<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/18/YLBHI-1570781446.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hadiri penyerahan hibah aset Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) kepada pihak yayasan, Kamis (18/12). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hadiri penyerahan hibah aset Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) kepada pihak yayasan, Kamis (18/12). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi dengan santai rencana serikat buruh yang akan menggugat besaran UMP Jakarta 2026 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pramono menegaskan bahwa langkah hukum merupakan hak setiap warga negara dalam sistem demokrasi. Menurutnya, keputusan besaran upah senilai Rp 5,7 juta tersebut sudah melalui prosedur yang sah. "Oh silakan aja, ini negara demokrasi," ujar Pramono saat ditemui di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/1). Alasan Pramono Anung Pertahankan UMP Rp 5,7 Juta Pramono menjelaskan, penetapan angka tersebut bukan keputusan sepihak. Ia menyebutkan bahwa besaran nominal sudah disepakati oleh seluruh elemen yang tergabung dalam Dewan Pengupahan. Keputusan ini juga diklaim telah merujuk pada regulasi yang berlaku, yakni PP Nomor 49. Pramono memastikan semua pihak terlibat dalam proses penandatanganan kesepakatan tersebut. "Kan gini, yang jelas Jakarta UMP-nya sudah diputuskan dan itu berdasarkan PP Nomor 49. PP mengatur dan di dalam memutuskan UMP antara buruh, pengusaha, dan Pemerintah Jakarta semuanya hadir dan semuanya tanda tangan," lanjutnya. Poin Keberatan Buruh: Angka Rp 5,89 Juta jadi Harga Mati Di sisi lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh merasa nominal Rp 5.729.876 belum ideal. Mereka menilai angka tersebut belum mampu memenuhi 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Jakarta. Serikat buruh mendesak adanya revisi UMP menjadi Rp 5,89 juta. Angka ini dianggap lebih rasional untuk mengimbangi laju inflasi serta tingginya biaya hidup di ibu kota yang terus meningkat. Selain soal angka, para buruh menyoroti ketimpangan upah yang terjadi. Pasalnya, UMP Jakarta saat ini justru lebih rendah dibandingkan upah minimum di wilayah penyangga seperti Bekasi dan Karawang. Buruh juga mempermasalahkan penggunaan indeks alfa sebesar 0,75 dalam formula perhitungan upah tahun ini yang dinilai terlalu rendah.

Pramono tanggapi santai gugatan UMP Jakarta 2026 ke PTUN. Buruh tuntut upah naik jadi Rp 5,89 juta agar bisa penuhi kebutuhan hidup layak.

UMP Jakarta 2026 akan Digugat ke PTUN, Pramono Anung: Silakan, ini Negara Demokrasi!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/27/VtklKxzB89vvWJUc5MQj0Amm1dbPERPBQv6MzbeE-2886128434.jpg" alt="Ilustrasi demo buruh di Surabaya. (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi demo buruh di Surabaya. (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Usai menggelar aksi di depan gedung DPR RI, ratusan massa buruh kini beralih menyerbu kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kamis (15/1) siang. Kedatangan massa yang menggunakan bus dan motor ini langsung memicu kemacetan. Pantauan di lokasi menunjukkan demonstran memakan dua ruas jalur kendaraan, menyisakan hanya satu jalur sempit bagi para pengguna jalan yang melintas. Aksi yang dimotori oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh ini membuat arus lalu lintas tersendat. Kendaraan merayap pelan karena penyempitan lajur tepat di depan kantor Kemnaker. Kemacetan ini diprediksi akan berlangsung hingga sore hari seiring dengan bergulirnya tuntutan para buruh terkait kebijakan upah. <h3>Tuntut Kemnaker Peringati KDM</h3> Ketua Pengurus Daerah KSPI Jawa Barat, Dadan Sudiana, menegaskan bahwa kedatangan mereka adalah untuk mempertanyakan komitmen Kemnaker dalam menjalankan PP nomor 49 tahun 2025 tentang pengupahan yang diteken Presiden Prabowo Subianto. Dadan meminta Kemnaker segera bertindak tegas terhadap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), terkait penetapan upah. "Padahal peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2025 itu juga jelas bahwa Penetapan Upah Minimum Sektoral (UMSK) itu harus berdasarkan rekomendasi dari Bupati Wali Kota," ujarnya di lokasi, Kamis (15/1). <h3>Daftar Tuntutan Massa Buruh</h3> Selain persoalan di Jawa Barat, massa juga membawa sejumlah tuntutan krusial lainnya yang ditujukan kepada pemerintah pusat dan daerah: 1. Revisi UMP DKI Jakarta 2026: Meminta kenaikan menjadi Rp5,89 juta per bulan (100% KHL) dan pemberlakuan UMSP sebesar 5% di atas KHL. 2. Masalah UMSK Jawa Barat: Mendesak revisi SK Gubernur Jabar di 19 kabupaten/kota agar sesuai dengan rekomendasi Bupati/Wali Kota. 3. RUU Ketenagakerjaan: Mendesak DPR RI segera mengesahkan regulasi baru. 4. Isu Politik: Menolak wacana Pilkada melalui DPRD yang dinilai mencederai demokrasi dan merugikan kaum buruh. Hingga berita ini diturunkan, kepadatan lalu lintas di sekitar Jalan Gatot Subroto masih terjadi. Pengendara diimbau mencari rute alternatif untuk menghindari penumpukan kendaraan. &nbsp;

