<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/17/Fo0QQNorpAvOQZtyU2QcbSLvon1WsU2NSgbCi7pQ-1-550838285-2957363909.jpg" alt="Ilustrasi upah minimum 2026. (Pinterest)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi upah minimum 2026. (Pinterest)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah daerah di 28 provinsi telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026. Dari daftar tersebut, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan UMP tertinggi di Indonesia, mencapai Rp 5.729.876 atau naik Rp 333.115 dibanding tahun sebelumnya.&nbsp; Dikutip dari berbagai sumber resmi pemerintah daerah, UMP DKI Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp 5.729.876, atau naik Rp 333.115 dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut menempatkan Jakarta jauh di atas provinsi lain, sekaligus menjadi UMP tertinggi nasional sejauh ini.&nbsp; Di bawah Jakarta, provinsi dengan UMP tinggi ditempati oleh Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp 4.035.000, Sulawesi Utara Rp 4.002.630, serta Sumatera Selatan Rp 3.942.963. Sementara itu, sejumlah provinsi di Pulau Jawa masih berada di kisaran Rp 2,3&ndash;2,4 juta.&nbsp; Dari hampir seluruh provinsi di Indonesia, UMP 2026 paling rendah diduduki oleh Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 2.317.601. Kemudian, disusul oleh UMP Jawa Tengah sebesar Rp 2.327.386,07.&nbsp; Lalu, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menduduki posisi ketiga terendah dengan UMP 2026 sebesar Rp 2.417.495. Terendah ke empat, yakni UMP 2026 Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 2.446.880,68, selanjutnya disusul oleh NTT yang UMP 2026 ditetapkan Rp 2.455.898.&nbsp; Kemudian, UMP 2026 terendah ke enam, yakni Provinsi Bengkulu yang ditetapkan sebesar Rp 2.827.250,90 dan UMP 2026 Kalimantan Barat berada diposisi ke tujuh, sebesar Rp 3.054.552.&nbsp; Berikut ini, daftar UMP 2026 di 28 Provinsi Indonesia:&nbsp; 1. UMP Sumatera Utara 2026: Rp 3.228.971 (naik Rp 236.412) 2. UMP Sumatera Barat 2026: Rp 3.182.955 (naik Rp 188.761,87) 3. UMP Riau 2026: Rp 3.780.495,85 (naik Rp 271.719,63) 4. UMP Jambi 2026: Rp 3.471.497 (naik Rp 236.962) 5. UMP Sumatera Selatan 2026: Rp 3.942.963 (naik Rp 261.402) 6. UMP Bengkulu 2026: Rp 2.827.250,90 (naik Rp 157.211) 7. UMP Kepulauan Babel 2026: Rp 4.035.000 (naik Rp 158.400) 8. UMP Kepulauan Riau 2026: Rp 3.879.520 (naik Rp 255.866) 9. UMP DKI Jakarta 2026: Rp Rp 5.729.876 (naik Rp 333.115) 10. UMP Jawa Barat 2026: Rp 2.317.601 (naik Rp 125.763) 11. UMP Jawa Tengah 2026: Rp 2.327.386,07 (naik Rp158.037,07)&nbsp; 12. UMP DI Yogyakarta 2026: Rp 2.417.495 (naik Rp153.414,05) 13. UMP Jawa Timur 2026: Rp 2.446.880,68 (naik Rp 140.895) 14. UMP Banten 2026: Rp 3.100.881,40 (naik Rp 195.761) 15. UMP NTT 2026: Rp 2.455.898 (naik Rp 126.000) 16. UMP Kalimantan Barat 2026: Rp3.054.552 (naik Rp176.266) &nbsp; 17. UMP Kalimantan Tengah 2026: Rp3.686.138 (naik Rp212.516)&nbsp; 18. UMP Kalimantan Selatan 2026: Rp3.725.000 (naik Rp 228.805) 19. UMP Kalimantan Utara 2026: Rp 3.775.243 (naik Rp 195.083) 20. UMP Sulawesi Utara 2026: Rp4.002.630 (naik Rp 277.205) 21. UMP Sulawesi Tengah 2026: Rp3.179.565 (naik Rp 264.565) 22. UMP Sulawesi Selatan 2026: Rp3.921.088,79 (naik 263.561) 23. UMP Gorontalo 2026: Rp 3.405.144 (naik Rp 183.413) 24. UMP Sulawesi Barat: Rp 3.315.935 (naik Rp 151.538) 25. UMP Maluku 2026: Rp3.334.490 (naik Rp 192.791) 26. UMP Maluku Utara 2026: Rp 3.552.840 (naik Rp 144.840) 27. UMP Papua Barat Daya 2026: Rp 3.766.000 (naik Rp 152.000) 28. ⁠UMP Aceh 2026: Rp 3.685.616 (sama seperti UMP 2025)

