<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG20220919180229.jpg" alt="Wagub Jatim Emil Dardak menyampaikan poin-poin kesepakatan kepada para demonstran. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wagub Jatim Emil Dardak menyampaikan poin-poin kesepakatan kepada para demonstran. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Emil Elestianto Dardak memenuhi keinginan massa aksi demonstran pada Senin (19/9).  Emil menemui massa buruh yang melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya. Demonstran sejak siang itu ditemui Emil pukul 18.00 WIB.  Di hadapan massa aksi, Emil meminta maaf atas ketidakhadiran Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dia lalu menyampaikan sejumlah poin yang disepakati saat audiensi dengan perwakilan buruh di ruang kerjanya.  Emil menjelaskan, bersama Gubernur Khofifah merupakan pengemban amanah masyarakat Jatim. Dia berjanji mengirimkan aspirasi massa aksi ke pemerintah pusat.  Salah satu aspirasi itu berupa penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Janji itu disampaikan Emil di hadapan demonstran.  ”Tentunya aspirasi terkait situasi tantangan yang muncul akibat kenaikan harga BBM, kita tuangkan dalam surat rekomendasi,” ucap Emil.  Emil menyatakan akan menyampaikan aspirasi tentang peninjauan kembali Undang-undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law.  ”Undang-Undang Cipta Kerja agar bisa ditinjau ulang terutama terkait dimasukkannya klaster ketenagakerjaan,” tutur Emil.  Ketua DPD Partai Demokrat Jatim itu menambahkan, pihaknya juga menampung revisi upah minimum kota/kabupaten (UMK) 2022.  Menurut dia, besaran UMK kini sedang dibahas ulang oleh sejumlah pihak yang melibatkan dinas tenaga kerja, serikat pekerja atau buruh, dewan pengupahan, dan asosiasi pengusaha.  ”Mengenai UMK, kami bisa memahami situasinya. Kami mulai melakukan pembicaraan. Hasilnya mudah-mudahan temui titik yang baik,” ucap Emil.  Kepada massa aksi, Emil berjanji menginformasikan hasil penyampaian aspirasi ke pemerintah pusat tersebut sesegera mungkin.  ”Ini sedang kami godok dalam forum yang lebih kecil. Akan kami sampaikan dalam tempo sesingkat-singkatnya,” ujar Emil.

Wagub Penuhi Permintaan Demonstran, Kirim Surat Turunkan Harga BBM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/DEMO-BURUH.jpg" alt="Ilustrasi Demo. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Demo. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Hari ini, Senin (19/9), buruh se- Jawa Timur bakal menggeruduk kantor Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Jalan Pahlawan Surabaya. Mereka bakal mendemo gubernur karena harga bahan bakar minyak (BBM) belum juga turun.  Sebelumnya, buruh sudah menggelar demonstrasi supaya harga BBM segera turun sejak awal September. Juru bicara demonstran, Nuruddin Hidayat memastikan, ribuan buruh yang tergabung dalam Gerakan Serikat Pekerja Jatim (Gesper) bakal turun ke jalan.  ”Estimasi 30 ribuan, yang turun tidak hanya buruh FSPMI atau KSPI saja, tapi aliansi Gesper,” tutur Nuruddin, Senin (19/9).  Menurut dia, jumlah massa aksi bakal lebih banyak daripada demo yang digelar pada Selasa (6/9). Saat itu, demonstrasi hanya diikuti sekitar 1.000 buruh Jatim. ”Lebih besar ini, kemarin kan hanya FSPMI dan KSPI yang turun, tapi untuk konfederasinya ada tiga, itu belum federasinya,” papar Nuruddin.  Buruh yang bakal ikut dalam unjuk rasa tersebut, lanjut dia, berasal dari beberapa wilayah. Di antaranya Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Mojokerto, Jombang, Pasuruan, Malang Raya, Tuban, Probolinggo, Jember, Lumajang, hingga Banyuwangi.  ”Penambahan jumlah massa itu karena pemerintah tidak merespons (tuntutan penurunan harga BBM),” ungkap Nuruddin.  Dia menambahkan, tuntutan buruh masih tetap sama. Yakni pemerintah menurunkan harga BBM. Lalu, meminta Pemprov Jatim merevisi UMK 2022.  ”Tetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2022, karena ini sudah ada rekomendasi dari kepala daerah, sudah dibahas DPRD, rekomendasinya juga sudah ada di meja gubernur,” ucap Nuruddin.  Selain itu, lanjut Nuruddin, massa buruh juga meminta agar gubernur menemui saat demo berlangsung. Sebab, mereka merasa percuma apabila hanya ditemui perwakilan Pemprov Jatim.  ”Hasil rapat kita kalau Gubernur nggak mau menemui, kita aksi di jalan. Percuma ketemu perwakilan hanya bisa ditampung, gak bisa ambil keputusan,” tutur Nuruddin.

