<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/21/ry-3510289329.jpg" alt="Aksi unjuk rasa yang dilakukan massa buruh di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta sempat ricuh. (Takzia Royyan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Aksi unjuk rasa yang dilakukan massa buruh di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta sempat ricuh. (Takzia Royyan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aksi unjuk rasa yang dilakukan massa buruh di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta sempat ricuh. Tampak massa menggeruduk pagar gedung Balai Kota hingga hancur. Sedangkan bebakaran sampah juga sempat dilakukan. <div dir="auto">Menanggapi hal itu, pihak kepolisian mulai memukul mundur para massa aksi yang mengatasnamakan Aliansi Aksi Sejuta Buruh dari depan gedung Balai Kota DKI Jakarta. Tampak pasukan Brimob berseragam lengkap beserta tameng hitam berjejer dan perlahan maju mendesak massa mundur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Satu langkah maju, jalan!" instruksi Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro di atas mobil, Selasa (21/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/013309580/tuntut-kenaikan-ump-dki-rp-56-juta-massa-yang-demo-di-balai-kota-rusuh">Tuntut Kenaikan UMP DKI Rp 5,6 juta, Massa yang Demo di Balai Kota Rusuh</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski tak terima dengan pembubaran paksa itu, orator massa aksi terus menyayangkan aksi kepolisian yang melakukan pembubaran paksa dengan mengerahkan Brimob.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Padahal ini gak akan terjadi kalau Pj Gubernur DKI mau menemui kita. Polisi kali ini gagal memfasilitasi kami untuk bertemu Pj Gubernur Heru," teriak orator dari massa aksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, massa mulai secara perlahan mundur ke arah bundaran Patung Kuda usai para polisi mulai perlahan maju.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui bahwa massa buruh sudah sejak pagi membawa alat peraga unjuk rasa seperti spanduk, banner, dan mobil komando untuk menyampaikan aspirasinya. Aliansi Aksi Sejuta Buruh ini gabungan 13 ferederasi serikat buruh yang ada di Jabodetabek.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013309541/ganjar-dan-pdip-gunakan-narasi-revolusi-seperti-sudah-bersiap-oposisi">Ganjar dan PDIP Gunakan Narasi Revolusi, Seperti Sudah Bersiap Oposisi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua DPD FSP LEM SPSI DKI Yusuf Suprapto ST menjelaskan, ke datangannya untuk memberikan dukungan ke Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dukungan itu diberikan agar Heru Budi bisa menetapkan kenaikan UMP DKI sesuai keinginan buruh yaitu Rp 5,6 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"UMP itu harus berkeadilan, maksudnya adalah betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat buruh DKI Jakarta. Karena sekarang sudah ada kenaikan macam-macam tuh," tegasnya.</div>

Kepolisian mulai memukul mundur para massa aksi yang mengatasnamakan Aliansi Aksi Sejuta Buruh dari depan gedung Balai Kota DKI Jakarta.