Pemerintah telah menetapkan UMP 2026, DKI Jakarta pimpin dengan kenaikan signifikan. Simak daftar lengkapnya.

Daftar UMP 2026 di 28 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dan Jawa Barat Paling Rendah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/21/Pekerja-Kantoran-Dery-Ridwansah-3-756485930.jpg" alt="Aktivitas pekerja melintas di crossing, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (20/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Aktivitas pekerja melintas di crossing, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (20/11/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta untuk 2024 telah diumumkan secara resmi oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dengan besaran Rp 5.067.381. Kenaikan itu hanya 3,38 persen atau Rp 165.383 dibanding UMP DKI tahun 2023 sebesar Rp 4.901.798. Melihat dari trennya, kenaikan UMP DKI sejak 20 tahun terakhir ada yang signifikan dan ada yang tidak. Untuk kenaikan dari 2023 ke 2024 tergolong kecil secara persentase, yakni 3,38 persen. Sementara kenaikan tertinggi terjadi pada UMP DKI 2013, yakni 43,87 persen. Persisnya dari Rp 1.529.150 pada 2012 dan menjadi Rp 2.200.000. Kenaikan itu setara 43,87 persen. Kenaikan signifikan itu terjadi pada masa pemerintahan DKI Jakarta dipimpin oleh Gubernur Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dikutip dari laman BPS, UMP DKI Jakarta selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Berikut UMP DKI Jakarta dari 2003 hingga 2024: <ol> <li>2010: Rp 1.118.000 (naik 4,50 persen)</li> <li>2011: Rp 1.290.000 (naik 15,3 persen)</li> <li>2012: Rp 1.529.150 (naik 18,54 persen)</li> <li>2013: Rp 2.200.000 (naik 43,87 persen)</li> <li>2014: Rp 2.441.000 (naik 10,9 persen)</li> <li>2015: Rp 2.700.000 (naik 10,61 persen)</li> <li>2016: Rp 3.100.000 (naik 14,81 persen</li> <li>2017: Rp 3.355.750 (naik 8,25 persen)</li> <li>2018: Rp 3.648.036 (naik 8,71 persen)</li> <li>2019: Rp 3.940.973 (naik 8,03 persen) </li> <li>2020: Rp 4.267.349 (naik 8,28 persen)</li> <li>2021: Rp 4.416.186 (naik 3,27 persen)</li> <li>2022: Rp 4.651.864 (naik 5,1 persen)</li> <li>2023: Rp 4.901.789 (naik 5,6 persen)</li> <li>2024: Rp Rp 5.067.381 (naik 3,27 persen)</li> </ol>

UMP DKI Jakarta untuk 2024 telah diumumkan secara resmi oleh Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dengan besaran Rp 5.067.381.

