<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/IMG20231016142845-3125209638.jpg" alt="Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023). (ANTARA/Siti Nurhaliza)" width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023). (ANTARA/Siti Nurhaliza)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta naik menjadi Rp 5.067.381. Besaran nilai UMP ini berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013309791/tiba-di-jayapura-ganjar-dapat-sambutan-meriah-dari-masyarakat">Tiba di Jayapura, Ganjar Dapat Sambutan Meriah dari Masyarakat</a> "Kenaikan upah minimum ini sejalan dengan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menjaga daya beli pekerja/buruh dan mendukung keberlangsungan dunia usaha," kata Heru dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (21/11). Diketahui bahwa kenaikan nilai UMP ini naik sebanyak 3,6 persen atau sebanyak Rp 165.583 dari yang semula tahun ini nilainya mencapai Rp 4,9 juta.&nbsp; "Alfa 0,3 ini merupakan yang tertinggi yang dimungkinkan berdasarkan PP 51/2023. Dengan besaran yang ditetapkan, kami berharap dapat mencapai keseimbangan yang positif bagi semua pihak terkait, sekaligus mendukung terwujudnya Jakarta Kota Global," sambungnya. Heru menegaskan bahwa kenaikan angka UMP DKI ini mesti dilaksanakan setiap perusahaan yang ada di ibu kota. &ldquo;Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pengawasan dan memberikan sanksi kepada pengusaha yang tidak mematuhi kewajiban tersebut,&rdquo; tegasnya Sebelumnya, diketahui bahwa massa buruh sudah sejak pagi membawa alat peraga unjuk rasa seperti spanduk, banner, dan mobil komando untuk menyampaikan aspirasinya. Aliansi Aksi Sejuta Buruh ini gabungan 13 ferederasi serikat buruh yang ada di Jabodetabek Ketua DPD FSP LEM SPSI DKI Yusuf Suprapto ST menjelaskan, kedatangannya untuk memberikan dukungan ke Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Dukungan itu diberikan agar Heru Budi bisa menetapkan kenaikan UMP DKI sesuai keinginan buruh yaitu Rp 5,6 juta. "UMP itu harus berkeadilan, maksudnya adalah betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat buruh DKI Jakarta. Karena sekarang sudah ada kenaikan macam-macam tuh," tegasnya. (*)