Buruh Se-Jatim Demo Lagi, Tuntut Harga BBM Turun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/INDUSTRI-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Mulai 2022 ini, perusahaan membayar gaji baru sesuai upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang ditetapkan Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Dibandingkan 2021, UMK di Gresik naik Rp 75 ribu per bulan menjadi Rp 4.372.030,51. Besaran UMK itu tercatat tertinggi kedua setelah Kota Surabaya.  Hingga awal tahun ini, belum ada satu pun perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK. Apalagi, dinas tenaga kerja (disnaker) memastikan tidak ada peluang penangguhan tersebut. ‘’Tidak ada regulasi yang mengatur untuk itu,’’ kata Kepala Disnaker Pemkab Gresik Budi Raharjo.  Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, tidak ada regulasi yang mengatur tata cara penangguhan UMK tersebut. Dengan demikian, pihaknya berharap seluruh perusahaan di Gresik bisa menerima dan menjalankan keputusan kenaikan UMK 2022 agar aktivitas industri di Gresik bisa lebih kondusif.  ’’Sejauh ini, sejak ditetapkan oleh gubernur, belum ada yang mengajukan,’’ imbuh Budi.  Untuk diketahui, UMK Gresik masuk ring satu di wilayah Provinsi Jatim, setiap tahun terus terkerek naik. Dalam 10 tahun terakhir, akumulasi kenaikannya mencapai Rp 3 juta lebih.  Data yang dihimpun Jawa Pos, pada 2011 besaran UMK Gresik adalah Rp 1.133.000. Nah, pada 2021 lalu, menjadi Rp 4.297.030. Atau, ada kenaikan Rp 3.164.030.

Perusahaan Wajib Bayar UMK 2022 seperti Sudah Ditetapkan Gubernur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/pekerja.jpg" alt="Ilustrasi persaingan di dunia kerja. (Forbes)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi persaingan di dunia kerja. (Forbes)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya 2022 sudah ditetapkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Besarnya mencapai Rp 4.375.479 per bulan. Jumlah itu naik Rp 75 ribu dari tahun ini. Tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Jatim.  Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemkot Surabaya pun siap mengawal keputusan tersebut. Sejumlah langkah telah dirancang disnaker untuk mengamankan besaran UMK. Salah satunya menggelar sosialisasi pendapatan bagi pekerja tahun depan itu.  Kepala Disnaker Kota Surabaya Achmad Zaini menyampaikan, sosialisasi akan dilakukan kepada semua pihak. Baik kepada kelompok pekerja maupun pelaku usaha. ”Sasaran kegiatan ini (sosialisasi UMK 2022, Red) ke semua stakeholder,’’ kata Zaini, Senin (6/12).  Rencananya, sosialisasi UMK 2022 itu mulai dilakukan beberapa hari yang lalu. Kegiatan dihelat secara daring. Disnaker menyampaikan informasi tersebut lewat akun Instagram Disnaker Kota Surabaya. Sayangnya, rencana tersebut batal. ”Diundur dan rencananya digelar hari ini (8/12),’’ paparnya.  Menurut Zaini, penyampaian informasi terkait besaran UMK sangat penting. Tujuannya, semua pihak bisa mematuhi ketentuan terkait upah pekerja itu. ”Kita harapkan semua pihak mematuhi sesuai dengan ketentuan. Baik teman-teman pengusaha atau pekerja,’’ imbuhnya.  Kepada kalangan pengusaha, disnaker berharap bisa memenuhi ketentuan UMK 2022. Sebab, jika pelaku usaha tidak mematuhi ketentuan itu, yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi. Itu tertera dalam Surat Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/803/KPTS/013/ 2021tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2022.

