<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/17/ukYDxyny0xxGu3yGBRKSgCUilzG0VdeJnBb93TAU-226693866.jpg" alt="Ilustrasi utang luar negeri Indonesia. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi utang luar negeri Indonesia. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pertumbuhan utang luar negeri (ULN) Indonesia melambat. Per Oktober 2025, utang luar negeri Indonesia tercatat USD 424,4 miliar, atau menurun dibandingkan dengan posisi ULN pada Juli 2025 sebesar USD 432,3 miliar. Bank Indonesia mencatat, secara tahunan, ULN Indonesia terkontraksi 0,6 persen (yoy) pada Kuartal III-2025, menurun dibandingkan triwulan II 2025 yang tumbuh sebesar 6,4 persen (yoy).&nbsp; "Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ULN sektor publik dan kontraksi pada ULN sektor swasta," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso, Senin (17/11).&nbsp; Sementara itu, BI juga mencatat bahwa ULN pemerintah tumbuh melambat. Posisi ULN pemerintah pada Kuartal III-2025 tercatat sebesar USD 210,1 miliar atau secara tahunan tumbuh 2,9 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan 10,0 persen (yoy) pada Kuartal II-2025.&nbsp; Menurutnya, perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh kontraksi pertumbuhan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi.&nbsp; "Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel, serta pemanfaatannya terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas yang mendorong keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional," jelasnya.&nbsp; Selanjutnya, berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 23,1 persen dari total ULN Pemerintah.&nbsp; Lalu, Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 20,7 persen, Jasa Pendidikan 17,0 persen, Konstruksi 10,7 persen, Transportasi dan Pergudangan 8,2 persen, serta Jasa Keuangan dan Asuransi 7,5 persen.&nbsp; Di sisi lain, posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah. Meski begitu, ULN swasta menurun menjadi sebesar USD 191,3 miliar pada Kuartal III-2025, lebih rendah dibandingkan dengan posisi pada Kuartal II-2025 sebesar USD 193,9 miliar.&nbsp; Secara tahunan, ULN swasta melanjutkan kontraksi pertumbuhan dari kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 0,2 persen (yoy) menjadi sebesar 1,9 persen (yoy). Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang terkontraksi sebesar 3,0 persen (yoy) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang terkontraksi sebesar 1,7 persen (yoy).&nbsp; "Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan &amp; Penggalian, dengan pangsa mencapai sekitar 81 persen terhadap total ULN swasta," jelasnya.&nbsp; <h2>Rasio ULN Terhadap PDB Ikut Turun</h2> Meski begitu, struktur ULN Indonesia dinyatakan tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,5 persen pada Kuartal III-2025, dari 30,4 persen pada Kuartal II-2025. Serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 86,1 persen dari total ULN.&nbsp; Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. "Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," imbuh Ramdan.

Pertumbuhan utang luar negeri Indonesia melambat per Oktober 2025, mencatatkan USD 424,4 miliar, penurunan dari bulan sebelumnya.

