<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/26/IMG-20251222-WA0349-1200x630-632498486.jpg" alt="Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Probolinggo saat mengusulkan UMK. (Diskominfo Kabupaten Probolinggo/Antara)" width="100%">
<figcaption>Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Probolinggo saat mengusulkan UMK. (Diskominfo Kabupaten Probolinggo/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Probolinggo 2026 resmi ditetapkan sebesar Rp 3.164.526. Hal itu berdasar Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/KPTS/013/2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jatim 2026. &rdquo;Alhamdulillah, Surat Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten sudah turun,&rdquo; kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Probolinggo Saniwar seperti dilansir dari Antara, Jumat (26/12). Besaran UMK 2026 tersebut mengalami kenaikan Rp 175.119 atau sekitar 6 persen dibandingkan UMK Kabupaten Probolinggo 2025 sebesar Rp 2.989.407. UMK baru mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026. Selain UMK, Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Kabupaten Probolinggo 2026 juga ditetapkan sebesar Rp 3.317.559. Penetapan itu juga tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/938/KPTS/013/2025 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2026. UMSK Kabupaten Probolinggo 2026 tersebut khusus berlaku untuk sektor ketenagalistrikan, termasuk PLTU Paiton yang mencakup sektor dan subsektor pembangkit tenaga listrik. Selanjutnya, pembangkit, transmisi, distribusi serta penjualan tenaga listrik dalam satu kesatuan usaha. Selain itu, UMSK juga berlaku untuk aktivitas penunjang tenaga listrik, pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik serta instalasi listrik lainnya. Penetapan UMSK itu merupakan hasil usulan Dewan Pengupahan Kabupaten Probolinggo dari unsur serikat pekerja yang disetujui oleh Gubernur Jawa Timur melalui rekomendasi Bupati Probolinggo. Usul tersebut didasarkan pada berita acara sidang Dewan Pengupahan Kabupaten Probolinggo tanggal 18 Desember 2025. &rdquo;Penetapan UMK dan UMSK 2026 telah memiliki landasan hukum yang jelas setelah terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur, sehingga pengupahan tahun 2026 sudah memiliki dasar dan landasan hukum bagi seluruh perusahaan, baik swasta, BUMN maupun BUMD,&rdquo; ungkap Saniwar. Dibandingkan tahun sebelumnya, lanjut dia, UMK Kabupaten Probolinggo 2026 mengalami kenaikan yang patut diapresiasi. Pihaknya menyampaikan penghargaan kepada Dewan Pengupahan Kabupaten Probolinggo yang telah berperan aktif hingga terbitnya SK Gubernur, termasuk dalam penetapan upah minimum sektoral. &rdquo;Saya mengapresiasi Dewan Pengupahan, karena SK Gubernur terkait upah minimum sektoral ini akhirnya terbit,&rdquo; ujar Saniwar. Terutama sektor dengan kode KBLI lima digit yang berkaitan dengan kelistrikan atau alat elektrik. Upah pekerjanya ditetapkan lebih tinggi dibandingkan sektor non kelistrikan. Sebagai tindak lanjut, kata dia, Disnaker Kabupaten Probolinggo segera melaksanakan sosialisasi UMK dan UMSK kepada perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten Probolinggo. &rdquo;Kami akan undang sekitar 50 perusahaan, termasuk BUMN dan BUMD. Kegiatan itu dijadwalkan pada Selasa (30/12) agar SK Gubernur ini dapat segera dipahami dan diterapkan oleh seluruh perusahaan,&rdquo; ucap Saniwar.

