<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/demo-buruh1.jpg" alt="Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu beraudiensi dengan buruh. Zuhdiar Laeis/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu beraudiensi dengan buruh. Zuhdiar Laeis/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Para buruh dari sejumlah elemen di Semarang mengadukan sejumlah persoalan, salah satunya penerapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang belum dilaksanakan di seluruh perusahaan.  ”Alhamdulillah, (UMK) di Kota Semarang bisa dimaksimalkan, kenaikannya,” kata Konsulat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Cabang Kota Semarang Sumartono seperti dilansir dari Antara.  Menurut Sumartono, kenaikan UMK di Kota Semarang memang sudah maksimal, yakni pada 2023 mencapai Rp 3,06 juta, tetapi untuk sekelas ibu Kota Jawa Tengah sebenarnya masih tergolong kecil.  ”Permasalahannya, UMK ini belum bisa diterapkan di semua perusahaan. Harapannya, permasalahan ini segera ditindaklanjuti agar semua buruh di Kota Semarang merasakan UMK yang sudah ditetapkan wali kota dan gubernur,” ujar Sumartono.  Permasalahan lain, lanjut dia, mengenai struktur skala upah. Sebab, bagi buruh dengan masa kerja di atas satu tahun semestinya ada pembeda dari segi upah dengan pekerja yang masih di bawah satu tahun.  ”Harapan kami, ada jaminan yang ditetapkan dari pemerintah sehingga pekerja lebih aman dalam bekerja, yakni mengenai kepastian kerja, income security, dan social security,” tutur Sumartono.  Sementara itu, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu yang menemui perwakilan buruh yang berunjuk rasa menyatakan akan berupaya memfasilitasi apa yang dikeluhkan para buruh.  ”Tentu ada beberapa hal yang bisa kami lakukan, ada beberapa hal yang sudah ada pakemnya, yakni undang-undang, salah satunya Omnibus Law,” terang Ita, sapaan akrab Hevearita Gunaryanti Rahayu.  Dia menyebutkan, ada beberapa keluhan, seperti perusahaan yang membayar buruh di bawah UMK yang ditetapkan, tetapi dipastikannya bahwa perusahaan di Semarang telah memenuhi ketentuan soal UMK.  ”Di Kota Semarang, insya Allah, tidak ada. Kami sudah berjuang agar buruh mendapatkan upah yang sesuai dan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) memberikan sesuai dengan ketentuan yang ada,” terang Hevearita Gunaryanti Rahayu.  Buruh, kata dia, juga menginginkan skala upah, tetapi sebagaimana diatur UU Omnibus Law memang tidak memungkinkan karena para pekerja dikontrak setiap tahun sekali, dan diulang lagi untuk kontrak baru. Selanjutnya, Pemerintah Kota Semarang juga tidak dapat menanggung dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) karena tidak ada kontrak antara pemerintah dan pekerja. Kontrak dilakukan antara pekerja dengan perusahaan.  Meski demikian, Ita berjanji berkomunikasi dengan kalangan pengusaha, termasuk mengenai usul CSR dari perusahaan digunakan untuk kemudahan buruh akan segera disampaikan.