Daftar Kenaikan UMP DKI Selama 15 Tahun Terakhir, Tertinggi Era Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/UPAH-MINIMUM-provinsi.jpg" alt="ILUSTRASI: Upah Minimum Provinsi (UMP)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Upah Minimum Provinsi (UMP).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) Jakarta untuk 2024 menjadi Rp 5.067.381. Kenaikan itu diumumkan pada Selasa (21/11). Adapun kenaikannya itu sebesar 3,38 persen atau Rp 165.383, dari sebelumnya Rp 4.901.798. UMP itu berlaku bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun. Heru dalam keterangannya mengatakan, upah minimum ini sejalan dengan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menjaga daya beli pekerja atau buruh dan untuk mendukung keberlangsungan dunia usaha. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga harus menerapkan Ketetapan melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 818 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2024. Keputusan itu juga diambil berdasar formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Penetapan besaran UMP DKI Jakarta Tahun 2024 dihitung berdasarkan formula sesuai aturan. Selain itu juga dengan mempertimbangkan inflasi DKI Jakarta, pertumbuhan ekonomi warga Jakarta dan indeks tertentu alpha sebesar 0,3. "Pemerintah DKI menetapkan alpha tertinggi yaitu alpha 0,3 sesuai PP 51/2023. Pemda DKI tidak bisa melewati dari PP yang ditentukan," jelas Heru. Dikutip dari laman BPS, UMP DKI Jakarta selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Berikut UMP DKI Jakarta dari 1999 hingga 2024. <ul> <li>1999: Rp 231.000 (naik 16,37 persen) </li> <li>2000: Rp 344.257 (naik 49,03 persen) </li> <li>2001: Rp 426.250 (naik 23,82 persen)</li> <li>2002: Rp 591.266 (naik 37,71 persen) </li> <li>2003: Rp 631.554 (naik 6,81 persen) </li> <li>2004: Rp 671.550 (naik 6,33 persen)</li> <li>2005: Rp 819.100 (naik 6 persen)</li> <li>2006: Rp 900.560 (naik 15,07 persen)</li> <li>2007: Rp 972.605 (naik 9,95 persen)</li> <li>2008: Rp 972.605 (naik 8 persen) </li> <li>2009: Rp 1.069.865 (naik 10 persen)</li> <li>2010: Rp 1.118.000 (naik 4,50 persen)</li> <li>2011: Rp 1.290.000 (naik 15,3 persen)</li> <li>2012: Rp 1.529.150 (naik 18,54 persen)</li> <li>2013: Rp 2.200.000 (naik 43,87 persen)</li> <li>2014: Rp 2.441.000 (naik 10,9 persen)</li> <li>2015: Rp 2.700.000 (naik 10,61 persen)</li> <li>2016: Rp 3.100.000 (naik 14,81 persen</li> <li>2017: Rp 3.355.750 (naik 8,25 persen)</li> <li>2018: Rp 3.648.036 (naik 8,71 persen)</li> <li>2019: Rp 3.940.973 (naik 8,03 persen) </li> <li>2020: Rp 4.267.349 (naik 8,28 persen)</li> <li>2021: Rp 4.416.186 (naik 3,27 persen)</li> <li>2022: Rp 4.651.864 (naik 5,1 persen)</li> <li>2023: Rp 4.901.789 (naik 5,6 persen)</li> <li>2024: Rp Rp 5.067.381 (naik 3,27 persen)</li> </ul>

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menetapkan besaran UMP Jakarta untuk 2024 menjadi Rp 5.067.381. Angka itu naik  3, 38 persen.

