<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/14/Garda-Metal-2457095230.jpeg" alt="Presiden Partai Buruh Said Iqbal, mengatakan bahwa Partai Buruh bersama Ribuan Buruh Jawa Barat pada hari ini 14 -15 Desember kembali melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Sate Bandung" width="100%">
<figcaption>Presiden Partai Buruh Said Iqbal, mengatakan bahwa Partai Buruh bersama Ribuan Buruh Jawa Barat pada hari ini 14 -15 Desember kembali melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Sate Bandung</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Partai Buruh Said Iqbal, mengatakan bahwa Partai Buruh bersama Ribuan Buruh Jawa Barat pada hari ini 14 -15 Desember kembali melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Sate Bandung dan Kantor Disnakertrans provinsi Jawa Barat. Pasalnya daya beli buruh turun 30 persen. "Aksi serupa juga dilakukan di beberapa daerah lainnya, seperti Banten, Jawa Timur, Makasar, dll. Dan puncak dari rangkaian aksi ini adalah mogok nasional lanjutan yang akan diikuti 5 juta buruh," ujar Iqbal kepada JawaPos.com, Kamis (14/12).&nbsp; Ribuan buruh, kata iqbal, akan menuntut Pj Gubernur Jawa Barat untuk merevisi Keputusan kenaikan UMK tahun 2024 sesuai dengan rekomendasi Bupati/walikota yang nilainya berkisar 9 hingga 14,9 persen. Ketua umum FSP TSK Roy Jinto menambahkan, seilain itu buruh juga menuntut PJ Gubernur jawa barat menerbitkan kembali keputusan upah pekerja/buruh untuk masa kerja 1 tahun atau lebih sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Di samping itu, buruh tetap menyuarakan penolakan omnibus law UU Cipta Kerja.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013348874/umk-kabupatenkota-jabar-ditetapkan-tertinggi-kota-bekasi-terendah-banjar">UMK Kabupaten/Kota Jabar Ditetapkan, Tertinggi Kota Bekasi, Terendah Banjar</a> Lebih lanjut Roy Jinto mengatakan, bahwa aksi 14 -15 des ini sebagai aksi persiapan untuk melakukan mogok daerah se jawa barat yang akan bergabung dengan mogok nasional. Pasalnya Buruh jawa barat sangat kecewa dengan keputusan UMK yang telah ditetapkan oleh Pj Gubernur karena sangat tidak manusiawi.&nbsp; "Upah naik hanya Rp13 ribu, tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup dan turunnya daya beli buruh karena harga kebutuhan pokok melambung tinggi," tegasnya.

Ratusan Ribu buruh, kata iqbal, akan menuntut Pj Gubernur Jawa Barat untuk merevisi Keputusan kenaikan UMK tahun 2024

Said Iqbal: Daya Beli Turun, Buruh Tolak Nilai UMK 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/30/buruh-sukabumi-3569813955.jpg" alt="Ribuan buruh yang tergabung dalam SP SPSI Kabupaten Sukabumi menutup Jalan Raya Sukabumi-Cianjur tepatnya di Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi./" width="100%">
<figcaption>Ribuan buruh yang tergabung dalam SP SPSI Kabupaten Sukabumi menutup Jalan Raya Sukabumi-Cianjur tepatnya di Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi./</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ribuan buruh dari berbagai serikat di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat melakukan aksi unjuk rasa pada Rabu (29/11) di Jalan Raya Sukabumi-Cianjur. Dilansir dari Antara pada Kamis (30/11), para buruh turun ke jalan untuk menolak kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sukabumi 2024 yang dikabarkan hanya sebesar Rp17 ribu. Mochamad Popon selaku Ketua Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP TSK SPSI) Kabupaten Sukabumi menyampaikan bahwa aksi demonstrasi tersebut adalah respon para buruh atas usulan UMK di wilayah tersebut. "Aksi yang kami lakukan ini merupakan jawaban atas tantangan dari Pejabat (PJ) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin yang mempersilahkan buruh khususnya di Kabupaten Sukabumi berunjuk rasa jika menolak kenaikan UMK 2024 sebesar Rp17 ribu," ujar Popon di Sukabumi, Rabu (29/11). Berdasarkan situasi di lokasi aksi unjuk rasa, ribuan buruh dari beberapa perusahaan/pabrik di Kabupaten Sukabumi sempat memblokade jalan raya penghubung Sukabumi dengan Cianjur dan Bandung tepatnya di Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi. Para buruh tersebut menggunakan sepeda motor dan melangsungkan aksi unjuk rasanya. Dalam orasinya para buruh menyampaikan tuntutan mereka, yaitu menolak rencana PJ Gubernur Jabar yang akan menaikkan UMK Sukabumi 2024 hanya sebesar Rp17 ribu. Maka dari itu, pihaknya meminta kepada Pj Gubernur Jabar untuk memperhatikan tuntutan buruh Kabupaten Sukabumi sebelum menetapkan nilai UMK 2024. Apabila hasil penetapan UMK 2024 hanya Rp17 ribu, maka pihaknya akan melakukan aksi unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih banyak demi memperjuangkan nasib para buruh. "Perekonomian di Kabupaten Sukabumi saat ini terus membaik, sehingga kenaikan UMK pun harus sebanding dan berkeadilan agar buruh bisa memenuhi kebutuhan hidupnya," jelas Popon. Para buruh meminta kepada Pj Gubernur Jabar untuk menetapkan kenaikan UMK 2024 sebesar 7,47 persen sesuai usulan dari Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) Sukabumi. Aksi unjuk rasa tersebut sempat mengganggu aktivitas lalu lintas karena dampak dari blokade jalan yang dilakukan ribuan buruh menyebabkan kemacetan panjang kendaraan baik dari arah Sukabumi menuju Cianjur maupun sebaliknya. Ratusan personel keamanan dari Polres Sukabumi Kota serta unsur TNI diturunkan untuk menjaga aksi tersebut tetap kondusif dan meminta butuh untuk membuka jalan agar lalu lintas bisa bergerak. Setelah terjadi diskusi dan negosiasi, ribuan buruh kembali membuka akses jalan dan setelah berorasi mereka membubarkan diri secara kondusif.

