<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/image.jpg" alt="Ilustrasi prostitusi. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi prostitusi. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebutkan ada 4 provinsi yang belum menetapkan upah minimum provinsi atau UMP 2024. Padahal, batas waktu pengumuman sudah berakhir sejak Selasa, 21 November, kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Yang belum 4 provinsi yaitu Kalimantan Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan,&rdquo; kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri kepada JawaPos.com, Rabu (22/11) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Indah tidak menjelaskan lebih spesifik apa yang menjadi alasan mengapa empat provinsi tersebut belum mengumumkan kenaikan UMP 2024, meskipun sudah lewat dari tenggat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dirjen PHI hanya memastikan bahwa seluruh Pemprov yang belum menentukan UMP 2024 akan dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Yang belum menetapkan akan kami laporkan ke Kemendagri,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/012432590/umr-jepang-dihitung-sekitar-rp-102726-per-jam-sebulan-bisa-dapat-berapa">UMR Jepang Dihitung Sekitar Rp 102.726 per Jam, Sebulan Bisa Dapat Berapa?</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, pemerintah memastikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2024 naik. Paling lambat UMP diumumkan oleh kepala daerah selambat-lambatnya pada 21 November 2023, kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bahwa UMP 2024 yang naik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang baru saja diterbitkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/01416703/pemerintah-diminta-hitung-ulang-asumsi-makro-dan-naikkan-umr">Pemerintah Diminta Hitung Ulang Asumsi Makro dan Naikkan UMR</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun salah satu tujuannya sebagai bentuk penghargaan kepada teman-teman pekerja/buruh yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi RI selama ini. Kenaikan UMP didasarkan pada tiga variabel, salah satunya Inflasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kenaikan upah minimum didasarkan pada penerapan Formula Upah Minimum dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 yang mencakup 3 variabel yaitu Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Tertentu (disimbolkan dalam bentuk &alpha;)," jelas Ida dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (22/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun JawaPos.com, ada sebanyak 33 Provinsi yang sudah mengumumkan UMP 2024. Dari angka yang sudah ditetapkan, Provinsi Maluku Utara tercatat menjadi daerah yang presentase kenaikannya paling besar, yakni 7,5 persen atau senilai Rp 221 ribu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan provinsi dengan kenaikan UMP 2024 terendah adalah Provinsi Gorontalo, sebesar 1,19 persen atau Rp 36.000. Sedangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan besaran UMP DKI Jakarta Tahun 2024 sebesar Rp 5.067.381 atau naik 3,38 persen dibanding UMP Tahun 2023 sebesar Rp 4,9 juta.</div>

Masih ada 4 provinsi yang belum menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2024. Padahal, batas waktu pengumuman sudah berakhir.

Ada 4 Provinsi Belum Tetapkan UMP 2024, Salah Satunya Kalimantan Tengah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/15/PJLP-1658703915.jpg" alt="Ilustrasi petugas kesehatan memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi petugas PPSU dan PJLP Kelurahan Pela Mampang, Jakarta Selatan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petugas kesehatan memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi petugas PPSU dan PJLP Kelurahan Pela Mampang, Jakarta Selatan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pekerja Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima rapel gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 pada Oktober 2023. "PJLP DKI menerima gaji sesuai UMP 2023 sesuai pergub pada November 2022 dari Rp4,6 Juta menjadi 4,9 juta," kata anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta m Purwanto dalam rapat komisi di Cipayung, Jumat. Purwanto menuturkan hingga saat ini komponen yang dipakai masih Rp4,6 juta, belum disesuaikan dengan UMP 2023. Karena itu, pihaknya mendorong agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera menyesuaikan upah minimum pekerja PJLP) sesuai dengan peraturan gubernur (pergub) pada November 2022. Menurut dia, dengan penyesuaian tersebut, pemprov sudah melaksanakan aturan yang sudah ada, yakni aturan UMP sebesar Rp4,9 juta setiap bulannya. Dalam kesempatan itu, Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Sigit Wijatmoko menegaskan, bulan Oktober 2023 ini ditargetkan para pekerja PJLP di Pemprov DKI Jakarta akan menerima rapel sesuai UMP 2023. "Nilai yang diterima tidak akan turun dari nilai yang telah ditetapkan," tegas Sigit. Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berjanji menyetarakan gaji PJLP di Ibu Kota sesuai UMP 2023. "Ya, kita akan sesuaikan nanti (gaji PJLP)," kata Heru saat ditanya soal gaji PJLP yang masih mengikuti UMP 2022 di Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Heru menyebutkan bahwa upah PJLP akan dinaikkan besarannya sesuai dengan UMP DKI Jakarta 2023, yakni sebesar Rp4,9 juta. "Ya, nanti sesuai dengan UMP 2023 ya, sesuai UMP," ujar Heru. Saat ini jumlah PJLP mencapai 87.443 orang. Puluhan ribu personel PJLP tersebut tersebar di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pekerja PJLP di Pemprov DKI Jakarta diharapkan akan menerima rapel sesuai UMP 2023  pada bulan Oktober 2023 ini.

