<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/24/praomonii-3548793776.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menghadiri penandatanganan kontrak jumbo senilai Rp2,62 triliun untuk Program Pengendalian Banjir dan Rob. (IST)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menghadiri penandatanganan kontrak jumbo senilai Rp2,62 triliun untuk Program Pengendalian Banjir dan Rob. (IST)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Gubernur DKI Pramono Anung telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) Jakarta Tahun 2026 sebesar Rp 5.729.876. Besaran upah itu ditetapkan Pramono melalui Keputusan Gubernur Nomor 1142 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2026 pada 23 Desember 2025. Dengan angka itu, buruh atau pekerja tetap menyampaikan aspirasi agar angkanya naik dengan menggunakan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang besaran di kisaran Rp 5,8 Juta. Terkait keinginan itu, Pramono menyebutkan bahwa penetapan UMP DKI 2026 itu sudah proses panjang. ''Kalau untuk UMP, itu kan negosiasinya sudah lama sekali di dewan pengupahan antara pengusaha dengan buruh,'' ujar Pramono saat ditanyakan ada tidaknya rencana Pemprov DKI mengubah angka UMP tersebut atau tidak. Menurut Pramono, kenaikan UMP DKI pada 2026 itu lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. ''Jakarta, sekarang ini sebenarnya, UMP-nya dibandingkan dengan provinsi manapun paling tinggi,'' katanya. Memang, dengan ditetapkannya UMP DKI 2026 sebesar Rp 5.729.876, itu naik Rp 333.115 atau 6,17 persen.&nbsp; Namun, untuk angka upah yang paling tinggi itu upah minimum kota (UMK) Bekasi 2026 sebesar Rp 5.999.443. Meskipun, persentase kenaikannya masih lebih rendah dibandingkan Jakarta. Kenaikan UMK di Bekasi untuk tahun 2026 sebesar Rp308.691 atau di kisaran 5,42 hingga 5,53 persen.&nbsp; &nbsp; Lebih lanjut, Pramono juga menyebutkan, pekerja di Jakarta juga diberikan beberapa insentif. Mulai dari transportasi gratis, subsidi pangan, hingga air yang dikelola PAM Jaya. ''Kalau di Jakarta relatif sebenarnya pembahasannya transparan, terbuka. Dan memang akan ada demo. Demo ini sebagian besar dari daerah. Tetapi tentunya demonya di Jakarta,'' jelasnya.&nbsp; &nbsp; Pramono tetap mempersilahkan para buru untuk menyampaikan aspirasinya di Jakarta. Terlebih, semua kantor pemerintah pusat hingga presiden ada di Jakarta. ''Kami akan tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk itu (aksi, Red),'' tambahnya. (*)

Gubernur DKI Pramono Anung menetapkan UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5.729.876. Besaran itu merupakan yang paling tinggi di Indonesia