UMK Kabupaten Probolinggo 2026 resmi ditetapkan sebesar Rp 3.164.526 berdasar Keputusan Gubernur Jatim tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota

UMK Kabupaten Probolinggo 2026 Naik 6 Persen Jadi Rp 3 Juta Lebih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/26/20251225_165654-2354307903.jpg" alt="Dewan Pengupahan Situbondo dan serikat pekerja deklarasi tolak keputusan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tentang UMK Situbondo. (Novi Husdinariyanto/Antara)" width="100%">
<figcaption>Dewan Pengupahan Situbondo dan serikat pekerja deklarasi tolak keputusan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tentang UMK Situbondo. (Novi Husdinariyanto/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dewan Pengupahan dan Serikat Pekerja di Kabupaten Situbondo menolak dan meminta meninjau ulang keputusan Gubernur Jatim Nomor 937 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK Situbondo tahun 2026. UMK Situbondo ditetapkan sebesar Rp 2.483.962. Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Situbondo Dr Muhammad Yahya meminta Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meninjau kembali keputusan tersebut. Gubernur diminta memperhatikan usul Bupati Situbondo tentang penyesuaian nilai UMK sebesar Rp 2.539.867. &rdquo;Kami segera melayangkan surat penolakan kepada Gubernur dengan tembusan Presiden Prabowo Subianto, tentu kami optimistis surat penolakan ini akan diterima dan gubernur melakukan peninjauan ulang terkait dengan keputusan UMK Situbondo,&rdquo; kata Muhammad Yahya seperti dilasnir dari Antara. Yahya menyampaikan, pengusulan Dewan Pengupahan terkait besaran UMK di Situbondo pada 2026 sudah sesuai dengan aturan pemerintah. &rdquo;Kami bertindak berdasarkan aturan yang berlaku dari pemerintah, kalau pun masih ada yang salah, kami tinjau ulang dan mengusulkan kembali,&rdquo; ujar Muhammad Yahya. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo Muhammad Kholil mengatakan, penetapan UMK 2026 berdasar PP 49 Tahun 2025. Indikatornya menggunakan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan alfa. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi dan inflasi berdasar data faktual dari Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan alfa diserahkan kepada Dewan Pengupahan. Pertumbuhan ekonomi Situbondo adalah 6,16, inflasi 3,22, dan alfa 0,9. &rdquo;Merujuk pada pertumbuhan ekonomi, inflasi dan alfa, akhirnya diusulkan Bupati ke Gubernur dengan besaran UMK sebesar Rp 2.539.867, namun ternyata Pemprov Jatim tidak menyetujui,&rdquo; tandas Muhammad Kholil. &rdquo;Keputusan Gubernur kami hormati, tapi karena tidak sesuai dengan usul Dewan Pengupahan Situbondo, kami fasilitasi Dewan Pengupahan untuk melayangkan surat penolakan,&rdquo; ucap Kholil. Dewan Pengupahan bersama dengan seluruh perwakilan serikat pekerja di Situbondo, di antaranya KBKI, SPSI, SP-BUN, dan SBI, melakukan deklarasi penolakan keputusan Gubernur Jatim terkait penetapan Upah Minimum Kabupaten Situbondo.

Dewan Pengupahan dan Serikat Pekerja Situbondo menolak dan meminta gubernur Jatim meninjau ulang keputusan UMK Situbondo tahun 2026