Sosialisasi UMK Surabaya, Disnaker Berharap Semua Pihak Patuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/WhatsApp-Image-2021-12-06-at-12.01.26.jpg" alt="Bupati Jember Hendy Siswanto menemui para buruh yang berunjuk rasa di depan Pendapa Wahyawibawagraha Jember, Senin (6/12). Zumrotun Solichah/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Jember Hendy Siswanto menemui para buruh yang berunjuk rasa di depan Pendapa Wahyawibawagraha Jember, Senin (6/12). Zumrotun Solichah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ratusan buruh yang tergabung dalam Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) dan Serikat Pekerja Indonesia (SPSI) melakukan aksi unjuk rasa menolak penetapan upah minimum kabupaten (UMK) Jember tahun 2022. Mereka melakukan aksi demo di depan Pendapa Wahyawibawagraha Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (6/12).  Beberapa poster bertulis Buruh Menggugat, Tolak Upah Murah, Cabut SK Gubernur Jatim tentang UMK tahun 2022, dan Stop Perbudakan Modern, terpasang di beberapa truk yang dibawa pengunjuk rasa di depan Pendapa Jember.  ”Kami menolak upah murah dan nilai nominal UMK Jember tahun 2022 sebesar Rp 2.355.662 per bulan. Padahal usul Dewan Pengupahan Kabupaten Jember telah memutuskan UMK Rp 2.400.000 per bulan,” kata Ketua Sarbumusi Jember Umar Faruk seperti dilansir dari Antara di Pendapa Wahyawibawagraha Jember.  Menurut dia, usul dalam Dewan Pengupahan Kabupaten Jember atas kesepakatan bersama perwakilan buruh dan pengusaha. Usul diajukan dengan tetap mempertimbangkan kesejahteraan buruh dan kelangsungan perusahaan dalam menjalankan usaha.  ”Kami minta Bupati Jember untuk mengirim surat rekomendasi baru kepada Gubernur Jatim atas putusan Dewan Pengupahan Kabupaten Jember tentang UMK 2022 sebesar Rp 2.400.000 per bulan,” tutur Umar Faruk.  Sarbumusi Jember, juga minta Gubernur Jawa Timur mencabut SK No.188/803/KPTS/013/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2022 dan menetapkan UMK berdasar usul Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.  ”Kalau tuntutan tidak dipenuhi, kami mengancam mogok kerja masal,” ucap Umar Faruk.  Beberapa aktivis buruh juga menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan nasib kaum buruh yang makin terpuruk akibat pandemi Covid-19. Para pengunjuk rasa akhirnya ditemui Bupati Jember Hendy Siswanto.  Bupati berjanji merevisi usul UMK di Kabupaten Jember tahun 2022 sesuai dengan usul Dewan Pengupahan Kabupaten Jember. ”Saya Bupati Jember akan berkirim surat ke Gubernur Jatim yang intinya agar UMK di Kabupaten Jember naik sesuai usul Dewan Pengupahan Kabupaten Rp 2.400.000,” kata Hendy di hadapan ratusan buruh.  Dalam surat Bupati Jember yang ditujukan kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa perihal pelaksanaan UMK Jember tahun 2022 tertulis bahwa meminta revisi UMK Jember Rp 2.400.000.  Hendy mengimbau para pengunjuk rasa tetap melaksanakan protokol kesehatan karena masih dalam situasi pandemi Covid-19, sehingga unjuk rasa tersebut berjalan tertib. Pernyataan Bupati Jember tersebut disambut suka cita ratusan buruh dengan meneriakkan yel-yel perjuangan kaum buruh, sehingga diharapkan UMK Jember segera direvisi.