Jalan Gatot Subroto macet parah siang ini akibat demo buruh yang geruduk kantor Kemnaker. Massa tuntut revisi UMP DKI 2026.

Jalan Gatot Subroto Macet Siang Ini! Massa Buruh Geruduk Kemnaker Usai dari DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/24/praomonii-3548793776.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menghadiri penandatanganan kontrak jumbo senilai Rp2,62 triliun untuk Program Pengendalian Banjir dan Rob. (IST)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menghadiri penandatanganan kontrak jumbo senilai Rp2,62 triliun untuk Program Pengendalian Banjir dan Rob. (IST)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Gubernur DKI Pramono Anung telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) Jakarta Tahun 2026 sebesar Rp 5.729.876. Besaran upah itu ditetapkan Pramono melalui Keputusan Gubernur Nomor 1142 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2026 pada 23 Desember 2025. Dengan angka itu, buruh atau pekerja tetap menyampaikan aspirasi agar angkanya naik dengan menggunakan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang besaran di kisaran Rp 5,8 Juta. Terkait keinginan itu, Pramono menyebutkan bahwa penetapan UMP DKI 2026 itu sudah proses panjang. ''Kalau untuk UMP, itu kan negosiasinya sudah lama sekali di dewan pengupahan antara pengusaha dengan buruh,'' ujar Pramono saat ditanyakan ada tidaknya rencana Pemprov DKI mengubah angka UMP tersebut atau tidak. Menurut Pramono, kenaikan UMP DKI pada 2026 itu lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. ''Jakarta, sekarang ini sebenarnya, UMP-nya dibandingkan dengan provinsi manapun paling tinggi,'' katanya. Memang, dengan ditetapkannya UMP DKI 2026 sebesar Rp 5.729.876, itu naik Rp 333.115 atau 6,17 persen.&nbsp; Namun, untuk angka upah yang paling tinggi itu upah minimum kota (UMK) Bekasi 2026 sebesar Rp 5.999.443. Meskipun, persentase kenaikannya masih lebih rendah dibandingkan Jakarta. Kenaikan UMK di Bekasi untuk tahun 2026 sebesar Rp308.691 atau di kisaran 5,42 hingga 5,53 persen.&nbsp; &nbsp; Lebih lanjut, Pramono juga menyebutkan, pekerja di Jakarta juga diberikan beberapa insentif. Mulai dari transportasi gratis, subsidi pangan, hingga air yang dikelola PAM Jaya. ''Kalau di Jakarta relatif sebenarnya pembahasannya transparan, terbuka. Dan memang akan ada demo. Demo ini sebagian besar dari daerah. Tetapi tentunya demonya di Jakarta,'' jelasnya.&nbsp; &nbsp; Pramono tetap mempersilahkan para buru untuk menyampaikan aspirasinya di Jakarta. Terlebih, semua kantor pemerintah pusat hingga presiden ada di Jakarta. ''Kami akan tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk itu (aksi, Red),'' tambahnya. (*)

Gubernur DKI Pramono Anung menetapkan UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5.729.876. Besaran itu merupakan yang paling tinggi di Indonesia

Buruh Demo Minta UMP Naik, Pramono: UMP DKI Paling Tinggi Se-Indonesia!