 Heru Budi Tak Temui Massa Buruh yang Demo di Balai Kota, Polisi Bubarkan Paksa Pendemo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/21/ru-2425142231.jpg" alt="Massa aksi dari elemen buruh yang melakukan unjuk rasa di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta, terlibat kerusuhan. (Takzia Royyan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Massa aksi dari elemen buruh yang melakukan unjuk rasa di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta, terlibat kerusuhan. (Takzia Royyan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Massa aksi dari elemen buruh yang melakukan unjuk rasa di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta, terlibat kerusuhan. Massa buruh yang mengatasnamakan Aliansi Aksi Sejuta Buruh itu tampak merusak pagar gedung Balai Kota DKI karena ingin masuk untuk bertemu Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono. <div dir="auto">Selain merusak pagar, massa aksi juga membakar sampah di depan pagar Gedung Balai Kota DKI yang membuat kepulan asap membumbung tinggi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami minta Heru tanda tangan, apa susahnya. Kami minta pak kadis, pak sekda silakan keluar, temui kami," kata orator di atas mobil komando, Selasa, (21/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/013309554/delegasi-selandia-baru-mengeksplorasi-potensi-pendidikan-digital-indonesia">Delegasi Selandia Baru Mengeksplorasi Potensi Pendidikan Digital Indonesia</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam aksi unjuk rasa ini, massa aksi ingin Heru mengabulkan kenaikan UMP DKI 2024 sebesar Rp 5,6 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mana Pak Heru yang katanya pintar, sini pak kita adu argumentasi, kita adu data," tutur orator.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui bahwa massa buruh sudah sejak pagi membawa alat peraga unjuk rasa seperti spanduk, banner, dan mobil komando untuk menyampaikan aspirasinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aliansi Aksi Sejuta Buruh ini gabungan 13 ferederasi serikat buruh yang ada di Jabodetabek.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013309489/dompet-dhuafa-kembali-kirim-bantuan-untuk-warga-palestina">Dompet Dhuafa Kembali Kirim Bantuan Untuk Warga Palestina</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua DPD FSP LEM SPSI DKI Yusuf Suprapto ST menjelaskan, ke datangannya untuk memberikan dukungan ke Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dukungan itu diberikan agar Heru Budi bisa menetapkan kenaikan UMP DKI sesuai keinginan buruh yaitu Rp 5,6 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"UMP itu harus berkeadilan, maksudnya adalah betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat buruh DKI Jakarta. Karena sekarang sudah ada kenaikan macam-macam tuh," tegasnya.</div>

Massa aksi dari elemen buruh yang melakukan unjuk rasa di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta, terlibat kerusuhan.

Tuntut Kenaikan UMP DKI Rp 5,6 juta, Massa yang Demo di Balai Kota Rusuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG-20220118-WA0013.jpg" alt="Ilustrasi KPSI ketika melakukan demonstrasi. KSPI for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPSI ketika melakukan demonstrasi. KSPI for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengaku sudah berupaya meminta untuk bertemu dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk membicarakan mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2023. Namun, terus-menerus dibatalkan.  "Kami sudah berupaya meminta bertemu Pj Gubernur tapi ditolak terus, dibatalkan tiba-tiba. Dua kali minta ketemu dibatalkan," katanya kepada wartawan, Rabu (30/11).  "Saya enggak ngerti. Memang agak aneh kebijakan gubernur sekarang ini berbeda dengan gubernur sebelumnya. Sekali lagi bukan orangnya tapi kebijakannya," imbuhnya.  Hal itu pula yang membuat Said memutuskan untuk melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di depan Gedung Balai Kota DKI mulai besok, Kamis (1/12). "Selain demo besar-besaraan,kami akan mengambil langkah-langkah hukum," tegasnya.  Dalam demonstrasi itu, Said menyatakan bahwa pihaknya menuntut Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menaikkan UMP sebesar 10,55 persen.  "Minimal 10 persen, sama seperti daerah-daerah lain, seperti Majalengka, Cirebon. Malu Ibu Kota upahnya naiknya lebih rendah dari Majalengka, Cirebon, Bogor, dan Subang. Memalukan," cercanya.  "Diubah, direvisi, jangan malu untuk merevisi," imbuh Said.  Sebelumnya, Said Iqbal menyebutkan, kenaikan UMP DKI tahun 2023 itu masih di bawah nilai inflasi. "Dengan demikian (Pj) Gubernur DKI tidak punya rasa peduli dan empati pada kaum buruh," kata Said dalam kete  Said mengatakan, kenaikan UMP seharusnya sebesar inflansi dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi pada tahun berjalan. Menurut Said, kenaikan UMP DKI sebesar 5,6 persen tidak akan bisa memenuhi kebutuhan buruh dan rakyat kecil di Ibu Kota.  Sebab, menurut rincian buruh, biaya sewa rumah saja sudah Rp 900.000. Tansportasi dari rumah ke tempat kerja (pulang-pergi) dan pada hari libur, bersosialisasi dengan saudara dibutuhkan anggaran Rp 900.000.  Kemudian, makan di warteg tiga kali sehari dengan anggaran Rp 40.000 sekali makan, menghabiskan Rp 1,2 juta sebulan. Belum dengan biaya listrik Rp 400.000 dan biaya komunikasi Rp 300.000, sehingga totalnya Rp 3,7 juta.  "Jika upah buruh DKI Rp 4,9 juta dikurangi Rp 3,7 juta hanya sisanya Rp 1,2 juta. Apakah cukup membeli pakaian, air minum, iuran warga, dan berbagai kebutuhan yang lain? Jadi dengan kenaikan 5,6 persen buruh DKI tetap miskin," tandasnya.

