<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/25/ctKU4CT1f8vu3NEA6i5bxMFI9tXukkKKUnGHmIHX-255377529.jpg" alt="Ilustrasi demo buruh. (Dokumentasi Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi demo buruh. (Dokumentasi Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ribuan buruh mengepung kawasan Monas, Jakarta Pusat, pada Selasa (30/12). Massa membawa dua tuntutan keras untuk Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM). Yakni, segera kembalikan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) sesuai usulan Bupati/Wali Kota dan hentikan aksi pencitraan di media sosial. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan, kebijakan KDM saat ini sangat melukai hati para pekerja di 19 wilayah Jawa Barat. Ia menuding adanya ketidakkonsistenan antara janji manis di depan serikat buruh dengan realita kebijakan yang diteken. "Tanggal 17 September itu mengumpulkan seluruh pimpinan serikat buruh dan mengatakan tidak akan merubah satu titik koma pun terhadap keputusan yang direkomendasikan oleh Bupati dan Walikota. Tapi apa, dia berbohong," tambahnya. Kemarahan buruh memuncak karena kebijakan KDM dianggap menabrak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 yang baru saja diteken Presiden Prabowo Subianto. Menurut Iqbal, Gubernur tidak memiliki wewenang untuk mengubah besaran UMSK yang telah direkomendasikan oleh kepala daerah tingkat kabupaten/kota. "KDM telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto, yang berasal dari partai yang sama. Di situ dikatakan bahwa UMSK tidak bisa dirubah oleh Gubernur. Yang bisa dipertimbangkan untuk dirubah sesuai kebutuhan adalah UMK," jelasnya. Ia pun menyindir apakah langkah berani KDM ini ada kaitannya dengan ambisi politik menuju kursi RI-1. "Jangan-jangan ini belum tentu benar ya, mentang-mentang surveinya sudah nomor dua sebagai calon presiden, mulai nakal ingin menampilkan kebijakan sendiri yang tidak sesuai dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto," sindir Iqbal. Said Iqbal juga menyoroti gaya kepemimpinan KDM yang dianggap terlalu fokus pada image di dunia maya ketimbang substansi kebijakan bagi rakyat kecil. Ia meminta KDM belajar dari kegagalan Gubernur Jawa Barat sebelumnya, Ridwan Kamil. "Lihat Gubernur Jawa Barat sebelumnya, menggunakan kekuatan media sosial hanya untuk mengangkat citra tapi tidak melayani masyarakat sesungguhnya, termasuk buruh dalam kasus UMSK," tegas Said Iqbal. <h3>Ancaman Demo Susulan dan Gugatan PTUN</h3> Massa yang hadir dari pusat industri seperti Bekasi, Karawang, Purwakarta, hingga Subang mengancam akan terus turun ke jalan. Jika pemerintah pusat tidak menegur KDM, buruh siap melakukan aksi berjilid-jilid. "Bilamana Pemerintah Pusat tidak mau meminta KDM mengembalikan UMSK Jawa Barat tersebut, maka aksi akan berlanjut. Habis lebaran, aksi lagi. Sampai kapan? Sampai KDM mematuhi Peraturan Pemerintah," imbuhnya. Diketahui, saat ini perwakilan buruh telah diterima oleh pihak istana. Adapun yang menemui buruh ialah Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI Afriansyah Noor dan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg). &nbsp;

Ribuan buruh demo di Monas minta Dedi Mulyadi kembalikan UMSK Jabar dan hentikan pencitraan di medsos.