Utang Luar Negeri RI Turun Jadi USD 424,4 Miliar Per Kuartal III-2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/22/JKT_Nilai-Tukar-Rupiah-Menguat-Tipis-Terhadap-Dolar-AS_SALMAN-TOYIBI-4-1148281248.jpg" alt="Pegawai menunjukkan mata uang Dolar Amerika dan Rupiah di salah satu kantor cabang Bank Mandiri di Jakarta, Selasa (22/7/2025). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Pegawai menunjukkan mata uang Dolar Amerika dan Rupiah di salah satu kantor cabang Bank Mandiri di Jakarta, Selasa (22/7/2025). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pertumbuhan utang luar negeri (ULN) Indonesia melambat. Per Agustus 2025, tercatat USD 431,9 miliar tumbuh 3 persen Year-on-Year (YoY). Lebih rendah dibanding pertumbuhan pada Juli 2025 sebanyak 4,2 persen YoY. Bank Indonesia (BI) mencatat posisi ULN pemerintah per Agustus 2025 mencapai USD 213,9 miliar. Atau tumbuh 6,7 persen secara tahunan. Angka ini juga menunjukkan perlambatan dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 9 persen YoY. "Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan aliran masuk modal asing pada surat berharga negara (SBN) seiring dengan meningkatnya pasar keuangan global yang tetap tinggi," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, Kamis (16/10). Sebagai salah satu instrumen pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), lanjut dia, ULN dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel. Serta pemanfaatannya terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas yang mendorong pemberdayaan perekonomian nasional. Berdasarkan sektor ekonomi, sebagian besar ULN pemerintah dialokasikan untuk sektor-sektor strategis. Porsi terbesar untuk jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebanyak 23,4 persen. Kemudian, jasa pendidikan sebesar 17,2 persen. Lalu, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 15,7 persen. Ada pula penggunaannya untuk sektor konstruksi (12,3 persen), transportasi dan pergudangan (9 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (8 persen). "Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah," terang Denny. Terpisah, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang pemerintah pusat sampai dengan kuartal II 2025 sebesar Rp 9.138,05 triliun. Menurun dari Rp 9.177,48 triliun per Mei 2025. Jumlah tersebut setara dengan 39,86 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). "Satu level yang cukup rendah, cukup moderate dibanding banyak negara," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto. Dia membandingkan, seperti Malaysia yang sudah mencapai 61,9 persen terhadap PDB. Kemudian Filipina sebesar 62 persen terhadap PDB. Lalu, Thailand dengan 62,8 persen dan India yang menyentuh 84,3 persen dari PDB. "Jadi, utang kita pada posisi Juni (2025) total outstanding-nya Rp 9.138 triliun. Pinjamannya Rp 1.157 triliun dan SBN (surat berharga negara) Rp 7.980 triliun," bebernya. Jika dibedah, pinjaman mengalami sedikit kenaikan dari Rp 1.147 triliun ke Rp 1.157 triliun. Pinjaman yang diperoleh dari luar negeri senilai Rp 1.108,17 triliun, lebih tinggi dari Mei 2025 Rp 1.099,25 triliun. Untuk pinjaman dalam negeri sebesar Rp 49 triliun, yang juga lebih tinggi Rp 48,7 triliun. Sedangkan utang dalam bentuk SBN justru lebih rendah. Turun dari Rp 8.029 triliun ke Rp 7.980 triliun dibandingkan bulan sebelumnya. Nominal penerbitan SBN yang berdenominasi rupiah masih mendominasi dengan nilai Rp 6.484,12 triliun, turun dari sebelumnya Rp 6.524,44 triliun. Sementara untuk berdenominasi valas Rp 1.496,75 triliun, lebih rendah dari posisi Mei 2025 Rp 1.505,09 triliun. Suminto mengingatkan utang tersebut akan dibayar dari pajak. Oleh karena itu, Indonesia dalam berhutang mesti sesuai kemampuan. Baik dalam membayar pokok maupun bunganya. "Saya bisa menerbitkan SUN (surat utang negara) tenor 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bahkan 40 tahun, ini yang akan bayar anak cucu kita. Melalui apa? Membayar pajak, makanya utang ini sebenarnya future tax. Artinya, kewajiban yang akan dipenuhi di masa depan oleh generasi yang akan datang. Sehingga kita betul-betul melakukan utang secara hati-hati, terukur, dan dalam batas kemampuan membayar kembali di masa depan," bebernya. Menurut dia, tambahan nominal utang sejalan dengan kenaikan PDB Indonesia. Artinya, utang masih bisa diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi. Penarikan utang dilakukan berdasarkan asesmen terhadap proyeksi penerimaan negara di tahun-tahun mendatang. "Utang akan dibiayai oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi akan menyebabkan kita mendapatkan penerimaan negara yang lebih tinggi juga, kemampuan membayar kita juga akan lebih tinggi," teran Suminto.&nbsp;

Utang luar negeri Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan pada Agustus 2025, dengan dominasi utang jangka panjang.