UMP DKI 2024 Rp 5,06 Juta, Berikut Kenaikan UMP DKI dari Tahun ke Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/12/Upah-Minimum-Provinsi-atau-UMP-2024-572208485.jpeg" alt="UMP 2024 naik diumumkan paling lambat 21 November 2023. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>UMP 2024 naik diumumkan paling lambat 21 November 2023. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) Hari Nugroho bakal menyerahkan hasil sidang Dewan Pengupahan DKI soal kenaikan UMP 2024 ke Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono, hari ini, Senin (20/11). <div dir="auto">Setelah diterima, Heru akan mengevaluasi besaran kenaikan UMP DKI tahun 2024. Kemudian, Heru juga yang akan menetapakan kenaikan jumlah UMP DKI tahun 2024 melalui Keputusan Gubernur.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti pak Gubernur mengevaluasi, apakah langsung hari itu ditetapkan. Paling lambat kan Selasa," kata Hari kepada wartawan, Senin (20/11).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia memastikan bahwa besaran kenaikan UMP DKI berdasarkan hasil sidang Dewan Pengupahan sudah dilakukan dengan komprehensif dengan berbagai pihak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya kan kemarin waktu membahas revisi (PP 36/2021 ke PP 51/2023) atau rencana perubahan PP kan sudah ada yang namanya diskusi publik, kajian tim pakar, maupun yang lainnya. Artinya sudah diperhitungkan dengan baik," klaimnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga, pastinya sudah matang lah dengan perhitungan itu," pungkas Hari.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Dewan pengupahan DKI Jakarta telah melakukan sidang kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024, Jumat (17/11) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan, setelah sidang selesai, pihaknya akan menerima laporan hasil sidang tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kepala Dinas Tenaga Kerja melalui bu Asisten Perekonomian dan Keuangan akan membuat surat sesuai administrasi ke Gubernur," kata Heru di Jakarta, Minggu (19/11/2023).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Heru tidak merincikan nominal kenaikan UMP DKI tahun 2024 mendatang. Hanya saja, ia memastikan bahwa kenaikannya tak ke luar dari Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023.</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013297094/pembahasan-awal-umk-ump-2024-jatim-pengusaha-usul-di-bawah-5-persen-pekerja-minta-naik-15-persen">Pembahasan Awal UMK-UMP 2024 Jatim, Pengusaha Usul di Bawah 5 Persen, Pekerja Minta Naik 15 Persen</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Angkanya sesuai, 0,3. Kita tunggu saja keputusan Gubernur," tandasnya. (*)</div> <div class="signature-text">&nbsp;</div>

Kepala Disnakertransgi Hari Nugroho bakal menyerahkan hasil sidang Dewan Pengupahan DKI soal kenaikan UMP 2024 ke Pj Gubernur DKI.

Heru Budi Terima Hasil Sidang Dewan Upah Soal UMP DKI Hari Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Screenshot_2022-11-24-14-47-13-898-edit_com.android.chrome.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Kadisnaker DKI Jakarta Andri Yansyah menyampaikan  besaran UMP 2023 DKI Jakarta sebesar Rp4.901.798 atau naik 5,6 persen. "Saat sidang dewan pengupahan, unsur pemerintah mengusulkan sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022,  menggunakan alfa 20 persen, setara dengan Rp4.901.798 atau naik 5,6 persen," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah di Jakarta, Kamis. Andri mengatakan perhitungan UMP 2023 itu mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022. Ia menjelaskan selain dari unsur pemerintah, sidang Dewan Pengupahan itu juga melahirkan tiga rekomendasi lainnya. Ketiga rekomendasi itu datang dari unsur buruh dan pengusaha yang diwakilkan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin). "Kalau dari Kadin mengusulkan besaran UMP itu sudah mengikuti Permenaker 18 2022, tetapi dia mengambil alfa yang 10 persen, karena itu kan ada alfa 10, 20,30. Dia mengusulkan di angka Rp4.879.053 atau 5,11 persen," ucapnya. Adapun usulan yang disampaikan oleh buruh sebesar 10,55 persen atau sebesar Rp5.151.000. Sedangkan, perwakilan Apindo  tetap kukuh menjadikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36/2021 tentang Pengupahan sebagai dasar perhitungan UMP 2023 mengusulkan kenaikan 2,62 persen. "Unsur Apindo, mereka mengusulkan di angka 2,62 sesuai dengan perhitungan PP 36 tahun 2021. Kisaran nya Rp4.763.293," ungkapnya. Beberapa rekomendasi dari hasil Sidang Dewan Pengupahan itu kemudian langsung diserahkan kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang akan menetapkan besaran UMP 2023. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengumumkan penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2023 pada 28 November 2022. "Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022 paling lambat mengumumkan penetapan UMP tahun 2023 pada 28 November," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi DKI Jakarta Andri Yansyah melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis. Andri mengatakan UMP 2023 ditetapkan oleh Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melalui keputusan gubernur sesuai dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2022. (*)

