<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/23/KkGe3GEZzoIqJipjOqtJUNZZcyEY7uyk9u0jqGam-964458820.jpg" alt="Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal pimpin aksi terkait UMP DKI Jakarta di depan Balai Kota Jakarta, Selasa (23/12). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal pimpin aksi terkait UMP DKI Jakarta di depan Balai Kota Jakarta, Selasa (23/12). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, akhirnya angkat bicara menanggapi gelombang protes buruh terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026. Pramono menyatakan, UMP 2026 sebesar Rp 5.729.876 telah diputuskan melalui pertimbangan matang dan diklaim sebagai yang tertinggi di Indonesia. Diketahui, polemik utama muncul dari penggunaan nilai alfa dalam perhitungan UMP. Pramono mengungkapkan bahwa angka 0,75 diambil sebagai titik temu antara tuntutan buruh yang meminta di atas 0,9 dan usulan pengusaha di angka 0,55. "Jadi, Jakarta ini dibandingkan dengan seluruh provinsi yang ada, UMP-nya paling tinggi. Dan Jakarta kemarin kenaikannya juga cukup tinggi. Kita menggunakan alfanya adalah 0,75," ujarnya, Senin (29/12). Diketahui, berdasarkan data rekapitulasi nasional, UMP DKI Jakarta 2026 memang menjadi yang tertinggi di tingkat provinsi. Namun, perlu dicatat bahwa Jakarta tidak memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) karena wilayahnya berstatus kota administratif. Hal inilah yang menyebabkan UMP Jakarta bukanlah yang tertinggi jika dibandingkan dengan UMK Bekasi atau Karawang yang sudah menembus angka Rp 5,9 juta. Pramono mengatakan, pihaknya juga telah memberikan insentif tambahan guna meringankan beban para buruh. Insentif yang dimaksud ialah pemberian transportasi gratis, pangan murah, hingga subsidi penggunaan air PAM Jaya. "Dan untuk itu, Pemerintah DKI Jakarta juga memberikan insentif, di antaranya adalah transportasi gratis, pangan lebih murah, air dari PAM Jaya juga kami subsidi," katanya.&nbsp; Meski begitu, Pramono menyambut baik aspirasi yang disampaikan para buruh melalui aksi unjuk rasa. Namun, ia menitipkan pesan agar suasana Jakarta tetap terjaga tanpa ada kericuhan, mengingat banyak massa yang datang dari luar Jakarta. "Saya berharap karena saya mendengar yang akan demo sebenarnya dari daerah, tapi kan yang didemo di Jakarta. Kami dengan tetap akan menjaga kondusivitas dan juga keamanan Jakarta, itu penting sekali," kata Pramono. Sebelumnya, Presiden KSPI, Said Iqbal menyoroti fakta bahwa upah di Bekasi dan Karawang justru sudah menyentuh Rp 5,95 juta, lebih tinggi dari Jakarta yang hanya Rp 5,73 juta. Said Iqbal menilai sangat ironis jika pegawai di pusat bisnis elite Jakarta justru bergaji lebih rendah dibandingkan buruh manufaktur di daerah penyangga. Ia menegaskan bahwa ketimpangan ini tidak masuk akal mengingat biaya hidup di Jakarta jauh lebih mahal. "Upah buruh di pabrik panci lebih tinggi dibandingkan upah di bank-bank internasional, bank-bank Himbara, dan perusahaan-perusahaan raksasa asing yang berkantor di Jakarta. Jelas hal ini tidak masuk akal," tegasnya. &nbsp;

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan penetapan UMP 2026 yang tertinggi se-Indonesia dan memberikan insentif tambahan bagi buruh.