Dua Tuntutan Demo Buruh di Monas: Kembalikan UMSK dan Stop Pencitraan di Sosmed

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/30/KEDJXjDdqwOBSHSmtQ0kPunhJIdgrT6vnyMtK9Zt-110005363.jpg" alt="Ribuan buruh menggelar aksi di kawasan Monas, Jakarta Pusat, menuntut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengembalikan UMSK di 19 wilayahnya. (Ryandi Zadomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ribuan buruh menggelar aksi di kawasan Monas, Jakarta Pusat, menuntut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengembalikan UMSK di 19 wilayahnya. (Ryandi Zadomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ribuan buruh menggelar aksi di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (30/12). Mereka menuntut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM untuk mengembalikan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di 19 wilayahnya. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuturkan, tuntutan buruh sangat sederhana. Yakni, kembalikan nilai kenaikan UMSK sesuai rekomendasi kepala daerah setempat.&nbsp; Ia menyayangkan sikap KDM yang dianggap lebih mementingkan citra di media sosial ketimbang nasib pekerja. "Alasannya, KDM jangan terlalu pencitraan. Enough is enough, stop pencitraan. Lihat Gubernur Jawa Barat sebelumnya, menggunakan kekuatan media sosial hanya untuk mengangkat citra tapi tidak melayani masyarakat sesungguhnya, termasuk buruh dalam kasus UMSK," tegas Said Iqbal di Monas, Selasa (30/12). Ia juga menuding adanya ketidakkonsistenan antara ucapan dan tindakan sang Gubernur.&nbsp; "Tanggal 17 September itu mengumpulkan seluruh pimpinan serikat buruh dan mengatakan tidak akan merubah satu titik koma pun terhadap keputusan yang direkomendasikan oleh Bupati dan Walikota. Tapi apa, dia berbohong," tambahnya. <h3>Tudingan Pelanggaran PP Nomor 49 Tahun 2025</h3> Isu ini semakin memanas karena kebijakan KDM dianggap bertolak belakang dengan aturan yang diteken Presiden Prabowo Subianto. Menurut Said Iqbal, UMSK adalah wilayah yang tidak boleh diutak-atik oleh Gubernur. "KDM telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto, yang berasal dari partai yang sama. Di situ dikatakan bahwa UMSK tidak bisa dirubah oleh Gubernur. Yang bisa dipertimbangkan untuk dirubah sesuai kebutuhan adalah UMK," jelasnya. Said Iqbal bahkan mempertanyakan motif di balik keberanian KDM menabrak aturan tersebut. Ia menyinggung status KDM yang saat ini memiliki elektabilitas tinggi di bursa calon presiden. "Jangan-jangan ini belum tentu benar ya, mentang-mentang surveinya sudah nomor dua sebagai calon presiden, mulai nakal ingin menampilkan kebijakan sendiri yang tidak sesuai dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto," sindir Iqbal. <h3>Ancaman Aksi Berlanjut Hingga Gugatan Hukum</h3> Massa buruh yang hadir berasal dari berbagai titik industri strategis seperti Bekasi, Karawang, Purwakarta, hingga Subang. Mereka mengancam tidak akan berhenti melakukan aksi jika tuntutan tidak dipenuhi. "Bilamana Pemerintah Pusat tidak mau meminta KDM mengembalikan UMSK Jawa Barat tersebut, maka aksi akan berlanjut. Habis lebaran, aksi lagi. Sampai kapan? Sampai KDM mematuhi Peraturan Pemerintah," kata Said Iqbal. Selain aksi jalanan, KSPI juga menyiapkan langkah legal untuk membatalkan kebijakan tersebut. "Cara lain, kami juga sedang mempersiapkan gugatan PTUN terhadap keputusan KDM ini," imbuhnya.

Ribuan buruh di Jakarta menuntut Gubernur KDM untuk mengembalikan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota.