UMP DKI Naik Tapi Tak Sesuai Ekspektasi Buruh, Segini Jumlahnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/teken-ump-2019-besok-anies-belum-mau-bocorkan-nilainya_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Sidang Penentuan UMP 2023 DKI Tak Temui Titik Terang" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Sidang Penentuan UMP 2023 DKI Tak Temui Titik Terang</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Rapat sidang dewan pengupahan tripartit untuk menentukan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2023 tak menemui titik terang. Tidak ada kesepakatan yang didapatkan dari rapat yang dihadiri tiap perwakilan dari pengusaha, pekerja, dan pemerintah tersebut.  Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari unsur pengusaha, khususnya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Nurjaman mengatakan, masing-masing unsur masih kekeh dengan usul kenaikan UMP-nya masing-masing. Hal itu membuat rapat sidang tak menghasilkan keputusan bulat, melainkan rekomendasi dari masing-masing unsur.  "Adapun sarannya adalah kenaikan 2,62 persen dari UMP berjalan. Sehingga, nilai aktualnya adalah Rp 4.763.293. Itu saran upah minimum yang direkomendasikan oleh Apindo," katanya saat dihubungi wartawan, Selasa, (22/11).  Unsur pengusaha lain, yakni Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta yang juga hadir dalam sidang tersebut mengusulkan kenaikan UMP 2023 sebesar 5,11 persen atau menjadi sebesar Rp 4.879.053.  "Dari unsur Kadin mengacu pada Permenaker Nomor 18 Tahun 2022. Hari ini alhamdulillah kami sama-sama pengusaha, sama-sama mewakili unsur pengusaha, tapi kami berbeda pandangan," jelas Nurjaman.  "Walaupun berbeda pemahaman, tapi itu enggak apa-apa. Karena semua mempunyai prinsip yang sama tentunya, walaupun mempunyai pendapat yang berbeda," sambungnya.  Sementara itu, dari unsur pemerintah. Wakil Ketua Apindo DKI Jakarta itu mengatakan bahwa Pemprov DKI mengusulkan kenaikan UMP DKI sebesar 5,6 persen atau sebesar Rp 4.901.738. Angka tersebut juga muncul karena Pemprov DKI mengacu pada Permenaker Nomor 18 tahun 2022.  "Adapun dari unsur pekerja merekomendasikan kenaikan nilai UMP 2023 sebesar 10,55 persen, dalam rupiah kira-kira sebesar Rp 5.131.000," jelas Nurjaman.  Dengan perbedaan rekomendasi dari masing-masing unsur tersebut, maka kesepakatan tak didapatkan dalam sidang tripartit. Selanjutnya, Nurjaman mengungkapkan bahwa penentuan UMP 2023 akan diserahkan kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.  "Langsung ini direkomendasikan, berita acara ini direkomendasikan kepada Pak Pj Gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja di Jakarta," katanya.  "Apa dan seperti apa Pak Gubernur yang akan menetapkan," tandasnya. (*)

Sidang Penentuan UMP 2023 DKI Tak Temui Titik Terang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/umkm_1-1.jpg" alt="Ilustrasi sejumlah buruh pabrik garmen. Yulius Satria Wijaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sejumlah buruh pabrik garmen. Yulius Satria Wijaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiai Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Nurjaman menyatakan bahwa pihaknya tak keberatan berapapun nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 yang sedang digodok dewan pengupahan saat ini. Hanya saja, putusan nilai itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku.  "Nilai itu bagi saya nomor sekian. Yang jelas itu prinsip sama acuan. Apa prinsipnya, apa acuannya gitu, loh," ujarnya saat dihubungi wartawan, Rabu (16/11). "Dari awal pun kami tidak keberatan kalaupun pak gubernur menetapkan 5,1 persen. Jangankan hanya 5,1 persen, 10 pesen kami terima asal ada acuannya, asal ada prinsipnya," tegasnya.  Masalahnya, permintaan buruh untuk menaikkan UMP hingga 13 persen menurutnya tidak masuk akal. Apalagi dalam kondisi ekonomi yang tidak jelas sejalan dengan krisis ekonomi global yang menghantui.  "Kita mesti punya prinsip, jangan dulu saat ini kita berbicara kesejahteraan, tapi berbicara bagaimana mempertahankan perusahaan. Bagaimana kelangsungan usaha, kalau ada kelangsungan usaha, tentunya ada kelangsungan pekerja," jelasnya.  Oleh karena itu, Nurjaman meminta agar penentuan UMP tersebut kembali pada masalah regulasi. Ia mengatakan, regulasi yang perlu diacu di Indonesia yakni Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tentang Pengupahan. "Prinsipnya itu norma sesuai aturan yang berlaku. Nah acuannya PP 36. Angkanya tinggal ngitung," ucapnya.  Hal itulah yang kemudian membuat sidang pengupahan mengalami kemandegan. Sebab, di sisi lain pihak buruh justru menginginkan keputusan UMP didasarkan di luar dari PP 36.  Sebelumnya, Perwakilan Gerakan Buruh Jakarta Muhammad Toha mengatakan bahwa pihaknya berharap kenaikan UMP 2023 tidak didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tentang Pengupahan, melainkan melalui Keputusan Gubernur tersendiri seperti yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan.  Dalam Kepgub Nomor 1517 2021 tentang UMP 2022, Anies menetapkan UMP 2022 DKI lebih dari yang distandarkan pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36. "Jadi kalau dengan PP 36, kami enggak perlu mengawal. Tapi karena kami, buruh, menginginkan hasil UMP nanti adalah keluar dari PP 36, karena apa, Gubernur Anies kemarin sudah membuat yang di luar PP 36," ucapnya. (*)   &nbsp;

