<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/26/3_vola-457491649.jpg" alt="Rupiah dalam sepekan ini mendekati angka Rp 15.000 per USD. Meski demikian, keperkasaan mata uang Garuda bakal terus teruji seiring labilnya pasar finansial global. (ADEK BERRY/AFP)" width="100%">
<figcaption>Rupiah dalam sepekan ini mendekati angka Rp 15.000 per USD. Meski demikian, keperkasaan mata uang Garuda bakal terus teruji seiring labilnya pasar finansial global. (ADEK BERRY/AFP)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -&nbsp;</strong>Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim), yakni sebesar Rp 2.305.985 (Rp 2,3 Juta). Naik 6,5 persen alias Rp 140.741</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Besaran UMP Jatim ini, sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor:&nbsp;<a href="http://100.3.3.1/737/KPTS/013/2024" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://100.3.3.1/737/KPTS/013/2024&amp;source=gmail&amp;ust=1734166129099000&amp;usg=AOvVaw04J8NMOHy3kraVhmx9knpM">100.3.3.1/737/KPTS/013/2024</a>&nbsp;tanggal 11 Desember 2024 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemprov Jatim menggunakan formula penghitungan upah minimum, sebagaimana Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kenaikan UMP 2025 ini menjadi upaya kami dalam menjaga keberlangsungan usaha, sekaligus sebagai ikhtiar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar PJ Gubernur Jatim Adhy Karyono, Rabu (11/12) lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika mengacu pada kenaikan 6,5 persen UMP Jatim, maka Kota Surabaya diperkirakan menempati urutan pertama dengan kisaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tertinggi se-Provinsi Jawa Timur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kisaran UMK 2025 Kota Surabaya Yakni Rp 5.033.136. Mengalami kenaikan sebesar 6,5 persen atau Rp 307.657 dari UMK 2024 sebesar Rp 4.725.479. Disusul oleh Kabupaten Gresik dengan kisaran UMK 2025 Rp 4.943.773.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Berikut 10 Kabupaten/Kota dengan kisaran UMK 2025 tertinggi di Provinsi Jawa Timur.</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1.&nbsp;UMK Kota Surabaya, dari Rp 4.725.479 menjadi Rp 5.033.136, naik Rp 307.657;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2.&nbsp;UMK Kabupaten Gresik, dari Rp 4.642.031 menjadi Rp 4.943.773, naik Rp 301.742;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">3.&nbsp;UMK Kabupaten Sidoarjo, dari Rp 4.638.582 menjadi Rp 4.940.093, naik Rp 301.511;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">4.&nbsp;UMK Kabupaten Pasuruan, dari Rp 4.635.133 menjadi Rp 4.936.416, naik Rp 301.283;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">5.&nbsp;UMK Kabupaten Mojokerto, dari Rp 4.624.787 menjadi Rp 4.925.413, naik Rp 300.626;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">6.&nbsp;UMK Kabupaten Malang,&nbsp;dari Rp 3.368.275 menjadi Rp 3.586.681, naik Rp 218.406;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">7.&nbsp;UMK Kota Malang, dari Rp 3.309.144 menjadi Rp 3.524.239, naik Rp 215.095;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">8.&nbsp;Kota Batu,&nbsp;dari&nbsp;Rp 3.155.367 menjadi Rp 3.359.438, naik Rp 204.071;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">9.&nbsp;Kota Pasuruan,&nbsp;dari&nbsp;Rp 3.138.838 menjadi Rp 3.342.404, naik Rp 203.566;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">10.&nbsp;Kabupaten Jombang,&nbsp;dari Rp 2.945.544 menjadi Rp 3.136.460, naik Rp 190.916.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Daftar tersebut adalah perkiraan yang mengacu pada kenaikan 6,5 persen UMP Jatim. Untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) akan ditetapkan pemerintah daerah paling lambat 18 Desember 2023 dan berlaku mulai 1 Januari 2025.</div>

Pemprov Jatim menggunakan formula penghitungan upah minimum, sebagaimana Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024.