Buruh Demo Minta UMP Naik, Pramono: UMP DKI Paling Tinggi Se-Indonesia!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/22/SJ3SmdfJYAZng506ssvJWuvEQSdG6lGDfhN2VZzw-2-3353713113.jpg" alt="Gubernur DKI JAkarta Pramono Anung menjelaskan pelarangan penggunaan kembang api saat perayaan malam tahun baru di Jakarta, Senin (22/12/2025). (Masria Pane/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI JAkarta Pramono Anung menjelaskan pelarangan penggunaan kembang api saat perayaan malam tahun baru di Jakarta, Senin (22/12/2025). (Masria Pane/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, resmi mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2026 sebesar Rp5.729.876. Kabar ini menjadi angin segar bagi para pekerja di ibu kota.&nbsp; Namun, bukan hanya kenaikan gaji, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyiapkan sederet insentif khusus bagi buruh dan pengusaha guna menjaga stabilitas ekonomi Jakarta. Penetapan UMP ini merujuk pada PP Nomor 49 Tahun 2025 dengan menggunakan variabel alfa 0,75. Angka ini diambil sebagai jalan tengah setelah melalui proses negosiasi yang panjang di Dewan Pengupahan. Pramono menjelaskan bahwa kenaikan ini telah dipastikan berada di atas angka inflasi Jakarta. Hal ini dilakukan agar daya beli masyarakat tetap terjaga meski biaya hidup terus dinamis. "Hal itu, UMP dapat dipastikan bahwa mengalami kenaikan dan di atas inflasi yang ada di Jakarta," ujar Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/12). <h3>Banjir Subsidi untuk Buruh Jakarta</h3> Sadar bahwa kenaikan upah belum tentu mencukupi seluruh kebutuhan, Pemprov DKI memberikan kompensasi tambahan. Pramono menegaskan bahwa UMP bukan sekadar angka kenaikan gaji, melainkan bagian dari kesejahteraan menyeluruh. Para buruh di Jakarta akan mendapatkan berbagai bantuan fasilitas publik untuk menekan pengeluaran harian, di antaranya: 1. Subsidi transportasi publik. 2. Bantuan pangan 3. Subsidi air bersih melalui PAM Jaya. 4. Layanan cek kesehatan gratis. 5. Dan akses program perlindungan sosial lainnya sesuai perundang-undangan. <h3>Insentif Pajak dan Perizinan bagi Pengusaha</h3> Pramono juga tidak melupakan sisi pemberi kerja. Mengingat pengusaha awalnya bertahan di angka alfa 0,55, pemerintah memberikan "pemanis" agar operasional bisnis di Jakarta tetap sehat. Dukungan bagi dunia usaha tersebut meliputi kemudahan perizinan, relaksasi pajak, serta akses permodalan bagi UMKM. "Sedangkan untuk dukungan bagi para pengusaha atau pelaku dunia usaha, kami akan memberikan kemudahan untuk perizinan, perbaikan pelayanan, relaksasi, dan insentif perpanjakan, dan akses pelatihan dan pemodalan bagi UMKM," jelasnya. <h3>Proses Alot dan Ancaman Sanksi</h3> Keputusan ini tidak diambil dalam semalam. Pramono mengakui adanya tarik-menarik kepentingan antara serikat buruh yang menginginkan angka Rp5,8 juta (sesuai KHL) dan pengusaha. "Untuk pengusaha awalnya mereka tentunya bertahan dengan 0,5 dan naik menjadi 0,55 dan mereka bertahan di angka itu, sedangkan buruh pekerja mereka menginginkan tentunya di atas 0,9 dan itu dalam pembahasan yang berkali-kali," katanya.&nbsp; "Sebenarnya kan kemarin saya sudah menyampaikan ingin mengumumkan sebelum tanggal 24, tetapi pada waktu itu kesepakatannya belum bulat sehingga saya tidak bisa mengumumkan dan alhamdulillah sekarang ini sudah bisa diterima oleh semua pihak," sambungnya. Pramono juga memberikan peringatan keras bagi perusahaan yang mencoba mangkir dari aturan baru ini per 1 Januari 2026. "Kalau di DKI Jakarta ya bagi semua perusahaan harus menerapkan itu. Kalau ada yang tidak menerapkan tentunya pemerintah DKI Jakarta akan memberikan ketegasan terhadap hal tersebut," tegasnya.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, umumkan UMP 2026 naik menjadi Rp5.729.876, buruh dapat subsidi dan insentif pajak.