Buruh Semarang Adukan Perusahaan Tak Terapkan UMR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/UPAH-MINIMUM-kab-kota.jpg" alt="Ilustrasi Upah Minimum Kabupaten/Kota." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Upah Minimum Kabupaten/Kota.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak tiga perusahaan di Provinsi Banten mengajukan penangguhan pemberlakuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). UMK 2023 telah ditetapkan pada awal Desember 2022 dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.318-Huk/2022.  Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten Septo Kalnadi mengatakan, sejak UMK 2023 ditetapkan, ada  3 perusahaan yang mengajukan penangguhan. Tiga perusahaan itu telah mengirimkan surat secara resmi mengajukan penangguhan UMK 2023.  ”Surat pengajuan penangguhan UMK 2023 dari perusahaan tersebut telah dibalas Disnakertrans Banten. Kami sudah balas surat mereka. Kami sampaikan bahwa sesuai dengan PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, bahwa sejak 2021 lalu sudah tidak ada lagi yang namanya penangguhan UMK,” kata Septo seperti dilansir dari Antara.  Jadi, kata dia, perusahaan harus membayar gaji karyawan sesuai dengan SK UMK 2023. Tidak adanya penangguhan UMK itu sejak 2021, 2022, dan 2023.  Septo menjelaskan, keputusan UMK  2023 yang telah diterbitkan Pj Guberrnur Banten Al Muktabar sudah sesuai dengan ketentuan pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tenang Cipta Kerja yang berdasar Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021 dinyatakan masih berlaku.  ”Penetapan UMK Provinsi Banten 2023 juga mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi serta inflasi. Kebijakan penetapan UMK Provinsi Banten 2023 dalam rangka pemulihan ekonomi di Provinsi Banten,” tutur Septo Kalnadi.  Sebelumnya, Pj Gubernur Banten Al Muktabar menetapkan kenaikan UMK  2023 di Provinsi Banten berada pada kisaran 6,17 hingga 7,30 persen. Besaran UMK di Provinsi Banten 2023 yakni Kabupaten Pandeglang Rp 2.980.351,46, Kabupaten Lebak Rp 2.944.665,46, Kabupaten Serang Rp 4.492.961,28, Kabupaten Tangerang Rp 4.527.688,52, Kota Tangerang Rp 4.584.519,08, Kota Tangerang Selatan Rp 4.551.451,70, Kota Cilegon Rp 4.657.222,94, serta Kota Serang Rp 4.090.799,01.

Tiga Perusahaan di Banten Ajukan Penangguhan UMK 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/thamrin.jpg" alt="Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok Mohammad Thamrin. Feru Lantara/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok Mohammad Thamrin. Feru Lantara/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Depok 2023 naik sebesar 7,25 persen menjadi Rp 4.694.493.  ”UMK Depok tertinggi keempat di Provinsi Jabar, setelah Karawang, Kota dan Kabupaten Bekasi,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok Mohammad Thamrin seperti dilansir dari Antara di Depok, Senin (12/12).  Penetapan UMK tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561.7/Kep.776-Kesra/2022 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2023.  Thamrin mengatakan, dengan kenaikan UMK tersebut pihaknya berharap perusahaan bisa melaksanakan kewajiban mereka memberikan hak untuk para pekerja. Dengan begitu, dapat menambah semangat pekerja agar meningkatkan kredibilitas dan produktivitas perusahaan lebih baik.  Dia menjelaskan, masih ada perusahaan di Kota Depok yang memberikan surat kepada Dinas Tenaga Kerja atas keberatan mereka terhadap nilai UMK Depok.  ”Biasanya ada perusahaan yang melapor kepada kami terkait tidak mampunya pembayaran pekerja sesuai UMK karena masalah finansial,” terang Mohammad Thamrin.  Sementara itu, Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Depok Wido Pratikno mengatakan, secara umum para pekerja menerima kenaikan UMK 2023 sebesar Rp 4.694.493.  ”Secara umum kami menerima keputusan tersebut, biarpun keinginan kami dan para pekerja naik 10 persen belum tercapai,” tutur Wido Pratikno.

Disnaker Kota Depok Sebut Masih Ada Perusahaan yang Keberatan UMK 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG_20221211_175625.jpg" alt="Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyampaikan, keputusan Upah Minum Kota (UMK) Rp 3,2 juta mengacu kepada kebutuhan hidup layak (KHL) di Kota Banjarmasin.  ”Temanya bukan hanya UMK tetapi biaya hidup layak di Kota Banjarmasin yang diasumsikan seseorang itu harus berpenghasilan minimal Rp 3,2 juta,” ujar Ibnu Sina seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin.  Sebagaimana ditetapkan Pemerintah Kota Banjarmasin pada Jumat (10/12), UMK 2023 sebesar Rp 3,2 juta.  Menurut Kepala Dinas Koperasi, UMK dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Isa Ansari, UMK 2023 naik 7,86 persen dari UMK tahun ini. ”Sudah sah diterapkan UMK 2023 naik 7,86 persen atau menjadi Rp 3,2 juta,” tutur Isa Ansari.  Dia menjelaskan, tahun ini atau 2022, UMK Banjarmasin sebesar Rp 3 juta. Pemkot Banjarmasin menetapkan kenaikan UMK berdasar keputusan Gubernur Nomor 188.44/084/Kum2022, tertanggal 7 Desember 2022.  ”Keputusan UMK ini mulai berlaku 1 Januari 2023,” ujar Isa Ansari.  Dia pun meminta, agar para pengusaha untuk melaksanakan ketetapan itu. Sebab, hal itu menyangkut upah layak bagi para pekerja.  Dia mengakui, penetapan UMK itu tidak ditegaskan dengan sanksi bagi pelanggarnya. ”Tidak ada secara tertulis untuk menjalankan sanksi, seperti perusahaan diberikan apa. Tapi kalau ingin menetapkan standar gaji minimumnya sesuai kesepakatan perusahaan saja lagi,” papar Isa Ansari.

