<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/29/97135a8f-229a-4cf3-a205-8b4bc621ce22-1-2294415448.jpg" alt="Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Timur, Dwi Ken Hendrawanto mengatakan penetapan UMP 2026 sudah sesuai aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat. (Dokumentasi Kadin Jatim)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Timur, Dwi Ken Hendrawanto mengatakan penetapan UMP 2026 sudah sesuai aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat. (Dokumentasi Kadin Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur 2026 sebesar Rp 2.446.880 alias Rp 2,4 juta, menuai protes keras dari kalangan serikat buruh dan serikat pekerja di Jatim. Mereka menilai kenaikan UMP sangat kecil, hanya sebesar 6,11 persen atau Rp 140.895 dari UMP tahun sebelumnya, yang berasa di angka Rp 2.305.985. Angka ini juga jauh di bawah Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Lantas bagaimana tanggapan dari para pelaku usaha? Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Timur, Dwi Ken Hendrawanto mengatakan bahwa pihaknya telah menerima salinan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/934/013/2025 tentang UMP 2026. &ldquo;Terus terang kemarin kita sudah menerima SK keputusan dari Gubernur Jawa Timur terkait dengan UMK dan SK yang sudah harus berjalan nanti mulai tanggal 1 Januari 2026,&rdquo; tutur Dwi kepada awak media, Senin (29/12). Pengusaha yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Tetap Hubungan Industrial Kamar dagang dan industri (Kadin) Jatim itu mengatakan, para pengusaha telah berupaya mengikuti arahan pusat terkait kenaikan upah. &ldquo;Sempat ada kekhawatiran. Karena dari pengusaha pun sudah berusaha sekuat mungkin untuk mengeluarkan hitungan sesuai arahan dari Prabowo Presiden bahwa alfa minimal 0,5," sambungnya. Presiden Prabowo resmi menandatangani PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, yang menjadi dasar perhitungan upah minimum provinsi (UMP) Tahun 2026 pada Selasa (16/12). Dalam regulasi tersebut, Prabowo menetapkan formula kenaikan upah sebesar Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5 - 0,9. Dwi menyebut pengusaha menginginkan nilai alpha sekitar 0,5 agar agar kenaikan upah terkendali. Kebijakan gubernur memenuhi harapan itu di wilayah ring 1, meski sejumlah daerah masih menetapkan angka lebih tinggi. "Kita ini sebagai pengusaha yang tinggal di Jawa Timur kan harus memikirkan pekerja lokal yang memang jangan sampai ini (penetapan UMP 2026) justru berdampak dan menjadi masalah sosial baru,&rdquo; tukas Dwi. (*) &nbsp;

Penetapan UMP Jatim 2026 Rp 2,4 juta tuai protes buruh soal nilai kenaikan yang kecil. Pengusaha menilai sudah sesuai aturan.