Daftar 10 Daerah dengan UMK Tertinggi di Jawa Timur 2025, Kota Surabaya Termasuk?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/image.jpg" alt="Ilustrasi prostitusi. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi prostitusi. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;&ndash; Batas penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sudah ditutup kemarin (11/12). Akan tetapi, masih ada pemerintah provinsi (pemprov) yang hingga Kamis (12/12) belum menetapkan besaran UMP 2025.</p> <p style="font-weight: 400;">Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri mengatakan, hingga Kamis (12/12), pukul 09.00 WIB, tercatat ada enam provinsi yang belum menetapkan UMP-nya.</p> <p style="font-weight: 400;">Adapun keenam provinsi tersebut mencakup Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Utara (Sulut), Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Selatan.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015416071/peziarah-sunan-ampel-dipaksa-bayar-rp-20-ribu-begini-langkah-dishub-surabaya-atasi-jukir-nakal">Peziarah Sunan Ampel Dipaksa Bayar Rp 20 Ribu, Begini Langkah Dishub Surabaya Atasi Jukir Nakal</a></strong>&nbsp;</p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Mereka masih berdiskusi di Dewan Pengupahan masing-masing,&rdquo; jelasnya saat ditanya alasan molornya penetapan UMP keenam pemprov tersebut.</p> <p style="font-weight: 400;">Selain keenam ini, ada pula 17 provinsi yang belum menetapkan upah minimum sektoral provinsinya (UMSP). Padahal, deadline penetapan dan pelaporan pada Kemnaker harus bersamaan dengan penetapan UMP.</p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Yang belum menetapkan UMSP ini diantaranya&nbsp;⁠Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, lalu, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan,&rdquo; tuturnya.</p> <p style="font-weight: 400;">&nbsp;<strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/all-sports/015416489/ibl-2025-dimulai-11-januari-pemain-naturalisasiketurunan-indonesia-semakin-banyak">IBL 2025 Dimulai 11 Januari, Pemain Naturalisasi/Keturunan Indonesia Semakin Banyak</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">Atas kondisi ini, Putri berharap agar seluruh pihak tersebut dapat segera melanjutkan diskusi dan merumuskan besaran UMP dan UMSP-nya. Dengan begitu, mereka bisa beranjak untuk pembahasan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) 2025. Keduanya diwajibkan sudah ditetapkan dan diumumkan maksimal 18 Desember 2024.</p> <p style="font-weight: 400;">Di sisi lain, ia mengapresiasi kerja keras para Gubernur, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan seluruh Dewan Pengupahan Provinsi yang sudah merumuskan dan menetapkan UMP 2025 dan UMSP 2025.</p> <p style="font-weight: 400;">Seperti diketahui, di tahun ini, Pemerintah menetapkan upah minimum (UM) 2025 naik sebesar 6,5 persen. Angka ini berlaku sebagai acuan untuk seluruh provinsi. Tak ada formula khusus yang digunakan dalam penetapan UM kali ini lantaran aturan sebelumnya, yang tertuang dalam peraturan pemerintah (PP) 51/2023 tentang Pengupahan tak berlaku.</p> <p style="font-weight: 400;">Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU. Di mana, salah satu poin yang diminta diubah adalah terkait upah.</p>

Indah Anggoro Putri mengatakan, hingga Kamis (12/12), pukul 09.00 WIB, tercatat ada enam provinsi yang belum menetapkan UMP-nya.