Kata Gubernur Pramono Anung Soal Demo UMP 2026: UMP Jakarta Paling Tinggi se-Indonesia!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/23/fowuZ8grfZOlGDah5xiTHwvk5DCmqo5eUW1PLI96-1-439262462.jpg" alt="Gubernur DKI Pramono Anung menyampaikan bahwa dirinya sudah meneken keputusan terkait UMP DKI 2026. Namun, dia enggan mengumumkannya. (Masria Pane/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Pramono Anung menyampaikan bahwa dirinya sudah meneken keputusan terkait UMP DKI 2026. Namun, dia enggan mengumumkannya. (Masria Pane/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menandatangani Keputusan Gubernur (Kepgub) terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026. Langkah ini diambil setelah Dewan Pengupahan melakukan serangkaian rapat intensif yang melibatkan unsur pengusaha, buruh, dan pemerintah. &nbsp;"Yang jelas saya sudah tanda tangan Keputusan Gubernur-nya. Itu saja. Tapi angkanya besok diumumkan," ujar Pramono, Selasa (23/12). Meski angka pastinya masih dirahasiakan, Pramono memastikan bahwa keputusan tersebut sudah final dan tinggal menunggu waktu pengumuman resmi. Pramono Anung menegaskan, besaran nominal UMP DKI 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025. "Yang jelas bahwa sebagai Gubernur DKI Jakarta, saya pasti taat dengan PP (Peraturan Pemerintah) yang mengatur tentang itu, yaitu PP Nomor 49. Sehingga dengan demikian, itulah yang kita gunakan sebagai acuan dan besok kami umumkan," terangnya. Politikus PDIP itu mengatakan, Kepgub tersebut tidak hanya mengatur soal angka gaji pokok minimal. Pemprov DKI Jakarta juga telah menyiapkan skema bantuan atau insentif untuk menjaga daya beli masyarakat dan kesejahteraan buruh di tengah kenaikan biaya hidup. Pramono menjelaskan bahwa insentif tersebut mencakup tiga sektor vital. "Ya, di dalam Keputusan Gubernur, kami juga menyampaikan bahwa Pemerintah DKI Jakarta memberikan insentif yang berkaitan dengan transportasi, berkaitan dengan pangan, dan berkaitan dengan kesehatan. Kami cantumkan dalam Keputusan Gubernur," katanya. Pramono optimistis bahwa keputusan ini akan diterima dengan baik oleh semua pihak. Ia berharap situasi Jakarta tetap kondusif menjelang pergantian tahun. "Ya pokoknya Bismillahirrahmanirrahim, diterima semuanya, enggak ada mogok. Karena sekarang ini negara lagi butuh adem ayem lah, gitu," ucapnya. Terkait desakan untuk melakukan diskresi atau kebijakan khusus di luar aturan pusat, Pramono menyatakan akan tetap disiplin pada aturan. "Oh, saya ini kan dari dulu pembuat Peraturan Pemerintah (saat di Pemerintah Pusat/Seskab). Pasti tawadhu&rsquo;, taat patuh pada aturan pemerintah," imbuhnya. Sebagai informasi, sebelumnya terdapat tiga usulan angka yang mencuat dalam sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta: - Pengusaha (Apindo): Mengusulkan alpha 0,55 (UMP Rp5.675.585). - Pemprov DKI Jakarta: Mengusulkan alpha 0,75 (UMP Rp5.729.876). - Unsur Buruh: Menuntut sesuai Kebutuhan Hidup Layak/KHL (UMP Rp5.898.511).

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menandatangani Kepgub UMP 2026, insentif untuk buruh juga disiapkan.