UMP Jatim 2026 Rp 2,4 Juta Diprotes Buruh, Begini Respons Pengusaha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/25/ctKU4CT1f8vu3NEA6i5bxMFI9tXukkKKUnGHmIHX-255377529.jpg" alt="Ilustrasi demo buruh. (Dokumentasi Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi demo buruh. (Dokumentasi Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Tak hanya besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dinilai jauh dari harapan, serikat pekerja dan buruh Jawa Timur juga mengaku tak puas dengan penetapan UMK 38 kabupaten/kota se-Jatim. "Kami tidak puas dengan UMK tahun ini. Penetapan upah tersebut cacat hukum," tutur Wakil Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim Nuruddin Hidayat kepada JawaPos.com, Kamis (25/12).&nbsp; Melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/934/013/2025, pemerintah telah mengumumkan penetapan UMP Jatim 2026 sebesar 2.446.880,68 pada Selasa malam (23/12).&nbsp; Sehari setelahnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan besaran UMK 2026 di 38 Kabupaten/Kota se-Jatim pada Rabu (24/12) malam. Kenaikan UMK di masing-masing daerah bervariasi.&nbsp; Upah tertinggi masih dipegang Kota Surabaya, yakni Rp 5.288.796. Sementara daerah dengan upah terendah adalah Kabupaten Situbondo yang hanya berada di angka Rp 2.483.962.&nbsp; Nuruddin menilai penetapan UMK di Jawa Timur cacat hukum karena tidak mengikuti formulasi PP Nomor 40 Tahun 2025 tentang Pengupahan, yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada awal Desember 2025.&nbsp; Dalam regulasi tersebut, Presiden Prabowo menghendaki formula kenaikan upah, dengan hitungan Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5 - 0,9. "Bahkan penetapan UMK Surabaya ini lebih rendah dari ketentuan PP No. 40 Tahun 2025. Jika menggunakan alfa terendah 0,5 sekalipun, seharusnya didapat sebesar Rp 5.304.901," beber Nuruddin. Selain itu, serikat buruh juga menilai penetapan UMK 2026 di Jawa Timur, tidak sejalan dengan semangat Putusan MK No.168/PUU-XXI/2023, yang menyebut upah minimum harus mampu memenuhi kebutuhan hidup layak. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016985316/ump-bali-2026-naik-rp-200-ribu-jadi-rp-3196430-disnaker-ajukan-ke-gubernur">UMP Bali 2026 Naik Rp 200 Ribu Jadi Rp 3.196.430, Disnaker Ajukan ke Gubernur</a>&nbsp; "Kita sedang siapkan konsolidasi. Apakah ada aksi lanjutan (menolak penetapan UMP dan UMK tahun 2026) atau melakukan upaya hukum Gugatan PTUN, sedang kami persiapkan dengan aliansi serikat buruh lain," tukas Nuruddin.

Serikat pekerja dan buruh di Jawa Timur menolak penetapan UMK 2026 yang dinilai cacat hukum dan tidak memenuhi kebutuhan hidup layak

Pekerja Jatim Tolak Penetapan UMK 2026, Ini Alasannya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/24/jksd-4256787603.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan pengusaha untuk mematuhi SK Penetapan UMP 2026. (Humas Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan pengusaha untuk mematuhi SK Penetapan UMP 2026. (Humas Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp 2.446.880,68, naik 6,11 persen atau Rp 140.895 dari upah tahun sebelumnya.&nbsp; Besaran ini tercantum dalam SK Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/934/013/2025 Tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur 2026, yang ditandatangani Gubernur Khofifah Selasa (23/12/2025) malam ini. "Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 sebesar Rp2.446.880,68 (dua juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh koma enam delapan rupiah)," tertulis dalam SK, dikutip Rabu (24/12). Dalam SK tersebut, Gubernur Jawa Timur menginstruksikan pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari UMP 2026, untuk tidak mengurangi atau menurunkan upah. "Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketetapan Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu (UMP 2026 sebesar Rp 2.446.880,68)," tertulis dalam poin b.&nbsp; Bagi pengusaha yang tidak mematuhi SK Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/934/013/2025 Tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur 2026, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.&nbsp; "Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026," tulisnya.&nbsp; Terpisah kepada awak media, Gubernur Khofifah mengatakan kebijakan upah minimum harus mampu menjawab dua kepentingan utama, yakni melindungi pekerja agar memperoleh penghasilan layak, serta menjaga iklim investasi dan keberlangsungan usaha.&nbsp; &ldquo;Keseimbangan ini menjadi kunci. Pemerintah Provinsi Jawa Timur hadir untuk memastikan pekerja mendapatkan perlindungan, sekaligus dunia usaha tetap memiliki ruang untuk tumbuh,&rdquo; tukas Khofifah. Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto resmi menandatangani PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, yang menjadi dasar perhitungan upah minimum provinsi (UMP) Tahun 2026.&nbsp; Dalam regulasi tersebut, Presiden Prabowo menetapkan formula kenaikan upah sebesar Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5 - 0,9. (*)

Gubernur Khofifah resmi menetapkan UMP 2026 naik 6,11 persen, pengusaha dilarang menurunkan upah, berlaku mulai 1 Januari 2026.