Wali Kota Banjarmasin Sebut UMK Rp 3,2 Juta Mengacu KHL

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/UPAH-MINIMUM-kab-kota.jpg" alt="Ilustrasi Upah Minimum Kabupaten/Kota." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Upah Minimum Kabupaten/Kota.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa angkat bicara soal penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) di wilayahnya. Dia menegaskan, perhitungan itu telah mempertimbangkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 dan Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: B-M/360/HI.01.00/XI/2022 tertanggal 11 November 2022.  ”Keputusan soal UMK tahun 2023 juga memperhatikan kondisi perekonomian,” kata Khofifah kemarin (9/12). Dia menyebutkan, tidak hanya terkait peningkatan kesejahteraan dan rasa keadilan bagi pekerja, keberlangsungan investasi dan produktivitas serta kondusivitas ketenagakerjaan di Jatim juga menjadi perhatian.  Khofifah meminta seluruh perusahaan mematuhi aturan. Mereka diharapkan segera menyusun draf nilai upah tahun depan. Sebab, aturan UMK akan diberlakukan per 1 Januari 2023.  Terpisah, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) direspons Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Ketua Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Apindo Anton J. Supit menegaskan, kenaikan UMP seharusnya mengikuti formula yang berlaku. ”Kenapa? Karena Undang-Undang Cipta Kerja sudah mengatur harus pakai formula,” ujar Anton saat dihubungi Jawa Pos kemarin.  Menurut Anton, PP tersebut sudah memperhitungkan kondisi ekonomi perusahaan dalam keadaan buruk. Misalnya kondisi inflasi. Di sisi lain, kenaikan UMP 2023 ditetapkan berdasar Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022. Hal itu dipandang tidak mengikuti formulasi PP Nomor 36 Tahun 2021.  Anton menegaskan, kondisi perekonomian kini dalam situasi relatif sulit. Sebagai contoh, produk hasil industri padat karya yang menjadi komoditas ekspor seperti sepatu, garmen, dan tekstil tengah mengalami penurunan order hingga 30 sampai 50 persen. Ditambah dengan kenaikan UMP, Apindo melihat hal itu berpotensi berdampak buruk bagi kelangsungan kerja industri padat karya.  Sebelumnya pelaku usaha dikabarkan akan menggugat penetapan UMP 2023 ke pengadilan tata usaha negara (PTUN). Anton menegaskan bahwa langkah itu akan diserahkan kepada tiap-tiap daerah. ”Kami (pusat, Red) tidak ingin mencampuri,” tandasnya.