Pertumbuhan Utang Luar Negeri Melambat, per Agustus USD 431,9 Miliar dan Didominasi Tenor Jangka Panjang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/15/josua-2719566954.jpg" alt="Chief Economist Permata Bank Josua Pardede. (Agas Putra Hartanto/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Chief Economist Permata Bank Josua Pardede. (Agas Putra Hartanto/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jatuh tempo surat berharga negara (SBN) yang diterbitkan pada 2020 menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perlambatan pertumbuhan utang luar negeri (ULN) pemerintah. Posisi ULN pemerintah pada Mei 2025 senilai USD 289,9 miliar. Menurun dibandingkan April 2025 sebesar USD 291,8 miliar. Chief Economist Bank Permata Josua Pardede mengatakan, penurunan ini mencerminkan pembayaran pinjaman dan SBN yang jatuh tempo. Pelunasan SBN jatuh tempo secara langsung mengurangi stok ULN pemerintah. Sehingga berdampak pada perlambatan pertumbuhan ULN secara keseluruhan. Dia melihat, pengelolaan utang pemerintah Indonesia saat ini relatif baik dan prudent. Hingga semester I 2025, realisasi pembiayaan utang neto pemerintah mencapai 40,7 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dengan defisit sebesar 0,84 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pembiayaan utang pemerintah juga dilaksanakan secara fleksibel, oportunistik, dan terukur. Termasuk dari sisi timing, ukuran, instrumen, serta mata uang yang dipilih. "Yield (imbal hasil) SBN menurun, dengan spread terhadap US Treasury relatif rendah dibanding negara peers, menunjukkan sentimen investor yang baik terhadap pengelolaan utang pemerintah Indonesia saat ini," kata Josua kepada Jawa Pos, Senin (14/7). Cadangan devisa (cadev) juga tercatat tinggi. Yakni, mencapai USD 152,6 miliar per Juni 2025. Sehingga memberikan tambahan kapasitas bagi pemerintah untuk mengelola pembayaran utang luar negeri dengan stabil. Terkait ketahanan APBN, Josua memandang pemerintah masih cukup baik dalam menjaga ketahanan fiskal. Meskipun realisasi pendapatan negara hingga semester I 2025 masih mengalami tekanan akibat perlambatan global. Yakni turun sekitar 9 persen Year-on-Year (YoY). Meski, APBN masih mampu menjaga surplus keseimbangan primer sebesar Rp 52,8 triliun pada semester I 2025. Outlook defisit anggaran untuk tahun penuh 2025 juga diperkirakan masih terjaga di level 2,78 persen terhadap PDB. Masih di bawah ambang batas maksimal yang diatur undang-undang. Sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah mampu mempertahankan disiplin fiskal secara baik. Namun, Josua memberikan beberapa catatan kritis terkait penggunaan APBN. Dia melihat adanya risiko underspending, terutama pada program prioritas seperti makan bergizi gratis (MBG). Realisasi MBG pada semester I hanya mencapai Rp 5 triliun atau sekitar 7,1 persen dari target APBN sebesar Rp 71 triliun. Situasi ini menunjukkan adanya kendala implementasi yang signifikan di lapangan. Terutama terkait pencairan anggaran yang lambat dan proses birokrasi yang kompleks. "Di sisi lain, terlihat bahwa pemerintah juga telah menurunkan alokasi maksimum anggaran MBG dari Rp 171 triliun menjadi Rp 116 triliun, menunjukkan adanya ketidaksiapan eksekusi anggaran secara optimal," ujar alumnus University of Amsterdam itu. Selain itu, terdapat kecenderungan yang menunjukkan adanya permasalahan dalam ketepatan sasaran dan eksekusi program daripada pemborosan anggaran. Sebagai contoh, proses budget unlocking sebesar Rp 135 triliun untuk kementerian dan lembaga telah dilakukan. Namun realisasi belanja hingga Juni 2025 baru sekitar 40 persen dari target. "Ini memperlihatkan tantangan besar dalam implementasi," imbuhnya. Menurut Josua, efisiensi belanja dan pengalihan anggaran ke program-program prioritas masih memerlukan peningkatan pengawasan dan evaluasi. Seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan subsidi lainnya. Agar anggaran yang sudah dialokasikan dapat terserap secara optimal. Secara keseluruhan, kondisi pengelolaan utang pemerintah relatif baik dengan rasio utang yang rendah terhadap PDB serta pendekatan yang berhati-hati dalam pengelolaannya. Namun, masih diperlukan perbaikan signifikan pada mekanisme implementasi anggaran di lapangan, koordinasi antar-kementerian, dan transparansi alokasi anggaran. "Agar APBN dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional yang ditetapkan pemerintah," tandasnya.

Jatuh tempo SBN berkontribusi pada penurunan ULN pemerintah, namun penggunaan APBN perlu evaluasi untuk mencapai sasaran yang tepat.

Ekonom Nilai Bagus ULN Turun, tapi Soroti APBN Tak Tepat Sasaran, Sejumlah Program Underspending