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/17/Buruh-Demo-Tolak-UMP-DKI-2024-Dery-Ridwansah-4JPG-3982715974-3368658161.jpg" alt="Ilustrasi buruh menolak skema kenaikan UMP DKI Jakarta karena dinilai masih di bawah kebutuhan hidup layak. (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi buruh menolak skema kenaikan UMP DKI Jakarta karena dinilai masih di bawah kebutuhan hidup layak. (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Aksi besar-besaran bakal menutup akhir tahun 2025. Puluhan ribu buruh yang tergabung dalam KSPI dan Partai Buruh dipastikan bakal menggelar demonstrasi selama dua hari berturut-turut pada 29 dan 30 Desember 2025 di Istana Negara, Jakarta. Massa menuntut revisi kenaikan UMP DKI Jakarta 2026 dan menolak penetapan UMSK Jawa Barat yang dinilai tidak berpihak pada pekerja. Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyoroti ketimpangan upah yang terjadi. Menurutnya, penetapan UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5,73 juta sangat tidak masuk akal jika dibandingkan dengan wilayah penyangga seperti Bekasi dan Karawang yang sudah menyentuh angka Rp5,95 juta. "Mari kita lihat fakta di lapangan. Apakah masuk akal jika perusahaan-perusahaan besar seperti Bank Mandiri Kantor Pusat, Bank BNI Kantor Pusat, Standard Chartered Bank, perusahaan-perusahaan asing yang berkantor di kawasan Sudirman dan Kuningan, serta perusahaan-perusahaan raksasa lainnya di Jakarta memiliki upah lebih rendah dibandingkan pabrik panci di Karawang?," ujar Said Iqbal. Ia menegaskan, biaya hidup di Jakarta, mulai dari sewa rumah hingga kebutuhan harian, jauh lebih mahal daripada di daerah satelit. Kebijakan ini dianggap secara nyata telah memiskinkan kaum buruh di ibu kota. Angka UMP Jakarta di Bawah Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Data BPS menunjukkan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Jakarta mencapai Rp5,89 juta per bulan. Dengan UMP yang hanya dipatok Rp5,73 juta, terdapat defisit sekitar Rp160 ribu yang harus ditanggung buruh setiap bulannya. Said Iqbal juga membantah argumen pemerintah soal insentif transportasi dan pangan sebagai kompensasi rendahnya upah. "Jika kita menggunakan acuan KHL sebesar Rp5,89 juta saja, maka penetapan UMP Jakarta sebesar Rp5,73 juta masih kurang Rp160 ribu. Bahkan kebutuhan minimum tersebut pun tidak mampu dipenuhi oleh Gubernur DKI Jakarta," tegasnya. Berdasarkan survei lapangan KSPI di kawasan industri Cilincing dan Pulogadung, hanya sekitar 5 persen buruh yang benar-benar menikmati fasilitas seperti Jaklingko atau pangan murah. Sebagai bentuk protes atas kebuntuan komunikasi dengan pihak Gubernur, buruh memutuskan untuk langsung "mengetuk pintu" Presiden Prabowo Subianto. - 29 Desember 2025: Aksi pemanasan oleh 1.000 buruh di Patung Kuda. - 30 Desember 2025: Aksi puncak melibatkan minimal 10.000 buruh dengan konvoi 10.000 hingga 20.000 sepeda motor dari Jawa Barat menuju Jakarta. Selain aksi turun ke jalan, KSPI juga resmi menempuh jalur hukum dengan menggugat penetapan UMP DKI dan UMSK Jabar ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Jika tuntutan ini tidak digubris, buruh mengancam akan melanjutkan aksi besar-besaran pada Januari dan Februari 2026 hingga skala nasional. </div> <label class="pointer-events-none absolute start-0 top-0 h-full origin-[0_0] truncate border border-transparent p-4 font-semibold transition duration-100 ease-in-out peer-focus:-translate-y-1.5 peer-focus:translate-x-0.5 peer-focus:scale-90 peer-focus:font-semibold peer-focus:text-gray-900 peer-disabled:pointer-events-none peer-disabled:opacity-50 peer-[:not(:placeholder-shown)]:-translate-y-1.5 peer-[:not(:placeholder-shown)]:translate-x-0.5 peer-[:not(:placeholder-shown)]:scale-90 peer-[:not(:placeholder-shown)]:text-gray-900 dark:text-white dark:peer-focus:text-neutral-900 dark:peer-[:not(:placeholder-shown)]:text-neutral-200">Isi Artikel</label>