Said Iqbal Sebut Gubernur Jabar KDM Langgar Aturan Prabowo: UMSK Tidak Boleh Diubah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/26/IMG-20251222-WA0349-1200x630-632498486.jpg" alt="Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Probolinggo saat mengusulkan UMK. (Diskominfo Kabupaten Probolinggo/Antara)" width="100%">
<figcaption>Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Probolinggo saat mengusulkan UMK. (Diskominfo Kabupaten Probolinggo/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Probolinggo 2026 resmi ditetapkan sebesar Rp 3.164.526. Hal itu berdasar Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/KPTS/013/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jatim 2026. &rdquo;Alhamdulillah, Surat Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten sudah turun,&rdquo; kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Probolinggo Saniwar seperti dilansir dari Antara, Jumat (26/12). Besaran UMK 2026 tersebut mengalami kenaikan Rp 175.119 atau sekitar 6 persen dibandingkan UMK Kabupaten Probolinggo 2025 sebesar Rp 2.989.407. UMK baru mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026. Selain UMK, Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Kabupaten Probolinggo 2026 juga ditetapkan sebesar Rp 3.317.559. Penetapan itu juga tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/938/KPTS/013/2025 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2026. UMSK Kabupaten Probolinggo 2026 tersebut khusus berlaku untuk sektor ketenagalistrikan, termasuk PLTU Paiton yang mencakup sektor dan subsektor pembangkit tenaga listrik. Selanjutnya, pembangkit, transmisi, distribusi serta penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha. Selain itu, UMSK juga berlaku untuk aktivitas penunjang tenaga listrik, pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik serta instalasi listrik lainnya. Penetapan UMSK itu merupakan hasil usulan Dewan Pengupahan Kabupaten Probolinggo dari unsur serikat pekerja yang disetujui oleh Gubernur Jawa Timur melalui rekomendasi Bupati Probolinggo. Usul tersebut didasarkan pada berita acara sidang Dewan Pengupahan Kabupaten Probolinggo tanggal 18 Desember 2025. &rdquo;Penetapan UMK dan UMSK 2026 telah memiliki landasan hukum yang jelas setelah terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur, sehingga pengupahan tahun 2026 sudah memiliki dasar dan landasan hukum bagi seluruh perusahaan, baik swasta, BUMN maupun BUMD,&rdquo; ungkap Saniwar. Dibandingkan tahun sebelumnya, lanjut dia, UMK Kabupaten Probolinggo 2026 mengalami kenaikan yang patut diapresiasi. Pihaknya menyampaikan penghargaan kepada Dewan Pengupahan Kabupaten Probolinggo yang telah berperan aktif hingga terbitnya SK Gubernur, termasuk dalam penetapan upah minimum sektoral. &rdquo;Saya mengapresiasi Dewan Pengupahan, karena SK Gubernur terkait upah minimum sektoral ini akhirnya terbit,&rdquo; ujar Saniwar. Terutama sektor dengan kode KBLI lima digit yang berkaitan dengan kelistrikan atau alat elektrik. Upah pekerjanya ditetapkan lebih tinggi dibandingkan sektor non kelistrikan. Sebagai tindak lanjut, kata dia, Disnaker Kabupaten Probolinggo segera melaksanakan sosialisasi UMK dan UMSK kepada perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten Probolinggo. &rdquo;Kami akan undang sekitar 50 perusahaan, termasuk BUMN dan BUMD. Kegiatan itu dijadwalkan pada Selasa (30/12) agar SK Gubernur ini dapat segera dipahami dan diterapkan oleh seluruh perusahaan,&rdquo; ucap Saniwar.

UMK Kabupaten Probolinggo 2026 resmi ditetapkan sebesar Rp 3.164.526 berdasar Keputusan Gubernur Jatim tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota

UMK Kabupaten Probolinggo 2026 Naik 6 Persen Jadi Rp 3 Juta Lebih

UMSK 2026

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#UMSK 2026

Berita Terkini

Dua Tuntutan Demo Buruh di Monas: Kembalikan UMSK dan Stop Pencitraan di Sosmed

Said Iqbal Sebut Gubernur Jabar KDM Langgar Aturan Prabowo: UMSK Tidak Boleh Diubah

UMK Kabupaten Probolinggo 2026 Naik 6 Persen Jadi Rp 3 Juta Lebih

Download Aplikasi JawaPos.com