6 Provinsi Belum Tetapkan Upah Minimum 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/05/yassierli-979241128.jpg" alt="Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang ditetapkan naik sebesar 6,5 persen mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya UMP dan UMK, bahkan dalam aturan ini pula disebutkan bahwa Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimun Sektoral Kabupten/Kota (UMSK) sama-sama berlaku efektif mulai 1 Januari 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015395772/sudut-kota-surabaya-dihiasi-ornamen-natal-wali-kota-eri-cahyadi-suasana-yang-indah-dan-toleran">Sudut Kota Surabaya Dihiasi Ornamen Natal, Wali Kota Eri Cahyadi: Suasana yang Indah dan Toleran</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Upah Minimum provinsi tahun 2025, Upah Minimum&nbsp;sektoral provinsi tahun 2025, Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025, dan Upah Minimum sektoral kabupaten/kota tahun 2025 yang telah ditetapkan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025," bunyi Pasal 11 yang dibacakan ulang oleh Menaker, belum lama ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui aturan yang resmi terbit pada 4 Desember 2024 ini, pemerintah memastikan pengumuman besaran UMP dan UMSP 2025 paling lambat pada 11 Desember 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan pengumuman UMK dan UMSK 2025 diumumkan paling lambat pada tanggal 18 Desember 2024. Dari sisi persentase kenaikan, Menaker juga meminta bahwa UMSP dan UMSK harus lebih tinggi daripada UMP dan UMK 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun terkait penghitungan UMP dan UMK, Yassierli menyebut dapat dilakukan oleh dewan pengupahan di daerah, baik itu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hanya saja perlu dipastikan bahwa UMK harus lebih tinggi daripada nilai UMP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015395754/terima-kunjungan-jokowi-di-kertanegara-prabowo-isyaratkan-ajak-gabung-gerindra">Terima Kunjungan Jokowi di Kertanegara, Prabowo Isyaratkan Ajak Gabung Gerindra</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum kabupaten/kota. Upah Minimum kabupaten/kota harus lebih tinggi dari nilai Upah Minimum provinsi," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Menaker juga menyebut bahwa kenaikan UMP dan UMK telah diputuskan dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, indeks tertentu yang dimaksud merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi&nbsp; kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan dan Pekerja/Buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi Pekerja/Buruh.</div>

Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang ditetapkan naik sebesar 6,5 persen mulai berlaku efektif 1 Januari 2025.

Menaker Pastikan UMP dan UMK 2025 Mulai Berlaku Efektif 1 Januari 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/image.jpg" alt="Ilustrasi prostitusi. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi prostitusi. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta Gubernur untuk menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimium Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2025, paling lambat pada 18 Desember 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun besaran kenaikan UMK 2025 ditetapkan sebesar 6,5 persen. Sedangkan UMSK 2025 ditetapkan lebih tinggi dari UMK 2025. Hal ini sesuai dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 yang diterbitkan pada Rabu (4/12) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam aturan ini ditetapkan bahwa UMK dan UMSK 2025 akan diputuskan melalui surat keputusan Gubernur setempat. Adapun nantinya, UMK dan UMSK tersebut akan berlaku mulai 1 Januari 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015391595/masa-sulitnya-berakhir-di-tahun-2025-3-shio-ini-akan-jadi-jutawan-rezeki-tak-habis-habis-langsung-jadi-sultan-dadakan">Masa Sulitnya Berakhir di Tahun 2025: 3 Shio Ini Akan Jadi Jutawan, Rezeki Tak Habis-habis Langsung Jadi Sultan Dadakan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025 dan Upah Minimum sektoral kabupaten/kota tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan&nbsp;</div> <div dir="auto">diumumkan paling lambat tanggal 18 Desember 2024," bunyi Pasal 10 Ayat 2 dalam Permenaker tersebut, dikutip JawaPos.com, Kamis (5/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, dalam aturan itu juga ditetapkan bahwa hitungan UMSK akan ditetapkan oleh dewan pengupahan Kabupaten/Kota. Di mana nantinya, dewan pengupahan Kabupaten/Kota akan merekomendasikan nilai upah minimum sektoral kabupaten/kota tahun 2025 kepada gubernur melalui bupati/wali kota.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, upah minimum sektoral ditetapkan untuk sektor tertentu yang memiliki karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya. Selain itu, ditetapkan berdasarkan tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau spesialisasi yang diperlukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015391565/naik-level-pempov-jateng-raih-penghargaan-iga-award-kategori-terinovatif">Naik Level, Pempov Jateng Raih Penghargaan IGA Award Kategori Terinovatif</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam aturan ini pula, sektor tertentu yang dimaksud harus disesuaikan berdasarkan informasi yang tercantum dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, melalui aturan baru yang diteken langsung oleh Menakre Yassierli, Pemerintah juga memastikan bahwa nilai kenaikan UMK dan UMSK tahun 2025 ditetapkan dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Indeks tertentu yang dimaksud merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi. Utamanya dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh, serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja/buruh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Kemnaker meminta Gubernur untuk menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan UMSK  paling lambat 18 Desember 2024.