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/13/JKT_-Dolar-AS-Menyentuh-Level-Terendah-Dalam-39-Bulan_SALMAN-TOYIBI-4-3082638013.jpg" alt="Pegawai menunjukkan mata uang dolar AS di salah satu kantor cabang BNI di Jakarta, Kamis (12/6/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pegawai menunjukkan mata uang dolar AS di salah satu kantor cabang BNI di Jakarta, Kamis (12/6/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Utang luar negeri (ULN) Indonesia per April 2025 tumbuh 8,2 persen secara tahunan menjadi USD 431,5 miliar. Bank Indonesia (BI) memastikan masih terkendali didukung oleh prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Meski demikian, ekonom menilai, pengambilan ULN akan lebih selektif ke depan.&nbsp; "Kenaikan ini terutama berasal dari sektor publik. Juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar Amerika Serikat (USD) terhadap mayoritas mata uang global," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, Senin (16/6). Utang luar negeri pemerintah naik menjadi USD 208,8 miliar, tumbuh 10,4 persen year-on-year (YoY). Didorong oleh penarikan pinjaman dan meningkatnya arus masuk modal asing ke surat berharga negara (SBN). Seiring dengan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi. Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,3 persen dari total ULN pemerintah. "Lalu administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, konstruksi, serta transportasi dan pergudangan," beber Denny.&nbsp; Di sisi swasta, ULN tercatat USD 194,8 miliar. Menyusut 0,6 persen YoY. Moderasi ini sebagian besar disebabkan oleh pemulihan utang yang dimiliki oleh lembaga keuangan yang tumbuh 2,9 persen YoY setelah mengalami penurunan di bulan sebelumnya. Utang sektor swasta masih terkonsentrasi pada sektor-sektor utama. Seperti manufaktur, jasa keuangan, listrik dan gas, serta pertambangan. Dengan pinjaman jangka panjang mencakup 76,9 persen dari total. Secara keseluruhan, Denny menyatakan, struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat. Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) turun menjadi 30,3 persen pada April 2025 dari 30,6 persen per Maret 2025. Didominasi utang jangka panjang dengan porsi 85,1 persen dari total.&nbsp; Sementara itu, Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan, dominasi utang jangka panjang dan rasio utang terhadap PDB yang terkendali mencerminkan profil risiko eksternal yang rendah. Membantu menstabilkan nilai tukar rupiah dan menjaga kepercayaan investor di tengah ketidakpastian global. Meski, ke depan, pengambilan utang luar negeri akan menjadi lebih selektif seiring meningkatnya risiko fiskal dan biaya pendanaan global.&nbsp; Menurut dia, tekanan fiskal domestik seperti peningkatan belanja untuk mendukung program prioritas pemerintah, ditambah dengan ketegangan geopolitik yang meningkat di Timur Tengah, kemungkinan akan mendorong baik pemerintah maupun sektor swasta untuk lebih berhati-hati dalam mengambil utang luar negeri baru. "Premi risiko dapat meningkat apabila persepsi pasar terhadap keberlanjutan fiskal memburuk dan sentimen risiko (risk-off) terus berlanjut," terang Asmo kepada Jawa Pos.&nbsp; Secara keseluruhan, dia memperkirakan rasio utang luar negeri terhadap PDB Indonesia akan tetap di bawah 40 persen pada 2025. Risiko utama yang perlu dipantau mencakup tekanan fiskal yang mungkin mendorong pemerintah untuk menerbitkan lebih banyak utang luar negeri. Serta volatilitas makroekonomi yang dapat meningkatkan premi risiko negara.&nbsp; "Sehingga menambah biaya pinjaman luar negeri," tandasnya.

Utang luar negeri (ULN) Indonesia tumbuh 8,2 persen, dengan pengambilan yang lebih selektif di masa depan.

Tumbuh 8,2 Persen Tembus USD 431,5 Miliar, Pengambilan Utang Luar Negeri Bakal Lebih Selektif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/16/images-1-4-1002184786.jpg" alt="Ilustrasi utang luar negeri (ULN) pemerintah Indonesia turun pada Februari 2025. (dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi utang luar negeri (ULN) pemerintah Indonesia turun pada Februari 2025. (dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2025 menurun. Dari posisi Januari 2025 senilai USD 427,9 miliar menjadi USD 427,2 miliar. Tumbuh 4,7 persen secara tahunan, melambat dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 5,3 persen. "Perkembangan tersebut berasal dari perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik dan kontraksi pertumbuhan ULN sektor swasta. Posisi ULN Februari 2025 juga dipengaruhi oleh faktor penguatan mata uang dolar Amerika Serikat (AS) terhadap mayoritas mata uang global. Termasuk rupiah," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, Kamis (17/4). Posisi ULN pemerintah tercatat USD 204,7 miliar. Turun dari Januari 2025 sebanyak USD 204,8 miliar. Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden dari surat berharga negara (SBN) domestik ke instrumen investasi lain. Seiring dengan tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. "Pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu. Serta mengelola ULN secara pruden dan terukur untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal," ucapnya. Sebagai salah satu instrumen pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung belanja pemerintah dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan porsi 22,6 persen dari total ULN pemerintah. Kemudian, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebanyak 17,8 persen. Ada pula, ULN digunakan untuk jasa pendidikan sebesar 16,6 persen, lalu sektor konstruksi sebanyak 12,1 persen, transportasi dan pergudangan 8,7 persen, serta kasa keuangan dan asuransi 8,2 persen. "Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah," jelas Denny.

