<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1802452295027459578" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/21/IMG_20240621_132613-2713734027.jpg" alt="Ketua Umum AMPHURI Firman M. Nur (kiri) bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq Fawzan Al Rabiah di Jakarta (30/4)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum AMPHURI Firman M. Nur (kiri) bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq Fawzan Al Rabiah di Jakarta (30/4).</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> JawaPos.com - Tahun ini pemerintah Arab Saudi membuka layanan umrah lebih cepat, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya umrah baru dibuka tangga 1 Muharram. Tahun ini umrah dibuka lebih cepat dua pekan, yaitu mulai 14 Dzulhijjah 1445 Hijriyah atau bertepatan dengan 20 Juni 2024. Seperti diketahui, setiap tahun layanan umrah dihentikan sementara ketika masuk musim haji. Kemudian dibuka kembali setelah puncak ibadah haji. Kebijakan Arab Saudi itu disambut positif oleh masyarakat Indonesia, khususnya pihak penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU).&nbsp; Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Firman M. Nur mengatakan menyambut baik percepatan pembukaan ibadah umrah itumdia mengatakan ada banyak keuntungan ketika paket umrah berlangsung di tengah musim haji yang belum selesai seratus persen. Seperti diketahui jamaah haji Indonesia saat ini masih di Saudi. Kloter pertama yang kembali ke Indonesia terjadwal pada 22 Juni.&nbsp; Firman mengatakan harga paket umrah saat musim haji masih berlangsung bisa lebih hemat. Karena memanfaatkan kursi kosong pesawat yang menjemput jamaah haji Indonesia. Firman mengatakan otoritas Arab Saudi telah mengizinkan pesawat penjemputan jamaah haji membawa jamaah umrah. "Tentunya ini akan menekan biaya tiket," katanya saat dihubungi Kamis (20/6) malam.&nbsp; Firman juga menyampaikan travel umrah bisa memanfaatkan hotel atau akomodasi yang sudah dikontrak oleh travel haji khusus (PIHK) selama satu musim haji penuh. Hotel yang sudah dikontrak selama satu musim haji itu, banyak yang kosong. Karena jamaahnya sudah kembali ke tanah air.&nbsp; Menurut Firman, Arab Saudi semakin berupaya keras menambah kunjungan jamaah umrah maupun haji. Sampai akhirnya mempercepat dibukanya akses untuk ibadah umrah.&nbsp; Firman mengatakan, Arab Saudi sudah mulai membuka pengajuan visa umrah sejak 12 Dzulhijjah atau 18 Juni lalu. Dengan demikian saat ini jika ada jemaah umrah yang berangkat ke Makkah, mereka akan berpapasan dengan jemaah haji yang masih di sana. Sehingga bisa merasakan auranya musim haji. Firman juga menyampaikan pemerintah Arab Saudi sampai saat ini belum mengeluarkan edaran terbaru terkait kewajiban vaksin meningitis. Dia mengatakan vaksin meningitis hanya diwajibkan bagi jemaah haji. &rsquo;&rsquo;Tidak wajib bagi jemaah umrah,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Dia menceritakan pada 2022 lalu, Saudi sudah membatalkan syarat vaksin meningitis bagi jemaah umrah. Aturan ini tertuang dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi serta Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. &rsquo;&rsquo;Sekali lagi kami tegaskan bahwa sampai hari ini tidak ada edaran dari Saudi, tentang kewajiban vaksin (meningitis) bagi jemaah umrah,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Untuk itu Firman menyampaikan kepada penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) supaya bersiap untuk melayani jemaah umrah musim 1446 hijriyah. Pelayanan harus dilakukan secara maksimal, berkualitas, kemudian harga yang kompetitif. Firman mengingatkan regulasi di Indonesia menegaskan setiap orang dilarang tanpa hak untuk menjadi PPIU dengan mengumpulkan atau memberangkatkan jamaah umrah. Artinya perjalanan umrah baik perorangan maupun kelompok harus melalui PPIU yang berizin resmi dari Kemenag. Tujuannya untuk jaminan kenyamanan, keselamatan, dana aspek pemenuhan syariat ibadahnya. </div> </div> </div> </div>

Diingatkan bahwa perjalanan umrah baik perorangan maupun kelompok harus melalui PPIU yang berizin resmi dari Kemenag.