Sah! Pramono Anung Teken Kepgub UMP Jakarta 2026, Cek Jadwal Pengumumannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/UPAH-MINIMUM-provinsi.jpg" alt="ILUSTRASI: Upah Minimum Provinsi (UMP)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Upah Minimum Provinsi (UMP).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 memasuki babak krusial, khususnya terkait besaran kenaikan.&nbsp; Hingga Senin malam (22/12), Dewan Pengupahan DKI Jakarta masih belum mengetok palu karena adanya perbedaan tajam mengenai besaran angka kenaikan UMP. Terdapat tiga usulan berbeda yang kini berada di meja perundingan, yakni dari unsur pengusaha (Apindo), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan serikat buruh. <h2>Rincian 3 Usulan UMP Jakarta 2026</h2> Ketidaksepakatan ini berakar pada perbedaan penggunaan indeks tertentu atau alpha sebagai dasar perhitungan kenaikan upah. Berikut adalah rincian perbandingannya: - Pengusaha (Apindo): Mengusulkan alpha 0,55, sehingga angka UMP 2026 berada di level Rp5.675.585. - Pemprov DKI Jakarta: Mengambil jalan tengah dengan usulan alpha 0,75 atau sebesar Rp5.729.876. - Unsur Buruh: Menuntut 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan angka mencapai Rp5.898.511. <h2>Tuntutan Buruh: Gunakan Alpha 0,9</h2> Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa para buruh tidak akan mundur dari angka yang mencerminkan realitas kebutuhan hidup saat ini. Menurutnya, penggunaan indeks alpha yang rendah tidak akan cukup menopang daya beli masyarakat. "Untuk DKI Jakarta, posisi buruh jelas. Upah minimum harus 100 persen KHL, atau sekurang-kurangnya menggunakan alpha 0,9 dengan kenaikan sekitar 6,9 persen. Jangan paksa buruh hidup di bawah kebutuhan riil," ujar Said Iqbal, Senin (23/12). Said Iqbal juga menyoroti daerah lain seperti Kabupaten Bekasi dan Pasuruan yang sudah menetapkan kenaikan di atas 6,5 persen. Ia meminta para Gubernur untuk tidak mengubah rekomendasi kenaikan yang sudah diusulkan Bupati dan Wali Kota di daerah masing-masing. "Kami meminta para gubernur tidak mengubah keputusan bupati dan wali kota yang sudah menetapkan kenaikan upah minimum dengan indeks alpha 0,9. Angka-angka yang sudah diputuskan menunjukkan kenaikan di atas 6,5 persen, dan itu wajar serta masuk akal," tambahnya. <h2>Aksi Besar-besaran Mulai 23 Desember</h2> Sebagai bentuk pengawalan terhadap penetapan upah ini, ribuan buruh dipastikan akan turun ke jalan. Aksi serentak dijadwalkan berlangsung mulai Selasa (23/12) hingga 30 Desember 2025 di seluruh kantor Gubernur se-Indonesia. Gelombang protes ini bertujuan mendesak kepala daerah agar berpihak pada keadilan upah dengan menetapkan indeks alpha 0,9. Jika tuntutan di tingkat daerah tidak diindahkan, KSPI dan Partai Buruh mengancam akan membawa massa ke Istana Merdeka dan DPR RI dalam waktu dekat.

Penetapan Upah Minimum Provinsi Jakarta 2026 mengalami deadlock antara pengusaha, pemerintah, dan buruh, aksi besar-besaran akan dilakukan.