Posisi utang luar negeri Indonesia mengalami penurunan pada Februari 2025, dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

Utang Luar Negeri Pemerintah Menurun pada Februari 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/12/ADB-1931026462.jpg" alt="Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga, Kamis (12/12). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga, Kamis (12/12). (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Asian Development Bank (ADB) memandang rasio utang Republik Indonesia (RI) terhadap produk domestik bruto (PDB) relatif rendah. Sehingga yakin bahwa Indonesia mampu membayar pinjaman yang diberikan ADB ke Indonesia. "Rasio utang terhadap produk domestik brutonya relatif rendah, dan saya tidak punya kekhawatiran khusus dalam hal itu," kata Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga dalam konferensi pers di Kantor ADB, Jakarta, Kamis (12/12). Ia menuturkan tidak ada kekhawatiran terhadap kemampuan Indonesia dalam membayar pinjaman yang diberikan ADB ke Indonesia.&nbsp;"Saya kira kami sangat yakin. Saya tidak melihat adanya kekhawatiran saat ini tentang kemampuan Indonesia untuk membayar utangnya, tidak hanya bagi kami, tetapi juga bagi yang lain," ujarnya. Belum lama ini, ADB telah menyetujui untuk memberikan pinjaman senilai 500 juta dolar AS atau sekitar Rp 7,93 triliun (kurs Rp15.864) untuk Indonesia guna promosi inklusi keuangan. Promosi inklusi keuangan di Indonesia nantinya akan berfokus pada meningkatkan akses layanan keuangan bagi kelompok rentan, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perempuan, kaum muda, dan penduduk di daerah perdesaan. Adapun ADB berkomitmen mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, serta terus melanjutkan upayanya memberantas kemiskinan ekstrem. Didirikan pada 1966, ADB dimiliki oleh 69 anggota, di mana 49 di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik. Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan utang Indonesia relatif terjaga di tengah ketidakpastian global dan tingginya tensi geopolitik di dunia. Sri Mulyani menuturkan utang di berbagai negara di negara maju melonjak dari 70 persen menjadi 112 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara di negara-negara berkembang kenaikan jumlah utang pascapandemi dari 47 persen dari PDB awal 2000 sekarang mencapai 71 persen. Diketahui hingga akhir Juli 2024, rasio utang kembali turun menjadi 38,68 persen yang berarti masih jauh di bawah batas aman yakni 60 persen sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sementara itu, Bank Indonesia (BI) pada Jumat (15/11) mengatakan rasio utang luar negeri (ULN) Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 31,1 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,2 persen dari total ULN.

"Saya tidak melihat adanya kekhawatiran saat ini tentang kemampuan Indonesia untuk membayar utangnya," ujar Tominaga.