Buruh Jember Unjuk Rasa Tolak Penetapan UMK 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/3011-buruh.jpg" alt="Massa aksi saat meninggalkan Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Selasa (30/11) malam, usai menyepakati keputusan sementara terkait UMK 2022. Didik Suhartono/Antara" width="100%">
<figcaption>Massa aksi saat meninggalkan Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Selasa (30/11) malam, usai menyepakati keputusan sementara terkait UMK 2022. Didik Suhartono/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Upah minimum kabupaten (UMK) Gresik pada 2022 naik menjadi Rp 4.372.030,51 per orang setiap bulan. Atau, ada kenaikan sebeaar Rp 75.000 dibandingkan 2021. Angka tersebut juga mencatatkan UMK Gresik tertinggi kedua di bawah Kota Surabaya.  Apakah perusahaan-perusahaan bakal menerima besar UMK yang telah ditetapkan Gubernur Khofifah Indar Parawansa itu? Sejauh ini, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemkab Gresik mengaku belum menerima surat pengajuan penangguhan UMK 2022 itu.  Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, tidak semua perusahaan di Gresik mampu membayar para pekerja sesuai dengan kenaikan UMK. Pada 2020 misalnya, disnaker mencatat ada sembilan perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK. Saat itu, sembilan perusahaan hanya mampu membayar upah sebesar Rp 3,8 juta atau sesuai UMK 2019.  Memang, di Kabupaten Gresik setidaknya ada sekitar 1.800 perusahaan yang beroperasi. Baik berskala sedang atau menengah. Tentu, tidak semua perusahaan memiliki kemampuan finansial yang sama.  Kepala Disnaker Pemkab Gresik Budi Raharjo menyampaikan, sejauh ini pihaknya belum menerima surat pengajuan dari perusahaan terkait dengan penangguhan UMK 2022 tersebut. Meski demikian, pihaknya berharap ke depan juga tidak ada perusahaan yang mengajukan penangguhan.  Dengan begitu, aktivitas industri di Gresik bisa lebih kondusif. ’’Sejauh ini, sejak ditetapkan oleh gubernur, belum ada yang mengajukan (penangguhan, Red),” ucapnya.  Menurut Budi, kenaikan UMK itu memang berdampak pada kelangsungan perusahaan kecil. Bisa saja mereka hengkang dengan memilih daerah dengan UMK yang masih rendah. Namun, pihaknya memastikan, sejauh ini tidak ada perusahaan yang hengkang. ’’Kalau secara resmi, belum ada ya yang mengajukan penangguhan itu,’’ imbuhnya.  Pihaknya menjelaskan, kenaikan UMK Gresik 2022 sebesar Rp 75 ribu dari tahun sebelumnya. Jumlah kenaikan itu lebih kecil daripada kenaikan UMK 2020 ke 2021. Apalagi, dalam pembahasan dewan pengupahan, terdapat sejumlah unsur, termasuk pengusaha. ’’Kami harap kenaikan ini diterima semua elemen,’’ tutupnya.