Kabar Gembira Bagi PJLP DKI, Bulan Depan Bakal Terima Rapelan Gaji Sesuai UMP 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/UPAH-MINIMUM-kab-kota.jpg" alt="Ilustrasi Upah Minimum Kabupaten/Kota." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Upah Minimum Kabupaten/Kota.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa angkat bicara soal penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) di wilayahnya. Dia menegaskan, perhitungan itu telah mempertimbangkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 dan Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: B-M/360/HI.01.00/XI/2022 tertanggal 11 November 2022.  ”Keputusan soal UMK tahun 2023 juga memperhatikan kondisi perekonomian,” kata Khofifah kemarin (9/12). Dia menyebutkan, tidak hanya terkait peningkatan kesejahteraan dan rasa keadilan bagi pekerja, keberlangsungan investasi dan produktivitas serta kondusivitas ketenagakerjaan di Jatim juga menjadi perhatian.  Khofifah meminta seluruh perusahaan mematuhi aturan. Mereka diharapkan segera menyusun draf nilai upah tahun depan. Sebab, aturan UMK akan diberlakukan per 1 Januari 2023.  Terpisah, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) direspons Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Ketua Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Apindo Anton J. Supit menegaskan, kenaikan UMP seharusnya mengikuti formula yang berlaku. ”Kenapa? Karena Undang-Undang Cipta Kerja sudah mengatur harus pakai formula,” ujar Anton saat dihubungi Jawa Pos kemarin.  Menurut Anton, PP tersebut sudah memperhitungkan kondisi ekonomi perusahaan dalam keadaan buruk. Misalnya kondisi inflasi. Di sisi lain, kenaikan UMP 2023 ditetapkan berdasar Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022. Hal itu dipandang tidak mengikuti formulasi PP Nomor 36 Tahun 2021.  Anton menegaskan, kondisi perekonomian kini dalam situasi relatif sulit. Sebagai contoh, produk hasil industri padat karya yang menjadi komoditas ekspor seperti sepatu, garmen, dan tekstil tengah mengalami penurunan order hingga 30 sampai 50 persen. Ditambah dengan kenaikan UMP, Apindo melihat hal itu berpotensi berdampak buruk bagi kelangsungan kerja industri padat karya.  Sebelumnya pelaku usaha dikabarkan akan menggugat penetapan UMP 2023 ke pengadilan tata usaha negara (PTUN). Anton menegaskan bahwa langkah itu akan diserahkan kepada tiap-tiap daerah. ”Kami (pusat, Red) tidak ingin mencampuri,” tandasnya.