Di Balik UMP Jakarta 2026 Jadi Rp 5,7 Juta, Gubernur Pramono Beri Tambahan Subsidi ke Buruh dan Insentif ke Pengusaha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/24/praomonii-3548793776.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menghadiri penandatanganan kontrak jumbo senilai Rp2,62 triliun untuk Program Pengendalian Banjir dan Rob. (IST)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menghadiri penandatanganan kontrak jumbo senilai Rp2,62 triliun untuk Program Pengendalian Banjir dan Rob. (IST)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2026. Upah buruh di Jakarta tahun depan naik menjadi Rp5.729.876, meningkat 6,17 persen atau sebesar Rp333.115 dibandingkan tahun 2025. Meski naik, angka ini berada di titik tengah dari usulan buruh dan pengusaha. Pramono memilih menggunakan variabel alfa 0,75, bukan alfa 0,9 yang diinginkan serikat pekerja. Keputusan ini diambil setelah melalui negosiasi yang alot di Dewan Pengupahan. <h3>Alasan Pramono Pilih Jalur Tengah: Alfa 0,75</h3> Penetapan UMP ini mengacu pada PP Nomor 49 Tahun 2025 yang mengatur rentang alfa antara 0,5 hingga 0,9. Pramono mengungkapkan bahwa keputusan mengambil angka 0,75 adalah bentuk transparansi pemerintah dalam merespons tarik ulur antara pengusaha dan pekerja. "Untuk pengusaha awalnya mereka tentunya bertahan dengan 0,5 dan naik menjadi 0,55 dan mereka bertahan di angka itu, sedangkan buruh pekerja mereka menginginkan tentunya di atas 0,9 dan itu dalam pembahasan yang berkali-kali," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/12). Pramono mengakui bahwa pengumuman ini sempat tertunda karena alotnya proses mencari titik temu. "Sebenarnya kan kemarin saya sudah menyampaikan ingin mengumumkan sebelum tanggal 24, tetapi pada waktu itu kesepakatannya belum bulat sehingga saya tidak bisa mengumumkan dan alhamdulillah sekarang ini sudah bisa diterima oleh semua pihak," tambahnya. Penggunaan alfa 0,75 ini diklaim tetap menjamin daya beli buruh karena kenaikannya berada di atas inflasi daerah. Namun, Gubernur Pramono menyadari bahwa kenaikan upah saja tidak cukup untuk menopang kebutuhan hidup di Jakarta yang tinggi. Sebagai "kompensasi" karena tidak menggunakan angka maksimal (0,9), Pemprov DKI menyiapkan bantalan subsidi bagi para buruh. "Pemerintah DKI Jakarta telah memutuskan untuk memberikan subsidi beberapa hal. Yang pertama, yang berkaitan dengan transportasi publik bagi para buruh, bantuan pangan, layanan cek kesehatan gratis, akses air minum melalui PAM Jaya," jelas Pramono. <h3>Sanksi Tegas Bagi Perusahaan yang Melanggar</h3> UMP baru ini akan mulai berlaku secara efektif pada 1 Januari 2026. Pramono menegaskan bahwa pihaknya tidak akan main-main dalam mengawasi implementasi aturan ini di lapangan. Perusahaan yang tidak patuh akan menghadapi tindakan disiplin. "Kalau di DKI Jakarta ya bagi semua perusahaan harus menerapkan itu. Kalau ada yang tidak menerapkan tentunya pemerintah DKI Jakarta akan memberikan ketegasan terhadap hal tersebut," tegasnya. Di sisi lain, untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif, Pemprov DKI juga memberikan berbagai kemudahan bagi pelaku usaha, mulai dari relaksasi pajak hingga kemudahan perizinan agar beban operasional mereka tetap terjaga di tengah kenaikan gaji karyawan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung umumkan kenaikan UMP 2026, buruh dapat subsidi untuk daya beli, sanksi tegas bagi pelanggar.

Gubernur Pramono Ketok UMP Jakarta 2026 Rp 5,7 Juta, Ini Alasan Tak Pakai Alfa 0,9