UMK Gresik Rp 4,37 Juta, Disnaker: Kami Harap Diterima Semua Elemen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/1618477902507.jpg" alt="Ilustrasi pekerja pabrik. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja pabrik. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pengamat Tata Kota dan Transportasi menyatakan, kemungkinan pengusaha angkat kaki dari Jatim bisa saja terjadi. Pengusaha yang terdampak memiliki hak dan pilihan untuk relokasi ke luar kota atau luar provinsi.  ”Hukum pasar berlaku. Ada yang pergi dan datang,” tutur Pengamat Tata Kota dan Transportasi dari ITS Surabaya Putu Rudy Setiawan.  Menurut dia, hal itu sangat mungkin berlaku dalam hukum tata kota. Sedangkan dalam domain tata ruang, yang terjadi bukan kehilangan tempat usaha.  ”Namun pergantian usaha di tempat yang sudah ada. Jadi kecil kemungkinan menjadi ruang kosong,” terang Rudy.  Potensi atau kemungkinan yang bisa terjadi, disebut Rudy dengan perpindahan kawasan atau zona industri. ”Bisa saja ada perpindahan, tapi tempat yang ditinggalkan tidak akan kosong,” jelas dia.  Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur mengancam akan memindahkan bisnis ke Jawa Tengah bila ketetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2022 tidak diubah sesuai dengan aturan. Apindo Jatim minta Gubernur Jawa Timur menyesuaikan UMK berdasar PP Nomor 36, tidak ada kenaikan atau perubahan.  Johnson Simanjuntak, koordinator bidang pengupahan Apindo Jatim mengatakan, ada kemungkinan pengusaha akan angkat kaki dari Jawa Timur dan pindah ke Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, infrastuktur terus diperbaiki, upah pekerja lebih kecil, dan produktivitas tak kalah.  ”Dari informasi beberapa rekan saya, banyak yang membuka perusahaan baru di Jawa Tengah. Di Jawa Timur, infrastuktur seperti jalan tol dan pelabuhan masih sulit dijangkau,” tutur Johnson Simanjuntak ketika dihubungi pada Jumat (3/12).  Berikut perbedaan besaran UMK di 5 daerah ring 1:  - Kota Surabaya Rp 4.375.479,19 naik Rp 75.000 atau 1,74 persen dari UMK 2021.  - Kabupaten Gresik Rp 4.372.030,51 naik Rp 75.000 atau 1,75 persen dari UMK 2021.  - Kabupaten Sidoarjo Rp 4.368.581,85 naik Rp 75.000 atau 1,75 persen dari UMK 2021.  - Kabupaten Pasuruan Rp 4.365.133,19 naik Rp 75.000 atau 1,75 persen dari UMK 2021.  Kabupaten Mojokerto Rp 4.354.787,17 naik Rp 75.000 atau 1,75 dari UMK 2021.

Pengusaha Jatim Ancam Pindahkan Usaha dari Jatim ke Jateng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Selatan-Demo-Buruh-diptawahyu6-1.jpg" alt="Demonstran dari berbagai daerah membawa tuntutan ke Gedung Negara Grahadi Surabaya. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Demonstran dari berbagai daerah membawa tuntutan ke Gedung Negara Grahadi Surabaya. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur akan menggugat Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara). Gugatan itu dilakukan atas keputusan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang ditetapkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Selasa (30/11) malam.  Khofifah memutuskan untuk menaikkan upah 5 daerah di Jawa Timur. Keputusan itu tidak sesuai dengan PP Nomor 36 yang membahas soal formulasi besaran UMK 2022. Sementara untuk 33 kabupaten/kota lain, besaran upahnya selaras dengan PP Nomor 36. Apindo menuntut Khofifah untuk menyamaratakan besaran UMK seluruh daerah di Jatim.  Johnson Simanjuntak, koordinator bidang pengupahan Apindo Jatim mengungkap, pengusaha di Jatim mengaku kecewa dengan keputusan tersebut. Sebab, sistem pengupahan itu dinilai memiliki disparitas yang sangat tinggi.  Atas disparitas itu, dia menyebut, banyak perusahaan yang bingung dengan batas bawah pembayaran pekerja. Dia mencontohkan dengan perbedaan UMK di area ring 1 dengan daerah non ring 1.  ”Dampak buruk dari kenaikan UMK ini tak ada kepastian hukum karena ada 5 daerah yang keluar dari PP 36, ada 33 kabupaten/kota lain yang sesuai PP 36. Ini standar ganda. Upah minimumnya dari mana batas bawahnya?” ujar Johnson Simanjuntak.  Johnson menyebut, perusaahan yang mampu bayar UMK dengan ketetapan baru itu hanya sekitar 15-20 persen dari total seluruh perusahaan di Jawa Timur.  ”Maksimal ada 30 persen perusahaan yang mampu membayar pekerja dengan ketetapan UMK baru ini,” terang Johnson Simanjuntak.  Ditanya apakah ada kemungkinan pemutusan hubungan kerja (PHK) masal, Johnson mengaku belum tahu. Hanya saja, dia menyebut, pihaknya sudah mengingatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.  Saat ini, pihaknya sedang mengumpulkan berkas untuk menggugat Pemerintah Provinsi Jawa Timur, utamanya Gubernur Khofifah.