UMK Baru Berlaku 1 Januari 2023, Perusahaan Diminta Susun Nilai Upah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/PSX_20200417_180926.jpg" alt="Ratusan karyawan perumahan produsen Emba Jeans sedang menjahit baju APD untuk medis. Semula Emba Jeans memproduksi item untuk pria kini mereka berubah menjadi produsen baju hazmat, tidak kurang 12 ribu baju setiap hari mereka dapat produksi." width="100%">
<figcaption>Ratusan karyawan perumahan produsen Emba Jeans sedang menjahit baju APD untuk medis. Semula Emba Jeans memproduksi item untuk pria kini mereka berubah menjadi produsen baju hazmat, tidak kurang 12 ribu baju setiap hari mereka dapat produksi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 34 provinsi di Indonesia telah mengumumkan upah minimum provinsi atau UMP 2023 per Rabu (30/11). Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan bahwa UMP 2023 yang ditetapkan berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 tahun ke bawah.  "Perlu kami ingatkan lagi bahwa Upah Minimum yang telah ditetapkan hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 tahun ke bawah. Dan Upah Minimum tersebuat akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2023," kata Menaker Ida Fauziyah dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Jumat (2/12).  Lantas, apakah UMP 2023 berlaku untuk karyawan lama yang melakukan kontrak kerja pada tahun 2022 atau hanya diperuntukkan bagi karyawan dengan kontrak kerja per tahun 2023?  Terkait hal tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah mengatakan kenaikan UMP 2023 berlaku bagi seluruh karyawan dengan masa kerja di bawah 1 tahun. Itu artinya, karyawan dengan kontrak kerja pada tahun 2022 ataupun 2023 berhak untuk mendapatkan upah sesuai dengan aturan baru yang mengacu Permenaker 18/2022.  Dia mengungkapkan, dalam Permenaker 18/2022 memang tidak dijelaskan secara detail kriteria pekerja hingga waktu penandatangan kontrak kerja. Namun kata dia, kebijakan UMP 2023 berlaku untuk semua pekerja.  "Menurut saya itu berlaku untuk semuanya (karyawan baru di tahun 2022 dan 2023). Jadi tidak hanya karyawan di 2023 tapi sebelumnya harus naik," ungkap Trubus saat dihubungi JawaPos.com dan ditulis Jumat (2/12).  Lebih lanjut, Trubus juga mengatakan hal itu sesuai dengan dasar asumsi penggunaan Permenaker 18/2022 di tengah inflasi yang salah satunya imbas kenaikan BBM guna meningkatkan daya beli masyarakat.  Di sisi lain, dosen fakultas hukum di Universitas Trisakti ini menilai, ada hal penting yang luput diatur dalam Permenaker 18/2022. Hal tersebut menyoal tidak adanya poin kebijakan soal penerapan presentase UMP 2023 berdasarkan sektor usaha.  Padahal kata Trubus, tiap sektor usaha pada kondisi pascapandemi Covid-19 ini belum semuanya pulih. Sehingga penting menurutnya, jika ada poin khusus yang mengatur presentase kenaikan UMP 2023 berdasarkan kriteria sektor usaha dan tidak dipukul rata sebesar 10 persen.  "Itu kenaikan UMP (sektor alat kesehatan dan IT) seharusnya jangan 10 persen, namun 15-20 persen apalagi kenaikan BBM kemarin kan sampai 30 persen. Kalau kenaikan UMP dipukul rata yang terjadi maka yang joget-joget adalah pelaku usaha alkes dan IT. Tapi yang menderita karena kenaikan UMP itu industri manufaktur, industri hotel dan UMKM," jelasnya.  Menurut penilaiannya, sektor usaha alat kesehatan mulai dari penyedia obat-obatan hingga farmasi selama pandemi Covid-19 telah mendapatkan untung banyak. Sehingga jika ada kenaikan UMP yang tinggi mereka bisa menyanggupi.  Sementara sektor jasa seperti hotel dan restoran akam keberatan karena masih berusaha pulih karena terpukul pandemi.  "Sektor jasa seperti hotel itu sepi karena Covid-19, lalu ada kebijakan UMP dinaikkan 5,26 persen itu ya nangis (sektor jasa). Bahkan bukan hanya itu, saat Covid-19 dia sudah lumpuh ditambah terdampak kenaikan BBM. Hotel-hotel itu pelaku usahanya nangis kalau (UMP) dinaikkan sampai 5,26 persen," pungkasnya.  Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta sudah memutuskan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 DKI Jakarta naik sebesar 5,6 persen atau menjadi Rp 4.901.798. Itu artinya, UMP 2023 DKI Jakarta naik sekitar Rp 326.953 dibandingkan dengan UMP 2022.  Sementara itu, secara nasional Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memutuskan bahwa UMP 2023 di seluruh provinsi maksimal naik sebesar 10 persen dari upah di tahun sebelumnya.