Upah Minimum 2025 Naik 6,5 Persen, UMK dan UMSK Diumumkan Paling Lambat 18 Desember 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/27/Aktivitas-jam-pulang-kerja-Dery-Ridwansah-5-4197326901.jpg" alt="ILUSTRASI. Suasana saat jam pulang kerja di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta, Senin (26/6/2023). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Suasana saat jam pulang kerja di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta, Senin (26/6/2023). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Perbankan masih optimistis terhadap kondisi perekonomian ke depan. Meski bisnis consumer banking nampaknya bakal menantang. Mengingat, daya beli masyarakat tengah menurun. Ditambah wacana pemerintah menaikkan pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen di 2025.</p> <p>Consumer Financing Business Division Head Bank Mega Syariah Raksa Jatnika Budi menuturkan, pemerintah telah menetapkan kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen tahun depan. Sehingga berpotensi memberikan dampak positif terhadap daya beli masyarakat.</p> <p>Pendapatan yang meningkat juga membuat masyarakat memiliki kemampuan lebih besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, meningkatkan konsumsi, hingga memanfaatkan layanan keuangan. Termasuk menabung dan mengakses fasilitas pembiayaan.</p> <p>"Kenaikan upah minimum ini berpotensi meningkatkan permintaan terhadap produk pembiayaan perbankan. Dengan pendapatan yang lebih tinggi, masyarakat cenderung lebih percaya diri untuk membeli barang atau jasa yang membutuhkan pembiayaan, seperti rumah, kendaraan, atau kebutuhan lainnya," ucap Raksa, Rabu&nbsp;(4/12).</p> <p>Analisis Uang Beredar Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan kredit konsumsi perbankan mencapai 10,8 persen <em>year-on-year</em> (YoY) per Oktober 2024. Dengan total penyaluran sebesar Rp 2.171,7 triliun.</p> <p>Angka tersebut meningkat dibandingkan September 2024 yang mencatat pertumbuhan 10,7 persen YoY sebesar Rp 2.149,6 triliun. Peningkatan terutama didorong oleh pertumbuhan kredit pemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor (KKB), dan kredit multiguna.</p> <p>Pembiayaan konsumer Bank Mega Syariah juga mencatatkan kinerja positif. Pembiayaan konsumer tumbuh 24,1 persen YoY mencapai Rp 421 miliar per November 2024. Pembiayaan pemilikan rumah memyumbang pertumbuhan pembiayaan konsumer dengan total Rp 346 miliar atau tumbuh 23,8 persen YoY.</p> <p>Sedangkan, pembiayaan pembiayaan tanpa agunan naik 25,6 persen YoY sebesar Rp 74,9 miliar. "Pembiayaan pemilikan rumah masih menjadi penopang utama pembiayaan konsumer. Untuk mendorong pertumbuhan pembiayaan, Bank Mega Syariah akan fokus pada optimalisasi <em>cross-selling</em> produk-produk syariah yang relevan dengan kebutuhan nasabah, serta memperluas jaringan distribusi melalui kemitraan strategis," ujar Raksa.</p> <p>Dari bank konsvensional, Consumer Banking Director UOB Indonesia Cristina Teh Tan menuturkan, situasi pasar saat ini bukan hal baru. Dia justru melihat peluang untuk lebih menguatkan hubungan dengan konsumen. Dengan memberikan lebih banyak edukasi dan pendampingan finansial kepada nasabah. Sehingga dapat memahami layanan maupun produk keuangan yang relevan sesuai kebutuhan.</p> <p>"Strategi kami untuk tahun depan adalah untuk memastikan kami terus terhubung dengan nasabah, meningkatkan proposisi nilai, dan memberikan pengalaman layanan serta produk yang relevan untuk mengatasi kondisi pasar yang menantang," ucap Cristina saat ditanyai Jawa Pos, setelah peluncuran Saving Weeks di kantornya, Senin (2/11).</p> <p>UOB Indonesia memiliki berbagai produk perbankan, seperti kredit cash plus (cash loan), produk tabungan, wealth management, hingga housing loan. Dia menekankan, bank tidak hanya fokus pada satu produk saja. Melainkan berusaha menyediakan berbagai solusi komprehensif yang bisa menjawab kebutuhan finansial nasabah.</p> <p>Meski pasar menghadapi berbagai tantangan, UOB Indonesia berkomitmen untuk terus tumbuh. "Pendanaan kami cukup kuat dan stabil, namun kami tetap berencana untuk terus berkembang melalui pendanaan yang berasal dari CASA (Current Account Saving Account), deposito, dan tabungan," ujarnya.</p> <p>Cristina mematok target ambisius untuk bisnis consumer banking. Meski, dia enggan merinci angka spesifik. "Saya mengatakan peningkatan double digit yang agresif. Jadi, jika itu agresif, maka harus tinggi," tandasnya.</p> <p class="class-paragraph">Data CEIC3 menunjukkan total simpanan masyarakat Indonesia mencapai USD 528,7 miliar per September 2024. Meningkat dari USD 487,8 miliar pada September tahun lalu.</p>