Puluhan ribu buruh yang tergabung dalam KSPI dan Partai Buruh dipastikan bakal menggelar demonstrasi selama dua hari berturut-turut

Puluhan Ribu Buruh Kepung Istana 29-30 Desember, Tolak UMP DKI 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/23/fowuZ8grfZOlGDah5xiTHwvk5DCmqo5eUW1PLI96-1-439262462.jpg" alt="Gubernur DKI Pramono Anung menyampaikan bahwa dirinya sudah meneken keputusan terkait UMP DKI 2026. Namun, dia enggan mengumumkannya. (Masria Pane/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Pramono Anung menyampaikan bahwa dirinya sudah meneken keputusan terkait UMP DKI 2026. Namun, dia enggan mengumumkannya. (Masria Pane/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Puluhan buruh kembali melakukan aksi ke Balai Kota, kemarin (23/12). Kedatangan mereka mendesak Gubernur DKI Pramono Anung segera mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) DKI tahun 2026. Pasalnya, saat rapat final Dewan Pengupahan DKI yang dilaksanakan pada Senin (22/12), tidak ada kesepakatan angka dari Dewan pengupahan unsur buruh dengan pengusaha. ''Tadi malam rapat, dewan pengupahan rapat sampai setengah 11 malam, nggak ada kesepakatan. Jadi, ada tiga angka yang disampaikan kepada gubernur,'' ujar Ketua DPD Serikat Serikat Pekerja (SPN) DKI Jakarta Andre Nasrullah ditengah aksi di Balai Kota, Jakarta Pusat, kemarin (23/12). Tiga rekomendasi yang dimaksudnya, pertama itu unsur pengusaha menggunakan formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dengan menggunakan alfa 0,55 dengan angka sebesar Rp 5.675.585. Kedua dari unsur pekerja mengusulkan besaran nilai UMP DKI 2026 sebesar Rp 5.898.511 dengan penghitungan KHL (Kebutuhan Hidup Layak) yang telah ditetapkan oleh Kemenaker. Sementara unsur pemerintah, mengusulkan besaran UMP DKI dengan PP yang sama dengan pengusaha, namun alfa sebesar 0,75, yakni sebesar Rp 5.729.876. Meskipun begitu, Andre menyebutkan, pekerja atau buruh masih bisa berkompromi bila tetap menggunakan formula PP Nomor 49 Tahun 2025 tersebut. Namun, koefisien alfanya menggunakan 0,9. ''KHL kita angkanya memang 1,3, tapi kami mengawal hari ini bahwa kami meminta agar gubernur menetapkan paling rendah dengan alfa 0,9 atau sebesar Rp 5.781.005,'' katanya. Meski perbedaan tidak signifikan, namun mereka ingin gubernur bisa mewujudkan keinginan buruh dengan keadaan ekonomi saat ini. Oleh karena itu, dia menyebutkan, akan ada aksi besar-besaran dari buruh. ''Mudah-mudahan pak gubernur memutuskan sesuai keinginan buruh. Kalau tidak, kami pasti ada langkah ke depan, Mungkin aksi nasional atau mogok nasional. Apalagi, Jakarta itu barometer Indonesia,'' tambahnya. Sementara buruh aksi, di Gedung Balai Kota, Gubernur DKI Pramono Anung menyampaikan bahwa dirinya sudah meneken keputusan terkait UMP DKI 2026. Namun, dia enggan mengumumkannya. ''Saya sudah tanda tangan, tapi angkanya besok diumumkan sesuai dengan batas waktu yang diberikan,'' ujar Pramono. Meski ditanyakan angkanya berkali-kali, Pramono tetap enggan menyampaikannya kepada awak media.''Pokoknya besok diumumkan. Besok saya ditodong saja,'' tambahnya. Namun begitu, Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, sebagai gubernur dia akan menaati regulasi yakni PP Nomor 49 Tahun 2025 tersebut. Yakni, menggunakan koefisien alfa antara 0,5-0,9. Dia tidak akan menggunakan diskresi dalam keputusan UMP tersebut. ''Saya ini kan dari dulu pembuat Peraturan pemerintah (ketika di pemerintah pusat, Red). Jadi, pasti taat aturan pemerintah,'' katanya. Terkait ancaman buruh yang akan mengadakan aksi bila keinginan mereka tidak diwujudkan, Pramono meyakini keputusannya tidak akan menuai konflik.'' Bismillahirrahmanirrahim diterima semuanya, enggak ada mogok. Karena sekarang ini, negara lagi butuh adem ayemlah,'' imbuhnya.