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/24/HsQbbNiarf5ePNOsDZ2pgbkFh9txeMmyzGGrZf7m-1823463481.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan besaran UMP DKI Jakarta 2026 di Balai Kota, Rabu (24/12). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan besaran UMP DKI Jakarta 2026 di Balai Kota, Rabu (24/12). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5.729.876. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 6,17 persen atau Rp333.115 jika dibandingkan dengan UMP DKI Jakarta 2025 sebesar Rp5.396.761. Pramono menyatakan, keputusan ini diambil setelah rapat panjang di dewan pengupahan.&nbsp; "Setelah rapat beberapa kali di Dewan Hukuman antara buruh, pengusaha dan pemerintah DKI Jakarta, telah disepakati untuk kenaikan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta ke UMP tahun 2026 sebesar Rp5.729.876. UMP sebelumnya sebesar Rp5.396.761, maka kenaikannya sebesar 6,17 persen atau Rp333.115," ujar Guberbur Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/12). Pramono Anung menegaskan, besaran nominal UMP DKI 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025. Adapun besaran alfa yang digunakan ialah sebesar 0,75.&nbsp; Alfa inilah yang kemudian dimasukkan dalam rumus formula penghitungan UMP DKI Jakarta yakni, Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa). "Penetapan ini berdasarkan PP No 49 2025 sebagai atuan untuk lakukan perhitungan. Dalam PP diatur alpanya adalah 0,5 sampai dengan 2,9. Dalam rapat Dewan Pengupahan antara buruh pengusaha dan pemerintah DKI Jakarta, diputuskan penetapan UMP 2026 ini berdasarkan alpanya 0,75," katanya.&nbsp; Politikus PDIP itu mengatakan, pihaknya juga telah menyiapkan skema bantuan atau insentif untuk menjaga daya beli masyarakat dan kesejahteraan buruh di tengah kenaikan biaya hidup. Pramono menjelaskan bahwa insentif tersebut mencakup empat sektor vital yakni, transportasi, pangan, kesehatan dan bantuan air bersih. "Yang pertama, yang berkaitan dengan transportasi publik bagi para buruh, bantuan pangan, layanan cek kesehatan gratis, akses air minum melalui PAM Jaya," katanya. "Tentunya selain itu masih ada program jaminan sosial yang lain yang dapat diakses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan perundang-undangan," tambahnya. Tiga Usulan UMP DKI Jakarta 2026 dan Penolakan Buruh Sebagai informasi, sebelumnya terdapat tiga usulan angka yang mencuat dalam sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta: - Pengusaha (Apindo): Mengusulkan alpha 0,55 (UMP Rp5.675.585). - Pemprov DKI Jakarta: Mengusulkan alpha 0,75 (UMP Rp5.729.876). - Unsur Buruh: Menuntut sesuai Kebutuhan Hidup Layak/KHL (UMP Rp5.898.511). Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan, upah di ibu kota seharusnya tidak boleh lebih rendah dari daerah penyangga seperti Bekasi atau Karawang. "Hari ini teman-teman KSPI dan Aliansi serikat buruh se DKI Jakarta dan bersama partai buruh mengawal dan memastikan agar Gubernur DKI memutuskan upah minimum sesuai target yang diinginkan buruh DKI yaitu 100 persen KHL, Kebutuhan Hidup Layak. Nilainya sekitar Rp5,8juta lebih," ujar Said Iqbal di Balai Kota Jakarta, Selasa (23/12). Ia menilai, survei biaya hidup di Jakarta saat ini sangat tinggi. Jika hanya menggunakan formula standar pemerintah, kenaikan tersebut dianggap tidak cukup untuk menutup biaya sewa rumah dan transportasi. "Anda bayangkan sewa rumah di DKI kan beda dengan di Bekasi, beda dengan di Kerawang, beda dengan di Bogor, beda dengan di Tangerang. Kemudian biaya transportasi juga berat, karena menggunakan motor, jarang orang menggunakan angkot ataupun Transjakarta kalau ke pabriknya. Kalau ke tengah kota mungkin iya," tambahnya. Said Iqbal juga menyoroti pemberian insentif yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI kepada buruh.&nbsp; Menurut Said Iqbal, insentif tersebut bersifat umum dan tidak berkorelasi langsung dengan daya beli buruh untuk kebutuhan harian dari rumah ke pabrik. "Jadi nggak ada korelasinya, korelasi kita menghitung transportasi misal itu kan dari rumah ke pabrik, kan tidak menggunakan Transjakarta rumah ke pabrik itu," tegasnya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan UMP 2026 naik 6,17 persen, buruh menolak dan minta angka yang lebih tinggi.

Sah! Pramono Putuskan UMP DKI Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 5,7 Juta, Simak Rincian Gaji dan 4 Bonus Insentifnya