Pendapatan yang meningkat juga membuat masyarakat memiliki kemampuan lebih besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, meningkatkan konsumsi

Kenaikan Upah Bikin Bisnis Konsumer Bank Tumbuh Positif Tahun Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/3-bocah-pemeran-video-threesome-belum-dipulangkan_m_187532.jpeg" alt="Ketua P2TP2A Netty Prasetiyani usai acara kajian perdana Komunitas Saung Perceka di RM Sindang Reret, Bandung, Jumat (9/2)." width="100%">
<figcaption>Ketua P2TP2A Netty Prasetiyani usai acara kajian perdana Komunitas Saung Perceka di RM Sindang Reret, Bandung, Jumat (9/2).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi IX DPR RI fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher menyambut positif kebijakan Pemerintah yang menaikkan upah minimum pendapatan (UMP) bagi pekerja sebesar 6,5 persen. Ia menyatakan, sudah seharusnya pekerja mendapatkan upah yang layak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 persen ini merupakan hasil formula penghitungan UMP yang tentunya memperhatikan faktor inflasi, indeks tertentu, pertumbuhan ekonomi, dan menuju terpenuhinya kebutuhan hidup layak," kata Netty kepada wartawan, Kamis (5/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kenaikan UMP ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025. Dalam regulasi tersebut, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2025 naik sebesar 6,5 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, formula perhitungannya adalah UMP tahun ini ditambah nilai kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 persen, di mana kenaikan upah minimum provinsi 2025 mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara untuk upah minimum kabupaten/kota atau UMK, dasar perhitungan yang dipakai adalah UMK 2025 = UMK 2024 + Nilai Kenaikan UMK 2025. Sama dengan UMP, nilai kenaikan Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025 adalah sebesar 6,5 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Netty mengapresiasi kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini adalah langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di tengah tingginya biaya hidup. Dan hal ini harus dilihat dari sisi hadirnya komitmen Pemerintah dalam menjawab keluhan pekerja di Tanah Air," tutur Legislator dari Dapil Jawa Barat VIII itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga meminta Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli untuk terus melakukan dialog-dialog bermakna dan konstruktif antara Pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dalam proses penetapan UMP 2025. Menurutnya, proses diskusi antar stakeholder harus diprioritaskan sehingga kebijakan yang dikeluarkan sudah mengakomodir semua kepentingan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena sudah sepatutnya prinsip tripartit ini dijaga agar semua pihak merasa diakomodasi baik pekerja yang membutuhkan upah layak maupun pengusaha yang menghadapi tantangan ekonomi,&rdquo; tegas Netty.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Netty menekankan pentingnya Pemerintah untuk melakukan pengawasan yang ketat dalam implementasi kenaikan UMP 2025 tersebut. Hal ini agar tak ada pelanggaran dalam penerapan aturan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pengawasan yang ketat dibutuhkan untuk memastikan bahwa implementasi kenaikan UMP ini diterapkan sesuai peraturan perundang-undangan, serta untuk mencegah potensi penyalahgunaan yang merugikan salah satu pihak," pungkasnya.</div>

Netty mengapresiasi kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo yang menetapkan kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 persen.