UMK Baru Berlaku 1 Januari 2023, Perusahaan Diminta Susun Nilai Upah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/AINUN-AMALIA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa telah menetapkan nilai upah minimum kabupaten (UMK) Sidoarjo dan kabupaten lain pada Rabu (7/12) malam. Sesuai surat keputusan bernomor 188/889/KPTS/013/2022 itu, UMK Sidoarjo naik 3,41 persen. Artinya, ada kenaikan Rp 150 ribu dari upah tahun ini. Yakni, dari Rp 4.368.851 menjadi Rp 4.518.851.  Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemkab Sidoarjo Ainun Amalia mengatakan, keputusan tersebut akan diterapkan menjadi UMK di Kabupaten Sidoarjo. Meski, nilainya tidak sesuai dengan usulan Sidoarjo  Sebelumnya, Sidoarjo melayangkan tiga usulan. Yaitu, usulan dari pengusaha yang menghendaki tetap, usulan buruh dengan kenaikan 13 persen, dan usulan nominal dari Pemkab Sidoarjo sesuai simulasi berdasar Permenaker Nomor 18 Tahun 2022, yakni naik 7,2 persen.  Ainun mengatakan, pihaknya masih menunggu SK tersebut dilayangkan secara resmi ke kantornya. Setelah itu, pihaknya akan bertemu dengan kalangan buruh maupun pengusaha. Namun, tujuannya hanya sosialisasi. ’’Bukan pembahasan, hanya sosialisasi bahwa UMK sudah diputuskan,’’ jelasnya.  Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sidoarjo Sukiyanto mengatakan belum menerima surat keputusan tersebut secara resmi. Pihaknya akan menunggu penyerahan surat secara resmi. Setelah itu, baru ada pembahasan internal. Dia menyebut keputusan UMK tersebut menjadi hak gubernur. Meski, nominal yang diputuskan tidak sesuai harapan pengusaha.  Perwakilan pekerja, Ketua Sarikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) Sidoarjo Ahmad Yani, merasa tidak puas dengan keputusan tersebut. Nominal yang diputuskan sangat jauh dari harapan para buruh. Bahkan, menurut dia, nominal yang diputuskan lebih rendah daripada perhitungan simulasi nominal UMK sesuai Permenaker Nomor 18 Tahun 2022.  Jika sesuai hitungan tersebut, seharusnya UMK Sidoarjo naik 7,2 persen. Namun, ternyata kenaikannya hanya 3,4 persen.

UMK Sidoarjo Naik Rp 150 Ribu, Kepala Disnaker: Sudah Diputuskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/UPAH-MINIMUM-provinsi.jpg" alt="ILUSTRASI: Upah Minimum Provinsi (UMP)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Upah Minimum Provinsi (UMP).</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Upah Minimum 38 Kabupaten/Kota (UMK) 2023 berdasar Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/889/KPTS/013/2022 tertanggal 7 Desember 2022.  Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta perusahaan atau industri segera menyesuaikan penetapan gaji pada karyawan per 1 Januari 2023. Ketetapan UMK dilakukan berdasar pertimbangan perihal kondisi riil mulai dari inflasi tahunan pada November sebesar 6,62 persen (yoy).  Menurut Khofifah, pertumbuhan ekonomi tahunan triwulan III-2022 sebesar 5,58 persen (yoy) juga mempengaruhi hal tersebut. Selain itu, kenaikan harga BBM serta kenaikan harga bahan pokok juga memengaruhi naiknya nilai UMK.  UMK tersebut, lanjut gubernur, berdasar perhitungan formula dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, serta berpedoman pada Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor: B-M/360/HI.01.00/XI/2022 tanggal 11 November 2022 perihal Penyampaian Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.  Dengan telah ditetapkannya UMK tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta semua pihak untuk menjaga suasana yang kondusif-produktif terutama bagi seluruh stakeholder di Jawa Timur.  ”Keputusan dalam hal kenaikan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur Tahun 2023 ini diambil dengan memperhatikan kondisi perekonomian Jawa Timur, mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan dan rasa keadilan bagi pekerja, serta menjaga  keberlangsungan investasi dan produktivitas serta  kondusivitas ketenagakerjaan di Jawa Timur. Dengan demikian diharapkan seluruh stakeholder memperhatikan serta menerapkan ketentuan tersebut dengan seksama,” papar Khofifah.  Dia mengatakan, penetapan UMK 38 kabupaten/kota itu menjadi sebuah penyeimbang kondusivitas Jawa Timur. ”Memperhatikan kondisi riil perekonomian Jawa Timur dan disparitas pengupahan antara kabupaten/kota  dengan daerah lain dan antara daerah kabupaten yang di dalamnya terdapat daerah kota, serta daerah yang berbatasan baik dalam wilayah provinsi maupun yang berbatasan dengan provinsi lain guna menjaga kondusivitas berusaha dan menjamin keberlangsungan investasi di daerah serta peningkatan kesejahteraan pekerja,” tutu Khofifah.  Berikut rincian data besaran UMK di 38 kota/kabupaten Jawa Timur: <ol> 	<li>Kota Surabaya : Rp 4.525.479,19</li> 	<li>Kabupaten Gresik : Rp 4.522.030,51</li> 	<li>Kabupaten Sidoarjo : Rp 4.518.581,85</li> 	<li>Kabupaten Pasuruan : Rp 4.515.133,19</li> 	<li>Kabupaten Mojokerto : Rp 4,504.787,17</li> 	<li>Kabupaten Malang : Rp 3.268.275,36</li> 	<li>Kota Malang : Rp 3.194.143,98</li> 	<li>Kota Pasuruan : Rp 3.038.837,64</li> 	<li>Kota Batu : Rp 3.030.367,09</li> 	<li>Kabupaten Jombang : Rp 2.854.095,88</li> 	<li>Kabupaten Probolinggo : Rp 2.753.265,95</li> 	<li>Kabupaten Tuban : Rp 2.739.224,88</li> 	<li>Kota Mojokerto : Rp 2.710.452,36</li> 	<li>Kabupaten Lamongan : Rp 2.701.977,27</li> 	<li>Kota Probolinggo : Rp 2.576.240,63</li> 	<li>Kabupaten Jember : Rp 2.555.662,91</li> 	<li>Kabupaten Banyuwangi : Rp 2.528.899,12</li> 	<li>Kota Kediri : Rp 2.318.116,63</li> 	<li>Kabupaten Bojonegoro : Rp 2.279.568,07</li> 	<li>Kabupaten Kediri : Rp 2.243.422,93</li> 	<li>Kota Blitar : Rp 2.239.024,44</li> 	<li>Kabupaten Tulungagung : Rp 2.229.358,67</li> 	<li>Kabupaten Blitar : Rp 2.215.071,18</li> 	<li>Kabupaten Lumajang : Rp 2.200.607,20</li> 	<li>Kota Madiun : Rp 2.190.216,37</li> 	<li>Kabupaten Sumenep : Rp 2.176.819,94</li> 	<li>Kabupaten Nganjuk : Rp. 2.167.007,05</li> 	<li>Kabupaten Ngawi : Rp 2.158.844,59</li> 	<li>Kabupaten Pacitan : Rp 2.157.270,25</li> 	<li>Kabupaten Bondowoso : Rp 2.154.504,13</li> 	<li>Kabupaten Madiun : Rp 2.154.251,34</li> 	<li>Kabupaten Magetan : Rp 2.153.062,37</li> 	<li>Kabupaten Bangkalan : Rp 2.152.450,83</li> 	<li>Kabupaten Ponorogo : Rp 2.149.709,45</li> 	<li>Kabupaten Trenggalek : Rp 2.139.426,01</li> 	<li>Kabupaten Situbondo : Rp 2.137.025,85</li> 	<li>Kabupaten Pamekasan : Rp 2.133.655,03</li> 	<li>Kabupaten Sampang : Rp 2.114.335,27</li> </ol>

UMK Diteken, Gubernur Jatim Minta Perusahaan Tak Telat Bayar Karyawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/UPAH-MINIMUM-kab-kota.jpg" alt="Ilustrasi Upah Minimum Kabupaten/Kota." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Upah Minimum Kabupaten/Kota.</figcaption>