Sempat Minta Bertemu Heru, KSPI: 2 Kali Dibatalkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Kepala-Sekretariat-Presiden-Kasetpres-Heru-Budi-Hartono.jpg" alt="Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (Foto: Handout Biro Pers Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (Foto: Handout Biro Pers Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak ambil pusing dengan langkah protes partai buruh dan serikat buruh terkait penetapan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2023. Dikabarkan serikat buruh akan menggugat kenaikan UMP DKI yang tak sesuai dengan sarannya, yaitu naik sebesar 10,55 persen.  "Digugat kenapa? Kan udah penetapannya sesuai dengan pengarahan dari Kemenaker Rp 4,9 juta," kata Heru kepada wartawan, Selasa (29/11).  Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menetapkan UMP DKI Jakarta 2023 sebesar Rp 4.901.798 melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1153 Tahun 2022. Angka ini naik sebesar Rp 259.944 dari UMP tahun 2022 yang sebesar Rp 4.641.854.  Namun begitu, Heru memaklumi terkait penolakan yang disampaikan unsur buruh. Dia menyebut unsur buruh punya hak untuk menerima atau pun menolak penetapan UMP DKI 2023 itu.  "Iya engga apa-apa, itu hak mereka," katanya singkat.  Kastpres itu mengatakan keputusan mengenai penetapan UMP DKI 2023 sudah mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.  Selain itu, Pemprov DKI disebut juga mempertimbangkan hasil sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta pada 22 November 2022.  Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan partai buruh hingga serikat buruh akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2023.  Selain bakal menggugat persoalan itu ke PTUN, Said menyampaikan buruh juga berencana menggelar aksi demo tolak kenaikan besaran UMP DKI 2023 senilai Rp4,9 juta di Balai Kota DKI Jakarta pekan depan.  "Partai buruh dan organisasi serikat buruh dki akan gugat ke PTUN DKI dan aksi ke Balai Kota DKI minggu depan," tegasnya. (*)