Apindo DKI Sebut Permintaan Buruh UMP Naik 13 Persen Tak Masuk Akal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kspi-minta-ump-dki-direvisi-begini-reaksi-anies_m_.jpg" alt="KSPI desak Anies revisi UMP DKI" width="100%">
<figcaption>KSPI desak Anies revisi UMP DKI</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 3,9 juta. Namun, nyatanya besaran ini tidak cukup memuaskan bagi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia&nbsp;(KSPI). Bahkan KSPI mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, untuk merevisi UMP DKI. Hal itu merujuk penetapan UMK di Jawa Timur yang tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Namun Anies menyatakan belum mendengar hal tersebut. Ia menyatakan akan berbincang terlebih dahulu dengan Presiden KSPI, Said Iqbal agar persoalannya dapat lebih jelas. "Oh belum dengar nanti saya komunikasikan dengan Pak Said Iqbal. Saya cek dulu nanti, karena saya bisa komunikasi langsung gitu," ungkap Anies di Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (19/11). Sebelumnya,&nbsp;Presiden KSPI Said Iqbal&nbsp;menyatakan&nbsp;bagi daerah yang sudah menetapkan UMP seperti DKI, KSPI akan mendesak agar dilakukan revisi. "Kami meminta Gubernur Anies Baswedan merevisi UMP DKI naik 20-25 persen," tegasnya. Di samping itu, KSPI meminta kepada Menteri Ketenagakerjaan agar tidak menakut-nakuti dan tidak mengancam para gubernur yang tidak menggunakan PP 78/2015 dalam penetapkan upah minimum.&nbsp; Diketahui, Menaker Hanif Dhakiri sempat membuat surat edaran, Kepala Daerah yang menetapkan UMP/UMK tidak sesuai dengan PP 78/2015 bisa diberhentikan. "KSPI dan buruh Indonesia tetap menolak PP 78/2015 dan meminta para gubernur menetapkan UMP/UMK dan UMSP/UMSK senilai 20,25 persen berdasarkan hasil survey KHL di pasar," pungkasnya.