UMP Jatim 2026 Naik Jadi Rp 2,44 Juta, Pengusaha Wajib Patuh dan Tak Boleh Turunkan Upah!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/21/UMP-Jatim-970489032.jpg" alt="Dewan Pengupahan Jatim unsur Serikat buruh mengusulkan UMP 2026 naik Rp 900 Ribu menjadi Rp 3.218.344,20. (Dokumentasi Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Dewan Pengupahan Jatim unsur Serikat buruh mengusulkan UMP 2026 naik Rp 900 Ribu menjadi Rp 3.218.344,20. (Dokumentasi Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan Pengupahan Jawa Timur dari unsur buruh mengusulkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp 912.359,20 atau 39,56 persen, dari besaran UMP tahun sebelumnya.&nbsp; UMP Jawa Timur 2025 berada di angka Rp Rp2.305.985 dan merupakan UMP terendah ke-4 se-Indonesia. Jika merujuk pada usulan buruh yang meminta naik Rp 912 Ribu disetujui, maka UMP 2026 mencapai Rp 3.218.344,20.&nbsp; Sekretaris Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (PERDA KSPI) Provinsi Jawa Timur, Jazuli mengatakan usulan tersebut sudah disampaikan dalam Rapat bersama Disnakertrans Jatim, Jumat (19/12). "Nilai UMP Rp 3.218.344,20 didapat dari indeks tertentu atau alfa (&alpha;) yang bernilai 0,90 dikali KHL Jawa Timur tahun 2025. Ini sesuai dengan Putusan MK dan PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan," tuturnya, Minggu (21/12). Jazuli menyoroti nilai UMP Jawa Timur 2025 yang masih jauh di bawah nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, nilai KHL Jawa Timur 2025 sebesar Rp 3.575.938.&nbsp; "Sementara UMP Jawa Timur 2025 jauh sekali dari KHL, yaitu hanya sebesar Rp 2.305.985,00. Padahal pertumbuhan ekonomi Jawa Timur ini melebihi pertumbuhan ekonomi nasional," sambungnya.&nbsp; Menurut Jazuli, nilai UMP Jawa Timur 2026 yang diusulkan Dewan Pengupahan unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh juga akan memperkecil disparitas upah di Jawa Timur yang saat ini mencapai angka 116 persen "UMK tertinggi tertinggi di Jawa Timur, &nbsp;yaitu Kota Surabaya itu Rp. 5.032.635, sementara UMK terendah itu Kabupaten Situbondo Rp 2.335.209. Artinya ada selisih Rp 2.697.426," terang Jazuli.&nbsp; Selain UMP Jawa Timur 2026, Dewan Pengupahan dari unsur serikat pekerja juga merekomendasikan Upah Minimum Sektoral Provinsi Jawa Timur 2026 sebesar Rp 3.398.635,84. "Kami berharap nilai UMP ini dikabulkan, sehingga dapat memangkas jumlah penduduk miskin di Jawa Timur yang mencapai lebih dari 3,8 juta, tertinggi di antara provinsi-provinsi lain di Indonesia," tukas Jazuli.&nbsp; Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto resmi menandatangani PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, yang menjadi dasar perhitungan upah minimum provinsi (UMP) Tahun 2026.&nbsp; "PP Pengupahan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Selasa, 16 Desember 2025," tutur Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli dalam keterangannya, Selasa (16/12). Dalam regulasi tersebut, Presiden Prabowo menetapkan formula kenaikan upah sebesar Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5 - 0,9. Hingga kini, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa belum mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026.

Dewan Pengupahan Jawa Timur mengusulkan kenaikan UMP 2026 sebesar Rp 912.359,20, berpotensi mengurangi kemiskinan.

Buruh Jatim Usulkan UMP 2026 Naik Rp 900 Ribu, Akankah Dikabulkan Gubernur?