Pengamat: Kenaikan UMP 2023 Berlaku Bagi Karyawan Lama dan Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/UPAH-MINIMUM-provinsi.jpg" alt="ILUSTRASI: Upah Minimum Provinsi (UMP)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Upah Minimum Provinsi (UMP).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sarman Simanjorang mengatakan kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2023 yang naik dinilai tidak mencerminkan kondisi pelaku usaha. Menurutnya, kenaikan itu justru menjadi beban pelaku usaha dan dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).  "Yang kita takutkan kalau UMP di luar kemampuan, maka pengusaha yang rencananya tahun depan mau merekrut karyawan baru itu bisa tertunda atau bisa dihilangkan. Bisa saja pengusaha melakukan rasionalisasi yaitu pengurangan karyawan atau bahkan PHK dalam hal ini," kata Sarman dalam diskusi media di Menara Kadin, belum lama ini.  Sementara itu, pada kesempatan yang berbeda, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan bahwa hal tersebut merupakan cara berpikir yang keliru. Sebab menurutnya, kenaikan upah bagi pekerja justru akan meningkatkan daya beli masyarakat di tengah-tengah inflasi yang tinggi.  Bhima menyebut, kenaikan upah minimum merupakan stimulus dan juga sebagai perlindungan sosial bagi pekerja. Karena, lanjutnya, pekerja itu kalau diberikan upah di atas dari inflasi itu akan digunakan langsung untuk berbelanja kebutuhan hidup.  "Ini ada perputaran uang langsung, yang diuntungkan adalah pengusaha. Jadi cara berpikirnya selama ini salah. Cara berpikirnya bahwa kalau upah minimum naik nanti banyak terjadi PHK, kemudian akan terjadi inflasi yang tinggi. Padahal yang terjadi justru upah minimum yang dinaikkan, buruh lebih banyak belanja itu akan membuka lapangan kerja, kesempatan kerja baru. Karena permintaan secara agregatnya bisa meningkat," jelas Bhima kepada wartawan, Rabu (30/11).  Selain itu, ia juga menilai bahwa kenaikan UMP yang dibatasi 10 persen kurang efektif menjadi bantalan masyarakat di tengan ancaman inflasi di tahun depan. Terlebih dirinya memproyeksi bahwa inflasi mungkin akan naik di atas 7 hingga 9 persen.  "Maka hanya ada sedikit ruang daya beli. Dan itu yang perlu diantisipasi. Jangan sampai mengulang di 2022 upah minimum kenaikannya hanya 1 persen, yang terjadi adalah penurunan daya beli masyarakat. Sehingga pemulihan ekonominya tidak optimal," imbuhnya.  Terkait pelaku usaha yang kemudian mengatakan keberatan soal kenaikan UMP 2023, Bhima mengatakan pemerintah bisa melakukan intevensi dengan memberikan bantuan kepada pekerja.  Meski demikian, ia menyebut polemik pro kontra UMP ini terjadi imbas dari pemerintah yang tidak tegas dan pasti dalam membuat regulasi. Di mana formula upah adalah kenaikan berdasarkan pertumbuhan ekonomi ditambah dengan inflasi, bukan dengan formulasi baru yang justru tidak berkontribusi pada pemulihan daya beli masyarakat.  "Kalau ada pengusaha yang keberatan soal upah minimum, maka solusinya adalah pemerintah intervensi dengan bantuan subsidi upah. Yaitu melakukan intervensi dengan memberikan bantuan sehingga pekerja tadi bisa mencapai ketentuan upah minimum. Harusnya itu yang dilakukan oleh pemerintah," pungkasnya.