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta naik jadi Rp 5.067.381

Resmi! UMP DKI Jakarta Naik  3,6 persen Jadi Rp 5,06 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/WhatsApp-Image-2020-04-07-at-22.47.58.jpeg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Diskominfotik)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Diskominfotik)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membuat aturan ihwal kenaikan Upah Minimum Pekerja (UMP) tahun 2021. Pemprov memutuskan tidak menaikan UMP bagi perusahaan terdampak Covid-19. Kebijakan ini dibuat asimetris karena dampak pandemi.  "Bagi kegiatan usaha yang terdampak Covid-19, maka kami menetapkan UMP 2021 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020. Sedangkan, kegiatan yang tidak terdampak Covid-19 dapat mengalami kenaikan UMP 2021 yang besarannya mengikuti rumus pada PP Nomor 78 Tahun 2015," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Senin (2/11).  Anies mengatakan, kebijakan ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/11/HK.04/X/2020 untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai UMP 2021 sama dengan UMP 2020 bagi perusahaan yang terdampak pandemi. Sebab perusahaan terdampak mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja atau buruh, termasuk dalam membayar upah.  Maka, dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja atau buruh, dilakukan penyesuaian terhadap penetapan UMP. Hal itu juga untuk menjaga kelangsungan usaha.  Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan nilai PDB dan inflasi nasional, kenaikan UMP adalah sebesar 3,27 persen. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, maka Pemprov DKI Jakarta menetapkan besaran UMP DKI Jakarta Tahun 2021 sebesar Rp 4.416.186,548. Sementara, bagi perusahaan yang terdampak Covid-19, dapat menggunakan besaran nilai yang sama dengan UMP 2020 dengan mengajukan permohonan kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta.  Besarnya kenaikan upah setiap tahunnya seringkali dianggap menjadi satu-satunya faktor peningkatan kesejahteran pekerja/buruh. Kendati demikian, Pemprov DKI Jakarta berupaya untuk membuat alternatif-alternatif lain dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh di DKI Jakarta.  Pemprov DKI Jakarta juga berkolaborasi dengan masyarakat, khususnya pekerja atau buruh dalam rangka menyusun program-program peningkatan kesejahteraan. Salah satu adalah program Kartu Pekerja Jakarta. Program tersebut merupakan kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja dengan meringankan beban biaya transportasi, pangan, dan pendidikan bagi anak pekerja/buruh.  Adapun fasilitas dan manfaat yang diberikan sebagai berikut : 1. Fasilitas gratis naik bus Transjakarta di 13 Koridor; 2. Fasilitas keanggotaan Jakgrosir yakni dapat berbelanja produk kebutuhan sehari-hari dengan harga yang murah di Jakgrosir; 3. Fasilitas penyediaan pangan dengan harga murah yakni dapat berbelanja 5 item pangan diantaranya beras, ayam, daging sapi/kerbau, ikan kembung dan telur dengan harga yang telah disubsidi; 4. Fasilitas KJP Plus serta kuota jalur afirmasi bagi anak pekerja.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=FQ3j-gPvyKI&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Aturan UMP 2021 Jakarta, Naik untuk Perusahaan Tak Terdampak Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ump-dki-rp-39-juta-kspi-itu-tidak-layak_m_.jpg" alt="Buruh menggelar aksi demo di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (1/11)." width="100%">
<figcaption>Buruh menggelar aksi demo di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (1/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) secara tegas menolak Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 yang ditetapkan serentak di seluruh Indonesia hari ini. Terlebih penetapan UMP itu masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015). Presiden KSPI Said Iqbal mencontohkan daerah DKI Jakarta, jika mengacu pada PP 78/2015, maka UMP 2019 DKI 2019 Jakarta adalah sebesar Rp 3.940.972. Menurutnya, upah sebesar itu dapat dikatakan tidak layak. Said melihat kebutuhan buruh dalam 1 bulan adalah sebagai berikut, makan 3 kali sehari membutuhkan Rp 45 ribu, maka dalam 30 hari total yang harus dikeluarkan Rp 1,35 juta. Sewa rumah, biaya listrik, dan air dalam 1 bulan mencapai Rp 1,3 juta, transportasi membutuhkan biaya Rp 500 ribu. "Dari tiga item tersebut sudah menghabiskan anggaran Rp 3.150.000. Ini adalah biaya tetap yang tidak bisa diotak-atik. Setelah dikurangi kebutuhan di atas, sisa UMP 2019 adalah Rp 790.972," jelasnya saat dikonfirmasi, Kamis (1/11). "Apa mungkin hidup di DKI dengan Rp 790 ribu untuk beli pulsa, baju, jajan anak, biaya pendidikan, dan lain-lainnya?" imbuhnya. Said menyatakan usulan UMP 2019 dari buruh sebesar Rp 4,2 juta. Angka tersebut merupakan hasil survei pasar mengenai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang disepakati oleh Dewan Pengupahan Jakarta (Pemerintah, Pengusaha, Pekerja) sebesar Rp 3,9 juta. Nilai KHL yang didapat, lanjut Said, hanya memasukkan unsur inflasi pada tahun 2018. Pemerintah, menurutnya, perlu memikirkan kebutuhan hidup tahun 2019 yang diprediksi akan mengalami kenaikan akibat inflansi tahun depan. Untuk itu dia menentang PP 78/2015 karena tidak memakai KHL sebagai tumpuan penentuan angka kesejahteraan buruh. Maka, angka Rp 4,2 juta menjadi wajar bagi kelayakan hidup para buruh di Jakarta. “Wajar memasukkan pertumbuhan ekomomi sebagai perhitungan, karena ekonomi yang tumbuh harus dinikmati oleh kaum buruh,” pungkasnya. Sebelumnya, Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan , ewakili buruh Indonesia, dirinya menolak penetapan UMP dan UMK sesuai dengan PP 78/2015. Karena hal itu dinilai bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. "Apabila Gubernur DKI tetap menggunakan PP 78/2015, maka KSPI dan buruh Jakarta akan menolak dan melakukan langkah-langkah organisasi guna melakukan perlawanan atas kebijakan tersebut," tegas Iqbal dalam keterangan yang diterima JawaPos.com, Rabu (31/10).