KSPI Akan Gugat UMP DKI 2023, Heru: Sudah Sesuai Permenaker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Demo-Buruh-Tuntut-Kenaikan-Upah-UMP-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Buruh dari berbagai aliansi menggelar unjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UU Omnibus Law di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/22/2021). Dalam aksinya para buruh menolak penetapan UMP yang tertuang dalam Peraturan Peme" width="100%">
<figcaption>Buruh dari berbagai aliansi menggelar unjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UU Omnibus Law di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/22/2021). Dalam aksinya para buruh menolak penetapan UMP yang tertuang dalam Peraturan Peme</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta sudah memutuskan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 DKI Jakarta naik sebesar 5,6 persen atau menjadi Rp 4.901.798. Jumlah ini sesuai dengan yang diusulkan pihak Pemprov sejak rapat dewan pengupahan secara tripartit dengan unsur buruh, pengusaha, dan pemerintah m  "Insya Allah ini sudah bisa dipastikan bahwa kenaikan UMP Pemprov DKI sebesar 5,6 Persen atau Rp4.901.798," kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah, Senin (28/11).  Penetapan UMP ini, kata Andri didasarkan pada Permenaker No. 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan UMP Tahun 2023  "Namun perlu saya sampaikan, saat ini kami sesang melakukan finalisasi terkait masalah penetapan UMP 2023," ungkapnya.  Andri mengungkapkan bahwa angka ini mengacu pada Permenaker 18/2022 yang memaksimalkan angka kenaikan UMP adalah 10 persen. Selain itu, alfa yang digunakan dalam perhitungannya, DKI menggunakan alfa 0,2.  "Sesuai dengan Permenaker 18/202 dengan menggunakan alfa 0,2. Jadi, UMP Pemprov DKI untuk tahun 2023 sebesar Rp 4.901.798," tandasnya.  Sebelumnya, Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari unsur pengusaha, khususnya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Nurjaman mengatakan, masing-masing unsur masih kekeh dengan usul kenaikan UMP-nya masing-masing. Hal itu membuat rapat sidang tak menghasilkan keputusan bulat, melainkan rekomendasi dari masing-masing unsur.  "Adapun sarannya adalah kenaikan 2,62 persen dari UMP berjalan. Sehingga, nilai aktualnya adalah Rp 4.763.293. Itu saran upah minimum yang direkomendasikan oleh Apindo," katanya saat dihubungi wartawan, Selasa, (22/11).  Unsur pengusaha lain, yakni Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta yang juga hadir dalam sidang tersebut mengusulkan kenaikan UMP 2023 sebesar 5,11 persen atau menjadi sebesar Rp 4.879.053.  "Dari unsur Kadin mengacu pada Permenaker Nomor 18 Tahun 2022. Hari ini alhamdulillah kami sama-sama pengusaha, sama-sama mewakili unsur pengusaha, tapi kami berbeda pandangan," jelas Nurjaman.  "Walaupun berbeda pemahaman, tapi itu enggak apa-apa. Karena semua mempunyai prinsip yang sama tentunya, walaupun mempunyai pendapat yang berbeda," sambungnya.  Sementara itu, dari unsur pemerintah. Wakil Ketua Apindo DKI Jakarta itu mengatakan bahwa Pemprov DKI mengusulkan kenaikan UMP DKI sebesar 5,6 persen atau sebesar Rp 4.901.738. Angka tersebut juga muncul karena Pemprov DKI mengacu pada Permenaker Nomor 18 tahun 2022.  "Adapun dari unsur pekerja merekomendasikan kenaikan nilai UMP 2023 sebesar 10,55 persen, dalam rupiah kira-kira sebesar Rp 5.131.000," jelas Nurjaman.

Sah! UMP DKI 2023 Naik 5,6 Persen Setara Rp 4,9 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Said-Iqbal-KSPI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) ibu kota tahun 2023 sebesar 10,55 persen atau Rp 5.131.569.  Presiden KSPI Said Iqbal menilai, persentase besaran kenaikan UMP ini telah mengikuti pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi yang berdampak pada daya beli pekerja. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.  "Sikap organisasi Serikat Buruh adalah meminta Penjabat Gubernur DKI mengabulkan usulan serikat pekerja yaitu 10,55 persen karena sangat realistis berdasarkan inflansi dan pertumbuhan ekonomi," kata Said Iqbal dalam keterangannya, dikutip Minggu (27/11).  Ia juga menjelaskan, ada alasan lain yang menjadi dasar usulan tersebut harus dikabulkan. Sebab, menurut data Litbang Partai Buruh inflansi Januari sampai Desember 2022 diprediksi 6 hingga 7 persen sedangkan perkiraan Menteri Keuangan adalah 6,5 persen.  Dengan pertumbuhan ekonomi dipikirakan 4 persen, lanjutnya, kenaikan 10,55 persen sebagaimana dinilai unsur Serikat Pekerja sangatlah wajar.  "(Permintaan) kami mempertimbangkan inflansi yang tinggi, daya beli yang turun, termasuk tidak melihat prediksi IMF bahwa pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia nomor 3 terbesar di dunia," tandas Said Iqbal.  Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperpanjang batasan masing-masing gubernur di Indonesia untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2023. Awalnya, UMP 2023 akan ditetapkan Gubernur per Senin, 21 November 2022.  Namun kemudian diundur, UMP 2023 paling lambat ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur masing-masing daerah pada Senin (28/11). Hal tersebut sesuai dengan ketetapan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2023.  “Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum provinsi tahun 2023 ditetapkan dan diumumkan paling lambat pada tanggal 28 November 2022 (besok),” bunyi Pasal 13 Ayat (1) dan (2), dikutip Minggu (27/11).  Tak hanya UMP, perpanjangan waktu juga berlaku untuk penetapan dan pengumuman Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Semula akan diumumkan 30 November, lalu mundur menjadi 7 Desember 2022.  “Upah minimum kabupaten/kota tahun 2023 ditetapkan dan diumumkan paling lambat tanggal 7 Desember 2022,” bunyi Pasal 15 Ayat (2).  Dalam beleid tersebut, ditetapkan bahwa kenaikan UMP 2023 maksimal sebesar 10 persen. Dengan begitu, setiap kepala daerah baik Gubernur dan Bupati/Wali Kota yang akan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) serta Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) wajib berpedoman pada peraturan menteri tersebut.  “Penetapan atas penyesuaian nilai Upah Minimum tidak boleh melebihi 10 persen. Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai Upah Minimum, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen,” bunyi Pasal 7 Ayat (1) dan (2).