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/12/Upah-Minimum-Provinsi-atau-UMP-2024-572208485.jpeg" alt="UMP 2024 naik diumumkan paling lambat 21 November 2023. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>UMP 2024 naik diumumkan paling lambat 21 November 2023. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menyusul penetapan formula pengupahan yang diumumkan Menteri, Yassierli pada Rabu (17/12), besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur 2026 akan diumumkan besok. Kabar gembira ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pengupahan Jatim, Ahmad Fauzi. Ia menuturkan Dewan Pengupahan Jawa Timur telah menjadwalkan rapat penerapan UMP Jatim 2026 pada Jumat (19/12). Keputusan bisa langsung ditetapkan pada hari yang sama atau paling lambat sehari setelahnya. &ldquo;Kalau tidak Jumat (19/12), paling lambat Sabtu sudah ada keputusan,&rdquo; tutur Fauzi di Surabaya, Kamis (18/12). Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa mekanisme penentuan upah tahun depan (2026) akan berbeda dibandingkan pengupahan 2025. Pada 2025, pemerintah menetapkan kenaikan langsung 6,5 persen.&nbsp; Sementara pada 2026, perhitungan Upah Minimum Provinsi kembali memakai formula inflasi dikalikan pertumbuhan ekonomi, kemudian dibagi dengan nilai alfa.&nbsp; &ldquo;Perbedaannya ada pada nilai awal alfa. Pemerintah memastikan tidak lagi menggunakan alfa 0,1 atau 0,2, tetapi (alfa) dimulai dari 0,5 hingga maksimal 0,9,&rdquo; sambungnya. Menurut Fauzi, apabila nilai alfa tetap rendah di kisaran 0,1, maka kenaikan UMP Jawa Timur 2026 diperkirakan hanya sekitar 2 persen. Karena itu, Fauzi mengapresiasi kebijakan pemerintah yang baru.&nbsp; &ldquo;Untuk start nilai alfa ini kami berterima kasih kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Dengan alfa minimal 0,5, peluang kenaikan upah jauh lebih realistis bagi pekerja,&rdquo; imbuh Ketua DPD Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim. Dengan skema penghitungan tersebut, Fauzi memperkirakan UMP Jawa Timur 2026 akan naik lebih dari 5 persen dan berpeluang mendekati 7 persen, bergantung pada besaran nilai alfa yang disepakati bersama. "Kami dari unsur pekerja tentu mendorong agar nilai alfa bisa mendekati 0,9 (nilai alfa maksimal). Tetapi ini akan dibahas bersama dengan pengusaha sebagai pemberi kerja,&rdquo; tukas Fauzi. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, yang menjadi dasar perhitungan upah minimum provinsi (UMP) Tahun 2026.&nbsp; "PP Pengupahan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Selasa, 16 Desember 2025," tutur Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli dalam keterangannya, Selasa (16/12). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/016971185/jika-merujuk-formula-baru-proyeksi-ump-jatim-2026-hanya-rp-24-juta-jauh-dari-kebutuhan-hidup-layak">Jika Merujuk Formula Baru, Proyeksi UMP Jatim 2026 Hanya Rp 2,4 Juta, Jauh dari Kebutuhan Hidup Layak</a> Dalam regulasi tersebut, Presiden Prabowo menetapkan formula kenaikan upah sebesar Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5 - 0,9.&nbsp;

Dewan Pengupahan Jawa Timur ( Jatim) akan umumkan UMP 2026, peluang kenaikan lebih dari 5% dengan formula baru.

UMP Jatim 2026 Bakal Diumumkan Besok, Kenaikannya Bisa Capai 7 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/19/1000547533-1-456997081.jpg" alt="Ilustrasi upah pekerja. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi upah pekerja. (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, yang baru saja diteken Presiden RI Prabowo Subianto pada Selasa malam (16/12), mendapat respons dari kalangan dari kalangan buruh di Jawa Timur.&nbsp; Sekjen KSPI Jawa Timur, Ahmad Jazuli mengatakan jika merujuk pada formula terbaru, proyeksi besaran UMP Jawa Timur 2026 jauh dibawah angka kebutuhan hidup layak (KHL), yakni Rp 3,5 juta per bulan.&nbsp; "Berdasarkan survei Dewan Ekonomi Nasional (DEN), standar minimum kebutuhan pokok pekerja untuk hidup layak di Jatim itu Rp 3,5 juta per bulan, sementara UMP 2025 masih berada di Rp 2,3 juta per bulan," tutur Jazuli, Kamis (18/12). Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, yang menjadi dasar perhitungan upah minimum provinsi (UMP) Tahun 2026.&nbsp; Dalam regulasi tersebut, Presiden Prabowo menetapkan formula kenaikan upah sebesar Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5 - 0,9. "KHL Jawa Timur ini sebesar Rp 3,5 juta. Namun untuk UMP yang akan ditetapkan, bila mengacu pada formulasi dan kisaran alpa tertinggi, yakni 0,9, maka (UMP Jatim 2026 diperkirakan) hanya sebesar Rp 2,4 juta," ungkap Jazuli.&nbsp; Nominal tersebut berbanding jauh dengan angka kebutuhan hidup layak di Jawa Timur, hanya mencapai 64 persen. Kalangan buruh Jatim pun mempertanyakan dasar dari penetapan formula pengupahan. "Itu masih jauh dari KHL. Pencapaiannya masih 64 persen jauh dari 100 persen, maka UMP Jatm terrendah keempat se-Indonesia. Formula itu tidak tepat, kenapa (pemerintah) tidak disesuaikan dengan KHL?" tambahnya.&nbsp; Jazuli menyebut jika merujuk pada formula pengupahan alfa 0,5 - 0,9, maka UMP Jatim baru mencapai KHL Rp 3,5 juta pada 2030, sementara kondisi makroekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi dan inflasi, berjalan dinamis.&nbsp; "UMP yang sebentar lagi ditetapkan gubernur itu masih 64 persen dan UMP baru akan setara dengan KHL pada 2030, bagaimana kita bicara Indonesia Emas, kalau pendapatan perkapita kita tidak jelas?" tukas Jazuli. (*)