KSPI Minta UMP DKI Direvisi, Begini Reaksi Anies

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-ump-kemenakertrans-bukan-ditolak-buruh-tapi-said-iqbal_m_.jpg" alt="Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri" width="100%">
<figcaption>Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polemik terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2019 yang dinilai sesuai dengan PP 78/2015 terus dikritisi oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Dia menilai upah yang ditetapkan tidak sesuai dengan kebutuhan hidup di ibu kota. Menanggapi hak itu, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyampaikan keberatan jika Said Iqbal terus mengatasnamakan buruh. Padahal menurutnya, Said tidak memahami konsekuesi kenaikan upah jika dinaikkan terlalu tajam. "Jangan bilang ditolak buruh, tapi ditolak Said Iqbal itu harus dibedakan. Lah kalau dia kan untuk mau-maunya sendiri," tegas Hanif di Gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Jumat (2/11). Menurutnya, Said tidak memikirkan warga yang belum bekerja. Hanif mengajak Said untuk berpikir bahwa kenaikan yang terlalu tinggi akan berdampak pada pemecatan paksa para buruh dan yang belum bekerja akan kesulitan mendapat pekerjaan. "Dia memang mikirin yang belum kerja? Kalau nanti upahnya terlalu tinggi dan PHK banyak, dia nyalahin siapa? Nyalahin pemerintah lagi. Lah kok enak," terangnya. Maka dari itu, Hanif meminta agar para buruh dapat berpikir cerdas terkait kenaikan UMP. Sebab, sesuai dengan PP 78 tahun 2015 buruh telah diupayakan naik gajinya di semua daerah Indonesia. "Genjot upah setinggi-tingginya nanti begitu pengusaha nggak kuat bayar upah melakukan PHK salahin lagi pemerintah. That's not fair," tandasnya.

Soal UMP, Kemenakertrans: Bukan Ditolak Buruh, Tapi Said Iqbal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tanpa-ump-naik-jakarta-tetap-dibanjiri-pendatang-baru_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Arus urbanisasi ke Jakarta akan tetap terjadi tanpa kenaikan UMP." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Arus urbanisasi ke Jakarta akan tetap terjadi tanpa kenaikan UMP.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 DKI Jakarta telah ditetapkan sebesar Rp 3,94 juta. Kalangan buruh menilai angka tersebut belum layak. Namun tidak dipungkiri, masyarakat di desa selalu tertarik hidup di Jakarta untuk mengadu nasib. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, pada tahun 2012, 2013 dan 2014 angka urbanisasi ke Jakarta terus naik meski dalam jumlah sedikit. Namun sejak tahun 2015 angka urbanisasi berfluktuasi. Tercatat pada tahun 2015 angka pendatang baru berjumlah 70.504 orang naik 2,87 persen dari tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2016 turun 2,87 persen menjadi 68.763 orang. Pada tahun 2017 naik lagi menjadi 70.752 orang. Sejauh ini Pemprov DKI memprediksi tahun ini jumlah pendatang baru ke DKI akan naik 2 persen dari jumlah pendatang baru tahun 2017. Artinya tahun 2018 pendatang baru di DKI diprediksi berjumlah 72.167 orang. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio&nbsp;menyampaikan masyarakat di desa banyak yang berpikir di Jakarta dapat hidup layak dan sejahtera. Namun, tanpa memikirkan aspek upaya memperoleh kesejahteraan tersebut. "Tanpa UMP Jakarta naik juga semua pembangunan kan terpusat di&nbsp;situ&nbsp;(Jakarta). Maksudnya bisnis daya jual beli di Jakarta pusatnya, pasti orang akan ke Jakarta. Nggak usah ada ini (kenaikan UMP) saja kan tetap Jakarta didatangi," tuturnya saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (2/11). Menurut Agus, siapapun pemimpin iu kota termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak ada yang bisa menekan angka ledakan urbanisasi. Hal yang bisa dilakukan adalah melakukan pembangunan di wilayah-wilayah pedesaan. "Urbanisasi nggak bisa dicegah karena masih dalam wilayah negara. Cara mencegah ya dengan bangun daerah-daerah di luar DKI supaya orang ke sana. Kalau nggak sampai kapan juga pasti ke sini (Jakarta), kan orang perlu makan," jelas Agus. Menurutnya, Pemerintah Daerah satu sama lain harus dapat berkoordinasi dengan baik, terkait pembangunan di daerah. Sebab, jika tidak ada kesejahteraan di daerah maka, laju masyarakat desa ke kota akan terus bertambah. "Tidak hanya wilayah penyangga, semua kota-kota misalnya di Jawa Tengah bahkan desa-desa ya dibangun baru bisa. Kalau nggak tetap orang akan ke kota, bukan hanya DKI. Pemerataan wilayah ekonomi harus merata," pungkasnya.

Tanpa UMP Naik, Jakarta Tetap Dibanjiri Pendatang Baru

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ump dki

Berita Terkini