UMP Jakarta 2026 Belum Deal! Cek Perbandingan Usulan Buruh, Pengusaha, dan Pemprov DKI Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/28/Buruh-Demo-Tolak-UMP-DKI-2024-Dery-Ridwansah-4JPG-3982715974.jpg" alt="Massa dari kelompok buruh menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (28/11/2023). Demonstrasi buruh menolak UMP DKI Rp 5,06 Juta dan menuntut upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2024 naik sebesar 15%." width="100%">
<figcaption>Massa dari kelompok buruh menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (28/11/2023). Demonstrasi buruh menolak UMP DKI Rp 5,06 Juta dan menuntut upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2024 naik sebesar 15%.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pembahasan penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta berlangsung alot. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menuturkan, hingga Senin malam (22/12), belum ada titik temu antara pengusaha, pemerintah, dan buruh. Ia menjelaskan, anggota dewan pengupahan dari unsur pengusaha yakni Apindo mengusulkan UMP di angka Rp 5,67 juta. Sementara pemerintah daerah berada di angka Rp 5,72 juta. Di sisi lain, buruh tetap kokoh pada prinsip Kebutuhan Hidup Layak (KHL). "Untuk DKI Jakarta, posisi buruh jelas. Upah minimum harus 100 persen KHL, atau sekurang-kurangnya menggunakan alpha 0,9 dengan kenaikan sekitar 6,9 persen. Jangan paksa buruh hidup di bawah kebutuhan riil," ujar Said Iqbal, Senin (22/12). Angka 100 persen KHL yang dituntut buruh untuk Jakarta mencapai Rp 5.898.511. Said Iqbal menekankan pentingnya gubernur menghormati rekomendasi dari tingkat daerah. "Kami meminta para gubernur tidak mengubah keputusan bupati dan wali kota yang sudah menetapkan kenaikan upah minimum dengan indeks alpha 0,9. Angka-angka yang sudah diputuskan menunjukkan kenaikan di atas 6,5 persen, dan itu wajar serta masuk akal," tegas Said Iqbal. KSPI dan Partai Buruh mendesak para gubernur agar menggunakan indeks tertentu (alpha) sebesar 0,9 dalam penghitungan upah. Angka ini dinilai paling rasional karena sudah disepakati oleh banyak Bupati dan Wali Kota di berbagai daerah. Sebagai gambaran, beberapa daerah telah mengusulkan angka kenaikan di atas rata-rata tahun lalu: Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/016987137/bayern-munchen-bungkam-heidenheim-4-0-harry-kane-pecahkan-rekor-arjen-robben">Bayern Munchen Bungkam Heidenheim 4-0, Harry Kane Pecahkan Rekor Arjen Robben</a> - Kabupaten Bekasi: Naik 6,89% menjadi Rp 5.938.885. - Kabupaten Pasuruan: Naik 7,33% menjadi Rp 5.298.553. - Kabupaten Serang: Naik 6,61% menjadi Rp 5.178.521. Ia mengatakan, ketidakpastian ini memicu gerakan massa. Mulai 23 hingga 30 Desember 2025, buruh akan menggelar aksi serentak di 38 provinsi. Fokus utamanya adalah mendesak gubernur agar tidak memangkas rekomendasi upah yang sudah dikirimkan oleh Bupati/Wali Kota. Jika tuntutan ini diabaikan, KSPI dan Partai Buruh mengancam akan membawa gelombang massa lebih besar ke Istana Negara dan DPR RI setelah melihat hasil akhir keputusan para gubernur.

Pembahasan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta belum mencapai kesepakatan, buruh ancam aksi massa jika tuntutan tidak dipenuhi.

Pembahasan UMP Jakarta 2026 Alot! Buruh Tuntut Rp5,8 Juta dan Ancam Aksi Serentak Mulai Besok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/31/nPCO5oOW9nyqBgKxhjd5PofkIg4auXNA3WJDRo2x-1-2349693650.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan duka cita atas meninggalnya pengemudi yang tertimpa pohon tumbang. (Masria Pane/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan duka cita atas meninggalnya pengemudi yang tertimpa pohon tumbang. (Masria Pane/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Gubernur DKI Pramono Anung belum memutuskan besaran upah minimum provinsi (UMP) DKI 2026. Menurut dia, penetapan angka belum bisa dilakukan karena belum ada kesepakatan angka dari dewan pengupahan unsur pengusaha dan pekerja. ''Belum final karena memang masih ada dispute, perbedaan antara kelompok buruh dan pengusaha,'' ujar Pramono di Jakarta Utara, Senin (8/12). Meski belum ditetapkan, Pramono menyatakan angka UMP akan ditetapkan sebelum 2025 berakhir. Hal itu diyakini karena semua proses tahapan masih terus berjalan.&nbsp;''Jadi, pembahasannya sudah hampir final. Dan dalam minggu ini, kami akan merapatkan secara khusus untuk segera difinalkan,'' tegasnya. Lebih lanjut politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, Pemprov DKI akan memutuskan angka yang terbaik, baik bagi pengusaha maupun pekerja.&nbsp;''Pemerintah Jakarta kan harus menjadi wasit yang adil. Dan kami akan memutuskan secara adil untuk itu,'' tambahnya. Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Khoirudin mendorong Gubernur DKI Pramono Anung untuk segera menetapkan besaran UMP DKI 2026. Sebab, besaran UMP itu sangat mempengaruhi banyak sektor. Utamanya, bisnis dan transportasi. Selain itu, besaran UMP itu juga bisa memberi kepastian bagi pekerja maupun pengusaha terkait ekonomi tahun depan. ''Saya mendorong Pak Gubernur untuk segera menetapkan UMP tersebut. Dan tentunya ada arahan nanti dari Pemerintah Pusat,'' kata Khoirudin. Memang, untuk penetapan besaran UMP, pemda akan mengacu terhadap regulasi yang ditetapkan Pemerintah Pusat. (rya)