Asosiasi Pengusaha se-Jatim Akan Tuntut Khofifah Soal Kenaikan UMK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Selatan-Demo-Buruh-diptawahyu1-1.jpg" alt="Demonstran menggeruduk Gedung Negara Grahadi Surabaya menuntut kenaikan UMK. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Demonstran menggeruduk Gedung Negara Grahadi Surabaya menuntut kenaikan UMK. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Upah minimum kabupaten kota (UMK) se-Jatim pada 2022 telah ditetapkan. Namun, diperkirakan hanya 15-20 persen perusahaan di Jawa Timur yang mampu membayar karyawan dengan besaran UMK tersebut.  Hal itu diakui Johnson Simanjuntak, koordinator bidang Pengupahan Apindo Jatim. Dia mengungkapkan, pengusaha di Jatim mengaku kecewa dengan keputusan tersebut.  Johnson menyebut, perusaahan yang mampu bayar UMK dengan ketetapan baru itu hanya 15–20 persen dari total seluruh perusahaan di Jawa Timur. ”Maksimal ada 30 persen perusahaan yang mampu membayar pekerja dengan ketetapan UMK baru ini,” terang Johnson Simanjuntak ketika dikonfirmasi pada Rabu (1/12).  Ditanya apakah ada kemungkinan pemutusan hubungan kerja (PHK) masal, Johnson mengaku belum tahu. Hanya saja, dia menyebut, pihaknya sudah mengingatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.  ”PHK masal belum bisa kami jawab. Dulu sudah pernah mengingatkan Gubernur Pakde Karwo soal tinggi-rendahnya disparitas UMK,” jelas Johnson Simanjuntak.  Saat ini, pihaknya sedang mengumpulkan berkas untuk menggugat Pemerintah Provinsi Jawa Timur, utamanya Gubernur Khofifah. ”Kami tetap berharap bahwa usul dari Apindo ini tetap pakai PP 36. Dewan pengupahan Surabaya dari Apindo sudah mengusulkan formulasi pengupahan berdasar PP No 36,” ujar Johnson Simanjuntak.  Johnson Simanjuntak menyatakan, Apindo meminta Khofifah menyamaratakan besaran UMK seluruh daerah di Jatim. Sebab, sistem pengupahan itu dinilai memiliki disparitas yang sangat tinggi.  ”Di 33 kabupaten/kota, UMK meningkat. Tapi tidak halnya dengan UMK di 5 kabupaten/kota lain. Ini kan ada perbedaan atau disparitas yang sangat tinggi,” tegas Johnson ketika dikonfirmasi pada Rabu (1/12).  Atas disparitas itu, dia menyebut, banyak perusahaan yang bingung dengan batas bawah pembayaran pekerja. Dia mencontohkan dengan perbedaan UMK di area ring 1 dengan daerah non ring 1.  Daerah ring 1 meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Mojokerto.  ”Dampak buruk dari kenaikan UMK ini nggak ada kepastian hukum karena ada 5 daerah yang keluar dari PP 36, ada 33 kabupaten kota lain yang sesuai PP 36. Ini standar ganda,” ujar Johnson Simanjuntak.  Sebelumnya, Khofifah memutuskan menaikkan upah 5 daerah di Jawa Timur. Keputusan itu tidak sesuai dengan PP Nomor 36 yang membahas soal formulasi besaran UMK 2022. Untuk 33 kabupaten/kota lain, besaran upahnya selaras dengan PP Nomor 36.  ”Penetapan UMK di 38 kabupaten/kota sudah sesuai dengan PP Nomor 36. Hanya saja, terdapat perbedaan pada 5 daerah yang masuk ring 1. Perhitungannya, menggunakan data-data statistik yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar,” jelas Khofifah.  Lima kabupaten/kota yang masuk ring satu yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Mojokerto, Sidoarjo, dan Pasuruan, upah minimumnya diusulkan bupati/wali kota dengan pertimbangan merupakan daerah padat industri.

