, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan UN hanya akan ada pada 2020. Setelah itu formatnya akan diganti. Sehingga pada 2021 tidak lagi ada UN.  “Pada 2021, UN akan diganti menjadi asesmen kompetisi minimum dan survei karakter,” ujar Nadiem.  Nadiem menjelaskan alasan UN tetap dilakukan sampai dengan 2020. Karena sudah dilakukan persiapan adanya pelaksanaan UN tersebut. Sehingga tidak bisa serta merta dihapus. Sedangkan alasan UN diganti karena berdasarkan survei dan diskusi dari beberapa pihak termasuk juga dengan orang tua siswa, hasilnya tidak baik. Karena siswa fokusnya menghapal materi yang telah dipelajari.  Menurut Nadiem, UN juga belum menyentuh kepada karakter siswa. Sehingga dia memutuskan UN hanya akan ada sampai 2020. Setelah itu asesmen kompetisi minimum dan survei karakter‎ yang akan diterapkan.  “Jadi memang belum menyentuh karakter siswa secara holistik,” tutur Nadiem.

Kemendikbud Sebut Keberadaan UN Belum Membuat Siswa Merdeka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tingkatkan-gairah-belajar-pemerintah-genjot-promosi-bimbel-online_m_.jpg" alt="Ilustrasi bimbel online" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bimbel online</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencananya pada 2020 ujian nasional (UN) akan menjadi yang terakhir kalinya diselenggarakan. Sistem pendidikan pun akan berubah, salah satunya adalah dengan adanya asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.  Pihak bimbingan belajar (Bimbel) pun mengaku akan terus beradaptasi dengan sistem pendidikan yang akan pemerintah tetapkan. Seperti Mardhani sebagai pemilik Bimbel Pak Dhani yang mengatakan sistem baru akan ada nilai kurang dan lebihnya, maka dari itu pengajar harus kreatif memodifikasi metode pengajaran.  "Jadi saat mengajar selalu menyenangkan dan di rindukan bagi siswa. Sistem atau kurikulum akan beradaptasi dengan sendirinya, guru harus mampu berkembang dan belajar untuk menguasai pembaruan metode dalam mengajar, karena setiap anak berbeda dalam pengajarannya pada setiap fase jaman," kata dia kepada JawaPos.com, Jakarta, Sabtu (14/12).  Rumah Belajar Al Fath yang dipimpin Ira, mengatakan bahwa tidak akan ada kesulitan jika terdapat perubahan sistem pendidikan. Sebab, pengajarannya hanya harus disesuaikan saja seiring dengan sistem baru.  "Dengan cara merubah pola pendekatan pembelajaran yang berbasis penalaran dan lebih mempersiapkan anak-anak di setiap level kelasnya. Cara belajarnya tetap sama, pemahaman konsep 30 persen kemudian latihan soal 70 persen dengan memperbanyak porsi soal-soal penalaran," tuturnya.  Pengurus Bimbel VISI Wilda bahkan mengaku telah menyiapkan jauh-jauh hari apabila ada perubahan sistem pendidikan. Selain itu, murid di Bimbel VISI juga tidak terlalu fokus untuk mengejar nilai UN saja.  "Kami di sini fokusnya tidak hanya UN, namun juga mengejar sekolah swasta favorit yang mana penerimaan mereka tidak merujuk pada nilai UN tapi nilai tes sekolah itu sendiri, di kami hampir 80 persen siswa yang ikut Bimbel VISI ingin masuk SMP atau SMA swasta favorit, sisanya baru SMP atau SMA Negeri," terangnya.

Mendikbud Hapus UN, Bimbel Siap Adaptasi Sistem Pendidikan Baru

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#un dihapus

Berita Terkini