Jika merujuk pada formula terbaru, proyeksi besaran UMP Jawa Timur 2026 jauh dibawah angka kebutuhan hidup layak (KHL).

Jika Merujuk Formula Baru, Proyeksi UMP Jatim 2026 Hanya Rp 2,4 Juta, Jauh dari Kebutuhan Hidup Layak

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/12/Upah-Minimum-Provinsi-atau-UMP-2024-572208485.jpeg" alt="UMP 2024 naik diumumkan paling lambat 21 November 2023. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>UMP 2024 naik diumumkan paling lambat 21 November 2023. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Pembahasan besaran upah minimum provinsi (UMP) Jatim 2026 telah memasuki tahap akhir. Jumat (19/12), penetapan UMP akan diumumkan pemerintah pusat.&nbsp; Rabu (17/12), sosialisasi penghitungan UMP secara nasional berlangsung. Ketua Dewan Pengupahan Jatim Ahmad Fauzi menjelaskan, aturan perhitungan UMP 2026 berbeda dibandingkan pada tahun sebelumnya (2025). Pada 2025, pemerintah langsung menetapkan kenaikan upah setara 6,5 persen. Sedangkan 2026, polanya melakukan penghitungan inflasi serta pertumbuhan ekonomi.&nbsp; "Secara dihitung diprediksi kenaikan UMP Jatim tahun depan (2026) sekitar 5 hingga 7,5 persen lebih tinggi dibandingkan tahun ini (2025)," kata Fauzi, Rabu (17/12).&nbsp; Menurut dia, sikap yang dilakukan pemerintah pusat dinilai positif. Walaupun sebelumnya, para buruh mengajukan kenaikan hingga 10 persen. Namun, pihaknya juga harus memikirkan kondisi perusahaan. Jangan sampai, tuntutan kenaikan UMP 2026 malah memberatkan mereka (perusahaan). "Yang penting jangan sampai kenaikan di bawah 5 persen. Kenaikan UMP 5 - 7,5 persen dirasa akan meningkat kesejahteraan para buruh," ujar Ahmad Fauzi.&nbsp; Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur Sigit Priyanto mengaku belum bisa memastikan kenaikan UMP Jatim 2026. Sebab saat ini masih dalam pembahasan pemerintah pusat. Namun, pastinya seluruh permohonan dari pihak serikat pekerja atau asosiasi pengusaha ditampungnya. Pihaknya berharap kenaikan UMP 2026 tidak memberatkan seluruh pihak. "Pihak serikat pekerja mengajukan hingga 10 persen silakan saja. Tapi, kan harus juga dipikirkan kemampuan pihak pengusaha. Karena itu, penghitungan UMP harus dilakukan secara hati-hati ya," ujar Sigit Priyanto.