Legislator PKS Apresiasi Presiden Prabowo Naikkan UMP 6,5 Persen, Ingatkan Implementasinya Harus Diawasi Ketat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/05/yassierli-979241128.jpg" alt="Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah telah menerbitkan aturan kenaikan upah minimum 2025 melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan bahwa Permenaker baru yang mengatur soal Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2025 telah memperhatikan arahan Presiden Prabowo Subianto. Serta putusan Mahkamah Konstritusi nomor 168/PUU/21/2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menindaklanjuti arahan bapak Presiden Prabowo Subianto terkait penetapan upah minipum tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstritusi nomor 168/PUU/21/2023 pada Rabu, 4 Desember 2024 telah terbit dan diundangkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 16 tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2025," kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker Jakarta, ditulis Kamis (5/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam aturan itu ditetapkan bahwa UMP dan UMK 2025 sah naik menjadi 6,5 persen untuk semua daerah di Indonesia. Yassierli memastikan bahwa kenaikan ini sudah melalui tahap kajian dan konsultasi publik yang melibatkan perwakilan organisasi pengusaha, serikat pekerja dan serikat buruh, serta dewan pengupahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Rata-rata kenaikan upah minumum nasional sebesar 6,5 persen baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten atau kota," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, pada akhir November 2024, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan Upah Minimum Nasional 2025 sebesar 6,5 persen. Prabowo memastikan bahwa keputusan ini sudah berdasarkan banyak pertimbangan, salah satunya soal kebutuhan hidup layak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga memastikan bahwa upah minimum ini juga berlaku untuk buruh yang bekerja di bawah 12 bulan. Pengumuman tersebut disampaikan usai rapat terbatas yang membahas berbagai isu, termasuk penetapan upah minimum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sebagaimana kita ketahui, bahwa upah minimum ini merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak,&rdquo; ujar Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo juga mengatakan bahwa penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha. Ia mengatakan, sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengusulkan kenaikan UMN sebesar 6 persen. Namun setelah melakukan diskusi mendalam, termasuk pertemuan dengan pimpinan serikat buruh, pemerintah memutuskan kenaikan UMN sebesar 6,5 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden Prabowo juga menjelaskan bahwa penetapan upah minimum sektoral akan menjadi kewenangan dewan pengupahan provinsi, kota, dan kabupaten. &ldquo;Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan,&rdquo; ungkap Presiden Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Rata-rata kenaikan upah minumum nasional sebesar 6,5 persen baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten atau kota," ujar Menaker.

Permenaker Terbit, UMP dan UMK 2025 Sah Naik 6,5 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/aviary-image-1658834874735.jpg" alt="Ilustrasi uang TPP ASN. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi uang TPP ASN. Antara</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta seluruh gubernur untuk menetapkan upah sektoral 2025, baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dari sisi nominalnya, upah sektoral tersebut harus lebih tinggi dari upah minimum yang ditetapkan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini sebagaimana tertuang dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2025 yang terbit hari ini, Rabu (4/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nilai upah sektoral provinsi harus lebih tinggi dari nilai UMP dan nilai upah sektoral kabupaten/kota harus lebih tinggi dari upah minimum kabupaten/kota," kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu (4/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/015386998/presiden-konfederasi-sepak-bola-afrika-dr-patrice-motsepe-ucapkan-belasungkawa-untuk-tragedi-di-guinea">Presiden Konfederasi Sepak Bola Afrika Dr Patrice Motsepe Ucapkan Belasungkawa untuk Tragedi di Guinea</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Adapun upah minimum sektoral tahun 2025 dihitung oleh dewan pengupahan provinsi untuk Upah Minimum sektoral provinsi. Sedangkan dewan pengupahan kabupaten/kota, untuk menetapkan Upah Minimum sektoral kabupaten/kota.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam aturan ini dipastikan bahwa nilai upah minimum sektoral didasarkan atas kesepakatan dewan pengupahan provinsi untuk Upah Minimum sektoral provinsi dan kesepakatan dewan pengupahan kabupaten/kota untuk Upah Minimum sektoral kabupaten/kota.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dewan pengupahan provinsi merekomendasikan nilai Upah Minimum sektoral provinsi tahun 2025 kepada gubernur. Sementara Dewan pengupahan kabupaten/kota merekomendasikan nilai Upah Minimum sektoral kabupaten/kota tahun 2025 kepada gubernur melalui bupati/wali kota,&rdquo; bunyi Pasal 7 ayat 5 aturan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015386999/7-tips-memilih-partner-traveling-rahasia-liburan-seru-tanpa-drama">7 Tips Memilih Partner Traveling: Rahasia Liburan Seru Tanpa Drama!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, dalam aturan ini, gubernur juga diperbolehkan untuk menetapkan upah sektoral 2025 baik untuk provinsi dan kabupaten/kota.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum sektoral provinsi. Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum sektoral kabupaten/kota,&rdquo;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, dalam aturan ini juga dipastikan bahwa upah minimum sektoral ditetapkan dan berlaku mulai 1 Januari 2025 untuk para buruh yang bekerja di sektor tertentu yang memiliki karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, berlaku pula untuk para buruh yang bekerja dengan tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau spesialisasi yang diperlukan. Adapun detail soal sektor tertentu terkait upah sektoral ini tercantum dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia.</div>