</figure>OPSI: Hanya Berlaku untuk Masa Kerja di Bawah 1 Tahun  JawaPos.com – Penyusunan upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Jawa Timur (Jatim) yang berjalan cukup lama akhirnya rampung. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa telah menetapkan nilai upah minimal untuk masing-masing kabupaten/kota.  Aturan terkait nilai UMK tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/889/KPTS/013/2022. Tingkat besarannya cukup beragam. Selain memuat nilai, gubernur melalui surat tersebut meminta pengusaha mematuhi aturan UMK.  "Sudah ditetapkan. Pastinya diharapkan seluruh pihak mematuhi aturan,” kata Khofifah di sela-sela acara groundbreaking kantor MUI Jatim kemarin (8/12). Menurut dia, penyusunan UMK sudah melalui mekanisme yang berlaku. Selain itu, mengacu pada aturan dari pemerintah pusat.  Mengacu surat keputusan, Kota Surabaya masih menduduki peringkat pertama besaran UMK di Jatim. Nilainya Rp 4.525.479. Sedangkan nilai upah terendah ada di Kabupaten Sampang. Yakni, Rp 2.114.335.  Dibandingkan tahun ini, kenaikan UMK 2023 beragam. Untuk ring 1, yakni Surabaya, Gresik, Mojokerto, Sidoarjo, dan Pasuruan, nilainya naik Rp 150 ribu. Sedangkan untuk daerah lain, rata-rata naik Rp 190 ribu.  Kebijakan terkait kenaikan tersebut tak terlepas dari upaya untuk mencegah disparitas upah. Pemerintah tak ingin ada jarak yang lebar terkait nilai UMK antara ring 1 dan non-ring 1.  Wakil Gubernur (Wagub) Jatim Emil Elestianto Dardak berharap seluruh pihak mematuhi aturan UMK yang sudah ditetapkan pemerintah. ’’Kami makmum pada aturan pusat,” kata Emil.  Menurut dia, penyusunan UMK tak dilakukan secara ujug-ujug. Ada rapat di tingkat kabupaten/kota. Setelah disepakati di tingkat kota/kabupaten, usulan UMK dikirim ke pemprov untuk ditetapkan. ’’Tapi, sebelum penetapan, ada rapat lagi. Usulan daerah digodok lagi di pemprov,” jelas Emil.  Dia berharap kenaikan UMK bisa menyejahterakan para buruh. Selain itu, pengusaha bisa lebih berkembang. Emil mengatakan, penetapan UMK merupakan kebijakan penting. Bukan hanya soal upah. Itu juga dipengaruhi kondisi ekonomi yang berangsur pulih dari krisis.  Sementara itu, penetapan UMK di Jatim mendapat respons beragam. Sebagian buruh masih menyayangkan kenaikan yang minim untuk daerah-daerah ring 1. Mereka menginginkan upah bisa naik lebih tinggi.  Jazuli, Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Jawa Timur merasa kecewa dengan kenaikan UMK yang tak sesuai dengan tuntutan. Menurut Jazuli, pemerintah beralasan kecilnya kenaikan untuk menjaga disparitas upah. Namun, hal itu bagi pekerja bukanlah alasan. ’’Seharusnya justru daerah non ring 1 yang kenaikannya diperbesar,” kata Jazuli.  Terkait langkah ke depan, dia mengatakan bahwa kalangan serikat pekerja masih menunggu. Ada kemungkinan mereka akan berdemonstrasi lagi. Jazuli lantas mengingatkan penetapan upah minimum provinsi (UMP) yang mengacu pada permenaker dan kenaikannya mencapai 7,8 persen. ”Seharusnya itu juga dilakukan saat penetapan UMK,” katanya.  Jazuli mengaku menerima laporan bahwa terdapat 9 kota/kabupaten di Jatim yang kenaikan UMK-nya di bawah rekomendasi masing-masing kepala daerah. Dia menegaskan, kenaikan yang kecil bisa berdampak pada daya beli masyarakat. Apalagi, saat ini inflasi masih tinggi akibat terimbas kenaikan harga BBM.  Sementara itu, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengingatkan pengusaha agar tak pukul rata kenaikan gaji karyawan dengan menggunakan besaran UMP dan UMK 2023. Keduanya hanya ditujukan bagi pekerja yang baru bekerja di bawah 1 tahun. ”Bila sudah di atas 1 tahun, upahnya harus di atas upah minimum,” ujarnya kemarin (8/12).  Ketentuan itu secara jelas diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Yakni, upah pekerja di atas 1 tahun diatur dalam struktur skala upah (SSU) yang wajib dimiliki seluruh perusahaan.  