Di Gedung Balai Kota, Gubernur DKI Pramono Anung menyampaikan bahwa dirinya sudah meneken keputusan terkait UMP DKI 2026.

UMP DKI 2026 Sudah Diteken, Pramono Tetap Umumkan 24 Desember 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/17/Buruh-Demo-Tolak-UMP-DKI-2024-Dery-Ridwansah-4JPG-3982715974-3368658161.jpg" alt="Ilustrasi buruh menolak skema kenaikan UMP DKI Jakarta karena dinilai masih di bawah kebutuhan hidup layak. (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi buruh menolak skema kenaikan UMP DKI Jakarta karena dinilai masih di bawah kebutuhan hidup layak. (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Drama penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 terjadi. Meski pemerintah telah menyiapkan formula baru lewat Peraturan Pemerintah (PP) Pengupahan yang diteken Presiden Prabowo Subianto, kenyataannya kebijakan ini justru dijepit dari dua sisi. Buruh merasa kenaikannya terlalu kecil, sementara pengusaha merasa terlalu besar. Bagi kalangan pekerja, skema baru ini dianggap gagal menjawab realita di lapangan. Meskipun simulasi menunjukkan adanya kenaikan ratusan ribu rupiah, angka tersebut dinilai masih jauh dari target Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Jakarta yang menyentuh Rp5,8 juta. Buruh pun menuntut UMP DKI tembus Rp6 juta. Ketua DPD KSPI DKI Jakarta Winarso menyatakan, dengan angka simulasi tertinggi dari pemerintah sekalipun belum bisa memuaskan kebutuhan buruh di ibu kota. "Belum (mengakomodasi tuntutan buruh). Contoh DKI, kenaikan UMP di angka teratas aja masih di bawah KHL," tegas Winarso. Menurut Winarso, target buruh sangat jelas di angka Rp6 juta. Namun, dengan formula saat ini, plafon kenaikan tertinggi masih belum sanggup menembus angka psikologis tersebut. <h3>Pengusaha Khawatir: Beban Operasional Bisa Meledak</h3> Berseberangan dengan buruh, Kadin DKI Jakarta justru merasa formula pemerintah kali ini terlalu agresif. Fokus keberatan mereka ada pada variabel alfa yang dipatok di rentang 0,5 hingga 0,9.&nbsp; Jika angka tertinggi yang diambil, dunia usaha khawatir akan stabilitas keuangan perusahaan. Ketua Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi, mengungkapkan bahwa pihaknya berharap pemerintah tidak mengambil opsi angka Alfa maksimal. "Kalau kita sebenarnya kan keberatan dengan alpanya itu. Alpanya sampai 0,9. Karena asumsinya ya kita tadinya berharap di 0,5 lah maksimal," ujar Diana kepada JawaPos.com. Diana menambahkan bahwa angka final baru akan diputuskan setelah sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta yang melibatkan unsur pengusaha dalam waktu dekat. "Kita baru mau rapat, sedang lusa ya. Antara lusa dan sampai dengan hari Senin. Jadi, angkanya nanti mungkin setelah sidang aja ya," tambahnya. <h3>Simulasi Kenaikan UMP DKI Jakarta 2026</h3> Mengacu pada data BPS, ekonomi Jakarta tumbuh 4,96 persen dengan inflasi 2,69 persen. Jika melihat UMP DKI Jakarta 2025 yang sebesar Rp 5.396.761, berikut adalah simulasi kenaikan gaji buruh berdasarkan nilai Alfa: - Alfa 0,5: Naik 5,17 persen (+Rp 278.528). Total UMP: Rp 5.673.641. - Alfa 0,6: Naik 5,67 persen (+Rp 305.504). Total UMP: Rp 5.700.617. - Alfa 0,7: Naik 6,16 persen (+Rp 332.210). Total UMP: Rp 5.727.323. - Alfa 0,8: Naik 6,66 persen (+Rp 359.186). Total UMP: Rp 5.754.299. - Alfa 0,9: Naik 7,15 persen (+Rp 385.892). Total UMP: Rp 5.781.005.

Drama penetapan UMP DKI Jakarta 2026, buruh tuntut kenaikan Rp 6 juta, pengusaha khawatir beban operasional meningkat.