Menaker Yassierli meminta seluruh gubernur untuk menetapkan upah sektoral 2025, baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Aturan Baru Permenaker: Upah Sektoral Harus Lebih Tinggi dari UMP dan UMK 2025

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/2-perusahaan-di-sumbar-tak-sanggup-penuhi-ump-2018_m_166270.jpeg" alt="Ilustrasi UMP" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi UMP</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) buka suara usai Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2025 sebesar 6,5 persen.</p> <p>Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengaku khawatir, bahwa kenaikan UMP 2025 tersebut dapat memicu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hingga menghambat pertumbuhan lapangan kerja baru.</p> <p>"Hal ini dikhawatirkan akan dapat memicu gelombang PHK serta menghambat pertumbuhan lapangan kerja baru," ujar Shinta dalam keterangannya, Minggu (1/12).</p> <p>Dia menilai, kenaikan UMP 2025 ini terlalu besar. Pasalnya saat ini pengusaha masih berkutat pada tantangan global dan tekanan domestik. Sementara pihaknya menilai, kenaikan UMP 2025 ini sudah pasti akan meningkatkan biaya produksi dan mengurangi daya saing produk Indonesia, baik di pasar domestik maupun internasional.</p> <p>Meski begitu, hingga kini Apindo masih menunggu penjelasan resmi dan detail dari pemerintah mengenai keputusan UMP 2025 tersebut. Apalagi, besaran kenaikan dinilai tidak sesuai dengan kondisi perekonomian saat ini.</p> <p>"Kami mendorong kepada pemerintah agar dapat memberikan penjelasan lebih rinci mengenai dasar penetapan kenaikan UMP ini serta mempertimbangkan masukan dari dunia usaha untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan," jelas Shinta.</p> <p>Lebih lanjut, Shinta mengaku pihaknya sudah dilibatkan dalam beberapa diskusi terkait penetapan kebijakan UMP 2025. Namun, dari masukan yang diberikan berupa fakta ekonomi, daya saing usaha, serta produktivitas tenaga kerja, Apindo merasa putusan akhir pemerintah tak mempertimbangkan hal-hal tersebut.</p> <p>&ldquo;Namun, masukan dari dunia usaha sebagai aktor utama yang menjalankan kegiatan ekonomi nampaknya belum menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan,&rdquo; pungkasnya.</p> <p>Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5 persen. Kenaikan ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang ditetapkan sebesar 3,8 persen, khususnya untuk Jakarta.</p> <p>Prabowo memastikan bahwa informasi lebih rinci terkait upah minimum akan tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker). Sedangkan untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan, baik di Provinsi, Kota, dan Kabupaten.</p> <p>Prabowo memastikan bahwa keputusan ini sudah berdasarkan banyak pertimbangan. Salah satunya soal kebutuhan hidup layak. Ia juga memastikan bahwa upah minimum ini juga berlaku untuk buruh yang bekerja di bawah 12 bulan.</p> <p class="class-paragraph">&nbsp;</p>