Nilai Rasio Utang terhadap PDB Rendah, ADB Tak Khawatir Pemerintah Indonesia Bakal Gagal Bayar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/obligasi.png" alt="ILUSTRASI. Surat Utang." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Surat Utang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ekonom Universitas Brawijaya Malang, Hendi Subandi menilai rasio utang luar negeri (ULN) Indonesia masih tergolong aman. Ia pun memasukkan kategori utang Indonesia sebagai utang produktif, karena digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang memberikan dampak positif jangka panjang.&nbsp; <div dir="auto">"Walaupun Indonesia berutang, negara lain juga melakukannya. Tapi selama peningkatan utang dilakukan untuk pembangunan bangsa khususnya infrastruktur, ini akan menambah aset pemerintah. Kalau aset pemerintah lebih besar dari utangnya, ini akan baik-baik saja," kata Hendi kepada wartawan, Sabtu (30/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, utang pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga November 2023 tercatat menembus Rp 8.041 triliun. Angka ini naik Rp 487 triliun dibandingkan November 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan jumlah tersebut, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) per 30 November 2023 adalah 38,11 persen atau naik dari bulan sebelumnya pada level 37,95 persen. Melihat rasio utang Indonesia, lanjut Hendi, sejumlah negara di Asia Tenggara justru memiliki rasio yang lebih besar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Misalnya Singapura yang mencapai 167 persen atau Malaysia dengan 66,9 persen. Sementara jika dibandingkan dengan negara G20, Indonesia berada di urutan ketiga terendah setelah Rusia (21,2 persen) dan Arab Saudi (24,1 persen).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/01434498/sri-mulyani-sebut-rasio-utang-pemerintah-termasuk-sehat">Sri Mulyani Sebut Rasio Utang Pemerintah Termasuk Sehat</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski tren rasio utang naik, namun peruntukan pemakaian utang juga tidak bisa diabaikan. Ketika mayoritas utang dipakai untuk infrastrutkur, perlindungan sosial, dan sektor lain yang bermanfaat pada masyaraat maka bisa berdampak positif pada indeks pembangunan manusia (IPM).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, wajar ketika sebuah negara berutang karena keutuhan domestik ini perlu ditopang dengan itu (utang). Walaupun tetap harus dijaga secara prudent," kata Hendi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, kenaikan utang Indonesia tidak terlepas dari pandemi Covid-19 yang terjadi selama tiga tahun dari 2020. Agar utang tidak semakin membengkak, Hendi mengusulkan pemerintah menyiapkan instrumen sebagai bantalan dengan berbagai skenario yang tidak merugikan pemerintah dan masyarakat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hendi menyampaikan, salah satu instrumen untuk meningkatkan pendapatan negara adalah membentuk semacam badan penerimaan negara di bawah komando presiden. Badan tersebut bisa direalisasikan melalui peleburan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang saat ini di bawah nauangan Kementerian Keuangan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan kontribusi yang besar ini, tidak bisa lagi (DJP) tergantung di kementerian atau lembaga, karena akan repot pergerakannya. DJP bisa berada di luar kementerian tapi harus ada majelis atau pihak yang mengontrol sebagai pengawas,&rdquo; ujar Hendi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyampaikan bahwa rasio utang pemerintah terhadap PDB masih terjaga dalam batas yang aman hingga November 2023.&nbsp;"Rasio utang kita di level aman, di bawah 40 persen, yaitu di 38 persen,&rdquo;" katanya dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia, Jumat (22/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013646451/airlangga-sebut-utang-pemerintah-indonesia-masih-terkendali">Airlangga Sebut Utang Pemerintah Indonesia masih Terkendali</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Airlangga menegaskan, terkendalinya rasio utang tersebut juga sejalan dengan perekonomian Indonesia yang tetap kuat dengan pertumbuhan yang terjaga pada tingkat sekitar 5 persen. "Ekonomi tumbuh stabil di kisaran 5 persen, bahkan World Bank memprediksi sampai dengan 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga di level 5 persen. Kita di atas rata-rata pertumbuhan, baik negara maju maupun negara berkembang," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tingkat inflasi pun, kata Airlangga, berhasil dikendalikan pada tingkat yang rendah. Indonesia bahkan merupakan salah satu yang berhasil mengembalikan inflasi ke target sasaran 2-4 persen.</div>

"Selama peningkatan utang dilakukan untuk pembangunan bangsa khususnya infrastruktur, ini akan menambah aset pemerintah," katanya.

Ekonom Sebut Rasio Utang Indonesia Masih Aman, Lebih Rendah dari Singapura dan Malaysia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/ilustrasi-investasi.jpg" alt="BERHITUNG RISIKO: Calon investor harus memahami instrumen investasi untuk mengurangi risiko kerugian. Termasuk surat utang pemerintah dan korporat. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BERHITUNG RISIKO: Calon investor harus memahami instrumen investasi untuk mengurangi risiko kerugian. Termasuk surat utang pemerintah dan korporat. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Ridwan mengatakan, pemerintah menarik utang baru senilai Rp 600 triliun pada tahun 2024. Adapun, utang baru tersebut untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang ditargetkan naik menjadi sebesar 2,9 persen atau senilai Rp 522,8 triliun, dibandingkan target defisit 2023 sebesar 2,27 persen. "Secara nominal utang kita bertambah. Tahun depan dengan defisit sekitar 2,9 persen rata-rata kemungkinan kalau nggak ada penurunan defisit, utang kita bertambah Rp 600 triliun," ujar Deni dalam Peluncuran Electronic Indonesia Bond Market Directory (E-IBMD) di Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Senin (18/12). Deni melanjutkan naiknya angka penarikan utang pada 2024 akan menambah pembiayaan untuk utang pokok dan bunga. Namun, menurutnya, rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih terbilang aman. "Kalau kita bandingkan dengan negara&nbsp;peer, kita dengan&nbsp;debt to GDP&nbsp;makin kecil sekarang sekitar 37 persen. Kalau awal pandemi 40 persen, ini relatif masih rendah&nbsp;let's say&nbsp;ASEAN&nbsp;country&nbsp;Malaysia, Filipina, Thailand mencapai 70 persen," ujar Deni. Melansir Buku Nota Keuangan 2024, Presiden Joko Widodo bersiap menarik utang baru atau pembiayaan utang senilai Rp648,1 triliun sebagaimana RAPBN 2024, atau naik 14,9 persen&nbsp;year on year (yoy)&nbsp;dibandingkan&nbsp;outlook&nbsp;tahun ini yang senilai Rp 406,4 triliun. Namun demikian, target pembiayaan utang itu menurun apabila dibandingkan target tahun ini dalam APBN 2023 yang senilai Rp696,3 triliun. Adapun, pembiayaan utang senilai Rp648,1 triliun itu untuk menutup defisit anggaran tahun depan yang ditargetkan senilai Rp522,8 triliun atau 2,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Kalau kita bandingkan dengan negara peer, kita dengan debt to GDP makin kecil sekarang sekitar 37 persen," kata Deni.

Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 600 Triliun Tambal Defisit APBN 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/17/17-November-2023-Kabar-Baik-3866580053.jpg" alt="Gambaran Seorang Pegawai BI Melakukan Pemantauan kinerja Keuangan (bi.go.id)" width="100%">
<figcaption>Gambaran Seorang Pegawai BI Melakukan Pemantauan kinerja Keuangan (bi.go.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Akhir triwulan III 2023, posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai 393,7 miliar dolar AS atau setara Rp 6.102 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan angka pada akhir triwulan II 2023 yang mencapai 396,5 miliar dolar AS setara Rp6.145 triliun. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh ULN sektor publik. Seiring dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan secara tahunan sebesar 0,1 persen, meneruskan tren kontraksi yang terjadi pada triwulan sebelumnya sebesar 1,2 persen. Meskipun demikian, dinamika ekonomi dan faktor-faktor eksternal akan terus memainkan peran penting dalam menggambarkan arah pergerakan ULN Indonesia dalam beberapa triwulan mendatang. Dilansir dari&nbsp;<a href="http://bi.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://bi.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1700282156262000&amp;usg=AOvVaw3olIPWytYBXQ3kCU3Fy7WK">bi.go.id</a>&nbsp;oleh JawaPos.com diterangkan, pada akhir triwulan III 2023, posisi Utang Luar Negeri (ULN) pemerintah Indonesia mencapai 188,3 miliar dolar AS setara Rp2.918 triliun, menunjukkan penurunan dari posisi pada triwulan sebelumnya yang mencapai 192,5 miliar dolar AS setara Rp2.983 triliun. Secara tahunan, ULN pemerintah mengalami pertumbuhan sebesar 3,3 persen. Penurunan ini terutama disebabkan oleh perpindahan penempatan dana investor non residen dari pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen lain, seiring dengan meningkatnya volatilitas di pasar keuangan global. Faktor-faktor tersebut memberikan dampak signifikan pada posisi ULN pemerintah, namun demikian, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/01294965/pelaku-kesal-ditagih-hutang-rp-100-juta-korban-dipukul-pakai-linggis">Pelaku Kesal Ditagih Hutang Rp 100 Juta, Korban Dipukul Pakai Linggis</a> Pemerintah juga terus mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel sebagai bagian dari strategi kebijakan ekonomi nasional. Pemanfaatan ULN oleh pemerintah diarahkan untuk mendukung upaya pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dukungan tersebut mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, konstruksi, serta jasa keuangan dan asuransi. Meskipun terjadi fluktuasi dalam posisi ULN pemerintah, kondisinya masih relatif aman dan terkendali. Hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang, mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah. Hal ini memberikan kestabilan dan keamanan dalam manajemen utang pemerintah, yang menjadi kunci dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid, terutama di tengah meningkatnya ketidakpastian kondisi perekonomian global. Pada akhir triwulan III 2023, posisi Utang Luar Negeri (ULN) swasta Indonesia naik menjadi 196,0 miliar dolar AS setara Rp3.037 triliun dari 194,6 miliar dolar AS setara Rp3.016 triliun pada triwulan sebelumnya. Meskipun mengalami peningkatan ini, ULN swasta masih mencatat kontraksi pertumbuhan tahunan sebesar 3,8 persen. Dipengaruhi oleh kontraksi lembaga keuangan dan perusahaan non keuangan, sementara sektor industri pengolahan, jasa keuangan, pengadaan listrik, gas, dan pertambangan tetap menjadi penyumbang terbesar dengan pangsa 78,4 persen. Pada triwulan III 2023, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tetap terkendali, tercermin dari penurunan rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 28,9 persen dari 29,3 persen pada triwulan sebelumnya.&nbsp; Dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 87,6 persen dari total ULN juga mencerminkan kehati-hatian dalam pengelolaan. Yang terus diperkuat melalui koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah untuk menjaga struktur ULN yang sehat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. ***

Akhir triwulan III 2023, posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai 393,7 miliar dolar AS atau setara Rp 6.102 triliun.