Dalam perhitungannya, ada sejumlah variabel yang bakal menentukan besaran kenaikan gaji karyawan dengan status masa kerja di atas 1 tahun. Antara lain, masa kerja hingga pendidikan. ”Dan logikanya, yang lama bekerja masak dibayar di bawah pekerja yang masih kurang 1 tahun bekerja,” tegasnya.  Dia mengakui, tak jarang pengusaha melakukan pelanggaran itu. Mereka suka pukul rata kenaikan gaji karyawannya. Hal tersebut terjadi karena kelalaian pemerintah. Penegakan hukum kurang diseriusi pemerintah. Akibatnya, para pengusaha berani melanggar ketentuan yang ada.  ”Pemerintah, dalam hal ini pengawas, harus tegas menegakkan hukum. Tapi, selama ini pengawas ketenagakerjaan sangat-sangat lemah,” katanya.  Padahal, perusahaan yang membayar upah di bawah ketentuan upah minimum bisa dijerat dengan sanksi pidana dan atau perdata. Namun, selama ini laporan pekerja kerap kali tidak ditindaklanjuti. ”Kalaupun ditindaklanjuti, selesainya hanya dengan membayar kekurangan upah minimum,” terang pria yang juga menjabat koordinator advokasi BPJS Watch tersebut.  Di sisi lain, Timboel juga menyoroti adanya migrasi sejumlah perusahaan ke daerah yang memiliki upah minimum rendah. Dia tak menampik bahwa upah minimum yang kecil bisa menjadi daya tarik bagi investor. Namun, perlu diingat bahwa upah minimum yang kecil akan memengaruhi daya beli masyarakat di wilayah tersebut. Bila daya beli rendah, barang dan jasa yang diproduksi tidak akan dikonsumsi masyarakat sekitar. Pada akhirnya, yang rugi justru pengusaha itu sendiri.

UMK Ring 1 Jatim Naik Rp 150 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/image.jpg" alt="Ilustrasi prostitusi. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi prostitusi. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kenaikan upah minimum kota/kabupaten (UMK) di Jawa Timur dikritisi buruh Jawa Timur. Utamanya mereka yang tergabung dalam Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Jawa Timur.  Mereka kecewa dengan kenaikan nilai UMK yang tak sesuai dengan tuntutan. Anggota KSPI yang datang dari berbagai wilayah di Jawa Timur melihat bahwa nilai UMK tidak bisa mengatasi kesulitan ekonomi buruh.  ”Sejatinya upah buruh tidak mengalami kenaikan, akan tetapi mengalami penurunan daya beli hingga 50 persen. Kebijakan pengupahan ini memperpanjang catatan kelam rezim upah murah,” tutur Sekretaris KSPI Jatim Jazuli, Kamis (8/12).  Atas kekecewaan itu, KSPI berencana untuk melakukan aksi demonstrasi. Rencananya, demonstrasi bakal dilakukan dalam waktu dekat. Jazuli berharap, dengan adanya rencana aksi demonstrasi tersebut, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa melakukan revisi dan menaikkan kembali UMK 2023 yang telah ditetapkan.  ”Kaum Buruh segera rapatkan barisan untuk persiapkan perlawanan dengan mengorganisir seluruh buruh khususnya di ring 1 untuk melakukan aksi demonstrasi besar-besaran hingga mogok kerja masal,” ucap Jazuli.  Berdasar data yang diperoleh Jazuli menyatakan, terdapat 9 kota/kabupaten di Jatim yang mengalami kenaikan UMK 2023 di bawah rekomendasi dari masing-masing kepala daerah.  ”Gubernur hanya berpihak kepada kaum pemodal untuk menggaet investor dengan mengeksploitasi keringat buruh melalui kebijakan upah murah,” ucap Jazuli.  Sembilan daerah dengan kenaikan UMK 2023 di bawah rekomendasi tersebut adalah Kota Surabaya dari rekomendasi wali kota naik 7,23 persen, penetapan gubernur naik 3,43 persen (Rp 150.000). Kemudian Kabupaten Gresik, rekomendasi bupati naik 7,18 persen (Rp 313.868,58), penetapan gubernur naik 3,43 (Rp 150.000) dan Kabupaten Sidoarjo rekomendasi bupati naik 7,22 persen (Rp 315.455,30) penetapan gubernur naik 3,43 persen (Rp 150.000).  