Khawatir Kenaikan UMP 2023 Justru Picu PHK, Begini Penjelasan Ekonom

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/UPAH-MINIMUM-provinsi.jpg" alt="ILUSTRASI: Upah Minimum Provinsi (UMP)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Upah Minimum Provinsi (UMP).</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Para gubernur telah menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2023. Di tengah penetapan tersebut, asosiasi pengusaha justru mengajukan uji materi atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 18/2022.  Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, 33 provinsi sudah melaporkan besaran UMP 2023. Tersisa Papua Barat yang belum melaporkan UMP-nya. Di antara 33 provinsi tersebut, UMP Sumbar mengalami kenaikan tertinggi mencapai 9,15 persen. Dari Rp 2.512.539 pada 2022 menjadi Rp 2.742.476 tahun depan. Sedangkan kenaikan terendah terjadi pada UMP Maluku Utara sebesar 4 persen. Dari UMP 2022 sebesar Rp 2.862.231 menjadi Rp 2.976.720 pada 2023.  Seluruh penetapan UMP 2023 tersebut dilakukan sesuai Permenaker 18/2022. Penetapan itu, kata dia, merupakan bentuk dukungan semua pihak dalam menjaga daya beli masyarakat pekerja/buruh serta mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan.  ”Kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya atas penetapan UMP tahun 2023 yang berjalan dengan kondusif,” ujar Ida kemarin (29/11).  Dia mengajak semua pihak untuk menaati dan mengimplementasikan keputusan gubernur terkait UMP 2023. Formula yang diatur dalam Permenaker 18/2022, kata Ida, merupakan jalan tengah bagi pekerja maupun pengusaha.  Sementara itu, pengusaha merealisasikan rencana melakukan uji materi atas Permenaker 18/2022 ke Mahkamah Agung (MA). Sepuluh asosiasi pengusaha menunjuk kantor hukum milik Denny Indrayana untuk mewakili proses hukum tersebut. Permohonan uji materi didaftarkan pada Senin (28/11) bersamaan dengan batas waktu penetapan UMP oleh para gubernur. Dalam permohonan setebal 42 halaman itu, pengusaha turut menyertakan 82 alat bukti.  ”Permohonan keberatan tersebut telah dibayarkan biaya perkaranya dan tinggal menunggu proses administrasi di MA sebelum disidangkan,” ujar Denny dalam keterangan resminya.

33 Provinsi Umumkan UMP, Pengusaha Uji Materi Permenaker 18/2022 ke MA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/image_6483441-8.jpg" alt="Gubernu Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama perwakilan buruh. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Gubernu Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama perwakilan buruh. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menetapkan Upah Minimun Provinsi (UMP) Tahun 2023 sebesar Rp 2.040.244,30 atau naik Rp 148.677 dari UMP 2022 sebesar Rp 1.891.567. Kenaikan UMP tahun ini cukup signifikan mencapai 7,8 persen dibandingkan kenaikan pada 2021 ke 2022 sebesar 1,22 persen atau Rp 22.790,04.  Kenaikan UMP 2023 itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim Nomor 188/860/KPTS/013/2022 tanggal 21 November 2022 tentang Upah Minimum Provinsi Jatim Tahun 2023. Dalam SK tersebut, pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari UMP 2023 dilarang mengurangi atau menurunkan nilainya.  ”Kita pastikan bahwa juga dilarang membayar upah lebih rendah dari ketetapan UMP 2023,” ungkap Gubernur Khofifah.  Kenaikan UMP 2023 diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023. Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.  ”Kenaikan 7,8 persen ini telah sesuai aturan menteri ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa kenaikan nilai upah minimum tahun depan tidak boleh melebihi 10 persen. Ini tertuang pada pasal 7 ayat 1 Permenaker,” jelas Khofifah.  Pada awal 2023, seluruh kabupaten/kota se-Jatim harus menyesuaikan sesuai ketetapan UMP 2023. ”UMP 2023 Jatim menjadi acuan penentuan upah minimum kabupaten/kota (UMK) di 38 wilayah Jatim. Tahun depan kabupaten/kota upah tidak boleh di bawah angka UMP yang baru ditetapkan. Peraturan ini berlaku mulai 1 Januari 2023. Sebaliknya yang sudah di atas UMP tidak boleh menurunkan,” terang Khofifah.  ”Sedangkan untuk upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2023 akan diumumkan paling lambat 7 Desember,” tambah Khofifah.  Dengan disahkannya UMP Jatim 2023, gubernur berharap tidak akan ada perusahaan yang melanggar tentang pengupahan karyawan. ”Karena semua bentuk ketidaktaatan  akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” tutur Khofifah.  ”Harapannya semua stakeholder bisa menerapkan dengan sesuai aturan dan seksama. Kita berharap semaksimal mungkin untuk memutuskan UMP secara berkeadilan. Adil bagi karyawan dan adil pula bagi pelaku usaha,” tegas Khofifah.  Khofifah menyampaikan, tim Pemprov telah menerima aspirasi dari serikat buruh atau pekerja yang menginginkan kenaikan UMP 13 persen. Selanjutnya dia dan tim juga mendengar aspirasi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).  ”Kami berusaha agar terbangun keseimbangan dan keadilan upah bagi buruh dan pelaku usaha. Sektor usaha tertentu yang komoditas ekspornya ada yang negara tujuannya terdampak kelesuan ekonomi sehingga terjadi penurunan permintaan cukup signifikan. Prinsip upah berkeadilan sangat kami perhatikan,” ucap Khofifah.  Gubernur menyampaikan, penetapan UMP 2023 diharapkan dapat menjaga daya beli buruh/pekerja di tengah penyesuaian harga setelah kenaikan BBM beberapa waktu lalu. ”Harapannya dengan UMP 2023 yang telah ditetapkan, buruh dan pekerja bisa lebih terpenuhi kebutuhan hidup layak,” ujar Khofifah.

Gubernur Khofifah Umumkan Nilai UMP di Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/UANG-29.jpg" alt="Ilustrasi dana insentif" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dana insentif</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menyebut, kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2023 naik 10,55 persen atau di atas Rp 5 juta cukup memberatkan pengusaha. Oleh sebab itu, ia menilai kenaikan UMP 5,6 persen menjadi Rp 4,9 juta per bulan pada 2023 sangatlah layak.  “Lebih berat ke pengusahanya, banyak yang nggak mampu coba saja disurvei ke perusahaan-perusahaan. Dilihat kemampuannya, saya rasa sangat sulit ya untuk UMP di atas Rp 5 juta itu untuk DKI,” kata Zita kepada awak media, Selasa (29/11).  Ia menambahkan, sebetulnya masih ada beberapa perusahaan yang keberatan dengan UMP sebesar Rp 4,9 juta per bulan. Karena itu, beban pengusaha akan semakin berat jika tetap dipaksakan besaran UMP mencapai Rp 5 juta lebih.  “Saya rasa berharap boleh saja Rp 5,1 juta, tetapi kita lihat kemampuan pengusaha-pengusaha kita di DKI Jakarta. Jadi, saya rasa level DKI Rp 4,9 juta itu sudah sangat layak,” imbuhnya.  Putri Menteri Perdagangan (Mendag) RI Zulkifli Hasan ini mengatakan, hal yang paling krusial bagi teman-teman pengusaha adalah memikirkan potensi ancaman resesi yang dikabarkan bakal sampai ke Indonesia di masa mendatang. Meski begitu, Zita optimis pemerintah dan pengusaha mampu menghadapinya karena Indonesia negara berbasis pangan.  “Jadi harus tetap diantisipasi, jangan sampai juga terlalu menekan pengusaha, nggak mampu nanti kolaps semua ekonominya, baik itu pengusahanya, tidak mampu menggaji karyawannya,” ujar Zita dari Fraksi PAN ini.  Diberitakan sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) ibu kota tahun 2023 sebesar 10,55 persen atau Rp 5.131.569.  Presiden KSPI Said Iqbal menilai, persentase besaran kenaikan UMP ini telah mengikuti pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi yang berdampak pada daya beli pekerja. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.  “Sikap organisasi Serikat Buruh adalah meminta Penjabat Gubernur DKI mengabulkan usulan serikat pekerja yaitu 10,55 persen karena sangat realistis berdasarkan inflansi dan pertumbuhan ekonomi,” kata Said Iqbal dalam keterangannya, dikutip Minggu (27/11).  Ia juga menjelaskan, ada alasan lain yang menjadi dasar usulan tersebut harus dikabulkan. Sebab, menurut data Litbang Partai Buruh inflansi Januari sampai Desember 2022 diprediksi 6 hingga 7 persen sedangkan perkiraan Menteri Keuangan adalah 6,5 persen.  Dengan pertumbuhan ekonomi dipikirakan 4 persen, lanjutnya, kenaikan 10,55 persen sebagaimana dinilai unsur Serikat Pekerja sangatlah wajar.  &nbsp;

DPRD DKI: Berat ke Pengusaha, Banyak yang Nggak Mampu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/UPAH-MINIMUM-provinsi.jpg" alt="ILUSTRASI: Upah Minimum Provinsi (UMP)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Upah Minimum Provinsi (UMP).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 33 gubernur di provinsi Indonesia telah menetapkan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2023 pada Selasa (28/11) kemarin. Ini sesuai dengan amanat dari Permenaker Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2023.  "Hingga saat ini sudah ada 33 Gubernur yang menetapkan UMP tahun 2023 berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam keterangannya, Selasa (29/11).  Menaker Ida menambahkan, berdasarkan data UMP yang telah dilaporkan ke Kemnaker, Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan UMP tertinggi yang mencapai 9,15 persen. Sebelumnya, UMP 2022 di Sumbar sebesar Rp 2.512.539,00 kini naik menjadi Rp 2.742.476,00 di tahun 2023.  Sedangkan kenaikan terendah, Kemnaker mencatat terjadi pada UMP Maluku Utara sebesar 4 persen. Sebelumnya, UMP Maluku Utara tahun 2022 sebesar Rp 2.862.231,00 kini naik menjadi Rp 2.976.720,00 di tahun 2023.  Menaker mengingatkan, bahwa UMP 2023 hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja 1 tahun ke bawah. Ia juga mengatakan bahwa penghitungan UMP tahun 2023 berdasarkan Permenaker 18/2022 telah berhasil menghadirkan jalan tengah bagi pengusaha dan pekerja/buruh.  Hal ini terlihat dari rata-rata kenaikan UMP mencapai 7,50% di rentang Alpha 0,20 (tengah-tengah). Ia juga mengatakan, upah minimum ini akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2023.  