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengaku khawatir, bahwa kenaikan UMP 2025 tersebut dapat memicu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Soal UMP Naik 6,5 Persen, Pengusaha Khawatir Bisa Picu PHK dan Minimnya Pertumbuhan Lapangan Kerja Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/image.jpg" alt="Ilustrasi prostitusi. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi prostitusi. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan kenaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5 persen. Kenaikan ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang ditetapkan sebesar 3,8 persen, khususnya untuk Jakarta.</p> <p>Prabowo memastikan bahwa informasi lebih rinci terkait upah minimum akan tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker). Sedangkan untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan, baik di Provinsi, Kota, dan Kabupaten.</p> <p>&ldquo;Kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5 persen. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait Upah minimum akan diumumkan oleh Menaker," kata Prabowo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, belum lama ini.</p> <p>Prabowo memastikan bahwa keputusan ini sudah berdasarkan banyak pertimbangan. Salah satunya soal kebutuhan hidup layak. Ia juga memastikan bahwa upah minimum ini juga berlaku untuk buruh yang bekerja di bawah 12 bulan.</p> <p>"Sebagaimana kita ketahui, bahwa upah minimum ini merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak," sambungnya.</p> <p>Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa upah minimum ini ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja. Dengan tetap memperhatikan daya saing usaha.</p> <p>Lantas, berapa besaran kenaikan UMP di 5 Provinsi besar seperti Jakarta hingga Jawa Timur. Berikut ini daftar kenaikan UMP 2025 di 5 Provinsi di Pulau Jawa:</p> <p><strong>1. UMP DKI Jakarta</strong></p> <p>UMP DKI Jakarta pada tahun 2024 naik 3,8 persen atau Rp 166.583 dari Rp 4.900.798 menjadi Rp 5.067.381. Upah ini akan kembali meningkat setelah ditetapkan naik 6,5 persen pada tahun 2025 atau sebesar Rp 329.379 menjadi Rp 5.396.760.</p> <p><strong>2. UMP Jawa Timur</strong></p> <p>UMP Jawa Timur pada tahun 2024 naik 6,13 persen atau Rp 125.000 atau dari Rp 2.040.244 menjadi Rp 2.165.244 per bulan. Upah ini akan makin meningkat setelah ditetapkan naik pada tahun 2025 sebesar 6,5 persen atau Rp 132.615 menjadi Rp 2.305.984 per bulan.</p> <p><strong>3. UMP Banten</strong></p> <p class="class-paragraph">UMP Banten pada tahun 2024 naik 2,5 persen atau Rp 66.532 dari Rp 2.661.280 menjadi Rp 2.727.812 per bulan. Upah ini akan makin meningkat setelah ditetapkan naik pada tahun 2025 sebesar 6,5 persen, sehingga UMP Banten 2025 naik Rp 177.307 menjadi Rp 2.905.119 per bulan.</p> <p><strong>4. UMP Jawa Barat</strong></p> <p>UMP Jawa Barat 2024 naik 3,57 persen atau Rp 70.824 dari UMP tahun 2023 yang hanya sebesar Rp 1.986.670. Upah tersebut akan meningkat setelah ditetapkan naik sebesar 6,5 persen atau Rp 204.562 menjadi Rp 2.191.232 per bulan.</p> <p><strong>5. UMP Jawa Tengah</strong></p> <p>UMP Jawa Tengah pada tahun 2024 naik 4,02 persen atau Rp 78.778 dari Rp 1.958.169 menjadi Rp 2.036.947 per bulan. Upah ini akan makin meningkat setelah ditetapkan naik pada tahun 2025 sebesar 6,5 persen atau Rp 132.401 menjadi Rp 2.169.348 per bulan.</p>

Prabowo memastikan bahwa informasi lebih rinci terkait upah minimum akan tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker).

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#UMP 2025

Berita Terkini