<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Said-Iqbal-KSPI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan, para buruh akan menggelar aksi besar-besaran pada akhir bukan ini atau 30 November 2021 mendatang. Nantinya, 100 ribu buruh akan mendatangi Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat menuntut kenaikan upah 4-5 persen.  Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, nantinya Jawa Barat akan menjadi sasaran aksi karena terdapat kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Ia juga telah meminta kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil terkait alasannya menggelar aksi di Gedung Sate.  "Karena ini kota industri terbesar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara terutama di Bekasi. Kawasan industri Bekasi itu kawasan industri terbesar Asia Tenggara," kata Presiden KSPI Said Iqbal salam konferensi pers secara virtual, Kamis (25/11).  Selain itu, Said Iqbal juga meminta Gubernur Ridwan Kamil tidak menggunakan Undang-undang Cipta Kerja sebagai dasar penetapan upah. Sebab PP Nomor 36 otomatis gugur karena undang-undang induknya sudah dinyatakan tidak memenuhi prosedur.  "Kepada Gubernur Jawa Barat jangan main-main, tetapkanlah UMK se-Jawa Barat tidak menggunakan omnibus law atau PP Nomor 36,” tuturnya.  Said Iqbal menambahkan, aksi yang akan digelar nanti juga menjadi pesan untuk kepala daerah lain. Para buruh ingin kepala daerah menaikkan upah minimum 4 sampai 5 persen.  "Seluruh bupati walikota seluruh Indonesia agar menetapkan upah minimum UMP untuk provinsi, UMK untuk kabupaten kota sebesar 4 sampai 5 persen,” pungkasnya.

Aksi Buruh Besar-besaran Akan Digelar di Gedung Sate, Ini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Demo-Buruh-Tangerang-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Ratusan buruh yang tergabung mengepung Kantor Dinas Ketenaga Kerjaan (Disnaker) Kota Tangerang, Banten, Senin (23/11/2021). Buruh Seluruh Indonesia turun kejalan menuntut kenaikan upah yang hanya naik 1,09% dari tuntutan 13,5%. Dalam aksinya buruh membawa" width="100%">
<figcaption>Ratusan buruh yang tergabung mengepung Kantor Dinas Ketenaga Kerjaan (Disnaker) Kota Tangerang, Banten, Senin (23/11/2021). Buruh Seluruh Indonesia turun kejalan menuntut kenaikan upah yang hanya naik 1,09% dari tuntutan 13,5%. Dalam aksinya buruh membawa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota DPR RI Obon Tabroni memberikan tanggapan terkait dengan adanya 11 kabupaten di Jawa Barat yang tidak mengalami kenaikan upah minimum jika mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2011.  Adapun 11 kabupaten tersebut adalah Bogor, Bekasi, Sukabumi, Cianjur, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, Bandung Barat, Sumedang dan Tasikmalaya.  “Buruh jangan disuruh berkorban terus, kondisi mereka sudah sangat sulit,” ujar Obon Tabroni kepada wartawan, Kamis (25/11).  Menurut Obon, saat ini kondisi buruh terjepit dan serba sulit. Mereka diminta bersabar dengan upah yang standar dan terus dipacu untuk menggejot produktifitas agar ekonomi bergerak.  "Di saat situasi sulit pun, buruh diminta lebih bersabar agar ekonomi segera bangkit," katanya.  Legislator Partai Gerindra ini meminta kepada pemerintah, terutama di Jawa Barat untuk duduk bersama dengan stokeholder guna mencari solusi agar nasib buruh tidak terus memburuk.  “Sangat aneh kalau upah sampai tidak naik. Bahkan untuk wilayah Tasik dan Sumedang pun ikut-ikutan tidak naik, sementara upah di sana masih sangat rendah,” tegasnya.  “Bagaimana ekonomi bangkit bila daya beli mersosot? Bagaimana ekonomi mau tumbuh kalau upah tidak tumbuh?” tambahnya.  Dia menegaskan, tidak ada jaminan dengan upah murah pertumbuhan ekonomi dan investasi menjadi semakin baik. Sebaliknya, dengan tidak adanya kenaikan upah minimum, yang pasti daya beli buruh akan runtuh.