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/2-perusahaan-di-sumbar-tak-sanggup-penuhi-ump-2018_m_166270.jpeg" alt="Ilustrasi UMP" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi UMP</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) buka suara usai Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2025 sebesar 6,5 persen. Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengaku khawatir, bahwa kenaikan UMP 2025 tersebut dapat memicu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hingga menghambat pertumbuhan lapangan kerja baru. "Hal ini dikhawatirkan akan dapat memicu gelombang PHK serta menghambat pertumbuhan lapangan kerja baru," ujar Shinta dalam keterangannya, Minggu (1/12). Dia menilai, kenaikan UMP 2025 ini terlalu besar. Pasalnya saat ini pengusaha masih berkutat pada tantangan global dan tekanan domestik. Sementara pihaknya menilai, kenaikan UMP 2025 ini sudah pasti akan meningkatkan biaya produksi dan mengurangi daya saing produk Indonesia, baik di pasar domestik maupun internasional. Meski begitu, hingga kini Apindo masih menunggu penjelasan resmi dan detail dari pemerintah mengenai keputusan UMP 2025 tersebut. Apalagi, besaran kenaikan dinilai tidak sesuai dengan kondisi perekonomian saat ini. "Kami mendorong kepada pemerintah agar dapat memberikan penjelasan lebih rinci mengenai dasar penetapan kenaikan UMP ini serta mempertimbangkan masukan dari dunia usaha untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan," jelas Shinta. Lebih lanjut, Shinta mengaku pihaknya sudah dilibatkan dalam beberapa diskusi terkait penetapan kebijakan UMP 2025. Namun, dari masukan yang diberikan berupa fakta ekonomi, daya saing usaha, serta produktivitas tenaga kerja, Apindo merasa putusan akhir pemerintah tak mempertimbangkan hal-hal tersebut. &ldquo;Namun, masukan dari dunia usaha sebagai aktor utama yang menjalankan kegiatan ekonomi nampaknya belum menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan,&rdquo; pungkasnya. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5 persen. Kenaikan ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang ditetapkan sebesar 3,8 persen, khususnya untuk Jakarta. Prabowo memastikan bahwa informasi lebih rinci terkait upah minimum akan tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker). Sedangkan untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan, baik di Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Prabowo memastikan bahwa keputusan ini sudah berdasarkan banyak pertimbangan. Salah satunya soal kebutuhan hidup layak. Ia juga memastikan bahwa upah minimum ini juga berlaku untuk buruh yang bekerja di bawah 12 bulan. &nbsp;

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengaku khawatir, bahwa kenaikan UMP 2025 tersebut dapat memicu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Soal UMP Naik 6,5 Persen, Pengusaha Khawatir Bisa Picu PHK dan Minimnya Pertumbuhan Lapangan Kerja Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/24/bey-Machmudin-2889432942.jpg" alt="Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Triadi Machmudin." width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Triadi Machmudin.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp2.057.495, atau mengalami kenaikan 3,57 persen dibandingkan dengan UMP Jabar tahun 2023. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013309040/singapura-netral-masalah-israel-palestina-tetap-pada-prinsip-teman-bagi-semua-bukan-musuh-bagi-siapa-pun">Singapura Netral Masalah Israel-Palestina, Tetap pada Prinsip &lsquo;Teman bagi Semua, Bukan Musuh bagi Siapa pun&rsquo;</a> Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengatakan bahwa dasar perhitungan UMP tahun 2024 ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan dengan mempertimbangkan aspirasi dari asosiasi pengusaha maupun serikat pekerja. "Kami Pemprov sudah mendengar aspirasi yang masuk, kami juga telah menerima rekomendasi dari dewan pengupahan. Dasar perhitungan UMP ini adalah PP 51 tahun 2023, sehingga ditetapkan UMP tahun 2024 naik sebesar 3,57 persen," kata Bey di Bandung, Selasa. Terkait dengan nilai kenaikan yang jauh dibandingkan yang diminta oleh buruh sebesar 15 persen, Bey mengatakan bahwa pihaknya mengambil keputusan setelah mendengar berbagai aspirasi, termasuk dari para pekerja baik melalui unjuk rasa maupun yang disampaikan melalui dewan pengupahan. "Kami tetap mengacu pada PP 51 tahun 2023 yang merupakan pegangan kami dan kami yakini sudah mengakomodir semua kepentingan," ucapnya. Terkait dengan kemungkinan terjadinya penolakan dari kalangan pekerja, Bey mengatakan bahwa dalam kehidupan berdemokrasi, unjuk rasa diperbolehkan namun dia berpesan untuk tetap tertib dan tidak anarkis. "Saya harap juga tidak sampai ada pemogokan, karena kan aturannya seperti itu harus dilihat juga karena tentunya ini mewakili kepentingan berbagai pihak," tuturnya. Sama halnya dengan itu, Bey juga mengatakan bahwa para pengusaha harus mengikuti kebijakan kenaikan upah ini, karena keputusan ini telah disepakati. "Kalau tidak disetujui kenaikan dari pemerintah, ya ada sanksi. Harusnya tetap dibayarkan, mereka harus sepakat dengan keputusan. Sanksinya memungkinkan pencabutan, dengan ada tahapan mediasi segala macam. Tapi yang jelas kita ingin industri mendukung ekonomi jabar," ucapnya. Sementara itu, untuk Upah Minimum Kota dan Kabupaten (UMK) tahun 2024 di Jawa Barat, Bey menambahkan akan ditetapkan dan diumumkan maksimal tanggal 30 November 2023. "Tentunya ada kenaikan," tutur Bey. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat Teppy Wawan Dharmawan menerangkan bahwa dalam rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat, muncul empat rekomendasi dari berbagai unsur. Unsur asosiasi pengusaha, kata Teppy, mengusulkan UMP ditetapkan dengan mengacu pada PP Nomor 51 tahun 2023 dengan Indeks "alpha" sebesar 0,01. Unsur Serikat Pekerja (buruh), lanjut dia, menolak PP 51 tahun 2023 sebagai acuan penetapan UMP, dan mengusulkan penggunaan 64 Komponen Hidup Layak (KHL) sehingga mengajukan nilai UMP sebesar Rp4.149.296. Unsur akademisi, ucap dia, merekomendasikan UMP sesuai dengan PP 51 tahun 2023 karena merupakan hukum positif yang mempunyai kekuatan mengikat. "Sementara pemerintah mengusulkan menggunakan PP 51 tahun 2023 termasuk formula dengan analisis kuadran dalam penentuan indeks tertentu (alpha)," ucapnya. Dengan analisis tersebut, ucap Teppy, pemerintah mengusulkan nilai indeks alpha adalah 0,25. Dan dengan melihat inflasi sebesar 2,35 persen dan pertumbuhan ekonomi 4,86 persen didapatkan besaran UMP yang jadi putusan gubernur. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013309017/kai-daop-1-jakarta-bersama-muspida-tertibkan-puluhan-bangunan-liar-di-area-stasiun-karawang">KAI Daop 1 Jakarta Bersama Muspida Tertibkan Puluhan Bangunan Liar di Area Stasiun Karawang</a> "Jadi UMP jabar 2024 sebesar Rp2.057.495, naik Rp70.824 atau sebesar 3,57 persen dari tahun 2023," tuturnya. (*)

Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp2.057.495, atau mengalami kenaikan 3,57 persen

UMP Jawa Barat tahun 2024 Ditetapkan Rp 2.057.495

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/15/97a23daf-24ca-430c-8056-1665ba594c92-1790225396.jpeg" alt="Menaker Ida Fauziah saat membuka acara Pembekalan TKM Pemula dan Penandatanganan MoU Bantuan TKM Pemula Tahap III Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (15/11)." width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziah saat membuka acara Pembekalan TKM Pemula dan Penandatanganan MoU Bantuan TKM Pemula Tahap III Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (15/11).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pemerintah memastikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di seluruh Indonesia untuk 2024 naik, paling lambat diumumkan hari ini. Selain itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah juga mengatakan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK 2024 paling lambat diumumkan pada 30 November 2023 atau akhir bulan ini. &ldquo;Kami meminta para Gubernur menetapkan Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan paling lambat tanggal 21 November (hari ini),&rdquo; kata Menaker dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (21/11). Menaker menejelaskan, UMP 2024 yang naik sesuai dengan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang baru saja diterbitkan. Adapun salah satu tujuannya sebagai bentuk penghargaan kepada para pekerja/buruh yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi RI selama ini. Kenaikan UMP 2024, nantinya akan diberlakukan secara resmi mulai 1 Januari 2024. &ldquo;Kenaikan upah minimum didasarkan pada penerapan Formula Upah Minimum dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 yang mencakup 3 variabel yaitu Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Tertentu (disimbolkan dalam bentuk &alpha;),&rdquo; jelasnya. Selain itu, disesuaikan dengan Indeks Tertentu sebagaimana ditentukan oleh Dewan Pengupahan Daerah dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata/median upah. Selain itu, hal yang menjadi pertimbangan faktor-faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan. &ldquo;Dengan ketiga variabel tersebut, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan pada suatu daerah telah terakomodir secara seimbang, sehingga Upah Minimum yang akan ditetapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap kepastian kerja dan keberlangsungan usaha,&rdquo; ucap dia. (*) &nbsp;