Gubernur DKI Pramono Anung belum memutuskan besaran UMP DKI 2026 karena belum ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.

Pramono Anung Janji Umumkan UMP Jakarta 2026 Sebelum Akhir Tahun, Angkanya Baik untuk Pengusaha dan Pekerja

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/01/Screen-Shot-2025-12-01-at-174130-834896397.png" alt="Ketua DPRD DKI Khoirudin di Balai Kota, Jakarta Pusat, kemarin (1/12). (Masria Pane/Jawa Pos)." width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD DKI Khoirudin di Balai Kota, Jakarta Pusat, kemarin (1/12). (Masria Pane/Jawa Pos).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Memasuki Desember 2025, upah minimum provinsi (UMP) DKI belum juga ditetapkan. Padahal, angka UMP itu sangat mempengaruhi upah buruh tahun depan. Tidak hanya itu, penetapan UMP itu juga bisa memberi kepastian bagi pekerja dan pengusaha terkait ekonomi tahun depan. &ldquo;Saya mendorong pak gubernur (Gubernur DKI Pramono Anung) segera menetapkan UMP tersebut,&rdquo; terang Ketua DPRD DKI Khoirudin di Balai Kota, Jakarta Pusat, kemarin (1/12). Menurutnya, UMP itu harus segera ditetapkan karena menjadi acuan bagi berbagai sektor. Utamanya, transportasi dan bisnis. &ldquo;Karena UMP itu menjadi patokan bagi banyak pihak, diantaranya juga transportasi dan sebagainya, diantaranya juga para pengusaha, menunggu penetapan dari gubernur untuk UMP di DKI Jakarta,&rdquo; jelasnya. Oleh karena itu, Khoirudin meminta agar penetapan UMP jangan ditunda lebih lama lagi. Namun begitu, dia mengakui bahwa kewenangan UMP itu sepenuhnya ada di Pemprov DKI. &ldquo;Segera untuk ditetapkan pemprov. Dan tentunya (ada) arahan nanti dari Pemerintah Pusat,&rdquo; tambahnya. Sementara itu, Gubernur DKI Pramono Anung mengatakan bahwa proses penetapan UMP Jakarta masih menunggu hasil pembahasan triparti. Yakni, pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha. &ldquo;Sekarang kan sedang dalam pembahasan tripartit,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Dia berjanji, ketika rekomendasi tripartit sudah selesai dan dilaporkan kepada gubernur, hasilnya akan diumumkan secara terbuka kepada publik. Langkah ini dinilai penting guna menjaga kejelasan bagi semua pihak terkait ketenagakerjaan. Para pekerja, pengusaha, hingga sektor transportasi membutuhkan acuan upah yang pasti agar bisa mempersiapkan perencanaan ke depan. &ldquo;Kalau nanti sudah dilaporkan kepada gubernur, tentunya pada saat itu kami akan sampaikan secara terbuka kepada publik,&rdquo; katanya. </div>

Memasuki Desember 2025, upah minimum provinsi (UMP) DKI belum juga ditetapkan. Padahal, angka UMP itu sangat mempengaruhi upah buruh

DPRD DKI Dorong Pemprov Segera Tetapkan UMP Jakarta 2026

UMP Jakarta 2026

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#UMP Jakarta 2026