UMP DKI Rp 3,9 Juta, KSPI: Itu Tidak Layak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-ada-anies-bang-ipul-umumkan-ump-dki-naik-jadi-rp-39-juta_m_.jpg" alt="Penetapan UMP DKI 2019 oleh Plh Gubernur DKI Jakarta Saefullah dan Kepala Disnakertrans DKI Jakarta Andri Yansyah" width="100%">
<figcaption>Penetapan UMP DKI 2019 oleh Plh Gubernur DKI Jakarta Saefullah dan Kepala Disnakertrans DKI Jakarta Andri Yansyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 sebesar Rp 3,9 juta. Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2019. Angka tersebut naik 8,03 persen dari UMP tahun 2018 yakni sebesar Rp 3.648.035. Kenaikan UMP ini juga merujuk pada PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum, UMP ditetapkan dan diumumkan secara serentak pada 1 November. Lantaran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih berada di Argentina, pengumuman UMP dilakukan oleh Plh Gubernur DKI Jakarta Saefullah. "Besaran UMP sesuai Peraturan Gubernur No 14 tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp 3.940.973. Ini sesuai dengan Pergub 114/2018. Semoga Jakarta semakin maju dan bahagia warganya," ujar Saefullah, di Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (1/11). Pemprov DKI Jakarta juga telah menetapkan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja berupa perluasan manfaat Kartu Pekerja. Walaupun Anies tidak ada, Saefullah menyatakan kebijakan ini sudah final. Nantinya, Saefullah menjelaskan penerima Kartu Pekerja akan memperoleh tambahan manfaat yakni layanan naik TransJakarta gratis di 13 (tiga belas) koridor, member JakGrosir, penyediaan pangan dengan harga murah dan bantuan biaya personal pendidikan (KJP Plus) "Nanti teman-teman pekerja kami fasilitasi dengan kartu pekerja dan subsidi ya. Diharapkan semua dapat menerima," pungkasnya.

Tak Ada Anies, Bang Ipul Umumkan UMP DKI Naik Jadi Rp 3,9 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anies-ke-argentina-siapa-yang-umumkan-ump-dki-1-november-nanti_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Pemprov DKI Jakarta masih membahas kenaikan UMP 2019." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pemprov DKI Jakarta masih membahas kenaikan UMP 2019.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Pemprov DKI Jakarta rencananya akan ikut menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019. Namun, masih diperdebatkan untuk kisaran yang pas dalam kebijakan kenaikan tersebut. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Andri&nbsp;Yansyah&nbsp;menyatakan, setelah sidang dengan Dewan Pengupahan DKI Jakarta, didapati tiga usulan angka kenaikan UMP. Nantinya usulan tersebut harus dipilih oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. "Sudah ada keputusannya, biar pak Gubernur yang umumkan, kan 1 November diumumkan serentak," tuturnya di Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (25/10). Namun diketahui, Anies akan mengadakan kunjungan kerja pada Sabtu (27/10) ini dan kembali pada Kamis (1/11). Sehingga, pengumuman masih belum diketahui akan diumumkan oleh Anies atau Sekertaris Daerah (Sekda), Saefullah selaku Pelaksana Harian (Plh) selama Anies pergi. "Loh diumumkan oleh Gubernur. Tapi ya kalau seumpamanya Pak Anies pergi berhalangan, ya Plh-nya kan," ungkap Andri. Nantinya, kebijakan kenaikan UMP 2019 ini akan dituangkan dalam Peraturan Gubernur. Begitupula dengan tiga bentuk subsidi yang akan ditambahkan dalam kenaikan UMP 2019. "Makanya nanti ada beberapa Pergub yang disesuaikan. Bukan hanya masalah UMP tapi juga subsidi pangan, subsidi transportasi dan KJP," jelas Andri. Dalam hal keputusan memang semua ada ditangan Gubernur. Andri menyatakan Pemerintah telah mengantisipasi&nbsp;pro&nbsp;dan&nbsp;kontra soal UMP melalui 3 aspek subsidi yaitu subsidi pangan, subsidi transportasi dan subsidi pendidikan untuk anak. Seperti diketahui ada tiga usulan untuk nilai UMP 2019, yakni dari pemerintah sebesar&nbsp;Rp 3.940.973,06, usulan pengusaha&nbsp;Rp 3.830.436, dan usulan dari buruh&nbsp;Rp 4.373.820.