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah juga mengatakan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK 2024 paling lambat diumumkan pada 30 Novembe

Menaker Pastikan UMP 2024 di Seluruh Indonesia Naik

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/12/Upah-Minimum-Provinsi-atau-UMP-2024-572208485.jpeg" alt="UMP 2024 naik diumumkan paling lambat 21 November 2023. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>UMP 2024 naik diumumkan paling lambat 21 November 2023. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com&nbsp;- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menekankan penerapan ketentuan upah minimum tahun 2024 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 harus dilandasi dengan semangat membangun Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani mengatakan semangat membangun Indonesia sangat penting disamping upaya musyawarah dalam menentukan upah minimum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Yang perlu kita semua tekankan dalam implementasi ketentuan UMP tersebut, harus dilandasi semangat kesatuan dengan tujuan membangun perekonomian Indonesia. Sedangkan musyawarah mufakat lewat dialog sosial juga penting, karena perbedaan pendapat adalah dinamika yang tidak dapat dihindari,&rdquo; ujarnya Senin (13/11) seperti dikutip dari Antara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Shinta menyambut baik disahkannya PP Nomor 51 Tahun 2023 sebagai dasar kepastian hukum dalam berusaha di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, ia mengingatkan indeks tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi yang diusulkan Dewan Pengupahan harus mempertimbangkan situasi perekonomian dan kondisi ketenagakerjaan di suatu daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini kami rasa krusial sebagai langkah preventif untuk mencegah dampak terhadap situasi kondisi hubungan industrial yang bisa berpotensi pada penyerapan tenaga kerja,&rdquo; kata Shinta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan memastikan upah minimum tahun 2024 mengalami kenaikan pasca terbitnya aturan baru PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kenaikan upah minimum ini adalah bentuk penghargaan kepada teman-teman pekerja/buruh yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi kita selama ini," ujar Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (11/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ida menyatakan kenaikan upah minimum tersebut berdasarkan penerapan Formula Upah Minimum dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 yang mencakup tiga variabel yaitu Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Tertentu (disimbolkan dalam bentuk &alpha; atau alpha).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/013284756/8-cara-mengobati-sariawan-dengan-bahan-alami-di-rumah-cepat-dan-efektif">8 Cara Mengobati Sariawan dengan Bahan Alami di Rumah, Cepat dan Efektif!</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Indeks Tertentu ditentukan oleh Dewan Pengupahan Daerah dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata upah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan ketiga variabel tersebut, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan pada suatu daerah telah terakomodasi secara seimbang, sehingga Upah Minimum yang akan ditetapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap kepastian bekerja dan keberlangsungan usaha," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ida juga meminta para gubernur menetapkan dan mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 paling lambat mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Gubernur harus menetapkan UMP paling lambat tanggal 21 November 2023. Sedangkan untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) paling lambat tanggal 30 November 2023 dan sudah ada penetapan UMP," kata Ida.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani mengatakan semangat membangun Indonesia sangat penting disamping upaya musyawarah