UMP DKI Jakarta 2023 Diumumkan Besok, KSPI Minta Naik 10,55 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kenaikan-ump-dianggap-tak-sesuai-kebutuhan-hidup-layak-di-jateng_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Jawa Tengah menilai kenaikan 8,03 persen pada Upah Minimun Provinsi (UMP) 2019 terlalu rendah." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Jawa Tengah menilai kenaikan 8,03 persen pada Upah Minimun Provinsi (UMP) 2019 terlalu rendah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Nurjaman mengatakan bahwa dalam keadaan perekonomian saat ini, berpikir persoalan kesejahteraan mesti dikesampingkan. Hal itu ia ungkapkan berkenaan dengan penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2023.  "Saat ini jangan dulu berpikir kesejahteraan, tapi saat ini harus berpikir dulu kepada kelangsungan usaha dan kelangsungan bekerja," ujarnya kepada wartawan, Senin (21/11).  "Bagaimana kita melakukan pendekatan upah dan sebagainya, kalau perusahaan tutup buat apa?" sambungnya.  Oleh karena itu, Nurjaman menyatakan penting untuk berpikir terlebih dahulu masalah bagaimana agar kelangsungan usaha tetap dapat terjadi di tengah ancaman resesi ekonomi. "Setelah itu baru kelangsungan bekerja," ucapnya.  Ia berharap, dalam menghadapi ancaman krisis ekonomi yang disebabkan salah satunya oleh perang Rusia dengan Ukraina dapat dilakukan melalui kolaborasi antara sektor pengusaha, pemerintah, dan pekerja.  "Karena tidak mungkin diatasi oleh pengusaha (saja). Krisis ini, walaupun tadi ya, ini perang Rusia sama Ukraina udah mulai melandai, tapi kalau kita tidak melakukan kolaborasi yg bagus di sektor-sektor ini, di semua pemangku kepentingan itu nggak bisa selesai," tandasnya.