Saudi Buka Layanan Umrah Lebih Cepat, Biaya Bisa Lebih Hemat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Miqat-hilmi.jpg" alt="Sejumlah jamaah Indonesia berada di Masjid Aisyah di Tan’im untuk memulai miqat atau niat berumrah. (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah jamaah Indonesia berada di Masjid Aisyah di Tan’im untuk memulai miqat atau niat berumrah. (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sejumlah jamaah haji Indonesia tidak cukup melaksanakan umrah wajib atau umrah qudum saja. Mereka melakukan beberapa kali umrah sunah.  Ketentuan dalam pelaksanaan umrah sunah adalah mengambil titik miqat atau dimulainya niat dari sejumlah titik. Lokasi miqat terdekat adalah di Masjid Aisyah di Tan'im.  Senin malam sekitar pukul 21.00 waktu Arab Saudi (WAS) atau Selasa (23/7) dini hari (01.00 WIB) terlihat belasan jamaah mengenakan kain ihram bertuliskan Indonesia menjalankan salat di Masjid Aisyah. Mereka melakukan salat Isya sekaligus di masjid tersebut.  Di antara jamaah Indonesia yang melakukan niat berumrah di Masjid Aisyah adalah Abdurrahim asal kloter JKG-04. Pria 60 tahun itu menuturkan sudah tiga kali melakukan umrah.  Dia menuturkan mumpung sedang berada di Makkah, maka menyempatkan untuk umrah. Dia menceritakan di hotel sudah diimbau untuk menjaga kesehatan dan tidak sering-sering melakukan umrah.  "Ini umrah kan diajak sama rombongan dari KBIH (kelombok bimbingan ibadah haji, Red)," jelasnya. Jadi, untuk keperluan transportasi dari hotel menuju Masjid Aisyah sudah diatur bersama KBIH.  Jamaah Indonesia lainnya yang melakukan miqat di Masjid Aisyah adalah Eman Abdurrahmah. Jamaah dari Kloter JKG-04 itu menuturkan juga sudah tiga kali melakukan umrah.  Apakah tidak takut capek menjelang puncak musim haji nanti? "Insyallah tidak," tuturnya.  Dia mengakui bahwa sudah diberikan sosialisasi supaya tidak sering-sering umrah. Namun, keputusan tetap di tangan jamaah masing-masing.  Bagi yang siap untuk menjalankan ibadah umrah sunah kembali diperbolehkan. Bagi yang ingin istirahat di hotel juga diperboelhkan.  Eman menjelaskan setiap kali melakukan ibadah umrah, waktu yang dibutuhkan sekitar dua jam. Rutenya dari hotel menuju Masjid Aisyah dahulu.  Kemudian menuju hotel untuk beristirahat sejenak. Lalu menuju ke Masjidilharam menggunakan bus salawat yang disiapkan oleh pemernitah Indonesia.  Dia menjelaskan sudah ada paket kesepakatan dengan KBIH bahwa selama berhaji diberikan kesempatan untuk menjalankan umrah sebanyak tiga kali. Seluruh paket umrah tersebut diselesaikan di awal, mumpung kondisi di Makkah belum terlalu ramai. Eman tergabung dalam KBIH Sukroniyah.

Jalankan Umrah Hingga Tiga Kali, Jamaah Indonesia Miqat di Tan'im

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/pemerintah-saudi-larang-istilah-wisata-religi-untuk-haji-dan-umrah_m_.jpg" alt="ILUSTRASI. Jamaah haji 2018 saat akan diberangkatkan dari embarkasi Banjarmasin menuju Tanah Suci." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Jamaah haji 2018 saat akan diberangkatkan dari embarkasi Banjarmasin menuju Tanah Suci.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Arab Saudi meminta tidak ada lagi penggunaan istilah 'wisata religi' atau siyaahah ad-diiniyyah untuk penyelenggaraan haji dan umrah. Hal itu ditegaskan oleh Konsul Haji atau Staf Teknis Haji KJRI di Jeddah Endang Jumali. "Informasi tentang kebijakan baru ini kami ketahui berdasarkan surat Muassasah Muthawwif Jemaah Haji Asia Tenggara kepada Ketua Kantor Urusan Haji Indonesia," ujarnya melalui keterangan tertulis, Minggu (10/3). "Sekarang, istilah itu dilarang untuk kegiatan apapun yang terkait dengan haji, umrah, atau ziarah ke Masjid Nabawi," tambah dia. Menurutnya, surat itu merupakan tindak lanjut dari surat Wakil Menteri Haji dan Umrah Saudi pada 2 Jumadil Akhir 1440 H (7 Februari 2019) yang merujuk Dekrit Kerajaan. "Kami sudah bersurat kepada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk ikut mensosialisasikan kebijakan baru tersebut, baik kepada Kanwil Kemenag Provinsi, maupun penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus dan umrah," kata Endang. Penggunaan istilah 'wisata religi' sering ditemui dalam paket-paket penyelenggaraan ibadah umrah dan haji khusus. Istilah tersebut biasanya dikonotasikan dengan kunjungan ke tempat-tempat yang memiliki sejarah dalam dakwah Islam. Padahal, wisata itu adakalanya berada di domestik wilayah Saudi, ada juga yang sampai negara-negara timur tengah lainnya yang disatukan dalam paket perjalanan ibadah umrah dan haji khusus.

Pemerintah Saudi Larang Istilah 'Wisata Religi' untuk Haji dan Umrah

umrah 2019

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#umrah 2019

Berita Terkini

Saudi Buka Layanan Umrah Lebih Cepat, Biaya Bisa Lebih Hemat

Jalankan Umrah Hingga Tiga Kali, Jamaah Indonesia Miqat di Tan'im

Pemerintah Saudi Larang Istilah 'Wisata Religi' untuk Haji dan Umrah

Download Aplikasi JawaPos.com