Selain itu, Kabupaten Pasuruan rekomendasi bupati naik 7,67 persen (Rp 334.718,41), penetapan gubernur naik 3,44 persen (Rp 150.000) dan Kabupaten Mojokerto rekomendasi bupati naik 7,29 persen (Rp 317.655,60) penetapan Gubernur naik 3,44 persen (Rp 150.000).  Untuk Kabupaten Malang rekomendasi bupati naik 7,33 persen (Rp 224.904,58) penetapan gubernur naik 6,52 persen (Rp 200.000). Sedangkan Kota Malang rekomendasi wali kota naik 7,22 persen (Rp 216.207,14) penetapan gubernur naik 6,68 persen (Rp 200.000) dan Kota Batu rekomendasi wali kota naik 7,24 persen (Rp 205.042,91) penetapan gubernur naik 7,07 persen (Rp 200.000). Kota Pasuruan rekomendasi wali kota naik 7,49 persen (Rp 212.600,66) penetapan gubernur naik 7,05 persen (Rp 200.000)

UMK Se-Jatim Naik, Buruh Bakal Tetap Demonstrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/UPAH-MINIMUM-kab-kota.jpg" alt="Ilustrasi Upah Minimum Kabupaten/Kota." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Upah Minimum Kabupaten/Kota.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2023 di Provinsi Jawa Timur sudah ditetapkan Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Persantase kenaikan upah minimum yang berlaku mulai 1 Januari 2023 itu mulai dari 3,4 persen hingga 7,7 persen.  Persentase kenaikan UMK terendah di kabupaten/kota wilayah Surabaya Raya atau daerah ring 1. Yakni, 3,4 persen atau naik Rp 150.000 dari UMK 2022. Meski persentase rendah, namun nominal UMK untuk wilayah Surabaya Raya itu tetap tertinggi di Jawa Timur.  UMK 2023 di Kota Surabaya, misalnya. Tahun ini sebesar Rp 4.375.479, pada 2023 nanti menjadi Rp 4.525.479. Demikian juga UMK di Gresik. Sebelumnya Rp 4.372.030, naik Rp 150.000 menjadi Rp 4.522.030. Artinya, nominal UMK Surabaya dan Gresik hanya terpaut Rp 3.449. Lalu, UMK Sidoarjo, dari Rp 4.368.581 menjadi Rp 4.518.581.  Menanggapi kenaikan UMK 2023 tersebut, Ketua Bidang Advokasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Gresik Ichwansyah mengatakan, pihaknya masih menunggu instruksi dari Apindo pusat. “Ini kami menunggu dulu sikap atau instruksi dari pusat saja,” ucapnya, Kamis (8/12).  Perwakilan dari serikat pekerja Gresik, Imam Syaifuddin mengaku, pihaknya kecewa atas keputusan kenaikan UMK 2023. Betapa tidak. Ternyata, hanya naik Rp 150 ribu atau 3,4 persen. Dia pun mempertanyakan dasar perhitungan yang dipakai pemprov. “Rekomendasi kabupaten/kota untuk ring 1 yang mengacu Permenaker tidak dipakai,” ungkapnya.  Imam pun menyinggung tentang komitmen dan slogan pemprov. Yakni, pemulihan ekonomi bangkit lebih cepat dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Bagaimana daya beli meningkat, jika kenaikan UMK tidak linier dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. “Nanti 10 Desember kami akan merapatkan dengan serikat pekerja seluruh Jatim guna menentukan sikap,” tutupnya.  Sebelumnya, para pekerja menginginkan UMK Gresik bisa naik 10-13 persen. Keinginan tersebut setelah para perwakilan pekerja melakukan rapat internal sebelum sidang di dewan pengupahan. Informasinya, usulan yang diajukan pemkab sekitar 7 persen. Namun, ternyata ditetapkan 3,4 persen.  ---  Kenaikan UMK Gresik 5 Tahun Terakhir <ul> 	<li>2018: Rp 3.580.370,64</li> 	<li>2019: Rp 3.867.874,40</li> 	<li>2020: Rp 4.197.030,51</li> 	<li>2021: Rp 4.297.030.51</li> 	<li>2022: Rp 4.372.030,51</li> 	<li>2023: Rp 4,522,030.51</li> </ul>

UMK Naik 3,4 Persen, Ini Reaksi Apindo Gresik dan Perwakilan Pekerja

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#UMK 2023

Berita Terkini