Ribuan buruh dari berbagai serikat di Kabupaten Sukabumi,  melakukan aksi unjuk rasa pada Rabu (29/11) di Jalan Raya Sukabumi-Cianjur.

Menolak Kenaikan UMK Sebesar Rp 17 Ribu, Buruh Sukabumi Unjuk Rasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/24/banyuasin-4184812003.jpg" alt="Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan, menetapkan besaran UMK 2024 sebesar Rp 3,84 juta." width="100%">
<figcaption>Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan, menetapkan besaran UMK 2024 sebesar Rp 3,84 juta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan, menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2024 menjadi Rp 3.488.288, naik Rp 54.798 atau 1,6 persen dibandingkan UMK 2023 senilai Rp 3.433.489. Sekda Banyuasin Erwin Ibrahim mengatakan, besaran upah tersebut itu hasil rapat Dewan Pengupahan Banyuasin setelah Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 senilai Rp 3.456.874, Selasa (21/11). "Setelah pengumuman tersebut, Dewan Pengupahan Banyuasin menetapkan UMK 2024 senilai Rp 3.488.288. Besaran upah itu mengalami kenaikan Rp 54.798 atau 1,6 persen dibandingkan besaran UMK 2023 senilai Rp 3.433.489," ujarnya. Ia menjelaskan, kenaikan upah itu udah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Pengupahan. Sehingga juga diharapkan bisa diterima semua pihak untuk menjaga iklim ekonomi tetap kondusif, khususnya di wilayah Banyuasin. "Namun, beberapa pihak belum menandatangani berita acara dalam rapat Dewan Pengupahan Banyuasin yang digelar pada Rabu (22/11). Hal ini sudah biasa terjadi saat penetapan UMK," jelasnya. Sebelumnya, Pemprov Sumsel mengumumkan besaran UMP 2024 senilai Rp 3.456.874. "Berdasarkan Surat Keputusan 889/KBTS/Disnakertrans/2023, UMP 2024 yang ditetapkan senilai 3,45 juta," kata Penjabat Gubernur Sumsel Agus Fatoni. Ia menjelaskan surat keputusan itu berdasarkan dari hasil rapat yang dilakukan pada Senin (20/11) bersama dengan Dewan Pengupahan Sumsel. "Dalam rapat tersebut, penetapan UMP 2024 itu juga mempertimbangkan dinamika dan kondisi dari daerah Sumsel,&rdquo; katanya. Fatoni mengatakan, UMP itu berlaku bagi pekerja yang masa kerjanya belum mencapai satu tahun, serta bagi perusahaan yang mengupah pekerjanya lebih tinggi daripada besaran UMP 2024 itu dilarang menurunkannya. "Namun, bagi pekerja yang masa kerjanya di atas satu tahun itu dapat disesuaikan oleh perusahaan masing-masing. Lalu, bagi perusahaan besaran upahnya itu lebih tinggi dilarang untuk menurunkan," kata dia.

Besaran upah itu mengalami kenaikan Rp 54.798 atau 1,6 persen dibandingkan besaran UMK 2023 senilai Rp 3.433.489.

Banyuasin Tetapkan UMK 2024 jadi Rp 3,48 juta

UMK 2024

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#UMK 2024

Berita Terkini

Said Iqbal: Daya Beli Turun, Buruh Tolak Nilai UMK 2024

Menolak Kenaikan UMK Sebesar Rp 17 Ribu, Buruh Sukabumi Unjuk Rasa

Banyuasin Tetapkan UMK 2024 jadi Rp 3,48 juta

Download Aplikasi JawaPos.com