Pembahasan UMP Jatim 2026 memasuki tahap akhir, dengan prediksi kenaikan upah minimum provinsi mencapai 5 hingga 7,5 persen

Jelang Penetapan UMP 2026, Kenaikan UMP Jatim Diperkirakan 5–7,5 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/27/8iuWr7RrpbCTnMhEW31YEwxD0QNHXOiw3oXZAYQl-1-1751200641.jpg" alt="Ribuan buruh di Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut kenaikan UMP 2026 sebesar Rp 3,3 Juta, Kamis (27/11). (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ribuan buruh di Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut kenaikan UMP 2026 sebesar Rp 3,3 Juta, Kamis (27/11). (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Ribuan buruh yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (GASPER) Jawa Timur, melakukan aksi di depan Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Nomor 110, Surabaya, Kamis (27/11).&nbsp; Aksi ini rencananya akan diikuti oleh sekitar 6.000 buruh. Mereka menuntut pemerintah untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur tahun 2026 sebesar Rp 3.356.349.&nbsp; "Dasar tuntutan kami bahwa UMP Jawa Timur tahun 2025 yang hanya sebesar Rp 2.305.985, terendah ke-empat secara nasional, bahkan di bawah rata-rata Indonesia Rp 3.315.761,65," tutur Juru Bicara GASPER, Jazuli, Kamis (27/11). Selain itu, berdasarkan data BPS 2024 yang telah disosialiasikan oleh Kementrian Ketenagakerjaan, nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Jawa Timur mencapai angka Rp 3.038.305.&nbsp; Artinya, UMP Provinsi Jawa Timur tahun 2025 masih jauh di bawah nilai KHL dan jauh di bawah rata-rata UMP 38 provinsi di Tanah Air. Hal ini menjadi sorotan bagi para buruh untuk menuntut hak-hak mereka.&nbsp; "Kami pada buruh dari berbagai daerah, mulai dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Tuban, Probolinggo, Jember, Lumajang, Jombang, hingga Malang, datang untuk menyampaikan aspirasi," imbuhnya.&nbsp; Sebelum menuju ke lokasi aksi, yakni Kantor Gubernur Jatim, masa aksi dari berbagai daerah akan kumpul di depan Masjid Baitul Haq Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Jalan Frontage A. Yani, Surabaya.&nbsp; Massa kemudian bergerak bersama melalui rute Jalan Ahmad Yani - Jalan Wonokromo, Jalan Raya Darmo - Jalan Basuki Rahmat - Jalan Embong Malang - Jalan Baluran - Jalan Bubutan - Jalan Pahlawan.&nbsp; Para buruh berharap pemerintah, dalam hal ini Pemprov Jawa Timur mendengar dan mengabulkan permohonan mereka, yakni menetapkan UMP tahun 2026 sebesar &nbsp;Rp 3.356.349.&nbsp;

Ribuan buruh di Surabaya menggelar aksi menuntut kenaikan UMP 2026 menjadi Rp 3.356.349, soroti rendahnya UMP 2025.

Sebut UMP Jatim Terlalu Rendah, Ribuan Buruh Tuntut UMP 2026 Rp 3,3 Juta, Naik 68 Persen

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/27/lTZGuqzyr96IJaAYJk003lvcw3dpOTomIYub320V-2032782163.jpg" alt="Ilustrasi buruh Jatim desak UMK 2026 naik 8,5 - 10,5 persen. (Dokumentasi Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi buruh Jatim desak UMK 2026 naik 8,5 - 10,5 persen. (Dokumentasi Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Menjelang penetapan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026. Unsur buruh akan mengusulkan kenaikan upah sebesar 8 sampai 10 persen. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pengupahan Jawa Timur unsur pekerja, Ahmad Fauzi. Usulan tersebut didasari oleh beberapa faktor, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, harga BBM, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.&nbsp; Fauzi menyebut perlu adanya perubahan dalam basis perhitungan UMK. &ldquo;(UMK) seharusnya tidak lagi didasarkan pada buruh lajang, tetapi pada buruh yang juga menanggung keluarga,&rdquo; ucapnya di Surabaya, Jumat (14/11). Ia menyadari bahwa usulan buruh yang meminta kenaikan upah 8-10 persen dapat memicu perdebatan dengan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), yang mendorong kenaikan moderat yang kondisi ekonomi yang dinilai belum stabil.&nbsp; Fauzi mengatakan Dewan Pengupahan, yang terdiri dari unsur buruh, pengusaha, dan pemerintah akan mulai membahas besaran UMP dan UMK di Jawa Timur pada akhir November 2025. Adapun penetapan UMP dijadwalkan pada 8 Desember 2025, sementara UMK 38 Kabupaten/ Kota di Jawa Timur akan diputuskan pada 15 Desember 2025 setelah menerima rekomendasi dari masing-masing daerah. &ldquo;Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota terlebih dahulu bersidang untuk merumuskan usulan. Setelah itu, bupati atau wali kota juga memberikan rekomendasi kepada gubernur (Jawa Timur),&rdquo; terang Fauzi. Dewan Pengupahan Jawa Timur saat ini masih menunggu petunjuk teknis resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkait formula penghitungan UMP dan UMK tahun 2026. &ldquo;Kami berharap pemerintah pusat bersikap adil, dengan kenaikan yang layak, namun tetap menjaga keberlangsungan industri,&rdquo; pungkas Ketua Dewan Pengupahan Jawa Timur unsur pekerja.&nbsp; </div>