Hanya 15-20 Persen Perusahaan di Jatim yang Mampu Bayar UMK 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/IMG_20211201_103624-1.jpg" alt="Bupati Bogor Ade Yasin. M. Fikri Setiawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Bogor Ade Yasin. M. Fikri Setiawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bupati Bogor Ade Yasin menyebutkan, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bogor 2022 tetap Rp 4,2 juta. Hal itu sesuai keputusan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.  ”UMK sudah (dipastikan), kita tetap memakai yang 2021, tidak ada penurunan dan kenaikan,” ungkap Ade Yasin seperti dilansir dari Antara di Cibinong, Bogor.  Menurut dia, angka UMK Bogor tahun ini sudah di atas batas atas upah minimum yang jika dihitung nilainya Rp 3,7 juta berdasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021. ”Karena (angkanya) sudah melebihi dari peraturan pemerintah. Batas atasnya Rp 3,7 juta, kita Rp 4,2 juta, kan tidak mungkin diturunkan,” tutur Ade Yasin.  Meski begitu, dia mengaku sudah menampung aspirasi dari para buruh yang meminta agar UMK tahun depan dinaikkan 7,2 persen menjadi Rp 4,5 juta melalui surat rekomendasi yang dikirim ke Gubernur Jawa Barat. ”Kita rekomendasikan keinginan buruh, tapi kan gubernur melihat aturan yang ada sekarang, ternyata UMK kita sudah melebihi UMK batas atas sesuai PP 36,” papar Ade Yasin.  Sementara itu, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bogor Nanda Iskandar menyebutkan, mayoritas pengusaha berat menaikkan upah. Lantaran kondisi perekonomian saat ini belum seutuhnya pulih imbas pandemi.  ”Selanjutnya juga harus melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 secara konsisten dan tidak berpihak. Karena menyelamatkan industri juga menyelamatkan pekerja dan keluarganya,” terang Iskandar.  Dia menyebutkan, sektor industri di Kabupaten Bogor sangat terganggu dengan pembatasan aktivitas masyarakat selama pandemi Covid-19. Pasalnya, selama 2020, pemasaran hasil produksi dalam negeri dan ekspor mengalami penurunan sekitar 50–70 persen.  Kemudian, 80 persen perusahaan tercatat mengalami penurunan pendapatan. Sehingga, berpengaruh pada operasional perusahaan. Akibatnya, sebanyak 10.271 pekerja terpaksa dirumahkan dan 1.966 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).  Iskandar menerangkan, Apindo berharap langkah penyelamatan lain dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, seperti memangkas banyak alur birokrasi untuk kemudahan berinvestasi, penundaan pajak atau retribusi daerah.

UMK Kabupaten Bogor Tahun 2022 Tetap Rp 4,2 Juta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#UMK 2022

Berita Terkini