Dewan Pengupahan Situbondo Minta Gubernur Jatim Tinjau Ulang Penetapan UMK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/25/ctKU4CT1f8vu3NEA6i5bxMFI9tXukkKKUnGHmIHX-255377529.jpg" alt="Ilustrasi demo buruh. (Dokumentasi Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi demo buruh. (Dokumentasi Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Tak hanya besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dinilai jauh dari harapan, serikat pekerja dan buruh Jawa Timur juga mengaku tak puas dengan penetapan UMK 38 kabupaten/kota se-Jatim. "Kami tidak puas dengan UMK tahun ini. Penetapan upah tersebut cacat hukum," tutur Wakil Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim Nuruddin Hidayat kepada JawaPos.com, Kamis (25/12).&nbsp; Melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/934/013/2025, pemerintah telah mengumumkan penetapan UMP Jatim 2026 sebesar 2.446.880,68 pada Selasa malam (23/12).&nbsp; Sehari setelahnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan besaran UMK 2026 di 38 Kabupaten/Kota se-Jatim pada Rabu (24/12) malam. Kenaikan UMK di masing-masing daerah bervariasi.&nbsp; Upah tertinggi masih dipegang Kota Surabaya, yakni Rp 5.288.796. Sementara daerah dengan upah terendah adalah Kabupaten Situbondo yang hanya berada di angka Rp 2.483.962.&nbsp; Nuruddin menilai penetapan UMK di Jawa Timur cacat hukum karena tidak mengikuti formulasi PP Nomor 40 Tahun 2025 tentang Pengupahan, yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada awal Desember 2025.&nbsp; Dalam regulasi tersebut, Presiden Prabowo menghendaki formula kenaikan upah, dengan hitungan Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5 - 0,9. "Bahkan penetapan UMK Surabaya ini lebih rendah dari ketentuan PP No. 40 Tahun 2025. Jika menggunakan alfa terendah 0,5 sekalipun, seharusnya didapat sebesar Rp 5.304.901," beber Nuruddin. Selain itu, serikat buruh juga menilai penetapan UMK 2026 di Jawa Timur, tidak sejalan dengan semangat Putusan MK No.168/PUU-XXI/2023, yang menyebut upah minimum harus mampu memenuhi kebutuhan hidup layak. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016985316/ump-bali-2026-naik-rp-200-ribu-jadi-rp-3196430-disnaker-ajukan-ke-gubernur">UMP Bali 2026 Naik Rp 200 Ribu Jadi Rp 3.196.430, Disnaker Ajukan ke Gubernur</a>&nbsp; "Kita sedang siapkan konsolidasi. Apakah ada aksi lanjutan (menolak penetapan UMP dan UMK tahun 2026) atau melakukan upaya hukum Gugatan PTUN, sedang kami persiapkan dengan aliansi serikat buruh lain," tukas Nuruddin.

Serikat pekerja dan buruh di Jawa Timur menolak penetapan UMK 2026 yang dinilai cacat hukum dan tidak memenuhi kebutuhan hidup layak

Pekerja Jatim Tolak Penetapan UMK 2026, Ini Alasannya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/25/UMK-seBanten-1664482483.jpg" alt="Gubernur Banten Andra Soni menetapkan UMP 2026 naik 6,74 persen setelah audiensi dengan serikat buruh. (Humas Pemprov Banten)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Banten Andra Soni menetapkan UMP 2026 naik 6,74 persen setelah audiensi dengan serikat buruh. (Humas Pemprov Banten)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Banten Andra Soni resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten tahun 2026 naik sebesar 6,74 persen menjadi Rp 3.100.881,40. Penetapan tersebut diumumkan usai audiensi dengan puluhan perwakilan serikat buruh yang menggelar aksi unjuk rasa di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Rabu (24/12). Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 701 Tahun 2025 tentang Penetapan UMP. Selain itu, Pemprov Banten juga menerbitkan Kepgub Nomor 703 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Kepgub Nomor 704 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). "Semoga keputusan ini berdampak positif bagi dunia usaha dan untuk kesejahteraan buruh," kata Andra Soni, Rabu (24/12). Dia menjelaskan, besaran kenaikan upah tersebut merupakan hasil rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Banten yang dikompilasi dari usulan pemerintah kabupaten dan kota. Andra menegaskan, pihaknya menjaga independensi Dewan Pengupahan dan tidak melakukan intervensi selama proses pembahasan. "Sampai pada akhirnya ketika semua berkas lengkap, saya harus menandatangani Kepgub itu," tuturnya. Andra juga menegaskan tidak mengubah substansi rekomendasi yang diajukan oleh pemerintah kabupaten dan kota. Penyesuaian yang dilakukan Pemprov Banten hanya bersifat administratif, seperti perbaikan tanda baca, tanpa mengurangi substansi rekomendasi. Selain soal upah, Andra menekankan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui penyiapan sumber daya manusia unggul. Salah satunya lewat program Sekolah Swasta Gratis. "Alhamdulillah, sampai sekarang sudah ada sekitar 65.000 anak-anak yang merasakan program itu," tuturnya. Dia berharap peningkatan kesejahteraan buruh dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. "Kita berharap pertumbuhan ekonomi bisa mencapai delapan persen, termasuk pendapatan buruh, tanpa mengabaikan kondisi dunia usaha," tambahnya. Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Septo Kalnadi menyampaikan, UMP Banten 2026 sebesar Rp 3.100.881,40 meningkat dari UMP 2025 yang tercatat Rp 2.905.119,90. Pemprov Banten juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2026 yang mencakup lima kategori usaha dengan total 95 kelompok Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) lima digit. Berikut daftar UMK seProvinsi Banten tahun 2026: Kota Cilegon sebesar Rp 5.469.922,59 (naik 6,67 persen) Kota Tangerang sebesar Rp 5.399.405,69 (naik 6,50 persen) Kota Tangerang Selatan sebesar Rp 5.247.870,00 (naik 5,50 persen) ​Kabupaten Tangerang sebesar Rp 5.210.377,00 (naik 6,31 persen) Kabupaten Serang sebesar Rp 5.178.521,19 (naik 6,61 persen) Kota Serang sebesar Rp 4.665.927,94 (naik 5,61 persen) Kabupaten Pandeglang sebesar Rp 3.360.078,06 (naik 4,79 persen) Kabupaten Lebak: Rp 3.330.010,62 (naik 4,97 persen).&nbsp;