Buruh Jangan Disuruh Berkorban Terus, Kondisi Mereka Sudah Sulit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Netty-Aher-PKS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengkritik rata-rata kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 yang hanya naik 1,09 persen. Menurut Netty jumlah ini sama sekali tak memenuhi kebutuhan hidup layak bagi para pekerja ataupun buruh.  "Jumlah kenaikan ini sangat kecil sekalipun diukur dari sisi inflasi yang hanya merupakan salah satu indikator dalam penentuan upah. Tingkat inflasi tahunan sampai Oktober 2021 saja sudah 1,66 persen. Ini kenapa rata-rata kenaikan UMP hanya 1,09 persen?" ujar Netty kepada wartawan, Kamis (18/11).  Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mempertanyakan metode atau formula apa yang digunakan pemerintah dalam menyusun UMP 2022. Karena meskipun pihaknya menolak UU Cipta Kerja, akan tetapi UU Cipta Kerja juga memuat banyak indikator lainnya dalam menentukan upah.  "Kami di Fraksi PKS sedari awal memang menolak pengesahan UU Cipta Kerja. Tapi katakanlah pemerintah memakai itu, seharusnya dalam PP 36/2021 juga ada indikator lain seperti tingkat daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah. Jadi bukan hanya soal inflasi dan pertumbuhan ekonomi saja," katanya.  Selain itu menurut Netty, seharusnya pemerintah juga memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi pekerja atau buruh yang disampaikan dalam berbagai aksi unjuk rasa dalam beberapa waktu terakhir.  "Saya meminta pemerintah mencarikan jalan keluar terbaik, dengan bersikap bijaksana atas berbagai aspirasi pada aksi unjuk rasa pekerja/buruh sehubungan dengan kenaikan UMP," ungkapnya.  Oleh karena itu Netty meminta pemerintah mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dalam menentukan UMP 2022.  "Apakah pemerintah sudah melakukan survei terhadap harga bahan pokok di pasar? Jangan hanya berpihak pada kalangan pengusaha, tapi harus memperhatikan juga kesejahteraan dari para pekerja. Apalagi selama pandemi ini kebutuhan dan biaya hidup terus naik," katanya.  Menurut Netty, jika pemerintah berani menaikkan UMP yang berkeadilan, justru akan mempercepat pertumbuhan ekonomi.  "Apabila UMP naik, maka dengan sendirinya membuat daya beli masyarakat meningkat. Dan itu akan membuat ekonomi nasional tumbuh dan bergerak. Tapi jika UMP tidak naik atau bahkan turun maka konsumsi produk masyarakat juga akan menurun, sehingga lapangan kerja baru sulit untuk dibuka," pungkasnya.

UMP 2022 Naik 1,09 %, PKS: Berat untuk Penuhi Kebutuhan Hidup Buruh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/WhatsApp-Image-2020-04-07-at-22.47.58.jpeg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Diskominfotik)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Diskominfotik)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membuat aturan ihwal kenaikan Upah Minimum Pekerja (UMP) tahun 2021. Pemprov memutuskan tidak menaikan UMP bagi perusahaan terdampak Covid-19. Kebijakan ini dibuat asimetris karena dampak pandemi.  "Bagi kegiatan usaha yang terdampak Covid-19, maka kami menetapkan UMP 2021 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020. Sedangkan, kegiatan yang tidak terdampak Covid-19 dapat mengalami kenaikan UMP 2021 yang besarannya mengikuti rumus pada PP Nomor 78 Tahun 2015," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Senin (2/11).  Anies mengatakan, kebijakan ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/11/HK.04/X/2020 untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai UMP 2021 sama dengan UMP 2020 bagi perusahaan yang terdampak pandemi. Sebab perusahaan terdampak mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja atau buruh, termasuk dalam membayar upah.  Maka, dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja atau buruh, dilakukan penyesuaian terhadap penetapan UMP. Hal itu juga untuk menjaga kelangsungan usaha.  Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan nilai PDB dan inflasi nasional, kenaikan UMP adalah sebesar 3,27 persen. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, maka Pemprov DKI Jakarta menetapkan besaran UMP DKI Jakarta Tahun 2021 sebesar Rp 4.416.186,548. Sementara, bagi perusahaan yang terdampak Covid-19, dapat menggunakan besaran nilai yang sama dengan UMP 2020 dengan mengajukan permohonan kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta.  Besarnya kenaikan upah setiap tahunnya seringkali dianggap menjadi satu-satunya faktor peningkatan kesejahteran pekerja/buruh. Kendati demikian, Pemprov DKI Jakarta berupaya untuk membuat alternatif-alternatif lain dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh di DKI Jakarta.  Pemprov DKI Jakarta juga berkolaborasi dengan masyarakat, khususnya pekerja atau buruh dalam rangka menyusun program-program peningkatan kesejahteraan. Salah satu adalah program Kartu Pekerja Jakarta. Program tersebut merupakan kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja dengan meringankan beban biaya transportasi, pangan, dan pendidikan bagi anak pekerja/buruh.  Adapun fasilitas dan manfaat yang diberikan sebagai berikut : 1. Fasilitas gratis naik bus Transjakarta di 13 Koridor; 2. Fasilitas keanggotaan Jakgrosir yakni dapat berbelanja produk kebutuhan sehari-hari dengan harga yang murah di Jakgrosir; 3. Fasilitas penyediaan pangan dengan harga murah yakni dapat berbelanja 5 item pangan diantaranya beras, ayam, daging sapi/kerbau, ikan kembung dan telur dengan harga yang telah disubsidi; 4. Fasilitas KJP Plus serta kuota jalur afirmasi bagi anak pekerja.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=FQ3j-gPvyKI&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Aturan UMP 2021 Jakarta, Naik untuk Perusahaan Tak Terdampak Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Demo-Buruh-Tolak-UU-Omnibus-Law-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Massa aksi dari berbagai elemen buruh saat berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (22/10/2020). Aksi gabungan buruh, petani, mahasiswa, dan pelajar yang dilakukan bersamaan dengan setahun pemerintahan Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Massa aksi dari berbagai elemen buruh saat berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (22/10/2020). Aksi gabungan buruh, petani, mahasiswa, dan pelajar yang dilakukan bersamaan dengan setahun pemerintahan Jokowi-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selasa besok (2/11), puluhan ribu buruh yang tergabung dalam 32 konfederasi dan federasi seperti KSPI, KSPSI AGN, dan Gekanas direcanakan melakukan aksi serentak di 24 provinsi. Buruh kembali turun ke jalan dengan tuntutan batalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan menuntut agar upah minimum tahun 2021 (UMP, UMK, UMSP, dan UMSK) tetap naik.  "Untuk wilayah Jabodetak, aksi akan dipusatkan di Istana dan Mahkamah Konstitusi," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.  Pada saat bersamaan, lanjutnya, akan diserahkan gugatan uji materiil dan uji formil omnibus law UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi oleh KSPSI AGN dan KSPI. Tetapi bilamana nomor UU Cipta Kerja belum ada pada saat penyerahan berkas gugatan tersebut, maka yang akan dilakukan KSPI dan KSPSI AGN hanya bersifat konsultasi ke MK.  Iqbal memastikan, aksi KSPI dan 32 federasi lainnya ini adalah non-violance (anti kekerasan), terukur, terarah, dan konstitusional. "Aksi ini dilakukan secara damai, tertib, dan menghindari anarkis," tegas dia.  Selain 2 November, aksi akan dilanjutkan 9 November 2020 di DPR RI untuk menuntut dilakukannya peninjauan legislatif. Kemudian, pada 10 November 2020 di kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk menuntut upah minimum 2021 harus tetap naik. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=dld4kzw7dCM&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Mulai Besok Selasa, Buruh Gelar Aksi Maraton Serentak di 24 Provinsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-01-at-3.59.41-PM.