Lebih lengkap, berikut ini daftar UMP 2023 di 33 Provinsi berdasar pada laporan yang telah diterima oleh Kemnaker:  1. Aceh, Rp3.413.666,00; naik sebesar (7,81%)  2. Sumatera Utara, Rp2.710.493,93 (7,45%)  3. Sumatera Barat, Rp2.742.476,00 (9,15%)  4. Riau, Rp3.191.662,53 (8,61%)  5. Jambi, Rp2.943.033,08 (9,04%)  6. Sumatera Selatan, Rp3.404.177,24 (8,26%)  7. Bengkulu, Rp2.418.280,00 (8,05%)  8. Lampung, Rp2.633.284,59 (7,90%)  9. Bangka Belitung, Rp3.498.479,00 (7,15%)  10. Kepulauan Riau, Rp3.279.194,00 (7,51%)  11. DKI Jakarta, Rp4.901.798,00 (5,60%)  12. Jawa Barat, Rp1.986.670,17 (7,88%)  13. Jawa Tengah, Rp1.958.169,69 (8,01%)  14. Daerah Istimewa Jogjakarta, Rp1.981.782,39 (7,65%)  15. Jawa Timur, Rp2.040.244,30 (7,86%)  16. Banten, Rp2.661.280,11 (6,40%)  17. Bali, Rp2.713.672,28 (7,81%)  18. Nusa Tenggara Barat, Rp2.371.407,00 (7,44%)  19. Nusa Tenggara Timur Rp2.123.994,00 (7,54%)  20. Kalimantan Barat, Rp2.608.601,75 (7,16%)  21. Kalimantan Tengah, Rp3.181.013,00 (8,85%)  22. Kalimantan Selatan, Rp3.149.977,65 (8,38%)  23. Kalimantan Timur, Rp3.201.396,04 (6,20%)  24. Kalimantan Utara, Rp3.251.702,67 (7,79%)  25. Sulawesi Utara, Rp3.485.000,00 (5,26%)  26. Sulawesi Tengah, Rp2.599.456,00 (8,73%)  27. Sulawesi Selatan, Rp3.385.145,00 (6,93%)  28. Sulawesi Tenggara, Rp2.758.984,54 (7,10%)  29. Gorontalo, Rp2.989.350,00 (6,74%)  30. Sulawesi Barat, Rp2.871.794,82 (7,20%)  31. Maluku, Rp2.812.827,66 (7,39%)  32. Maluku Utara, Rp2.976.720,00 (4,00%)  33. Papua, Rp3.864.696,00 (8,50%).

Daftar UMP 2023: Sumatera Barat Tertinggi, Terendah di Maluku Utara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Menaker-Ida-Fauziyah.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 33 gubernur di provinsi Indonesia telah menetapkan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2023 pada Selasa (28/11) kemarin. Hal ini sesuai dengan amanat dari Permenaker Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2023.  "Hingga saat ini sudah ada 33 Gubernur yang menetapkan UMP tahun 2023 berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam keterangannya, Selasa (29/11).  Ida merinci, 33 provinsi yang telah mengumumkan UMP 2023, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kep. Riau, DKI Jakarta.  Lalu, Jawa Barat, Jawa Timur, DIY, Jawa Tengah, Banten, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.  Kemudian, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.  Ida mengatakan bahwa ia masih menunggu gubernur lain yang belum mengumumkan. Jika mengacu total provinsi baru, maka masih ada 4 provinsi yang belum mengumumkan UMP 2023.  "Saat ini kami masih menunggu Gubernur lain dalam menetapkan UMP tahun 2023. Kami optimistis para gubernur lainnya akan segera menetapkan UMP tahun 2023 sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.  Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan seluruh gubernur di Indonesia akan menetapkan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2023 pada hari ini, Senin (28/11). Hal tersebut sesuai dengan ketetapan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2023.  “Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum provinsi tahun 2023 ditetapkan dan diumumkan paling lambat pada tanggal 28 November 2022 (hari ini),” bunyi Pasal 13 Ayat (1) dan (2).  Dalam beleid itupun diatur bahwa persentase kenaikan upah minimum tahun 2023 paling tinggi sebesar 10 persen. Dengan begitu, setiap kepala daerah baik Gubernur dan Bupati/Wali Kota yang akan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) serta Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) wajib berpedoman pada Permenaker 18/2022.  “Penetapan atas penyesuaian nilai Upah Minimum tidak boleh melebihi 10 persen. Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai Upah Minimum, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen,” bunyi Pasal 7 Ayat (1) dan (2).

Kemnaker Catat Sudah 33 Gubernur Umumkan UMP 2023

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ump 2023

Berita Terkini