Gubernur Banten Andra Soni menetapkan UMP 2026 naik 6,74 persen setelah audiensi dengan serikat buruh. UMK Kota Cilegon paling tinggi.

Daftar UMK seProvinsi Banten 2026, Kota Cilegon Paling Tinggi sampai Rp 5,46 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/25/rlz1RECw3pAuki2Osn1uRJEupI33TQLRONcDG1KR-3496021978.jpg" alt="Ilustrasi UMK. Daftar 10 daerah dengan upah tertinggi di Jawa Timur pada 2026 relatif tak berubah, surabaya tetap yang tertinggi. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi UMK. Daftar 10 daerah dengan upah tertinggi di Jawa Timur pada 2026 relatif tak berubah, surabaya tetap yang tertinggi. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2026. Penetapan itu tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025. "Memutuskan UMK di Jawa Timur Tahun 2026, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini," tertulis dalam SK, dikutip Kamis (25/12). Dalam regulasi tersebut, 38 kabupaten/kota mengalami kenaikan UMK bervariasi, sesuai perhitungan formula baru yang menyesuaikan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah.&nbsp; Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, yang menjadi dasar perhitungan upah minimum provinsi (UMP) Tahun 2026.&nbsp; Dalam regulasi tersebut, Presiden Prabowo menetapkan formula kenaikan upah sebesar Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5 - 0,9. Upah tertinggi masih dipegang oleh Kota Surabaya, yakni Rp 5.288.796. Sementara daerah dengan upah terendah adalah Kabupaten Situbondo yang hanya berada di angka Rp 2.483.962.&nbsp; Berikut 10 Kabupaten/Kota dengan UMK 2026 tertinggi di Provinsi Jawa Timur: 1. UMK Kota Surabaya, dari Rp 5.032.635 menjadi Rp 5.288.796, naik Rp 256.161; 2. UMK Kabupaten Gresik, dari Rp 4.943.763 menjadi Rp 5.195.401, naik Rp 251.638; 3. UMK Kabupaten Sidoarjo, dari Rp 4.940.090 menjadi Rp 5.191.541, naik Rp 251.451; 4. UMK Kabupaten Pasuruan, dari Rp 4.936.417 menjadi Rp 5.187.681, naik Rp 251.264;&nbsp; 5. UMK Kabupaten Mojokerto, dari Rp 4.925.398 menjadi Rp 5.176.101, naik Rp 250.703;&nbsp; 6. UMK Kabupaten Malang, dari Rp 3.587.213 menjadi Rp 3.802.862, naik Rp 215.649;&nbsp; 7. UMK Kota Malang, dari Rp 3.524.238 menjadi Rp 3.736.101, naik Rp 211.863; 8. UMK Kota Batu, dari Rp 3.360.466 menjadi Rp 3.562.484, naik Rp 202.018;&nbsp; 9. UMK Kota Pasuruan, dari Rp 3.358.557 menjadi Rp 3.555.301, naik Rp 196.744;&nbsp; 10. UMK Kabupaten Jombang, dari Rp 3.137.004 menjadi Rp 3.320.770, naik Rp 183.766. Itulah daftar 10 kabupaten/kota dengan UMK 2026 tertinggi di Jawa Timur. Baik Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), akan mulai berlaku per 1 Januari 2025.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan UMK 2026, Surabaya pimpin daftar upah tertinggi, berlaku mulai 1 Januari 2026.