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (tengah) mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur, di Kantor Bakorwil, Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (1/11). Aziz Ramadani/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (tengah) mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur, di Kantor Bakorwil, Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (1/11). Aziz Ramadani/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan kenaikan upah minimum provinsi sebesar 5,65 persen. Dari sebelumnya sebesar Rp 1.768.000 menjadi Rp 1.868.777 pada 2021.  Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, keputusan untuk menaikkan UMP Provinsi Jawa Timur kurang lebih sebesar Rp 100.000 tersebut, sudah disepakati dalam rapat bersama Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur pekan lalu.  ”Dewan Pengupahan melaporkan kepada saya, akhirnya diputuskan bahwa ada kenaikan UMP sebesar Rp 100.000, atau setara dengan 5,65 persen dari UMP yang sebelumnya,” kata Khofifah seperti dilansir dari Antara di Kota Malang, Minggu (1/11).  Khofifah menambahkan, keputusan tersebut ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/498//KPTS/013/2020 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, yang ditandatangani pada 31 Oktober 2020. Dalam beleid tersebut, disebutkan bahwa para pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan UMP tersebut, dilarang mengurangi atau menurunkan upah. Kemudian pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketetapan UMP.  ”Ketika kita memutuskan UMP, sesungguhnya UMP ini masa berlakunya sampai ada keputusan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK),” terang Khofifah.  Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Timur Ahmad Fauzi mengatakan, keputusan untuk menaikkan UMP Jawa Timur tersebut tidak boleh didasari karena keputusan emosional. Harus tetap yakin bahwa sektor industri tetap bisa berjalan.  ”Kenaikan UMP tahun ini tidak boleh didasarkan emosional, tetapi harus meyakinkan semua pihak bahwa kehidupan industri harus tetap jalan,” kata Fauzi.  Dia menambahkan, kenaikan UMP tersebut meskipun kecil, harus terus disyukuri seluruh serikat pekerja, para tokoh buruh, termasuk seluruh pelaku usaha di Jawa Timur. ”Kepada seluruh serikat pekerja, tokoh buruh, ini harus kita syukuri. Tidak perlu meratapi bahwa ini kenaikan kecil. Dan untuk dunia usaha, tidak perlu bersedih,” ujar Fauzi.  Fauzi menambahkan, tidak seluruh sektor industri di Jawa Timur, terdampak pandemi Covid-19. Bahkan, tidak sedikit perusahaan yang mengalami kenaikan produktivitas di tengah pandemi Covid-19.  Di wilayah Provinsi Jawa Timur, besaran UMK paling rendah sebesar Rp 1.913.000, atau lebih tinggi dari UMP Jawa Timur yang telah diumumkan. Di wilayah Jawa Timur, ada sembilan kabupaten yang menetapkan UMK sebesar Rp 1.913.000 tersebut. Sembilan wilayah tersebut, adalah Kabupaten Sampang, Situbondo, Pamekasan, Madiun, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, dan Magetan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=EvBJLr3wZhI&ab_channel=JawaPos

Pemprov Jatim Naikkan UMP 2021 Sebesar 5,65 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anak-buah-megawati-sarankan-fahri-hamzah-bikin-pks-perjuangan_m_187294.jpeg" alt="Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno." width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida ‎Fauziyah menerbitkan surat edaran yang isinya adalah mengatur tentang penetapan upah minimum 2021 di masa pandemi Covid-19.  Dalam surat edaran tersebut disebutkan gubernur diminta menyesuaikan penetapan nilai upah minimum provinsi 2021, sama dengan nilai upah minimum 2020. Artinya lewat surat edaran itu, pemerintah memilih untuk tidak menaikan upah minimum.  Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengatakan, memang saat ini pemerintah juga dalam menghadapi posisi yang sulit akibat pandemi Covid-19 di tanah air.  Sebab, menurut politikus PDIP itu, pemerintah juga mengimbau perusahaan agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para karyawannya. Namun di satu sisi ekonomi saat ini sedang terdampak adanya pandemi ini.