Anies ke Argentina, Siapa yang Umumkan UMP DKI 1 November Nanti?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/selain-ump-naik-anies-beri-hadiah-lain-untuk-para-buruh-dki_m_166072.jpeg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memberikan layanan gratis Transjakarta dan subsidi bahan pokok bagi buruh yang bekerja di ibu kota mulai 2018. Hal itu menyusul penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2018 sebesar Rp 3,6 juta. Sementara itu, Sandi mengungkapkan, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) dan PD Pasar Jaya meminta waktu satu bulan untuk mendata dan menghitung kesiapan kebijakan tersebut. "Kami sudah berikan tugas mereka mohon waktu satu bulan untuk siapkan mereka konfirmasi TJ dan Pasar Jaya untuk Januari (2018). Siapkan semuanya termasuk sistemnya termasuk ke depan Pak Budi (Dirut Transjakarta) dan Pak Arief (Dirut Pasar Jaya) sudah sanggup," ujar Sandi di Balai Kota, Kamis (2/11). Sebelumnya, ide tersebut disampaikan oleh Anies saat mengumumkan UMP yang disepakati bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Menurutnya, para buruh akan lebih sejahtera dengan kemudahan transportasi dan bahan pokok yang diberikan. Subsidi bahan pokok bisa didapatkan para buruh dengan berbelanja di Jakgrosir yang menjual harga kebutuhan pokok lebih murah sekitar 10&ndash;15 persen dari harga pasar. "Kami memberikan pelayanan transportasi angkutan jalan yang lebih berkeadilan dengan memberikan kartu gratis Transjakarta bagi pekerja dengan angka gaji UMP. Di sisi lain, kami akan turunkan biaya hidupnya dengan cara bantuan subsidi pangan," kata Anies, Rabu (1/11) malam. Tak hanya itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga akan memberikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi anak-anak buruh yang gajinya sebesar UMP. Anggaran sebesar Rp 885 miliar untuk subsidi pangan dan Rp 560 miliar untuk peningkatan besaran KJP disiapkan untuk mereka. Nantinya, buruh akan dapat satu kartu yang bisa mengakses layanan transjakarta dan berbelanja di Jakgrosir. Semua layanan itu khusus bagi buruh yang memiliki gaji sebesar UMP DKI Jakarta 2018, berdomisili di Jakarta dan bekerja di Jakarta.

Selain UMP Naik, Anies Beri Hadiah Lain untuk Para Buruh DKI

ump dki naik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ump dki naik

Berita Terkini

Resmi! UMP DKI Jakarta Naik 3,6 persen Jadi Rp 5,06 Juta

Aturan UMP 2021 Jakarta, Naik untuk Perusahaan Tak Terdampak Covid-19

UMP DKI Rp 3,9 Juta, KSPI: Itu Tidak Layak

Tak Ada Anies, Bang Ipul Umumkan UMP DKI Naik Jadi Rp 3,9 Juta

Anies ke Argentina, Siapa yang Umumkan UMP DKI 1 November Nanti?

Selain UMP Naik, Anies Beri Hadiah Lain untuk Para Buruh DKI

Download Aplikasi JawaPos.com