Daftar 10 Daerah dengan UMK Tertinggi di Jawa Timur 2026, Cek Mana Saja Selain Surabaya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/19/JKT_Penjualan-Mobil-Lesu_SALMAN-TOYIBI-10JPG-2430708748.jpg" alt="Deretan unit mobil terparkir di pabrik Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (18/6/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Deretan unit mobil terparkir di pabrik Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (18/6/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengusulkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) daerah itu tahun 2026 sebesar 6,84 persen menjadi Rp 5.938.885 dari saat ini Rp 5.558.515 mengacu hasil pembahasan bersama oleh dewan pengupahan setempat. "Kami sudah mengusulkan dengan kenaikan senilai Rp380.370 dibandingkan dengan UMK tahun ini," kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Ida Farida di Cikarang, Selasa (23/12). Ia mengatakan, usulan kenaikan upah minimum itu membuat Kabupaten Bekasi menjadi salah satu daerah tertinggi di Indonesia dalam hal besaran nominal UMK. Usulan nilai upah minimum itu sudah disampaikan kepada pemerintah provinsi untuk kemudian menunggu penetapan resmi dari Gubernur Jawa Barat. "Angka ini merupakan rekomendasi dari daerah berdasarkan rapat perumusan. Nanti yang menetapkan adalah Pak Gubernur," katanya. Ida menjelaskan usulan ini merupakan hasil kesepakatan bersama yang dihasilkan melalui rapat pleno dewan pengupahan Kabupaten Bekasi beberapa waktu lalu. Kesepakatan tersebut didasarkan pada formula penghitungan dengan variabel alfa 0,9 serta mempertimbangkan inflasi Jawa Barat sebesar 2,19 persen serta inflasi Kabupaten Bekasi 5,17 persen. "Inflasi yang digunakan adalah inflasi Jawa Barat, bukan inflasi Kabupaten Bekasi, karena memang sesuai regulasi seperti itu," katanya. Hasil voting menunjukkan unsur pemerintah dan serikat pekerja menyetujui nilai UMK tersebut dengan total 24 suara sementara Apindo mengusulkan UMK sebesar Rp 5.795.228,21 dengan delapan suara. "Kalau di-voting, kita lihat mayoritas. Dan itu merupakan bagian dari berita acara yang tidak terpisahkan," ujar&nbsp;dia. Selain pembahasan penentuan UMK yang kini telah diusulkan, dewan pengupahan juga menyepakati 60 klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia sebagai Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) dengan tiga kelompok kenaikan masing-masing 7,62 persen, 7,36 persen dan 7,10 persen dari UMK tahun berjalan.

Usulan kenaikan upah minimum itu membuat Kabupaten Bekasi menjadi salah satu daerah tertinggi di Indonesia dalam hal besaran nominal UMK.

Pemkab Bekasi Usulkan UMK 2026 Naik jadi Rp 5.938.885, Salah Satu yang Tertinggi di Indonesia

UMK 2026

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#UMK 2026