UMP DKI 2026 Naik Ratusan Ribu: Buruh Sebut Kurang, Pengusaha Teriak Keberatan!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/2-perusahaan-di-sumbar-tak-sanggup-penuhi-ump-2018_m_166270.jpeg" alt="Ilustrasi UMP" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi UMP</figcaption>
</figure> JawaPos.com - UMP DKI Jakarta 2026 dipastikan mengalami kenaikan ratusan ribu rupiah. Hal ini diputuskan setelah Presiden Prabowo Subianto resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Pengupahan terbaru. Namun, penetapan itu mendapatkan penolakan dari kalangan pengusaha maupun buruh.&nbsp; Berdasarkan formula baru, kenaikan upah akan dihitung menggunakan variabel Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa). Adapun rentang nilai Alfa yang ditetapkan pemerintah berada di angka 0,5 hingga 0,9. <h2>Kadin DKI Jakarta: Kami Keberatan Jika Alfa 0,9</h2> Ketua Kadin DKI Jakarta Diana Dewi menyatakan keberatan jika nilai Alfa dipatok pada angka tertinggi yakni 0,9. Sebab, angka tersebut akan sangat tinggi dan memberatkan pengusaha. "Kalau kita sebenarnya kan keberatan dengan alpanya itu. Alpanya sampai 0,9. Karena asumsinya ya kita tadinya berharap di 0,5 lah maksimal," ujar Diana kepada JawaPos.com, Rabu (26/12). Ia menjelaskan, KADIN DKI juga akan terlibat sebagai Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta dari unsur pengusaha. Dewan pengupahan baru akan menggelar rapat dalam waktu dekat ini. Angka final baru akan diketahui setelah sidang berlangsung.&nbsp; "Kita baru mau rapat, sedang lusa ya. Antara lusa dan sampai dengan hari Senin. Jadi, angkanya nanti mungkin setelah sidang aja ya," tambahnya. Diana juga menanggapi permintaan serikat buruh yang memintabagar UMP DKI Jakarta sebesar Rp6 juta. "Saya sih mudah-mudahan nanti bisa ketemu jalan keluar yang baik," imbuh Diana. <h2>Simulasi Kenaikan UMP DKI Jakarta 2026</h2> Mengacu pada data BPS, ekonomi Jakarta tumbuh 4,96% dengan inflasi 2,69%. Jika melihat UMP DKI Jakarta 2025 yang sebesar Rp5.396.761, berikut adalah simulasi kenaikan gaji buruh berdasarkan nilai Alfa: - Alfa 0,5: Naik 5,17% (+Rp278.528). Total UMP: Rp5.673.641. - Alfa 0,6: Naik 5,67% (+Rp305.504). Total UMP: Rp5.700.617. - Alfa 0,7: Naik 6,16% (+Rp332.210). Total UMP: Rp5.727.323. - Alfa 0,8: Naik 6,66% (+Rp359.186). Total UMP: Rp5.754.299. - Alfa 0,9: Naik 7,15% (+Rp385.892). Total UMP: Rp5.781.005. <h2>Buruh Tegas Menolak: Masih di Bawah Kebutuhan Hidup Layak</h2> Meskipun nilai Alfa 0,9 memberikan kenaikan tertinggi, angka tersebut nyatanya masih di bawah ekspektasi para pekerja yang berharap gaji minimal di Jakarta menyentuh angka Rp6 juta. Serikat Pekerja merasa kenaikan tersebut belum cukup untuk menutup biaya hidup di Jakarta. Ketua DPD KSPI DKI, Winarso, menegaskan bahwa angka simulasi tersebut masih jauh dari target Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Jakarta Rp5,8 juta. "Belum (mengakomodir tuntutan buruh). Contoh DKI, kenaikan UMP di angka teratas aja masih di bawah KHL," tegas Winarso. Winarso juga menyoroti bahwa target buruh adalah angka Rp6 juta, namun dengan formula saat ini, angka tertinggi pun belum mencapainya.&nbsp; Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengklaim formula ini adalah jalan tengah yang paling adil untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus melindungi daya beli buruh.

UMP DKI Jakarta 2026 dipastikan naik ratusan ribu, penolakan dari pengusaha dan buruh terjadi, simak selengkapnya.

Kenaikan UMP DKI 2026 Diperkirakan Tembus Rp5,7 Juta, Pengusaha Jakarta Keberatan Nilai Alfa 0,9

UMP DKI 2026

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#UMP DKI 2026

Berita Terkini