Kabar Baik Utang Luar Negeri Indonesia Tahun 2023 Mengalami Penurunan, Apa Penyebabnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/25/ADB-2771204686.jpg" alt="Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga." width="100%">
<figcaption>Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Asian Development Bank (ADB) memberikan pinjaman senilai USD 500 juta untuk menunjang agenda pembangunan dan prioritas reformasi Indonesia dalam menciptakan lingkungan yang mendukung investasi, mengurangi hambatan perdagangan, dan meningkatkan skala dunia usaha. "Reformasi kebijakan di bawah program ini akan membantu Indonesia menarik lebih banyak investasi, termasuk dalam usaha yang hijau dan berkelanjutan, mengurangi hambatan perdagangan, serta memberdayakan usaha lokal," kata Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga, Senin (25/9). Subprogram yang kedua dari tiga subprogram pada Program Daya Saing, Modernisasi Industri, dan Percepatan Perdagangan (CITA/Competitiveness, Industrial Modernization, and Trade Acceleration Program) itu melanjutkan dari keberhasilan subprogram pertama yang disetujui pada Oktober 2021. CITA sejalan dengan Visi Indonesia 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020&ndash;2024, serta merupakan bagian penting dari strategi kemitraan negara Indonesia oleh ADB, 2020&ndash;2024, terutama jalur strategis untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat ketangguhan iklim. Agar dapat mencapai status penghasilan tinggi pada 2045, Jiro&nbsp;Tominaga menuturkan, pemerintah mengantisipasi bahwa produk domestik bruto Indonesia harus tumbuh setidaknya 6 persen setiap tahun, jauh di atas rata-rata pra-pandemi sebesar 5,3 persen. "Kemajuan Indonesia sudah baik dalam pemulihan dari pandemi Covid-19, tetapi reformasi struktural yang sedang berjalan tetap diperlukan guna meningkatkan potensi pertumbuhannya dengan menstimulasi investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan iklim usaha, dan perdagangan," ujarnya. Pemerintah Indonesia telah mengambil serangkaian tindakan untuk meningkatkan iklim investasi, seperti yang disepakati berdasarkan subprogram 2. Persetujuan izin usaha telah dibuat lebih cepat melalui pembaruan pada&nbsp;online single-submission, pendekatan berbasis risiko yang mengintegrasikan proses-proses nasional, daerah, dan kementerian. Selain itu, untuk menarik lebih banyak investasi dan mendukung transisi Indonesia menuju perekonomian rendah karbon, pemerintah memperdalam reformasi subprogram 1 dan, di antaranya, mempromosikan investasi pada efisiensi energi dan menciptakan lingkungan yang mendukung lebih banyak investasi hijau. Investasi asing langsung untuk manufaktur baterai kendaraan listrik juga disetujui, termasuk penandatanganan lima kontrak bernilai tinggi, yang diperkirakan akan menciptakan paling sedikit 49.000 pekerjaan. Untuk mengurangi hambatan perdagangan, pemerintah melaksanakan tiga sistem baru berdasarkan Rencana Aksi Penataan Ekosistem Logistik Nasional (2020&ndash;2024) untuk menghubungkan secara digital sektor publik dengan sektor swasta dalam rantai logistik. Upaya tersebut termasuk meluncurkan platform pembayaran&nbsp;online&nbsp;untuk layanan logistik bersama enam bank dengan menerapkan sistem operasi tunggal untuk operator pelabuhan.&nbsp;National single window&nbsp;ditingkatkan dan daya saing pengadaan pemerintah diperkuat. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan skala dunia usaha, pemerintah memperbaiki ekosistem kewirausahaan dan meningkatkan kapasitas dunia usaha agar dapat lebih berorientasi ekspor dan teknologi, terutama usaha yang dimiliki perempuan, yang sering kali tidak menyadari atau tidak memiliki kapasitas memadai untuk ikut serta dalam pengadaan pemerintah. Sebuah sistem terintegrasi yang datanya dipilah berdasarkan jenis kelamin untuk usaha mikro, kecil, dan menengah telah dibuat, yang akan digunakan untuk melacak, menganalisa, dan melaporkan kinerja perusahaan yang dimiliki perempuan. ADB berkomitmen mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, serta terus melanjutkan upayanya memberantas kemiskinan ekstrem. Didirikan pada 1966, ADB dimiliki oleh 68 anggota, yang mana 49 anggota di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik.

Asian Development Bank (ADB) memberikan pinjaman senilai USD 500 juta untuk menunjang agenda pembangunan dan prioritas reformasi Indonesia.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ULN

Berita Terkini