Menjelang penetapan besaran UMP dan UMK 2026. Unsur buruh akan mengusulkan kenaikan upah sebesar 8 sampai 10 persen.

Harga Kebutuhan Pokok Naik, Buruh Jatim Usul UMP 2026 Naik 10 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/08/JKT_TARGET-PEMBANGUNAN-PENGEMBANBANGAN-STISUN-TANAH-ABANG_HANUNG-HAMBARA_02122024-4-1688943607.jpg" alt="Sejumlah pekerja mengerjakan proyek pengembangan Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Senin (02/12/2024). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pekerja mengerjakan proyek pengembangan Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Senin (02/12/2024). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur resmi menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2025. Hal ini tertuang dalam SK Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024 tentang UMK di Jatim Tahun 2025. Dalam SK tersebut, 38 kabupaten/kota mengalami kenaikan UMK 5-7 persen. Daerah Ring 1 (Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Pasuruan), yang semula diusulkan naik 6,5 persen menjari 5 persen. Sementara daerah di luar Ring 1, ada kenaikan mulai dari 6,5 - 7 persen. Dengan begitu, Kota Surabaya menjadi daerah dengan upah minimum tertinggi, yakni Rp 4.961.753. Naik Rp 236.274 dibanding UMK 2024, Rp 4.725.479. Berikut 10 Kabupaten/Kota dengan UMK 2025 tertinggi di Provinsi Jawa Timur: <ol> <li>UMK Kota Surabaya, dari Rp 4.725.479 menjadi Rp 4.961.753, naik Rp 236.274;</li> <li>UMK Kabupaten Gresik, dari Rp 4.642.031 menjadi Rp 4.874.133, naik Rp 232.102;</li> <li>UMK Kabupaten Sidoarjo, dari Rp 4.638.582 menjadi Rp 4.870.511, naik Rp 231.929;</li> <li>UMK Kabupaten Pasuruan, dari Rp 4.635.133 menjadi Rp 4.866.890, naik Rp 231.757;</li> <li>UMK Kabupaten Mojokerto, dari Rp 4.624.787 menjadi Rp 4.856.026, naik Rp 231.239;</li> <li>UMK Kabupaten Malang, dari Rp 3.368.275 menjadi Rp 3.553.530, naik Rp 185.255;</li> <li>UMK Kota Malang, dari Rp 3.309.144 menjadi Rp 3.507.693, naik Rp 198.549;</li> <li>UMK Kota Batu, dari Rp 3.155.367 menjadi Rp 3.360.466, naik Rp 205.099;</li> <li>UMK Kota Pasuruan Rp 3.138.838 menjadi Rp 3.358.557, naik Rp 219.719;</li> <li>UMK Kabupaten Jombang Rp 2.945.544 menjadi Rp 3.137.004, naik Rp 191.460.</li> </ol> Itulah daftar 10 kabupaten/kota dengan UMK tertinggi di Jawa Timur. Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. (*) &nbsp;

Pemprov Jawa Timur telah menetapkan upah minimal kabupaten/kota (UMK). 10 UMK tertinggi di Kota Surabaya Rp 4,9 juta.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#UMP Jatim

Berita Terkini