UMP Segera Diumumkan, Apindo Tekankan Penerapannya Harus Berlandaskan Semangat Membangun Indonesia 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/11/menaker-1938271352.jpg" alt="Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. (Dok Kemnaker)" width="100%">
<figcaption>Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. (Dok Kemnaker)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah menerbitkan aturan baru tentang pengupahan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Melalui aturan baru ini, maka upah minimum dipastikan akan naik. "Kenaikan upah minimum ini adalah bentuk penghargaan kepada teman-teman pekerja/buruh yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi kita selama ini," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (10/11). Ida menjelaskan, kepastian kenaikan upah minimum tersebut diperoleh melalui penerapan Formula Upah Minimum dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 yang mencakup 3 variabel yaitu Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Tertentu (disimbolkan dalam bentuk &alpha;). Indeks Tertentu sebagaimana dimaksud ditentukan oleh Dewan Pengupahan Daerah dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata/median upah. Selain itu, hal yang menjadi pertimbangan lainnya faktor-faktor yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan. "Dengan ketiga variabel tersebut, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan pada suatu daerah telah terakomodir secara seimbang, sehingga Upah Minimum yang akan ditetapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap kepastian bekerja dan keberlangsungan usaha," katanya. Dengan adanya ketentuan tersebut, sebut Ida, maka ada penguatan Peran Dewan Pengupahan Daerah berupa peran tambahan untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah, dalam rangka penerapan upah minimum serta struktur dan skala upah di perusahaan pada wilayahnya masing-masing. "Kenaikan upah minimum dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya berdampak terserapnya barang dan jasa yang diproduksi oleh pengusaha, sehingga perusahaan ikut berkembang dan mendorong terbukanya lapangan kerja baru," katanya. Selain itu menurut Ida, dengan adanya ketentuan pengupahan sebagaimana diatur dalan PP Nomor 51 Tahun 2023 maka akan menciptakan kepastian berusaha bagi dunia usaha dan industri. Sehingga keberadaan PP ini diharapkan juga akan mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan di perusahaan, salah satunya dengan penerapan struktur dan skala upah. "Penerapan struktur dan skala upah akan memotivasi peningkatan produktivitas dan kinerja pekerja/buruh karena pekerja/buruh akan dibayar upahnya berdasarkan output kerja atau produktivitasnya," ujarnya. Ia menambahkan, selain kepastian kenaikan upah minimum, mendorong daya beli masyarakat, serta memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha dan industri, PP Pengupahan yang baru diterbitkan ini juga bertujuan untuk mencegah disparitas atau kesenjangan upah antar wilayah. "Jadi dalam hal mencegah kesenjangan atau disparitas upah minimum antar wilayah, PP Nomor 51 Tahun 2023 ini lebih baik dari pada regulasi pengupahan yang pernah ada selama ini," katanya. Ida pun menyatakan bahwa PP yang diterbitkan pada 10 November 2023, bertepatan dengan Hari Pahlawan tersebut merupakan dasar untuk penetapan Upah Minimum tahun 2024 dan seterusnya. "Selanjutnya kami meminta para Gubernur, Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan, serta Dewan Pengupahan Daerah agar menjalankan tugas sebagaimana amanat peraturan pemerintah ini, dan penetapan Upah Minimum Provinsi ditetapkan paling lambat tanggal 21 November dan untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota tanggal 30 November," ujarnya.

Pemerintah menerbitkan aturan baru tentang pengupahan yakni PP Nomor 51 tahun 2023 tentang perubahan atas PP 36 tahun 2021.

Terbitkan Aturan Baru, Menaker: Upah Minimum Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Screenshot_2022-11-28-14-44-20-748-edit_com.android.chrome.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2023 sebesar Rp 2.599.546 per bulan atau mengalami kenaikan Rp 208.807 dengan persentase 8,73 persen dibanding 2022 yang Rp 2.390.739. "Dalam hal perhitungan upah dengan sistem waktu enam hari dalam seminggu, maka upah sebulan dibagi 25 hari," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulteng Arnold Firdaus di Palu, Senin. Sedang, untuk perhitungan upah bagi perusahaan dengan sistem waktu lima hari kerja dalam seminggu, upah sebulan dibagi 21 hari. "Upah minimum ini juga sesuai dengan diktum kesatu berlaku untuk pekerja atau buruh yang belum memiliki masa kerja, status lajang serta tidak memiliki keterampilan," ucapnya. Adapun kebijakan UMP itu tercantum dalam Keputusan Gubernur Sulteng Nomor 561/416/DIS.NAKERTRANS.G.ST/2022 tentang UMP Sulteng Tahun 2023. "Penetapan ini juga memperhatikan rapat Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tengah pada 21 November 2022 dan akan mulai berlaku pada 1 Januari 2023," imbuhnya. Lebih lanjut, dia menyampaikan agar terhadap pihak-pihak yang memiliki pendapat lain atau menginginkan UMP Sulteng 2023 di atas dari nilai yang sudah ditentukan untuk dapat menempuh jalur hukum sesuai prosedur yang berlaku. "Memang ada yang menolak dan silahkan saja untuk menempuh jalur hukum akan tetapi penetapan ini sudah sesuai dengan semua peraturan yang ditentukan dalam undang-undang," kata Arnold. (*)

UMP Provinsi Sulteng Rp 2.390.739, Naik 8,73 Persen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ump naik

Berita Terkini