Soal UMP DKI 2023, Pesan Apindo untuk Buruh Tentang Ancaman Resesi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Demo-Buruh-Tuntut-Kenaikan-Upah-UMP-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Buruh dari berbagai aliansi menggelar unjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UU Omnibus Law di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/22/2021). Dalam aksinya para buruh menolak penetapan UMP yang tertuang dalam Peraturan Peme" width="100%">
<figcaption>Buruh dari berbagai aliansi menggelar unjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UU Omnibus Law di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/22/2021). Dalam aksinya para buruh menolak penetapan UMP yang tertuang dalam Peraturan Peme</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perwakilan Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin (FSP LEM) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Rukun Santoso yang mengikuti sidang penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2023 menyatakan pengusaha merasa keberatan dengan permintaan buruh untuk menaikkan UMP hingga 13 persen.  "Memang unsur dari pihak pengusaha masih begitu memberatkan, memang dari sana juga belum mengeluarkan angka secara spesifik," ujarnya kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (15/11).  Sementara dari pertimbangan pakar dan akademisi yang juga hadir dalam sidang tersebut memberikan formula baru dalam penentuan UMP, yaitu dengan memperhatikan inflasi ditambah dengan pertumbuhan ekonomi di DKI.  "Dengan total pertumbuhan inflasi adalah 5,6 persen tadi (kenaikan UMP 2023)," jelasnya.  Namun begitu, Santoso mengatakan pihaknya tidak dapat menerima kenaikan angka tersebut. Pihaknya kekeh dengan angka yang diusulkan buruh, yaitu naik hingga 13 persen.  Di sisi lain, pengusaha, katanya juga tetap kekeh mempertahankan bahwa kenaikan UMP harus didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tentang Pengupahan. Jika merujuk ke sana, ia mengatakan bahwa kenaikan hanya sekitar 2,6 persen.  "Yang mereka sampaikan adalah ketaatan hukum atau kepatuhan hukum terhadap perundangan yang ada," jelasnya.  Sebab menolak merujuk pada PP Nomor 36, buruh memastikan akan terus mengawal agar kenaikan UMP 2023 akan seperti yang diharapkannya. "Sidang selanjutnya besok di tempat yang sama, di lantai 13 jam 13 siang. Ada unsur dari pengusaha, pemerintah, pakar, dan lain-lain," pungkasnya.

Pengusaha Disebut Keberatan UMP DKI Naik 13 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Demo-Buruh-Tuntut-Kenaikan-Upah-UMP-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Buruh dari berbagai aliansi menggelar unjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UU Omnibus Law di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/22/2021). Dalam aksinya para buruh menolak penetapan UMP yang tertuang dalam Peraturan Peme" width="100%">
<figcaption>Buruh dari berbagai aliansi menggelar unjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UU Omnibus Law di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/22/2021). Dalam aksinya para buruh menolak penetapan UMP yang tertuang dalam Peraturan Peme</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gerakan Buruh Jakarta mengawal dan mengikuti pembahasan terkait penentuan angka Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2023 dengan dewan pengupahan dan pengusaha di Balai Kota DKI Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, pihak buruh meminta kenaikan UMP hingga 13 persen.  "Kenaikannya kami berharap sekitar 13 persenan," ujar perwakilan Gerakan Buruh Jakarta Muhammad Toha kepada wartawan, Selasa (15/11).  Toha menyampaikan, ada tiga alasan pihaknya meminta agar UMP DKI 2023 naik hingga 13 persen. "Ada inflasi, kedua pertumbuhan ekonomi, ketiga ada kompensasi kemarin BBM terjadi kenaikan," ucapnya.  Ia mengatakan, dengan pengawalan yang dilakukan Gerakan Buruh Jakarta, ia berharap kenaikan UMP 2023 tidak didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tentang Pengupahan, melainkan melalui Keputusan Gubernur tersendiri seperti yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan.  Dalam Kepgub Nomor 1517 2021 tentang UMP 2022, Anies menetapkan UMP 2022 DKI lebih dari yang distandarkan pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36.  "Jadi kalau dengan PP 36, kami enggak perlu mengawal. Tapi karena kami, buruh, menginginkan hasil UMP nanti adalah keluar dari PP 36, karena apa, Gubernur Anies kemarin sudah membuat yang di luar PP 36," ucapnya.  Toha menjelaskan bahwa usulan untuk menambah UMP DKI 2023 sebesar 13 persen sudah melalui perhitungan yang matang dari pihaknya.  "Angka 13 persen bukan angka jualan kami ya, bukan hanya angka yang sekonyong-konyong keluar, angka yang sudah bener-bener kita hitung, angka itu muncul," tegasnya.  "Kami secara federasi, baik yang ada di dewan pengupahan, di luar dewan pengupahan, semua sudah firm (sudah kompak, untuk memperjuangkan angka itu," pungkasnya.

Kawal Penentuan UMP DKI 2023, Buruh Ajukan Kenaikan 13 persen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ump dki 2023

Berita Terkini