‎ <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/28/10/2020/tahun-depan-upah-minimum-tak-naik-pemerintah-tetap-gelontor-bansos/">Tahun Depan Upah Minimum Tak Naik, Pemerintah Tetap Gelontor Bansos</a></li> </ul> "Ya memang sangat dilematis dalam kondisi kesulitan saat ini akibat resesi. Namun dalam kondisi seperti ini prioritas utama adalah bagaimana perusahaan-perusahaan diimbau tidak melakukan PHK," ujar Hendrawan kepada wartawan, Rabu (28/10).  Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini berujar jika masyarakat menuntut kenaikan upah maka hal itu sangat tidak bijak. Pasalnya ekonomi saat ini sedang terdampak begitupun para perusahaan.‎  "Nah dalam kondisi begini kalau ada kenaikan upah memang sangat memukul ya. Karena pertumbuhan ekonomi juga sedang minus‎," katanya.  Oleh sebab itu, jalan tengah yang diambil pemerintah adalah tidak menaikan upah minimum 2021 ini. Hal ini juga sekaligus menjaga kemampuan perusahaan di tengah pandemi virus Korona ini.‎  "Hal ini bisa kita anggap sebagai jalan tengah. Dari pihak pengusaha juga menahan diri tidak melakukan PHK, dari pihak karyawan juga sebaiknya menahan diri untuk tidak menuntut menaikan (gaji-Red) karena ini kan mengalami kesulitan," ungkapnya.‎  Sehingga, kata Hendrawan, langkah yang dilakukan pemerintah ini adalah jalan tengah yang menguntungkan antara perusahaan dan juga para pegawai. Karena saat ini banyak perusahaan yang terdampak bahkan ada yang sampai merumahkan pegawainya.  "Ya artinya itu dianggap untuk saat ini kondisi sulit seperti ini dianggap resep yang solutif, win-win solution," pungkasnya.

Imbas Pandemi, DPR: Pemerintah Tak Ingin Banyak Buruh Kena PHK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/menaker-subsidi.jpg" alt="KHUSUS PEKERJA: Menaker Ida Fauziyah (kiri) setelah memaparkan program bantuan subsidi gaji dalam rapat bersama Komisi IX DPR, Rabu (26/80). (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>KHUSUS PEKERJA: Menaker Ida Fauziyah (kiri) setelah memaparkan program bantuan subsidi gaji dalam rapat bersama Komisi IX DPR, Rabu (26/80). (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pandemi covid-19 berdampak pada ekonomi nasional. Akibatnya, upah minimum tidak mengalami kenaikan pada tahun depan.  Keputusan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).  Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menuturkan bahwa pemerintah tidak menaikkan upah minimum tahun depan. Pertimbangkannya, kondisi perekonomian Indonesia masih terdampak dengan pandemi Covid-19. Kemudian, perlu pemulihan ekonomi nasional.  Dengan keputusan tersebut, Ida Fauziyah meminta para gubernur untuk menyesuaikan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020. Adapun penetapan dan pengumuman upah minimum provinsi (UMP) 2021 dilaksanakan pada 31 Oktober 2020.  Dalam aturan yang diteken pada 26 Oktober 2020 tersebut, Ida menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja atau buruh termasuk dalam membayar upah.  "Dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi covid-19," ujarnya, seperti dikutip, Selasa (27/10).  Selanjutnya, Ida meminta gubernur melaksanakan penetapan upah minimum pada tahun berikutnya atau setelah 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/13/10/2020/upah-minimum-tetap-ada-di-uu-cipta-kerja-tapi-bersyarat/">Upah Minimum Tetap Ada di UU Cipta Kerja, tapi Bersyarat</a>  Berdasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, formula penentuan kenaikan upah minimum didapat dari hasil pertambahan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pada 2020 upah minimum ditetapkan sebesar 8,51 persen yang berasal dari pertumbuhan ekonomi 5,12 persen dan inflasi 3,39 persen.  Jika merujuk formula tersebut, maka upah minimum tahun depan atau 2021 tidak naik. Proyeksi itu berasal dari perkiraan pertumbuhan ekonomi dari pemerintah sebesar 0,6 persen sampai minus 1,7 persen dan inflasi di bawah 2,5 persen.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=lITLnCGq0jY&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Terdampak Covid-19, Upah Minimum Tidak Naik Tahun Depan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#UMP 2021

Berita Terkini